Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memulai pembangunan (groundbreaking) lima proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah wilayah pada Juni 2026. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari sekaligus mendukung transisi energi bersih nasional.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa lima proyek tersebut akan berlokasi di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, dan Bandung.

Menurutnya, proyek di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, dan Denpasar Raya merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, sementara proyek di Bandung Raya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

“Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

Ia merinci, PSEL Denpasar Raya dirancang mampu mengelola 1.200 ton sampah per hari dan melayani Kota Denpasar serta Kabupaten Badung. PSEL Kota Bekasi ditargetkan mengolah 1.400 ton per hari, sementara PSEL Bogor Raya berkapasitas 1.500 ton per hari.

Untuk wilayah Yogyakarta Raya, kapasitas pengolahan diproyeksikan mencapai 1.000 ton per hari, melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Proyek ini diketahui telah memasuki tahap lelang sejak awal April lalu.

Adapun PSEL Bandung Raya menjadi proyek dengan kapasitas terbesar, yakni antara 1.853 hingga 2.131 ton per hari, yang akan melayani enam daerah, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Selain itu, pemerintah juga mencatat perkembangan proyek serupa di Palembang yang kini telah mencapai 74 persen konstruksi dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.

Qodari menegaskan, pembangunan proyek-proyek ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota hingga 2029. Secara keseluruhan, kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 33.000 ton sampah per hari, atau sekitar 23 persen dari total timbulan sampah nasional.

Ia menambahkan, langkah ini tidak hanya untuk mengatasi persoalan sampah nasional yang saat ini mencapai sekitar 141.296 ton per hari, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menuju energi baru terbarukan.

“Ini menegaskan komitmen pemerintah melalui PSEL sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus langkah menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap bahwa kawasan Jakarta dan Bandung Raya belum siap mengadopsi mekanisme pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE), terlepas dari volume jumbo timbulan sampah harian yang dihasilkan kedua wilayah tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam paparan di hadapan Komisi XII DPR RI pada Senin (26/1/2026) menjelaskan bahwa timbulan sampah harian Jakarta mencapai 8.702 ton per hari, sementara kawasan Bandung Raya menghasilkan 5.000 ton timbulan sampah per hari.

“Daerah Khusus Jakarta dan Bandung Raya menjadi dua aglomerasi krusial yang hingga saat ini belum menyiapkan diri untuk memenuhi aspek-aspek waste to energy. Ini memang mengkhawatirkan [bagi] kita semua karena potensinya besar,” kata Hanif, dikutip dari siaran TV Parlemen.

Data yang dihimpun KLH mengungkap bahwa dari 8.702 ton timbulan sampah harian yang dihasilkan Jakarta, hanya 1.769 ton yang terkelola. Sementara itu sebagian besar sisanya sebesar 6.667 ton berakhir di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan 266 ton terbuang ke lingkungan.

Status TPST Bantargebang sendiri telah penuh saat ini. Sehingga untuk memastikan timbulan sampah Jakarta terkelola 100%, dibutuhkan PSEL dengan kapasitas 4.500–5.000 ton per hari.

KLH turut mencatat kesiapan 10 wilayah aglomerasi dalam mengadopsi PSEL. Kesepuluh wilayah ini mencakup Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Lampung Raya, Surabaya Raya dan Serang Raya, dengan rencana volume total sampah terkelola 14.000 ton per hari.

Hanif mengatakan terdapat empat aglomerasi yang telah merampungkan proses lelang pembangunan fasilitas PSEL, dengan pembangunan yang diperkirakan dimulai pada Maret 2026. Keempat wilayah ini adalah Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya dan Kota Bekasi.

“Pembangunan PSEL akan memerlukan waktu 1,5 sampai 2 tahun sehingga selama masa transisi ini masih perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam memperkuat penanganan sampah selesai di hilir,” kata Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan rencana proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WTE) di wilayah DKI Jakarta dan Bandung Raya masih terkendala persoalan keterbatasan lahan serta akses air untuk pengelolaan.

"Sebenarnya yang sangat kita tunggu adalah Jakarta dan Bandung. Namun demikian kedua-duanya belum siap," kata Hanif di Tangerang, Jumat (24/10/2025), dikutip dari Antara.

Ia menyebutkan bahwa pengurangan sampah melalui pemanfaatan dan pengelolaan menjadi energi telah didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Namun, dua wilayah ini belum direkomendasikan sebagai lokasi program PSEL karena ketersediaan lahan dan pasokan air untuk pengelolaan.

"DKI Jakarta masih harus menyiapkan ketersediaan tanahnya dan kecukupan airnya serta aksesibilitasnya. Untuk Bandung Raya juga demikian," ujarnya.

Oleh karena itu, Hanif meminta agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta pemangku kepentingan terkait untuk segera mengatasi kendala tersebut.

Dia juga mengingatkan ke dua pemerintah daerah tersebut untuk senantiasa waspada dan harus segera mencari solusi agar bisa menangani penumpukan sampah yang menjadi pemicu terjadinya hujan mikroplastik.

"Kami minta tolong kepada seluruh [pemangku kepentingan] untuk segera melengkapi karena potensi sampahnya cukup sangat besar," kata dia.

Sebelumnya, Hanif sudah menyerahkan laporan tujuh lokasi yang direkomendasikan untuk PSEL kepada CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani setelah melakukan verifikasi lapangan.

Ketujuh wilayah tersebut yaitu Yogyakarta Raya meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul; wilayah Denpasar Raya meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung; wilayah Bogor Raya meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok; serta wilayah Bekasi Raya meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Selain itu, wilayah Tangerang Raya meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang; wilayah Medan Raya mencakup Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dan wilayah Semarang Raya meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.