Tak jauh dari gerbang Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, deretan gubuk-gubuk berdiri rapat. Bangunan itu cuma disanggah dengan kayu. Dinding dan atapnya diselimuti terpal dan plastik bekas. Di teras, penghuninya menjemur pakaian yang baru dicuci.

Gubuk-gubuk itu ditempati oleh para pemulung. Sekitar 50 keluarga tinggal berdesakan di area seluas setengah lapangan sepakbola itu. Meski begitu, fasilitas pemukiman ini cukup lengkap. Ada musala, pos ronda, hingga ruang komunitas yang dikelola oleh yayasan eksternal. Di area yang agak lapang, sampah aneka jenis menggunung dikerubungi bebek, ayam dan kambing peliharaan warga.

Atam (74) tinggal di salah satu gubuk itu. Ia merantau dari Indramayu pada 1980-an, sebelum Bantargebang resmi beroperasi. Atam adalah saksi hidup prosesi ‘penyiraman air kembang’ saat TPST ini diresmikan pada 1989.

Atam dan keluarganya menggantungkan hidup dari botol plastik, karung, kertas, dan beragam jenis barang lainnya di Bantargebang. Selama bertahun-tahun, ia menjalani karier sebagai pemulung, sebelum usia memaksanya berhenti. Ada satu waktu saat kesehatannya menurun. Matanya tak lagi tajam dan tubuhnya mulai kelelahan digilas waktu.

Atam dan keluarganya masih menjadi bagian tak terpisahkan dari Bantargebang. Namun, mereka kini beralih ke bisnis warung camilan, jasa cuci kendaraan, dan bensin eceran.

Atam bercerita, ada sekitar 2.000 pemulung yang terdata aktif di Bantargebang. Jika sehari masing-masing pemulung membawa turun 1 kuintal sampah, maka total ada 200 ton sampah yang ‘hilang’ dari gunungan Bantargebang. Para pemulung ini berjuang sendiri. Tanpa gaji, insentif, apalagi asuransi.

Mereka pun membentuk organisasi bernama Ikatan Pemulung Indonesia. Lembaga ini aktif memberikan asuransi dan bantuan kepada anggotanya, misalnya saat anggotanya sakit atau bahkan meninggal dunia.

Dua tahun lalu, IPI misalnya menyediakan 4.000 sepatu dan 4.000 rompi untuk para pemulung agar beraktivitas lebih aman. Namun, hal ini tak berumur panjang karena keterbatasan dana.

“Harapan kita setelah kita mengeluarkan seperti itu, pemerintah lihat dong, UPST lihat dong, ayo dilanjut,” kata Andi, keponakan Atam yang juga anggota IPI.

Andi mengatakan, pihaknya pernah berdiskusi dengan Unit Pengelola TPST dan Kementerian Lingkungan Hidup agar ada jaminan bagi pemulung. Dukungan yang ia maksud berupa pengakuan agar posisi pemulung bisa setara dengan buruh, serta jaminan ketenagakerjaan lainnya.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak pemulung yang tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau KK. Padahal, akses kesehatan dan pendidikan membutuhkan data tersebut sebagai persyaratan dasar.

Babak Baru Pengolahan Sampah Bantargebang

Andi menghabiskan sebagian besar hidupnya di antara tumpukan sampah di Bantargebang. Usianya masih dua tahun saat keluarganya pindah ke wilayah ini. Ia melanjutkan lapak yang dulu mulai digelar oleh ayahnya. Kini, Andi sudah berkeluarga dan memiliki anak usia sebayanya saat pertama kali dibawa ke Bantargebang.

Namun, cerita ini barangkali akan berhenti di generasi Andi. Pasalnya, rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah seolah ingin menggeser peran para pemulung.

TPST dengan luas sekitar 110,3 hektare ini telah memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) skala kecil yang beroperasi sejak 2020. Fasilitas yang dibangun sejak 2018 ini adalah hasil kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya berperan dalam pre-treatment atau menyaring sampah yang tak bisa diolah dalam proses pembakaran.

PLTSa ini bekerja dengan teknologi termal. Ia memanfaatkan suhu tinggi dari pembakaran sampah untuk mengubah air menjadi uap panas penggerak turbin generator penghasil listrik.

Melansir keterangan Ditjen PU, fasilitas ini berkapasitas 100 ton sampah per hari untuk menghasilkan 700 kWh listrik. Dengan capacity factor 95% – tandanya operasi stabil dan konsisten – fasilitas ini didukung oleh 36 tenaga ahli dan 54 tenaga kerja terampil. Biaya operasionalnya sekitar Rp500.000 per ton sampah.

Akan tetapi, ada hal yang disayangkan Andi: tak ada keterlibatan pemulung.

“Entah itu refuse derived fuel, entah itu pembangkit listrik tenaga sampah. Jangan bikin pemulung baru yang punya ijazah,” ucap Andi.

Ia yang tergabung dalam IPI terus berupaya menyampaikan pandangan kepada pemerintah, agar pemulung bisa ikut andil dalam program-programnya. Dia menegaskan, para pekerja informal ini akan mendukung program pemerintah, asalkan dilibatkan dengan baik.

“Kasih kita sampah yang belum jadi, biar kita yang olah, mereka yang melaksanakan,” lanjut Andi.

Belakangan ini, Unit Pengelola TPST Bantargebang – bagian dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta – mengajak diskusi para pemulung, menggalang dukungan untuk program pemerintah ke depan. Ini mengarah pada program pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

Akan tetapi, kata Andi, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dinilai menguntungkan untuk kedua pihak.

“Maunya DKI itu, ya aslinya maunya DKI pemulung ditiadakan, walaupun tidak bicara langsung seperti itu,” ucapnya.

Bila memang harus demikian, Andi mengatakan, para pemulung tak keberatan. Namun, perlu ada pekerjaan baru sebagai bantalan ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai mata pencaharian mereka hilang.”

Tak hanya pilot project, program sampah jadi listrik ini akan dikembangkan menjadi skala besar di Bantargebang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyetorkan dua lokasi calon pengembangan proyek waste to energy (WtE) ini kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Salah satunya berada di TPST Bantargebang.

Meski bukan menggunakan lahan atau aset milik pemerintah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin memastikan, lahan yang diajukan dapat digunakan untuk pengolahan sampah. Lahan tersebut diketahui milik pihak swasta.

“Lahan menjadi tanggung jawab kita, tapi modelnya tidak harus kita yang punya. Intinya kita bisa jamin tanah itu bisa dipakai untuk pengolahan sampah,” ujar Dudi kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Menurut Dudi, fasilitas yang akan dibangun ini berbeda atau bukan berupa pengembangan pilot project pembangkit listrik tenaga sampah yang sudah ada di TPST Bantargebang.

Proyek kolaborasi dengan Danantara ini semakin digencarkan usai korban jiwa kembali berjatuhan di Bantargebang. Sebanyak tiga belas orang tertimbun longsoran sampah Bantargebang, pada 8 April lalu usai diguyur hujan deras. Enam orang berhasil diselamatkan, sementara tujuh lainnya meninggal dunia.

Namun, musibah tersebut bukan berakar dari hujan deras yang menyebabkan longsor. TPST Bantargebang telah melewati daya tampung periode pemakaian di tahun ke 37 ini.

“Jakarta itu nanti ada (WtE) di Bantargebang. Mudah-mudahan nanti kejadian kemarin tidak terulang lagi,” ucap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pada Kamis (12/3).

Selain di Bantargebang, proyek WtE rencananya juga akan dibangun di Tanjungan Kamal Muara di Jakarta Utara. Fasilitas-fasilitas tersebut diperkirakan mampu mengelola 3.000 ton sampah per hari, baik dari sampah baru maupun sampah lama yang sudah menumpuk di TPST Bantargebang.

Sementara itu ditemui secara terpisah, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan akan melibatkan para pemulung untuk proyek-proyek pengelolaan sampah.

Tak hanya WtE, pemerintah mulai melebarkan rencana untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar minyak. TPST Bantargebang lagi-lagi menjadi pilot project kali ini.

“Pemulung kan tetap harus misah-misah (sampah), mungkin bisa dilibatkan di situ, tetap bekerja,” ujar Jumhur.

Dia bahkan telah berencana membicarakan hal ini dengan para pemulung di Jakarta. “Saya hari ini bertemu dengan 6.000 pemulung mewakili pemulung di Jakarta,” ucap dia saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan pada Selasa (19/5).

Pemukiman warga dekat TPST Bantargebang (Foto: Katadata/Fauza Syahputra) (Katadata/Fauza Syahputra)

Penghasil Gas Metana Terbesar Kedua di Dunia

TPST Bantargebang saat ini serupa bom waktu yang siap meledak akibat pasokan berlebihan gas metana. Laporan tim riset Emmett Institute di University of California Los Angeles (UCLA) menyebutkan, Bantargebang menjadi lokasi pembuangan sampah dengan emisi metana terbesar kedua di dunia. Posisinya tepat di bawah TPA Campo de Mayo di Argentina.

Laporan mencatat, Bantargebang menghasilkan sekitar 6,3 metrik ton gas metana setiap jam pada 2025. Salah satu gas yang berdampak pada peningkatan suhu bumi ini berasal dari pembusukan sampah organik. Ini mengindikasikan, sampah organik mendominasi TPST Bantargebang.

Hal tersebut selaras dengan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, yang menunjukkan bahwa sampah sisa makanan atau sampah organik mendominasi di Indonesia. Proporsinya sekitar 39,36% dari 33,79 juta ton total sampah pada 2024.

Dosen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Hanifrahmawan Sudibyo menyebut gas metana terbentuk saat sampah organik dalam jumlah besar menumpuk dan menjadi lingkungan ideal bagi aktivitas mikroorganisme anaerob.

“Selama proses penguraian tersebut berlangsung, gas metana akan terbentuk dan dapat terlepas ke atmosfer apabila tidak dikelola dengan baik,” kata Hanif, dikutip dari laman resmi UGM.

Sejatinya, metana adalah bagian alami dari siklus karbon di bumi. Metana juga secara alami diproduksi dalam biodegradasi bahan alami. Yang menjadi masalah adalah ketika jumlahnya berlebihan, akibat akumulasi limbah organik yang tak terkelola optimal.

Hanif lalu mengatakan, potensi pemanasan global akibat metana lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida dalam jangka waktu tertentu.

“Pelepasan metana dari TPA menjadi salah satu isu penting dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.”

Gas metana dari tempat pembuangan sampah seperti di Bantargebang, kata Hanif, dapat diolah menjadi energi. Prosesnya dilakukan dengan teknologi penangkapan gas metana, seperti menggunakan jaringan pipa vertikal maupun horizontal di area timbunan sampah untuk mengumpulkan gas.

Gas yang terkumpul itu kemudian dapat dialirkan menuju unit pemurnian maupun pembangkit listrik tenaga biogas untuk sumber energi. Sementara untuk menekan timbulan gas metana, dapat dilakukan dengan memilah sampah dan mengurangi limbah organik yang masuk ke TPA.

“Peningkatan konsumsi masyarakat tanpa diimbangi pengelolaan limbah yang baik akan meningkatkan beban TPA, baik dari sisi kapasitas maupun potensi pembentukan gas metana,” ujar Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat gerakan pengurangan sampah dari sumber melalui deklarasi “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” yang digelar dalam rangkaian HUT ke-499 Jakarta menuju 5 abad, Minggu (10/5/2026) di Koridor Jalan H.R. Rasuna Said, Pasar Festival.

Kegiatan ini mengajak masyarakat berperan aktif mengelola sampah sejak dari rumah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menegaskan bahwa pemilahan sampah dari rumah menjadi langkah paling krusial untuk menekan volume sampah yang terus meningkat di Jakarta.

Ia menyebut hampir separuh sampah Jakarta merupakan sampah organik, sementara sisanya masih memiliki potensi untuk didaur ulang, dengan mayoritas berasal dari rumah tangga.

Menurutnya, jika pemilahan dilakukan secara konsisten sejak sumber, maka sebagian besar sampah dapat diselesaikan di tingkat hulu.

“Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, kami ingin mengajak seluruh masyarakat melihat bahwa pilah sampah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan bersama untuk menyelamatkan Jakarta dari darurat sampah,” ujar Dudi, dikutip melalui laman Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa hanya residu yang nantinya akan masuk ke fasilitas pengolahan akhir. Saat ini, beberapa wilayah seperti Kelurahan Rorotan telah mulai menerapkan sistem pemilahan sampah yang akan diperluas ke daerah lain di Jakarta.

Hal ini menjadi penting mengingat mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya akan menerima sampah residu, dan pada 2027 ditargetkan tidak lagi menerima sampah.

Acara deklarasi tersebut rencananya dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Berbagai aktivitas edukatif juga disiapkan, termasuk program menabung sampah anorganik yang mendorong masyarakat memahami nilai ekonomi dari sampah.

Sejumlah mitra Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup Klaster Persampahan seperti Rekosistem, Plasticpay, Paragon Technology & Innovation, dan Rumah Sosial Kutub turut berpartisipasi.

DLH DKI Jakarta juga mengerahkan 200 petugas kebersihan beserta berbagai fasilitas pendukung di sepanjang lokasi kegiatan, mulai dari road sweeper, truk pengangkut, hingga fasilitas kebersihan dan sanitasi untuk memastikan area tetap tertata.

“Gerakan memilah sampah organik, anorganik, B3 rumah tangga, dan residu dari sumber merupakan langkah sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tutup Dudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penanganan darurat sampah di DKI Jakarta melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy). Langkah ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan persoalan sampah Jakarta menjadi isu krusial yang harus segera ditangani secara terintegrasi, terutama kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang telah melebihi kapasitas.

“Jakarta ini mendapat perlakuan khusus dari Bapak Presiden. Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Zulhas menuturkan timbunan sampah di Jakarta telah mencapai sekitar 9.000 ton per hari, dengan sekitar 87% pengelolaannya masih bergantung pada metodeopen dumpingseperti di Bantargebang yang kini telah jauh melebihi kapasitas.

“Kalau diukur Bantargebang itu, Pak Gubernur [Pramono Anung], seperti gedung berapa lantai itu? 16, 17 lantai,” ujarnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mendorong percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sampah menjadi energi listrik, termasuk percepatan pemilihan badan usaha pengelola.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yakni di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

“Dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi. Termasuk Bandung, kemudian Bali, Bogor,” sambungnya.

Dia juga menegaskan percepatan proyek pengolahan sampah kini jauh lebih masif dibandingkan sebelumnya. Adapun, pemerintah menargetkan 71 kabupaten/kota dapat segera merealisasikan proyek serupa.

“Ada 14 lokasi lagi yang sudah kami putuskan, tambah lima lokasi yang belum. Yang mencakup ini hampir 71 kabupaten/kota. Percepatan enam bulan. Dulu 11 tahun, cuma satu. Sekarang kita akan selesaikan 71 kabupaten/kota yang terdiri lebih kurang 22 aglomerasi,” ujarnya.

Menurut Zulhas, penandatanganan proyek PSEL antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Danantara ini sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara nasional.

“Hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan kesempatan bersama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta yang menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dan Pemerintah Indonesia dalam pengolahan sampah nasional,” tuturnya.

Zulhas menjelaskan proyek ini merupakan bagian dari target besar pemerintah untuk memastikan seluruh sampah di Indonesia dapat terkelola dengan baik dalam beberapa tahun ke depan.

“Penandatanganan ini adalah kontrak dengan jutaan warga Jakarta. Memang di sini simbolnya dua, bahwa sampah mereka tidak akan terus menumpuk, berbau, dan membanjiri jalan mereka lagi, Insya Allah dua tahun lagi,” lanjutnya.

Terlebih, dia juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Negara RI.

“Ini adalah tindak lanjut dari arahan tegas Bapak Presiden. Bahkan kami berkali-kali ditelepon Pak Presiden Prabowo, 100% sampah Indonesia terolah dengan baik Insyaallah nanti doakan pada tahun 2029. Mungkin yang belum selesai tinggal yang di rumah-rumah. Setelah itu kita akan bisa selesaikan,” terangnya.

Zulhas menambahkan, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta diharapkan mampu mengubah permasalahan sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat.Dia menyampaikan sampah yang selama ini menumpuk di lingkungan permukiman warga Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat mengaliri kota.

“Sampah yang selama ini menumpuk di depan rumah warga Jakarta akan diubah menjadi listrik yang mengaliri kota ini. Jadi sampah yang berbau, yang bermasalah Kita akan ubah jadi listrik yang nanti bermanfaat untuk menerangi Jakarta. Itulah janji yang hari ini kita tandatangani bersama,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan Danantara.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan, kerja sama mencakup percepatan pembangunan di Tanjung dan Bantargebang, sehingga dapat mengurangi volume sampah di kedua tempat tersebut, khususnya penanggulangan sampah di Jakarta.

“Terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang saat ini telah jauh melebihi kapasitas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pramono menyampaikan percepatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

"Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan dalam pelaksanaannya Danantara Indonesia berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek.

“Termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Penanganan sampah di Jakarta menjadi prioritas pemerintah mengingat status Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional dengan timbunan sampah mencapai sekitar 9.120 ton per hari,” ungkapnya

Kehadiran PSEL, katanya, diharapkan menjadi solusi dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Langkah ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2025,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengaku belum ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah dan emisi gas metana di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

Menanggapi isu produksi gas metana yang disebut mencapai 6,3 ton per jam di Bantargebang, Jumhur menyatakan telah melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait yaitu Gubernur DKI Jakarta, tetapi belum mendalami secara teknis.

“Saya udah sepintas ngobrol sama Pak Pramono lah. Tapi detailnya seperti apa, mungkin nanti. Karena ini kan banyak versi ya,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menilai potensi pengelolaan gas metana tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan, meski memerlukan kajian lebih lanjut.

“Tapi intinya itu sebenarnya harusnya bisa gitu. Detailnya lagi nanti lah, saya baru banget. Satu langkah juga belum,” katanya.

Utamakan Koordinasi dengan Pemda

Jumhur menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang mengelola Bantargebang.

“Saya begitu selesai, saya langsung janjian sama Gubernur DKI. Habis dari sini, kesempatan pertama saya, saya mau jumpa sama Gubernur DKI,” ujarnya.

Dia mengaku komunikasi awal sudah dilakukan untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan. “Udah telepon-teleponan. [Pramono nanya] lo dilantik ya, kita ketemu,” katanya.

Namun, dia belum memaparkan arah kebijakan spesifik terkait pengelolaan sampah maupun teknologi yang akan digunakan.

“Nanti-nanti aja. Kayaknya saya nggak mau buru-buru,” ujarnya.

Belum Bahas Detail dengan Prabowo

Dia menilai penunjukannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup merupakan bentuk kepercayaan untuk segera bekerja menyelesaikan persoalan yang ada.

Jumhur juga menyebut belum ada pembahasan rinci dengan Presiden Prabowo terkait langkah konkret di sektor lingkungan hidup.

“Enggak, saya belum bicara secara detail dengan Presiden,” tandas Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA — Target ambisius pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping di seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir 2026 menjadi penanda seriusnya krisis sampah nasional. Percepatan bahkan dipatok pada Agustus 2026.

Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada awal Mei 2026 menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola sampah. Insiden yang menewaskan tujuh orang tersebut menguak fakta akan kondisi darurat sampah di Jakarta.

Pada Senin (20/4/2026), aparat menetapkan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai tersangka, memperlihatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan sampah kini memiliki konsekuensi pidana. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang selama ini terkesan diabaikan.

Secara nasional, persoalan sampah sudah berada pada level mengkhawatirkan. Tercatat terdapat 524 TPA dengan total timbulan sampah mencapai sekitar 285,46 juta ton. Namun, hanya sekitar 25% atau 35.747 ton per hari yang berhasil dikelola, sementara 75% lainnya atau setara 109.092 ton per hari masih belum tertangani secara optimal.

Kondisi serupa juga terlihat di berbagai daerah. Di Bali, pembatasan operasional TPA Suwung memicu antrean panjang truk sampah hingga berjam-jam, sekaligus menambah beban fasilitas pengolahan di tingkat desa. Sementara itu, di Surabaya, pembenahan sistem pengangkutan dan pengelolaan mulai menunjukkan hasil, meski tekanan volume sampah harian tetap tinggi.

Upaya pengawasan dan verifikasi pemerintah menunjukkan progres, tetapi belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah. Sekitar 490 kabupaten/kota telah diverifikasi atau mencapai lebih dari 95% target, sementara capaian sanksi administrasi baru menyentuh sekitar 49%.

Angka ini menegaskan bahwa perbaikan sistem pengelolaan sampah masih membutuhkan percepatan agar “bom waktu” gunungan sampah tidak benar-benar meledak di masa depan.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian LH (KLH/BPLH) telah menetapkan mantan Kadis LH Jakarta, Asep Kuswanto (AK) jadi tersangka.

Pimpinan Dinas LH Jakarta itu ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah lalai dalam mengelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pelanggaran itu diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat.

Secara historis, proses pengusutan dimulai dari KLH/BPLH mulanya menerbitkan sanksi administratif No.13646/2024 terkait pengelolaan TPST Bantargebang pada 31 Desember 2024.

Selanjutnya, KLH/BPLH melakukan pengawasan pada 12 April 2025. Hasilnya, menunjukkan bahwa pengelola TPST Bantargebang berstatus “Tidak Taat”, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan pada 22 April 2025.

Pengawasan kedua kembali dilakukan pada 9 Mei 2025. Sejatinya, tak ada perubahan dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan sanksi administratif lanjutan berupa kewajiban audit lingkungan melalui keputusan No.920/2025 pada 4 September 2025.

Namun demikian, sanksi administratif itu tidak memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan di lapangan. Puncaknya, TPST Bantargebang pun mengalami bencana longsor yang memakan korban jiwa.

Kilas Balik Longsor Bantargebang

Dalam catatan Bisnis, longsor terjadi pada Minggu (8/3/2026), setelah hujan deras melanda wilayah TPST Bantargebang. Kala itu, truk sedang mengantre untuk melakukan aktivitas bongkar muat sampah.

Kemudian, tiba-tiba bencana longsor muncul dan menimpa sejumlah truk serta warung di lokasi kejadian pada 14.30 WIB. Sontak, kejadian itu langsung menjadi headline di pemberitaan nasional.

Tim gabungan baik itu dari unsur BPBD Jakarta maupun Bekasi, Polri-TNI, Damkar hingga pemda Bekasi diterjunkan untuk menangani peristiwa longsor tersebut. Proses pencarian korban pun dilakukan seketika. Singkatnya, proses pencarian dihentikan tepat pada Selasa (10/3/2026) pukul 00.00 WIB setelah Tim SAR menemukan seluruh korban.

Total, ada 13 korban dengan tujuh di antaranya meninggal dunia akibat tertumpuk longsoran sampah di Bantargebang. Peristiwa ini pun dinilai merupakan potret puncak gunung es dari kegagalan sistemik pengelolaan sampah di Jakarta.

Selain itu, bencana longsor di gunung sampah ini merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengelolaan sampah dengan metode pembuangan terbuka atau open dumping.

Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga. Kondisi yang tidak sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan, tetapi juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

Tidak Ada Toleransi Kelalaian

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan tak ada toleransi bagi praktik pengelolaan sampah di Bantargebang yang melanggar ketentuan, terutama setelah peristiwa longsor pada Maret 2026 menimbulkan korban jiwa.

Hanif menjelaskan langkah penegakan hukum dilakukan memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

"Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dia pun menyatakan pihaknya selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu sebelum menyeret seseorang ke ranah pidana.

“Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” tutur Rizal.

Rangkuman Kronologi Kasus TPST Bantargebang

31 Desember 2024
KLH/BPLH menerbitkan sanksi administratif No.13646/2024 terkait pengelolaan TPST Bantargebang.

12 April 2025
KLH/BPLH melakukan pengawasan pertama. Hasilnya, pengelola TPST Bantargebang dinilai berstatus “Tidak Taat.”

22 April 2025
Pemerintah mengirimkan surat peringatan kepada pengelola TPST Bantargebang.

9 Mei 2025
Pengawasan kedua dilakukan. Hasilnya menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah.

4 September 2025
Pemerintah menjatuhkan sanksi administratif lanjutan melalui Keputusan No.920/2025, berupa kewajiban melakukan audit lingkungan.

8 Maret 2026
Longsor sampah terjadi di TPST Bantargebang sekitar pukul 14.30 WIB setelah hujan deras. Longsoran menimpa truk dan warung di sekitar lokasi.

10 Maret 2026
Operasi pencarian korban dihentikan pukul 00.00 WIB setelah seluruh korban ditemukan. Total 13 korban, dengan 7 orang meninggal dunia.

22 April 2026
KLH/BPLH menetapkan mantan Kadis LH Jakarta Asep Kuswanto, sebagai tersangka atas dugaan kelalaian dalam pengelolaan TPST Bantargebang yang berujung pada bencana longsor.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim penegakan hukum lingkungan telah menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta berinisial AK sebagai tersangka atas kasus tata kelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Proses hukum tercatat telah berlangsung selama setahun dan dimulai dari sanksi administrasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam konferensi pers pada Selasa (21/4/2026) menjelaskan bahwa proses hukum ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penerapan sanksi administratif hingga peningkatan ke tahap penyidikan pidana.

Secara terperinci, KLH menerbitkan sanksi administratif Nomor 13646 Tahun 2024 pada 31 Desember 2024. Pengawasan pertama yang dilakukan pada 12 April 2025 kemudian menunjukkan bahwa TPST Bantargebang berstatus “Tidak Taat” yang lantas ditindaklanjuti dengan surat peringatan pada 22 April 2025.

Pengawasan kedua pada 9 Mei 2025 kembali menunjukkan hasil yang sama, yaitu “Tidak Taat”. Atas kondisi tersebut, KLH pun menerbitkan sanksi administratif lanjutan berupa kewajiban audit lingkungan melalui keputusan Nomor 920 Tahun 2025 pada 4 September 2025. Namun, tidak terdapat perbaikan signifikan dalam pengelolaan di lapangan.

Seiring dengan tidak adanya perbaikan yang memadai, proses penanganan perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada 24 hingga 27 Februari 2026 bersama Korwas Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Proses ini dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka pada 20 April 2026, serta penyampaian surat penetapan tersangka pada 21 April 2026.

Dalam rangkaian penanganan kasus tersebut, terjadi insiden longsor pada 8 Maret 2026 di TPST Bantargebang yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka-luka.

“Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan masyarakat,” papar Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan dalam siaran pers, Selasa (21/4/2026).

Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah mengumpulkan berbagai alat bukti yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta hasil uji laboratorium.

Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah daerah dan pengelola TPST Bantargebang, serta didukung oleh keterangan ahli di bidang pencemaran lingkungan, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.

“Penanganan kasus ini tidak serta-merta langsung dilakukan melalui pendekatan pidana. Kami telah memberikan waktu lebih dari satu tahun untuk pembinaan melalui mekanisme yang ada. Perlu dipahami bahwa penegakan hukum tidak hanya melalui sanksi pidana, tetapi juga mencakup sanksi administratif yang sebelumnya telah kami terapkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum,” ujar Rizal Irawan.

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, telah ditetapkan tersangka yaitu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Sdr. AK. Tersangka dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tersangka juga dijerat pelanggaran Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

KLH pun menegaskan bahwa penegakan hukum ini dilakukan secara profesional, berbasis pembuktian ilmiah, dan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi momentum perbaikan tata kelola pengelolaan sampah secara menyeluruh, guna mencegah terulangnya kejadian serupa serta memastikan perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan tak ada toleransi bagi praktik pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang melanggar ketentuan, terutama setelah peristiwa longsor pada Maret 2026 menimbulkan korban jiwa.

Hanif menjelaskan langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Dia mengemukakan, pihaknya telah menetapkan eks Kadis Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto (AK) jadi tersangka dalam kasus pelanggaran pengelolaan TPST Bantargebang.

Asep ditetapkan sebagai tersangka lantaran terjerat dalam dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pelanggaran itu diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat.

"Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” tutur Rizal.

Sekadar informasi, dalam rangkaian kasus ini sempat terjadi insiden longsornya gunung sampah pada (8/3/2026) di Bantargebang. Peristiwa ini telah mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka.

Bisnis.com, JAKARTA — Aparat penegak hukum lingkungan telah menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berinisial AK sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang berujung pada bencana longsor pada Maret 2026.

Penetapan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat.

Peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 di zona landfill 4 TPST Bantargebang menjadi bukti nyata dari pengelolaan yang belum memenuhi ketentuan. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka. Proses penyidikan yang telah berjalan kini memasuki tahap lanjutan dengan penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan langkah pembinaan dan pengawasan secara bertahap. TPST Bantargebang telah dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah sejak Desember 2024.

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Mei 2025, dengan hasil menunjukkan bahwa pengelola belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Selain itu, KLH juga mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan, tetapi hingga proses penyidikan berlangsung belum terdapat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, yang diperkuat dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan pembuktian ilmiah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” ujar Rizal Irawan dalam keterangan, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan, terlebih yang menimbulkan korban jiwa.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” kata Hanif.

PT Pindad menyiapkan teknologi hilirisasi 'smokeless' untuk mengatasi krisis sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Teknologi ini hanya satu bagian dari beragam opsi waste management atau pengelolaan sampah yang disiapkan Pindad.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, di Bandung, pada akhir pekan lalu.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan kunci penyelesaian sampah Bantargebang terletak pada penanganan hulu-hilir yang terintegrasi melalui tata kelola dan penyediaan lahan yang tepat.

"Penyelesaian pengelolaan sampah Bantargebang perlu dilakukan dari hulu dan hilir. Di hulu, penghentian arus pasokan sampah. Hilirnya, percepatan pengurangan gunungan sampah dan penghijauan," ujar Brian seperti dikutip Antara.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menargetkan transformasi TPS3A menjadi unit pengolahan yang lebih canggih agar masalah sampah dapat selesai di tingkat lokal tanpa harus bergantung pada TPA besar.

"Permasalahan sampah Bantargebang bisa terselesaikan dengan catatan desentralisasi sudah berjalan. Dengan adanya berbagai opsi teknologi pengolahan sampah, semoga ini bisa terlaksana hingga ke skala desa," kata Hanif.

Teknologi Unggulan Pindad

Dirut Pindad Sigit P. Santosa mengatakan, Pindad menyiapkan berbagai teknologi waste to management, antara lain hydrothermal carbonization (HTC), autothermix, hingga teknologi plasma. Salah satu teknologi unggulan yang akan mereka gunakan adalah alat pembakar sampah tanpa asap (smokeless incinerator) Stungta Pindad yang bersifat bisa berpindah-pindah (mobile).

"Arahan Presiden Prabowo untuk melakukan desentralisasi sampah, nanti akan coba diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Untuk pilot project pertama di DKI Jakarta dan Bandung, begitu selesai akan dilaksanakan di daerah," ujar Sigit P Santosa.

Sebelumnya, Jakarta mengalami penumpukan sampah di sejumlah titik pascalibur Lebaran dan dampak dari insiden longsor di TPST Bantargebang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menargetkan operasional pengangkutan sampah ke TPST Bantargebang dapat kembali normal pekan ini.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, sisa sampah pascaarus balik Lebaran juga diupayakan segera tertangani dan didistribusikan ke fasilitas pengolahan, termasuk TPST Bantargebang dan RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah menutup operasi pencarian korban terkait longsor di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan operasi pencarian ditutup usai seluruh korban longsor ditemukan dan teridentifikasi.

"Pukul 00.00 WIB dengan ditemukannya seluruh korban dan tidak adanya laporan korban hilang maka operasi SAR dinyatakan ditutup," ujar Desiana dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan, setidaknya ada lima korban yang ditemukan dalam pencarian tim SAR pada Senin (9/3/2026). Perinciannya, satu korban meninggal dunia ditemukan pada 12.00 WIB.

Selanjutnya, korban Jussova Situmorang (38) ditemukan pada 16.00 WIB. Selang sejam kemudian, kepolisian telah menemukan korban Ato dan Dofir kembali dengan selamat.

Selanjutnya, pada 17.50 WIB, petugas kembali menemukan korban atas nama Herdianto dalam kondisi meninggal tertimbun sampah dipinggir kali.

"Pukul 23.30 WIB Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban yang teridentifikasi bernama Riki Supriadi [40] dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi menuju RS Polri Kramat Jati," pungkasnya.

Sekadar informasi, insiden longsor ini terjadi di zona 4 TPA Bantargebang pada Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Bencana ini mengakibatkan truk maupun warga yang beraktivitas di lokasi tertimbun oleh longsor.

Nah, berikut 13 korban terkait bencana longsor di Bantargebang :

Data korban selamat:

1. Budiman

2. Johan

3. Safifudin

4. Slamet

5. Ato

6. Dofir

Data korban meninggal dunia:

1. Pemilik warung, Enda Widayanti (25)

2. Pemilik warung, ⁠Sumine (60)

3. Sopir Truk, Dedi Sutrisno

4. Sopir truk Irwan supriatin

5. Jussova Situmorang (38)

6. Hardianto

7. Riki Supriadi (40)