REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan baik dan tidak menjadikannya sebagai sarana memperkaya oknum.

Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo berkelakar agar mitra SPPG yang nakal kembali ke jalan yang benar dan mengakui jika memang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan MBG.

"Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi," kata Presiden Prabowo.

Ia menyampaikan MBG memiliki peran penting dalam memastikan asupan gizi anak-anak Indonesia serta mencegah kekurangan gizi yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting.

Pelaksanaan program tersebut dilakukan mengingat masih terdapat daerah dengan angka kekurangan gizi yang cukup tinggi. Presiden menyoroti masih ada daerah dengan lebih dari 20 persen, bahkan mendekati 30 persen, anak-anak mengalami kekurangan gizi.

Ia menyampaikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan pemerintah. Bahkan, personel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat ditambah demi memastikan implementasi program prioritas tersebut berjalan dengan baik.

"Penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan, saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa MBG yang dijalankan BGN merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memastikan manfaatnya diterima masyarakat. "(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak mau, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan," kata Prabowo.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan mitra SPPG yang telah menjalankan program MBG, termasuk yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis maupun daerah terpencil.

Bagi Prabowo, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga dedikasi dan integritas para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian, menjaga kualitas pelayanan, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Konsolidasi nasional ini dihadiri sekitar 12.173 peserta dan 5.873 mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui kebutuhan susu untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan susu menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Gunalan mengatakan saat ini terdapat 29.670 SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi dengan lebih dari 63 juta penerima manfaat. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap SPPG wajib menyediakan susu atau minuman susu dua kali dalam sepekan.

"Kebutuhan susu yang sangat besar ini kami juga agak kewalahan, rekan-rekan kami di lapangan, khususnya yang di dapur," kata Gunalan dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, ketika pasokan susu tidak tersedia di pasar, pengelola dapur MBG menggantinya dengan sumber protein lain. Ini agar kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi.

Gunalan mengatakan pengembangan peternakan sapi perah perlu dipercepat untuk menjawab lonjakan permintaan susu dari program pemerintah tersebut. Menurut dia, peran masyarakat, UMKM, dan koperasi penting untuk memperkuat produksi susu nasional.

"Peternakan susu itu bisa dikembangkan lagi karena kebutuhannya sangat besar," ujarnya.

Ia menambahkan, BGN juga mendorong pembentukan budaya minum susu sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi susu sebagai bagian dari pola makan sehat.

Menurut Gunalan, pendekatan yang digunakan antara lain melalui teknik nudging, yakni mendorong anak memilih makanan dan minuman sehat tanpa paksaan. Cara itu dilakukan dengan menghadirkan produk yang menarik, mudah dijangkau, dan selalu tersedia di lingkungan anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sekitar Rp 67 triliun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 pada Selasa (19/5/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai tidak ada pemangkasan anggaran MBG pada tahun ini. Menurut dia, sejak awal kebutuhan anggaran untuk program MBG adalah sebesar Rp 268 triliun, bukan Rp 335 triliun.

"APBN BGN 2026 sebesar Rp 268 triliun. Rp 67 triliun adalah dana cadangan," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu (20/5/2026).

Mengutip keterangan dalam situs BGN, dana Rp 335 triliun yang selama ini diketahui publik berasal dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), yang dikeluarkan dari kebijakan presiden untuk dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Sebanyak 93 perssn dari total alokasi APBN sebesar Rp 268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam program MBG.

“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp 335 triliun itu tidak benar," kata Dadan dalam keterangan tersebut.

Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dari Rp 249 triliun sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku. Sementara itu, sebanyak 20 persen digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I 2026. Kontribusi MBG antara lain tercermin dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), seiring pembangunan infrastruktur penunjang bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penambahan jumlah SPPG memberikan dampak positif terhadap PMTB karena adanya aktivitas konstruksi fisik.

“Di dalam kuartal I 2026 ini juga kami mencermati adanya pembangunan fisik SPPG yang cukup masif dan tentunya pembangunan-pembangunan fisik dan juga infrastruktur konektivitas ini menjadi bagian dari kontribusi terhadap PMTB,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Selain itu, investasi SPPG dicatat sebagai bagian dari belanja modal, baik untuk pembangunan dapur maupun penyediaan peralatan pendukung.

Sebagaimana diketahui, secara keseluruhan PMTB menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 1,79 persen.

Komponen ini juga tercatat tumbuh 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah, termasuk pembangunan program prioritas nasional, serta investasi swasta. Adapun kontribusi PMTB terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 28,29 persen.

Sementara dari sisi lapangan usaha, pembangunan infrastruktur SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) turut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi. Sektor ini tercatat tumbuh 5,49 persen dan menyumbang 0,53 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026.

“Konstruksi tumbuh menguat 5,49 persen sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I 2026. Kontribusi MBG antara lain tercermin dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), seiring pembangunan infrastruktur penunjang bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penambahan jumlah SPPG memberikan dampak positif terhadap PMTB karena adanya aktivitas konstruksi fisik.

“Di dalam kuartal I 2026 ini juga kami mencermati adanya pembangunan fisik SPPG yang cukup masif dan tentunya pembangunan-pembangunan fisik dan juga infrastruktur konektivitas ini menjadi bagian dari kontribusi terhadap PMTB,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Selain itu, investasi SPPG dicatat sebagai bagian dari belanja modal, baik untuk pembangunan dapur maupun penyediaan peralatan pendukung.

Sebagaimana diketahui, secara keseluruhan PMTB menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 1,79 persen.

Komponen ini juga tercatat tumbuh 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah, termasuk pembangunan program prioritas nasional, serta investasi swasta. Adapun kontribusi PMTB terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 28,29 persen.

Sementara dari sisi lapangan usaha, pembangunan infrastruktur SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) turut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi. Sektor ini tercatat tumbuh 5,49 persen dan menyumbang 0,53 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026.

“Konstruksi tumbuh menguat 5,49 persen sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat kebutuhan ahli gizi meningkat tajam seiring ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kondisi ini menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak lebih luas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengemukakan setiap SPPG wajib memiliki tenaga ahli gizi untuk memastikan kualitas dan komposisi makanan yang disajikan sesuai standar serta memberdayakan potensi lokal. “Setiap SPPG harus ada ahli gizi, karena yang kita tetapkan itu bukan menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Jadi, harus ada yang meramu sesuai potensi lokal,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Dengan jumlah SPPG yang telah mencapai puluhan ribu unit, kata dia, kebutuhan tenaga gizi turut melonjak signifikan. Setiap unit membutuhkan setidaknya satu tenaga ahli, belum termasuk tim pendukung lain di bidang pengolahan pangan dan pengawasan kualitas.

Hal tersebut membuka peluang besar bagi tenaga kerja di sektor kesehatan dan pangan, lanjut dia, mengingat sebelumnya profesi ahli gizi kurang diminati dan kini justru menjadi salah satu yang paling dicari. “Program studi gizi dulu tidak terlalu diminati, tetapi sekarang justru menjadi yang paling laku karena kebutuhan di lapangan sangat besar,” katanya.

Tidak hanya lulusan gizi murni, kata dia, BGN juga membuka ruang bagi tenaga dengan latar belakang lain yang relevan, seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pengolahan makanan, hingga keamanan pangan.

Hal tersebut untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus menjaga kualitas layanan di setiap SPPG. Lonjakan kebutuhan tenaga ahli gizi ini, menurutnya, juga membuktikan Program MBG tidak hanya memberikan dampak pada sektor ekonomi dan kesehatan, tetapi juga pendidikan.

Menurut Dadan, keberadaan tenaga ahli gizi menjadi kunci dalam keberhasilan Program MBG, terutama karena pendekatan yang digunakan berbasis potensi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik bahan pangan dan pola konsumsi yang berbeda, sehingga dibutuhkan peran ahli untuk menyusun menu yang tepat dan seimbang.

Selain membuka peluang kerja baru, kata dia, lonjakan kebutuhan SDM ini juga mendorong perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dan kapasitas pendidikan di bidang gizi dan pangan. Program MBG dinilai dapat menjadi momentum kebangkitan sektor pendidikan vokasi dan profesi di bidang tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya refocusing anggaran di tengah meningkatnya harga energi imbas perang di Timur Tengah. Program MBG pada hari Sabtu dihapus untuk menghemat sekitar Rp 50 triliun per tahun.

Ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Juanda, berpandangan kebijakan penghapusan program MBG pada hari Sabtu merupakan keputusan yang bagus. Namun, pemerintah harus lebih menekankan fokus pada perbaikan manajemen pelaksanaan MBG.

“MBG dikurangi satu hari yakni pada Sabtu, apakah make sense atau tidak, jawaban singkatnya sih itu lebih baik daripada tidak, lebih baik daripada tidak sama sekali berubah,” ujar Bambang dalam acara Strategic Talk Series 1 bertajuk ‘Tata Kelola Makan Bergizi Gratis agar Kebijakan Fiskal Optimal’ yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB pada Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, pengurangan hari dalam program MBG bukan menjadi variabel yang paling disorot. Bambang memandang manajemen program MBG merupakan hal fundamental yang mesti diperbaiki. “Terus, apakah memang harus dikurangi dua hari atau tiga hari, kalau bisa dalam memecahkan ini (persoalan MBG) bukan sekadar mengurangi hari, tetapi bagaimana sih kebijakannya berjalan optimal,” tuturnya.

Bambang menerangkan, dengan dana MBG yang jumbo yakni Rp 335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, seyogianya pemanfaatannya bisa mencapai tujuan. Adapun tujuan MBG yakni meningkatkan status gizi masyarakat, mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas SDM, membiasakan pola makan sehat dan gizi seimbang, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta mendorong ekonomi lokal.

Namun, pertanyaannya adalah apakah implementasi program MBG yang telah dilakukan lebih dari setahun itu berjalan sesuai arah tujuan? Sementara justru muncul banyak persoalan, seperti kasus-kasus keracunan MBG hingga tergerusnya perekonomian rakyat kecil.

Diketahui, tujuan MBG menurut Badan Gizi Nasional (BGN) berupa lima hal, yakni meningkatkan status gizi masyarakat (terutama mengatasi stunting dan malnutrisi), mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas SDM, memberikan edukasi gizi dan pola makan sehat, menurunkan risiko kesakitan dan kematian, serta mendorong ekonomi lokal.

Melihat dinamika yang terjadi di lapangan, nilai-nilai fundamental yang mestinya dijadikan fokus di antaranya pemilihan mitra. Menurut Bambang, mitra MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus profesional, tidak asal-asalan. Hal itu meminimalisasi berbagai persoalan yang muncul soal manajemen hingga kualitas produk yang sampai kepada siswa.

“Pemilihan mitra harus profesional. Saya tidak antipati kalau eksekutif, legislatif, misalkan TNI atau Polri enggak boleh (menjadi mitra MBG). Mereka boleh, kita dukung, kalau punya kapasitas maksudnya, kalau memang sudah ada rekam jejak bahwa sudah biasa sehingga bisa memberikan pelayanan,” terangnya.

Dengan menggandeng mitra MBG yang profesional, diyakini persoalan-persoalan yang muncul di lapangan bisa terminimalisasi, seperti kualitas MBG yang tidak bergizi, kualitas MBG yang sudah tidak layak dimakan, atau kasus siswa keracunan MBG.

“Jadi menurut saya, lebih bagus yang fundamental yang harus diubah. Jangan hanya sekadar mengurangi hari,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut terlibat dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar masyarakat, dengan memperkuat sistem transaksi dan tata kelola keuangan.

Hingga kuartal I 2026, sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan virtual account Bank Mandiri untuk mendukung penyaluran program tersebut.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, keterlibatan ini menjadi bagian dari peran perseroan dalam mendukung program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas,” kata Riduan dalam paparan kinerja, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, dukungan perbankan dibutuhkan agar penyaluran dana program berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Selain program MBG, Bank Mandiri juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 11 triliun hingga kuartal I 2026 yang menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM. Di sektor perumahan, pembiayaan juga telah mengalir ke sekitar 2.300 unit hunian melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Di tingkat desa, perseroan turut mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pada sekitar 80 ribu koperasi desa dan kelurahan. Di tengah peran tersebut, kinerja Bank Mandiri tetap tumbuh. Laba bersih tercatat Rp 15,4 triliun atau naik 16,6 persen secara tahunan, ditopang pertumbuhan kredit 17,4 persen.

Dengan dukungan sistem keuangan yang lebih terintegrasi, perbankan diharapkan dapat mempercepat penyaluran program sosial sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan saat libur kegiatan belajar mengajar. Huda mempertanyakan manfaat kebijakan tersebut.

“Anggaran ketika MBG ini masih berjalan akan membuat uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar,” ujar Huda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Huda menyampaikan, per Desember 2025 terdapat 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi setiap hari. Ia menyebut terdapat 526,65 juta porsi yang disediakan selama masa libur sekolah.

“Dengan harga rata-rata Rp 15 ribu per porsi, ada Rp 7,9 triliun uang rakyat yang digunakan. Apakah tidak berat bagi negara untuk menunda dan mengalihkan bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan,” ucap Huda.

Huda mendorong agar alokasi anggaran MBG saat libur sekolah dialihkan untuk membantu penanganan bencana. Ia menilai keputusan pemerintah melanjutkan program MBG saat libur sekolah sebagai hal yang tidak wajar.

“Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain. Dengan potensi laba per dapur mencapai 13,33 persen atau sekitar Rp 2.000 dari Rp 15 ribu, akan ada Rp 1 triliun masuk ke kantong pengusaha SPPG,” lanjut Huda.

Ia juga menyoroti langkah “merapel” MBG dalam beberapa hari menjadi satu paket makanan kemasan, mulai dari biskuit, snack ringan, susu kemasan, hingga roti. Menurut Huda, kebijakan tersebut tidak menguntungkan pelaku usaha kecil karena produk-produk tersebut justru dimiliki konglomerat.

“Uang Rp 7,9 triliun akan masuk lebih banyak ke konglomerat, bukan ke pedagang sayur di pasar, bukan ke petani sayur di daerah. Yang menikmati adalah orang besar yang duduk di kursi mewah di rumah yang megah,” sambungnya.

Huda mengatakan salah satu tujuan program MBG adalah mengubah pola makan anak penerima manfaat di rumah. Dalam pelaksanaan MBG, anak-anak mendapatkan berbagai jenis makanan, mulai dari sayuran, protein, karbohidrat, vitamin, dan lainnya.

“Pak Presiden, saya tahu program ini program prioritas Anda, tapi ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini sekarang ketimbang dompet konglomerat yang sudah penuh. Jadikan libur sekolah ini untuk mengevaluasi MBG, bukan dijadikan waktu untuk balik modal lebih cepat bagi pemilik SPPG,” kata Huda.

REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (7/11/2025) lalu.

“Kami mendapatkan kunjungan dari Ibu Titiek Soeharto ke dua tempat, pertama ke SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar dan kemudian ke SPPG Polri di Karanganyar. Beliau menyaksikan langsung bagaimana proses anak-anak melaksanakan kegiatan makan hasil distribusi SPPG dan meninjau ke kelas-kelas yang ada,” kata Sigit melalui siaran persnya.

Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena SMP Kemala Bhayangkari telah mendapatkan fasilitas tambahan melalui program pelayanan terpusat. “Dengan menggunakan TV flat ada dua unit, kemudian bantuan laboratorium IPA untuk biologi dan fisika. Tentunya ini sangat membantu dalam mendukung program sekolah yang ada,” ujar Sigit.

Dalam kunjungan ke SPPG, rombongan meninjau seluruh proses pembuatan makanan bergizi gratis (MBG), mulai dari penerimaan bahan produksi hingga proses distribusi kepada penerima manfaat. “Selanjutnya, Ibu Titiek berkenan mengecek langsung SPPG Polri di Karanganyar, mulai dari saat bahan tiba, proses pemisahan dan penyimpanan, hingga proses memasak dan pendistribusian,” ucap Sigit.

Sigit menegaskan, SPPG Polri mengutamakan food security dengan memastikan keamanan bahan pangan melalui penggunaan alat test kit, proses sterilisasi, pembersihan, hingga pengelolaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

“Harapannya, SPPG Polri betul-betul bisa mencapai zero accident, dan ini menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden yang tentu harus kami jaga,” tutup Sigit.