Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat menyelamatkan aset negara, salah satunya lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ratusan triliun pun telah mengucur ke kas negara.

Satgas PKH telah resmi dibentuk pada Februari 2025 mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya, penguasaan lahan ilegal seperti sawit dan tambang serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Di dalam Satgas PKH, unsur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait dilibatkan secara langsung.

Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai membuat jalur koordinasi sekaligus penindakan menjadi lebih efektif dibandingkan jika masing-masing institusi bergerak sendiri.

Hasilnya, ratusan triliun hasil dari denda administratif atas penertiban kawasan hutan telah mengalir ke kas negara. Dalam langkah terbarunya, Satgas PKH telah kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya saat prosesi penyerahan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara yang juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara itu, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Dibanggakan Prabowo

Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Satgas tersebut menurutnya dibentuk guna menyelamatkan kekayaan negara.

"Saya harus katakan, bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia. Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan," ujarnya.

Namun, kini menurutnya seiring dengan raupan denda yang dinilai sebagai upaya penyelamatan kekayaan negara, banyak pihak yang tidak menyukai Satgas PKH.

"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya.

Padahal, menurutnya dana yang disetor Satgas PKH saat ini hanya sebagian dari kekayaan negara yang diselamatkan.

"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.

Bulan depan, dia mendapatkan informasi bahwa akan ada setoran lagi dari Satgas PKH sebesar Rp11 triliun.

Potensi Windfall

Setoran terbaru Rp10,27 triliun merupakan sebagian kecil dari total nilai yang telah disetor Satgas PKH ke kas negara. Sekitar Rp380 triliun dana hasil dari penertiban kawasan hutan telah disetor Satgas PKH ke kas negara sejak dibentuk awal tahun lalu.

Secara rinci, angka ratusan triliun itu diperoleh dari setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13,2 triliun pada 20 Oktober 2025. Kemudian, setoran tahap kedua terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6,6 triliun pada 24 Desember 2025; setoran tahap ketiga terkait Denda Administratif Kawasan Hutan dan PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11,4 triliun pada 10 April 2026.

Selanjutnya, setoran ke kas negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2,3 triliun dan setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode 31 Desember 2025 senilai Rp453 miliar.

Kemudian, escrow account hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma Rp1 triliun dan nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 hektare dengan estimasi nilai Rp336 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa setoran dari penegakan hukum di kawasan hutan tersebut berpotensi menjadi windfall atau durian runtuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tambahan penerimaan dari pajak maupun PNBP dapat membantu menambal defisit anggaran. Lebih jauh, bendahara negara itu menilai dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah kembali belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya terkena penghematan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Purbaya menyebut Kejagung bersama Satgas PKH masih berpotensi kembali menyetor penerimaan ke negara dari penguasaan kembali kawasan hutan, baik yang terkait pelanggaran di sektor perkebunan maupun pertambangan. Namun, dia mengaku belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan yang masih akan masuk dari proses penegakan hukum tersebut.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," pungkasnya.

Efektivitas Satgas

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa adanya Satgas PKH sebenarnya kurang efektif dalam menanggulangi kekayaan negara yang bocor. Sebab, terlalu banyak organisasi yang kemudian menambah beban negara.

"Kita terlalu banyak organisasi yang tidak jelas, berbenturan dengan APH [aparat penegak hukum] yang ada," katanya kepada Bisnis pada Rabu (13/5/2026).

Dia menilai bahwa harusnya pemerintah fokus terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi itu bertujuan merampas aset hasil tindak pidana, terutama korupsi untuk negara.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun di Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan bahwa aksi penyetoran uang ratusan triliun rupiah ke kas negara memang dinilai heroik.

"Akan tetapi, pertanyaan yang paling dasar yang harus dijawab adalah, apakah sejumlah uang yang sudah berhasil diambil Satgas PKH ini sebanding dengan kerugian negara selama ini dari aktivitas ilegal perusahaan baik sawit maupun tambang di kawasan hutan? Kemudian apakah jumlah itu setara kerugian negara atas rusaknya ekosistem hutan dari bisnis mereka yang ilegal?" ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (14/5/2026).

Kemudian, pemerintah lebih cenderung melihat bahwa langkah penertiban kawasan hutan sebagai upaya pemulihan aset. Pemerintah menurutnya tidak melihat bahwa yang harus dipulihkan adalah ekosistem kawasan hutan.

Dia menilai bahwa pascapengambilalihan kawasan hutan, operasional bisnis baik sawit maupun tambang pun tetap berjalan.

"Maka dalam jangka panjang, tidak ada yang berubah sama sekali dalam konteks sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan enggak dijawab, ekosistem enggak dijawab. Hanya pengalihan saja dari swasta ke BUMN," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya untuk memberantas kejahatan digital yang kian berkembang dan semakin canggih.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan digital, mulai dari judi online, penipuan daring, hingga tindak kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan. Menurutnya, negara harus hadir melalui langkah tegas dan kolaborasi lintas lembaga.

“Kami mengapresiasi Polri yang sangat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman. Kejahatan kini banyak menggunakan modus digitalisasi dan teknologi canggih. Oleh karena itu, penguatan layanan digital baik dari sisi pelaporan maupun penelusuran harus kita tingkatkan secara masif,” tegas Meutya dikutip dari siaran pers Komdigi, Jumat (5/8/2026).

Meutya menilai kolaborasi antarinstansi menjadi hal utama untuk memburu bandar dan pelaku kejahatan digital yang kini semakin terorganisasi dan kompleks. Komdigi bersama aparat penegak hukum pun fokus menjalankan program prioritas Presiden, khususnya dalam melindungi masyarakat di ruang digital.

“Judionline, scam, serta berbagai kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan harus ditangani lebih keras lagi. Tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Tidak ada toleransi," tegasnya.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menekankan perkembangan teknologi turut memunculkan celah hukum baru yang harus diantisipasi bersama.

“Situasi global memunculkan tantangan baru. Sinergi dan kolaborasi antar-instansi menjadi mutlak agar penegakan hukum berjalan optimal sesuai arahan Presiden,” ujar Kapolri.

Listyo Sigit menambahkan Polri akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), profesionalisme, serta kerja sama lintas pihak guna mengejar kejahatan transnasional berbasis teknologi. Dia menegaskan langkah tegas terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat dan negara menjadi prioritas utama.

Selain penindakan, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dan mendorong peningkatan literasi digital serta pemahaman hukum masyarakat, termasuk implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Rakernis Reskrim Polri 2026 disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Komdigi, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah menegaskan negara hadir untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital melalui penegakan hukum yang adaptif, profesional, dan berkeadilan.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerima 25.392 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) hingga pertengahan April 2026. Pengaduan-pengaduan itu termasuk ke dalam sekitar 177.244 permintaan layanan yang diterima otoritas sejak awal 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan dari awal tahun hingga 29 April 2026, OJK sudah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Dia menegaskan bahwa penerimaan berbagai aduan tersebut merupakan komitmen OJK untuk melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal.

“Dari total tersebut, 11.753 pengaduan ini mengenai pinjamanonlineilegal. Selain itu, ada juga 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal dan 100 pengaduan yang terkait dengan gadai ilegal,” papar Dicky dalam Konferensi Pers hasil dari Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 OJK secara daring, Selasa (5/5/2026).

Sebagai respons, dia menyebut bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yaitu satuan tugas yang berisi OJK bersama dengan para kementerian dan lembaga negara yang terkait, telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan tersebut.

Hasilnya, Satgas PASTI berhasil menghentikan 951 entitas pinjaman daring/onlinealias pinjol ilegal. Kemudian, satgas itu juga menyetop tiga penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan komitmen penguatan pencegahan korupsi melalui evaluasi Perpres 54 Tahun 2018 (Stranas PK), usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Agus hadir untuk membahas penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam implementasi strategi pencegahan korupsi nasional. Dudung mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang usulan perubahan terhadap Perpres tersebut, termasuk memperluas keterlibatan institusi.

“Yang terlibat saat ini antara lain Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan Kementerian PANRB. Kami mengusulkan agar Kementerian Keuangan dan BPKP juga terlibat,” ujar Dudung.

Menurutnya, penguatan kelembagaan ini penting untuk memastikan pengawasan dan pengendalian program pemerintah berjalan optimal, terutama dalam program prioritas yang tengah menjadi sorotan publik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dudung mengaku menerima berbagai laporan terkait dugaan ketimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menegaskan akan melakukan verifikasi langsung di lapangan sebelum menyampaikan temuan secara resmi.

“Saya banyak dapat laporan, tetapi sebelum turun langsung saya tidak ingin menyimpulkan. Nanti akan saya sidak bersama tim dari kementerian terkait. Kalau terbukti, saya tidak akan segan untuk membuka secara langsung,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi prioritas, mengingat dana yang digunakan merupakan uang publik. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

“Ini uang rakyat, rakyat harus tahu. Tidak boleh ada pemanfaatan oleh kelompok atau perorangan,” kata Dudung.

Dalam kerangka Stranas PK, pemerintah selama ini melaporkan perkembangan implementasi kepada Presiden sebanyak dua kali dalam setahun. Namun, ia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, intensitas pengawasan dan pelaporan dapat lebih ditingkatkan.

Lebih lanjut, Dudung menjelaskan bahwa peran KSP dalam hal ini mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian, yang dijalankan bersama KPK dan kementerian/lembaga terkait. Ia juga menegaskan akan terlibat langsung dalam pemantauan di lapangan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pencegahan korupsi, sekaligus merespons meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola program-program strategis nasional.

“Saya yakin Presiden sangat concern terhadap pemberantasan korupsi. Tidak hanya dua kali setahun, tetapi bisa setiap saat jika ada hal krusial,” tandas Dudung.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank KB Indonesia (KB Bank) bersama KB Bank Syariah kembali menunjukkan komitmennya terhadap solidaritas kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp140.807.323 kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Bantuan ini juga berasal dari penggalangan dana secara mandiri yang dilakukan oleh Manajemen dan Karyawan KB Bank. Bantuan ditujukan untuk mendukung penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat, yang telah mengakibatkan ribuan warga terdampak dan rusaknya berbagai fasilitas publik.

Bantuan diserahkan secara simbolis di Kantor Pusat PMI sebagai bentuk kehadiran aktif KB Bank dan KB Bank Syariah dalam meringankan beban masyarakat, sekaligus memastikan dukungan nyata dapat segera diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Bantuan kemanusiaan yang disalurkan meliputi ribuan paket makanan, obat-obatan, sembako, air minum, perlengkapan bayi, dan kebutuhan esensial lainnya. Berkolaborasi dengan PMI, distribusi bantuan difokuskan pada wilayah yang paling membutuhkan guna memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi dengan cepat, mengurangi tekanan sosial dan ekonomi akibat bencana, serta mempercepat proses pemulihan keluarga terdampak.

Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga pada situasi darurat. “Banjir di Sumatera memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan paling mendesak warga, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk memulai kembali aktivitas kehidupan. KB Bank akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam masa krisis seperti sekarang.”

Ahmad Aidil - Compliance & Risk Director, menambahkan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari panggilan kemanusiaan perusahaan. “Bagi kami, solidaritas adalah nilai yang harus dipegang teguh. Bantuan ini kami hadirkan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi warga di wilayah terdampak.”

Apresiasi PMI terhadap Dukungan KB Bank, Pengurus Pusat Bendahara Umum PMI, Suryani Motik, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan komitmen KB Bank serta KB Bank Syariah. “Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KB Bank dan KB Bank Syariah atas kepedulian serta respon cepatnya dalam mendukung penanganan banjir di Sumatera. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga semakin banyak warga yang terbantu dan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.” ujarnya.

Tidak hanya melalui PMI, bantuan untuk warga yang terdampak banjir di Sumatera juga disalurkan KB Bank melalui Taspen dan mitra strategis lainnya sebesar Rp50 Juta sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas jangkauan bantuan dan memastikan dukungan dapat diterima oleh para penerima manfaat secara lebih cepat dan tepat. Kolaborasi dengan kedua institusi tersebut memungkinkan KB Bank menjangkau kelompok masyarakat yang terdampak, khususnya para pensiunan dan keluarga anggota yang berada di wilayah bencana, sehingga dapat meringankan beban mereka dalam masa pemulihan. Dengan semangat solidaritas dan tanggung jawab sosial, KB Bank berharap langkah ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi percepatan penanganan dampak banjir di wilayah Sumatera.

Selain penyaluran bantuan, KB Bank juga melakukan pemantauan intensif pada unit layanan di wilayah terdampak. Kantor-kantor cabang terdekat yang tidak terdampak banjir tetap dioperasikan untuk memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan, sehingga aktivitas ekonomi lokal dapat terus berlangsung.

Sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan kolaborasi lintas lembaga, KB Bank meyakini bahwa percepatan pemulihan hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang kuat. Karena pada akhirnya, kita bisa mengatasi tantangan ini karena kita melangkah dan bekerja bersama Kita Bisa Karena Bersama.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi 51.611 kalangan aparatur sipil negara atau ASN di tingkat pusat dan daerah menjadi pemain judi online alias judol.

Jumlah itu menjadi bagian dari data pemain judol yang telah terekam sebanyak 9,78 juta orang pada 2024 dengan total deposit Rp 51,3 triliun. Jumlah pemain judol itu pun mengalami peningkatan dibanding 2023 yang sebanyak 3,79 juta orang.

"Ironisnya, sekitar 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pemerintah pusat maupun daerah," kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dikutip dari siaran pers, Kamis (30/10/2025).

Data pelaku judi online yang didapat PPATK ini merupakan bagian dari Operasi Lebah Madu yang tengah digagas PPATK. Operasi Lebah Madu digulirkan dalam rangka memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, judi online, dan meningkatkan penerimaan negara.

Melalui operasi ini, PPATK mendorong terbangunnya data-driven collaboration lintas lembaga, sehingga setiap indikasi transaksi mencurigakan dapat segera ditindaklanjuti secara terukur, transparan, dan berkesinambungan.

Termasuk di dalamnya terkait transaksi mencurigakan tindak pidana pencucian uang. Danang memaparkan, korupsi masih menjadi tindak pidana asal pencucian uang dengan risiko tertinggi di Indonesia selain judol.

Sepanjang Januari 2020 hingga Agustus 2025, PPATK telah menyampaikan 1.681 Produk Intelijen Keuangan (PIK) dengan indikasi tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga terkait. Di samping soal data judol.

Ia juga berujar, selain pencegahan TPPU terkait dengan korupsi dan judi online, dengan adanya pelaksanaan Operasi Lebah Madu diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Selama periode 2022 - Juli 2025, kolaborasi antara PPATK dengan Direktorat Jenderal Pajak berhasil merealisasikan peneriman negara melalui pajak sebesar Rp 4,48T dan akan terus bertambah seiring pengoptimalan Operasi Lebah Madu.

Danang menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menindaklanjuti produk intelijen keuangan yang mengindikasikan korupsi, judi online, dan potensi penerimaan negara.

"Melalui Operasi Lebah Madu, PPATK ingin memastikan bahwa pemanfaatan data intelijen keuangan tidak berhenti pada tahap analisis, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan, tindakan penegakan hukum, serta penegakan disiplin ASN yang cepat dan terukur," ujarnya.