Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan Danantara.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan, kerja sama mencakup percepatan pembangunan di Tanjung dan Bantargebang, sehingga dapat mengurangi volume sampah di kedua tempat tersebut, khususnya penanggulangan sampah di Jakarta.

“Terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang saat ini telah jauh melebihi kapasitas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pramono menyampaikan percepatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

"Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan dalam pelaksanaannya Danantara Indonesia berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek.

“Termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Penanganan sampah di Jakarta menjadi prioritas pemerintah mengingat status Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional dengan timbunan sampah mencapai sekitar 9.120 ton per hari,” ungkapnya

Kehadiran PSEL, katanya, diharapkan menjadi solusi dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Langkah ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2025,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di seluruh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Aturan ini dirancang untuk memangkas hambatan investasi sekaligus mempercepat penanganan sampah perkotaan berbasis energi terbarukan.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan, pemerintah memberikan kepastian ekonomi yang lebih kuat bagi investor melalui sejumlah insentif utama, termasuk tarif listrik tetap dan jaminan pembelian.

“Tarif listrik tetap, yaitu harga beli listrik dari PSEL dipatok sebesar USD 0,2 per kWh. Masa kontrak panjang, dengan tarif bersifat final dan berlaku selama 30 tahun tanpa negosiasi ulang atau eskalasi harga. PT PLN (Persero) diwajibkan membeli seluruh listrik yang dihasilkan oleh fasilitas PSEL,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga menawarkan berbagai stimulus fiskal untuk menarik minat badan usaha. Insentif tersebut meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk teknologi ramah lingkungan produksi dalam negeri, pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengembang, hingga dukungan investasi melalui Danantara.

Perpres ini juga memperluas jenis energi yang dihasilkan dari PSEL, tidak hanya listrik, tetapi juga bioenergi seperti biogas serta bahan bakar terbarukan seperti Refuse Derived Fuel (RDF).

Untuk mempercepat implementasi di lapangan, pemerintah melakukan sentralisasi kewenangan yang sebelumnya tersebar di berbagai tingkat daerah. Langkah ini diambil untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini dinilai menghambat.

“Pemerintah juga melakukan percepatan proses perizinan lingkungan yang sebelumnya membutuhkan waktu 12–24 bulan, kini ditargetkan selesai hanya dalam waktu 2 bulan. Pemerintah daerah pun diwajibkan menyiapkan lahan untuk fasilitas PSEL tanpa biaya bagi pengembang,” jelas Qodari.

Berbeda dari kebijakan sebelumnya yang hanya menyasar 12 kota prioritas, aturan baru ini membuka peluang bagi seluruh daerah dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari untuk mengembangkan PSEL.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota, dengan total kapasitas pengolahan mencapai 33.000 ton sampah per hari.

Pada tahap awal, proyek ini akan dimulai dengan groundbreaking di lima wilayah, yakni Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, serta Bandung pada Juni 2026.

“Melalui berbagai insentif dan penyederhanaan regulasi ini, pemerintah berharap proyek PSEL dapat berjalan lebih cepat dan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat bauran energi terbarukan nasional,” pungkas Qodari.

Bisnis.com, BANDUNG — Pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE) di Jawa Barat dipercepat melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama sejumlah bupati dan wali kota di wilayah Jawa Barat.

Pembangunan PSEL akan dilakukan di dua lokasi, yakni Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dan Kelurahan Kayumanis di Kota Bogor.

PSEL di TPA Sarimukti akan melayani pengolahan sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, PSEL Kayumanis Bogor akan mengolah sampah dari Kota Bogor dan Kota Depok.

Dedi Mulyadi mengatakan kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah yang telah berlangsung lama.

"Atas arahan Pak Presiden kita bisa menyelesaikan sebuah problem akut yang terjadi berpuluh-puluh tahun dengan menghabiskan anggaran yang sangat banyak," katanya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Menurut Dedi, berbagai upaya sebelumnya telah dilakukan untuk menangani persoalan sampah, termasuk studi banding ke sejumlah negara seperti Jepang, China, dan Jerman.

"Itu usulan lampiran yang saya buat sendiri ketika rapat. Saya memandang bahwa Sarimukti adalah tempat yang ideal untuk mengelola sampah menjadi energi listrik. Dan kita semuanya hari ini sudah bersepakat nanti akan dikelola oleh Danantara dan kedepannya tugas kita itu di kabupaten kota," jelas KDM, sapaan akrab Dedi.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang turut hadir dalam penandatanganan ini mengatakan kesepakatan tersebut menjadi salah satu langkah untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penanganan sampah.

Dia turut menyoroti tantangan serius dalam pengelolaan sampah yang dihadapi Jawa Barat. Dari total timbulan sampah sebesar 25.660 ton per hari, baru sekitar 15% yang terkelola.

“Sisanya, 85% belum tertangani, termasuk yang masih dibuang ke TPA open dumping dan langsung ke lingkungan. Ini kondisi yang tidak bisa dibiarkan," kata Hanif.

Untuk wilayah Bandung Raya, pemerintah akan mempercepat pembangunan dua unit PSEL yang direncanakan berlokasi di Legok Nangka dan Sarimukti, dengan total kapasitas pengolahan mencapai 3.515 ton per hari.

Kapasitas tersebut terdiri atas Kota Bandung sebesar 800 ton per hari, Kota Cimahi 250 ton per hari, Kabupaten Bandung 1.000 ton per hari, Kabupaten Bandung Barat 665 ton per hari, Kabupaten Cianjur 350 ton per hari, dan Kabupaten Purwakarta sebanyak 450 ton per hari.

Sementara itu, di wilayah Bogor dan Depok, pembangunan PSEL akan diperkuat melalui pengembangan fasilitas di kawasan Kayumanis, Kota Bogor, dengan kapasitas 1.000 ton per hari. Kapasitas tersebut mencakup 300 ton per hari dari Kota Bogor dan 700 ton per hari dari Kota Depok.

Pembangunan fasilitas tersebut nantinya melengkapi proyek PSEL Bogor Raya yang sebelumnya direncanakan di kawasan Galuga.

Hanif turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota atas respons cepat dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan PSEL.

"Bapak Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025, tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik telah menggariskan bahwa kota-kota atau aglomerasi kota-kota yang timbunan sampahnya melebihi seribu ton per hari diselesaikan melalui pendekatan teknologi waste to energy," kata Hanif.

Hanif berharap, setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, kepala daerah segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk memasuki tahap berikutnya.

"Kesepakatan ini akan menjadi semangat semua bahwa penyelesaian sampah ini benar-benar mendapat perhatian serius dari Presiden," pungkasnya.

Hanif menambahkan percepatan pembangunan PSEL tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah.

“Kunci keberhasilan ada pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan lahan, jaminan pasokan sampah, serta sistem pengangkutan yang konsisten selama masa operasional”.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memastikan kualitas sampah yang masuk ke fasilitas PSEL sesuai standar, yakni tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kaca, PVC, dan aluminium foil agar proses pengolahan berjalan optimal dan aman bagi lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aglomerasi Surabaya Raya dan Malang Raya di Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah teranyar yang akan mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy (WTE).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengemukakan bahwa percepatan pembangunan fasilitas PSEL di Surabaya Raya dan Malang Raya merupakan implementasi langsung instruksi Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan.

“PSEL menjadi jawaban atas darurat sampah di wilayah perkotaan. Bapak Prabowo Subianto menginstruksikan kita semua untuk mempercepat pembangunan dan menyiapkan segala sesuatu yang menjadi syaratnya,” ujar Hanif saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kabupaten/kota di kawasan Surabaya Raya dan Malang Raya pada Sabtu (28/3/2026).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan optimal. Dia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan PSEL tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh kekuatan sinergi dan nilai kebersamaan.

“Pemprov akan terus melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, serta memfasilitasi penyelesaian kendala lintas daerah. Seluruh proses akan berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi, termasuk penyampaian laporan berjenjang kepada pemerintah pusat,” katanya.

Surabaya Raya, yang terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sidoarjo, memiliki timbulan sampah total 3.692 ton per hari, dengan PSEL yang direncanakan akan berada di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya untuk pengolahan 1.100 ton per hari.

Sementara itu, Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, memiliki timbulan sampah 1.947 ton per hari, dengan PSEL yang direncanakan berada di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang untuk pengolahan 1.038 ton per hari.

Dalam kesempatan ini, Hanif turut memberikan apresiasi khusus terhadap capaian Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengelolaan sampah tertinggi. Dia menyebutkan lebih dari 50% timbulan sampah Jatim berhasil dikelola.

“Ini pencapaian luar biasa, dan saya berharap provinsi ini dapat terus mengatasi timbulan sampah di wilayahnya apalagi dengan adanya fasilitas PSEL ke depannya.”

Dokumen PKS memastikan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang terkoordinasi serta komitmen seluruh pihak dalam pembangunan dan pengoperasian PSEL. Dengan kapasitas dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PSEL di Surabaya Raya dan Malang Raya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sekaligus memproduksi energi listrik terbarukan, mendukung target pengelolaan sampah nasional hingga 100% pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan proyek pembangunan fasilitas waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di wilayah Bekasi Raya bakal mulai bergulir pada Maret 2026.

"Kami menyongsong waste to energy sebagaimana dimintakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk Bekasi Raya. Meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Groundbreaking akan dilakukan Maret ini juga," katanya di Cikarang, Senin (2/3/2026), dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan PSEL merupakan salah satu upaya yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah, khususnya di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara itu.

Dia mengatakan perencanaan pembangunan PSEL di Bekasi Raya telah melalui hasil koordinasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus pimpinan Danantara, Rosan Roeslani.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proses pembangunan fasilitas waste to energy membutuhkan waktu 2,5 hingga 3 tahun hingga dapat beroperasi secara penuh. Selama masa tersebut, penanganan sampah harus tetap dilakukan secara maksimal.

"Selama masa transisi itu masih diperlukan kerja keras kita semua untuk menangani sampah, tidak terkecuali yang ada di sini. Penanganan sampah di hulu harus sama seperti kabupaten dan kota lain," ujarnya.

Dia menekankan persoalan sampah bukan semata tanggung jawab kepala daerah, tetapi memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat termasuk unsur TNI-Polri maupun forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda.

Dirinya juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Penegakan tindak pidana ringan perlu diterapkan bagi pelanggar aturan pengelolaan sampah.

"Bahwa sejatinya sampah ini bukan tanggung jawab Bupati. Tetapi masing-masing kita, masyarakat tidak berarti membayar distribusi terus sampah bisa dibuang seenaknya gini. Kami minta Pak Bupati menindak pidana ringan. Kalau nggak, ini nggak akan selesai. Jadi sampah yang cukup besar di Bekasi ini perlu keterlibatan kita semua," katanya.

Hanif juga turut menyoroti kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Burangkeng di Kabupaten Bekasi yang telah mengalami kelebihan kapasitas. Penanganan darurat dan strategi komprehensif dari pemerintah daerah pun dinilai sangat mendesak.

"Saya yakin Pak Bupati memiliki strategi yang komprehensif untuk menangani ini. Mudah-mudahan di bawah pembinaan Pak Bupati hari ini kita bisa tuntaskan masalah sampah dengan step by step. Tentu membutuhkan dukungan dari para Forkopimda," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih dalam proses pengusulan untuk lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy.

“Jakarta belum. Jadi Jakarta sedang mengusulkan, karena memang Jakarta ini belum memiliki tanah untuk itu," kata Hanif ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Senin (23/2/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menyebut pihaknya terus mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pembangunan PSEL.

Kedua wilayah tersebut masuk dalam target pembangunan PSEL karena jumlah timbulan sampah yang sangat besar.

Wilayah DKI Jakarta diprakirakan menghasilkan sekitar 9.180 ton per hari tahun ini dan 8.700 ton per hari pada 2025, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLG.

Terkait pengusulan PSEL oleh Pemprov DKI Jakarta, Hanif menyebut dokumen yang diajukan belum lengkap dan prosesnya masih berjalan.

"Tetapi dokumennya belum lengkap. Jadi setelah dokumennya lengkap, kami cek, baru kemudian kami bawa rapat di Rakortas di Kemenko Pangan. Setelah disetujui, kami akan melakukan ground check tim terpadu, hampir tujuh kementerian," tuturnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada hari yang sama menyebutkan pemerintah berencana membangun PSEL di 33 lokasi, berkurang dari rencana sebelumnya yaitu 34 lokasi.

Khusus untuk wilayah Jakarta, Kemenko Pangan menyebut rencananya akan dibangun PSEL pada tiga lokasi.

"Walaupun kotanya satu seperti Jakarta, tapi PSEL itu ada tiga. Di Bantargebang dua, sama di Jakarta Utara satu, ada tiga. Di Sunter ya, ada tiga. Itu berjalan karena darurat, itu memakai implementasi Waste to Energy," kata sosok yang kerap disapa Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat wilayah aglomerasi telah menyelesaikan lelang proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE) dan siap memulai proses pembangunan fasilitas pada Maret 2026.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memaparkan empat wilayah tersebut mencakup Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya dan Kota Bekasi.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, maka empat lokasi aglomerasi telah selesai lelang dan diproyeksikan di Maret akan dilakukan ground breaking pembangunan,” kata Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Senin (26/1/2026).

KLH mencatat terdapat total 10 wilayah aglomerasi yang siap mengadopsi PSEL untuk mengatasi masalah timbulan sampahnya. Kesepuluh wilayah ini mencakup Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Lampung Raya, Surabaya Raya dan Serang Raya, dengan rencana volume total sampah terkelola 14.000 ton per hari.

“Pembangunan PSEL akan memerlukan waktu 1,5 sampai 2 tahun sehingga selama masa transisi ini masih perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam memperkuat penanganan sampah selesai di hilir,” kata Hanif.

Pembangunan fasilitas WtE merupakan salah satu proyek yang berada di bawah kelolaan Danantara. Kebutuhan investasi untuk merealisasikan pembangunan 20 sampai 33 fasilitas WtE diperkirakan berada di kisaran Rp62 triliun sampai Rp102,3 triliun, dengan estimasi biaya operasional total sekitar Rp11,5 triliun–Rp19,0 triliun.

PSEL merupakan mekanisme pengelolaan sampah berbiaya paling besar jika dibandingkan dengan cara-cara lainnya. Sebagai contoh, kebutuhan belanja modal untuk pengolahan organik diestimasi sebesar Rp3,8 triliun untuk total timbulan sampah 18.205 ton per hari, dengan biaya operasional sebesar Rp850 miliar. Sementara itu, kebutuhan dana untuk menjalankan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refuse-Derived Fuel dengan kapasitas pengelolaan timbulan sampah 17.890 ton per hari adalah Rp17,9 triliun.

Terlepas dari anggaran jumbo yang diperlukan, Hanif berpandangan bahwa aliran investasi dalam sistem pengelolaan sampah berpotensi melahirkan aktivitas ekonomi baru.

“Sebenarnya anggaran ini tidak mati karena juga berkonsekuensi menimbulkan ekonomi baru, ekonomi hijau yang selaras dengan fasilitas yang kita bangun,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan rencana proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WTE) di wilayah DKI Jakarta dan Bandung Raya masih terkendala persoalan keterbatasan lahan serta akses air untuk pengelolaan.

"Sebenarnya yang sangat kita tunggu adalah Jakarta dan Bandung. Namun demikian kedua-duanya belum siap," kata Hanif di Tangerang, Jumat (24/10/2025), dikutip dari Antara.

Ia menyebutkan bahwa pengurangan sampah melalui pemanfaatan dan pengelolaan menjadi energi telah didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Namun, dua wilayah ini belum direkomendasikan sebagai lokasi program PSEL karena ketersediaan lahan dan pasokan air untuk pengelolaan.

"DKI Jakarta masih harus menyiapkan ketersediaan tanahnya dan kecukupan airnya serta aksesibilitasnya. Untuk Bandung Raya juga demikian," ujarnya.

Oleh karena itu, Hanif meminta agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta pemangku kepentingan terkait untuk segera mengatasi kendala tersebut.

Dia juga mengingatkan ke dua pemerintah daerah tersebut untuk senantiasa waspada dan harus segera mencari solusi agar bisa menangani penumpukan sampah yang menjadi pemicu terjadinya hujan mikroplastik.

"Kami minta tolong kepada seluruh [pemangku kepentingan] untuk segera melengkapi karena potensi sampahnya cukup sangat besar," kata dia.

Sebelumnya, Hanif sudah menyerahkan laporan tujuh lokasi yang direkomendasikan untuk PSEL kepada CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani setelah melakukan verifikasi lapangan.

Ketujuh wilayah tersebut yaitu Yogyakarta Raya meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul; wilayah Denpasar Raya meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung; wilayah Bogor Raya meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok; serta wilayah Bekasi Raya meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Selain itu, wilayah Tangerang Raya meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang; wilayah Medan Raya mencakup Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dan wilayah Semarang Raya meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB) Prof Wardana menyebut pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE) menjadi strategi pemerintah dalam menciptakan ketahanan energi nasional.

"Ini (PSEL) merupakan strategi yang serius dari pemerintah untuk ketahanan energi kita, karena akan meningkatkan pasokan listrik dalam negeri," kata Prof Wardana di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia pemerintah saat ini harus benar-benar serius merealisasikan pembangunan instalasi PSEL, selain mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang lain untuk diolah menjadi energi ramah lingkungan, seperti panas bumi dan air.

"Jangan pernah berhenti, pembangkit ini harus dibangun," ucapnya.

Selain untuk menciptakan ketahanan energi, pembangunan PSEL melalui program WtE menjadi sangat penting karena akan menjadi terobosan dalam menyelesaikan persoalan sampah secara efisien.

Dia menjelaskan timbunan sampah di masing-masing tempat pembuangan akhir bisa langsung diproses dengan cepat melalui cara dibakar dan diubah menjadi energi listrik.

Ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Dia menambahkan apabila persoalan sampah bisa ditangani maksimal, maka dampaknya akan mempengaruhi kelestarian ekosistem lingkungan dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di dekat TPA maupun tempat pembuangan sementara (TPS).

"Metan itu menyebabkan pemanasan global, sama dengan CO2 atau karbon dioksida. Jadi persoalan kesehatan dan pemanasan bisa dihentikan, tentu kita juga mendapatkan listrik," ujarnya.

Salah satu daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan instalasi PSEL adalah Kota Malang, dengan jangkauan hingga ke dua wilayah Malang Raya lainnya, yakni Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Lokasi pembangunan PSEL di Kota Malang direncanakan akan ditempatkan di TPA Supit Urang. Itu berdasarkan usulan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat kepada pemerintah pusat.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025