Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI untuk memotong anggaran reses anggota DPR dari 26 titik menjadi 22 titik. Puan mengatakan, pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut.

"Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," kata Puan, dikutip dari situs DPR, Jumat (6/11/2025).

Sebelumnya, MKD meminta Kesetjenan DPR memotong anggaran reses anggota dewan menjadi 22 titik lantaran titik-titik reses pada 2025 dinilai tidak efektif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan di ruang sidang MKD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Putusan ini diambil MKD dalam menyikapi dinamika terkait dana reses 2025.

Mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota 2025, MKD menilai perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut, dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan.

Di sidang perkara tanpa aduan itu, MKD menyebutkan bahwa dana reses ialah anggaran yang diberikan untuk membiayai kegiatan kerja pada daerah pemilihan (dapil) tiap anggota selama masa reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam pertimbangannya, menurut Puan, MKD menilai pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi perhatian publik. MKD pun meminta anggota DPR bertanggung jawab terhadap dana reses.

Meski menyatakan pimpinan DPR akan membahas soal keputusan MKD ini, Puan belum mengetahui kapan waktu pasti rapat digelar. Sebab, pemotongan dana reses baru diputuskan oleh MKD kemarin.

"Belum (rapat). Karena keputusannya baru selesai kemarin, ya saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," tegas Puan.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR resmi memutuskan pemangkasan anggaran reses anggota DPR menjadi 22 titik kunjungan.

Keputusan ini dibacakan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun dalam sidang pleno Rabu (5/11).

"Meminta kepada kesekjenan untuk memotong anggaran reses DPR RI menjadi 22 titik," ujar Adang.

Ia menegaskan keputusan ini bersifat final dan mengikat serta wajib segera dilaksanakan oleh Kesekjenan DPR.

Adang menjelaskan langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan MKD terhadap dana reses 2025 untuk mencegah potensi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan anggaran.

"Mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota tahun 2025, MKD merasa perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat," ujarnya.

Lalu, berapa dana reses anggota DPR sekarang?

Sebelum putusan MKD, isu kenaikan dana reses sudah menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut dana reses Anggota DPR periode 2024-2029 per masa reses mencapai Rp702 juta. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dari periode 2019-2024 yang sebesar Rp400 juta.

"Kemudian ada perubahan kenaikan indeks dan jumlah titik reses sehingga menyebabkan dia (naik) jadi Rp702 juta," kata Dasco, Sabtu (11/10).

Menurut Dasco, kenaikan itu karena jumlah titik kunjungan bertambah serta penyesuaian indeks biaya, dan mulai resmi berlaku sejak Mei 2025.

Sebelumnya, sempat ada rencana kenaikan dana reses lagi menjadi Rp756 juta per masa reses pada Agustus 2025. Namun, rencana itu dibatalkan menyusul gelombang demonstrasi 25-31 Agustus 2025.

"Dana ini kita juga enggak disetujui, termasuk tunjangan rumah dibatalkan, penambahan titik kita juga enggak setuju," ujar Dasco.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai besaran dana reses anggota DPR setelah putusan MKD yang memangkas titik kunjungan menjadi 22 titik. Artinya, meski titik kunjungan dipangkas, besaran dana reses yang diterima anggota, termasuk Uya Kuya cs, masih belum diumumkan secara rinci.

Jakarta, CNBC Indonesia - Media asing menyoroti DPR RI. Hal ini terkait laporan. Kebijakan baru, yang menaikkan "tunjangan utama" bagi anggota DPR di Indonesia hingga hampir dua kali lipat.

Laman Reuters memuat artikel berjudul "Indonesian lawmakers get allowance hike after protests against perks". Reuters merujuk pernyataan seorang pejabat Senin (13/10/2025).

"Indonesia hampir menggandakan tunjangan penting bagi anggota DPR... satu bulan setelah membatalkan beberapa tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR dalam upaya meredakan kemarahan publik menyusul serangkaian demonstrasi yang diwarnai kekerasan," tulis laman tersebut.

"Pada bulan Agustus, ribuan mahasiswa, kelompok hak asasi manusia, dan warga sipil lainnya bergabung dalam protes menentang prioritas belanja pemerintah, termasuk kenaikan gaji anggota DPR," tambahnya.

"Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi kerusuhan setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam operasi polisi."

Dikatakan bagaimana kenaikan itu terkait tunjangan reses bagi anggota DPR. Ini diberikan kepada anggota parlemen untuk mendukung pekerjaan mereka di daerah pemilihan masing-masing selama masa yang mulai berlaku pada 3 Oktober.

Setiap anggota DPR kini akan mendapatkan Rp700 juta untuk setiap reses, naik dari sebelumnya Rp400 juta. Perlu diketahui sebanyak 580 anggota DPR di Indonesia mengambil sekitar lima kali reses per tahun

Tunjangan tersebut, dikatakan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan pada bulan Mei, dan dialokasikan untuk kunjungan dan kegiatan di daerah pemilihan. Narasumber laman itu sendiri merupakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Kenaikan itu merupakan tunjangan terakhir didasarkan pada periode 2019-2024 dan tidak memperhitungkan kenaikan harga bahan pangan pokok dan biaya transportasi setelahnya. Parlemen juga dikatakan sedang mengembangkan mekanisme pelaporan digital untuk memastikan transparansi, yang akan terbuka untuk publik.

Laman itu juga mengutip pengamat lokal. Ia menyebut "rasanya seperti orang Indonesia dikerjai".

"Kami puas dengan penghapusan tunjangan perumahan... tetapi, kenyataannya, tunjangan fantastis lainnya telah muncul," kata Lucius Karus dari Formappi.