MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tidak melarang pelaku UMKM menjual pakaian bekas. Ia menyatakan fokus penindakan hanya ditujukan kepada pihak yang mengimpor pakaian bekas dari luar negeri.

“Yang kami tindak itu mereka yang melakukan impor baju bekas. Saya tidak melihat istilah thrifting atau apa pun. Yang menjadi masalah adalah impor pakaian bekas,” kata Maman kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 17 November 2025. Menurut Maman, praktik jual-beli pakaian bekas sebenarnya memiliki banyak bentuk dan tidak semuanya bermasalah. Persoalan muncul ketika barang bekas dari luar negeri masuk secara ilegal dan merugikan industri dalam negeri.

Setelah impor pakaian bekas dihentikan, Maman menyatakan pemerintah akan bekerja sama dengan industri tekstil dalam negeri untuk menyediakan produk pengganti bagi pedagang yang sebelumnya menjual barang impor tersebut. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha para pedagang sekaligus mengarahkan mereka beralih ke produk lokal.

“Kami ingin pedagang pakaian bekas yang sebelumnya menggantungkan pasokan dari impor tetap bisa berdagang. Karena itu, kami siapkan produk domestik sebagai pengganti,” kata dia.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan importir mengimpor barang dalam keadaan baru. Aturan ini diperkuat melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menindak langsung barang ilegal yang telanjur beredar di pasar. Pengetatan akan difokuskan di pintu masuk melalui pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pasokan pakaian bekas impor ke pedagang berkurang dan habis. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

Ilona Estherina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

MENTERI Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tidak melarang pelaku UMKM menjual pakaian bekas. Ia menyatakan fokus penindakan hanya ditujukan kepada pihak yang mengimpor pakaian bekas dari luar negeri.

“Yang kami tindak itu mereka yang melakukan impor baju bekas. Saya tidak melihat istilah thrifting atau apa pun. Yang menjadi masalah adalah impor pakaian bekas,” kata Maman kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 17 November 2025. Menurut Maman, praktik jual beli pakaian bekas sebenarnya memiliki banyak bentuk dan tidak semuanya bermasalah. Persoalan muncul ketika barang bekas dari luar negeri masuk secara ilegal dan merugikan industri dalam negeri.

Setelah impor pakaian bekas dihentikan, Maman menyatakan pemerintah akan bekerja sama dengan industri tekstil dalam negeri untuk menyediakan produk pengganti bagi pedagang yang sebelumnya menjual barang impor tersebut. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha para pedagang sekaligus mengarahkan mereka beralih ke produk lokal.

“Kami ingin pedagang pakaian bekas yang sebelumnya menggantungkan pasokan dari impor tetap bisa berdagang. Karena itu, kami siapkan produk domestik sebagai pengganti,” kata dia.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan importir mengimpor barang dalam keadaan baru. Aturan ini diperkuat melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menindak langsung barang ilegal yang sudah terlanjur beredar di pasar. Pengetatan akan difokuskan di pintu masuk melalui pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pasokan pakaian bekas impor ke pedagang berkurang dan habis. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

Ilona Estherina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong substitusi produk thrifting dengan produk lokal kepada para pedagang. Dorongan ini dilakukan dalam upaya pemerintah menutup keran produk barang bekas, khususnya pakaian yang masuk ke tanah air.

“Kami harus melakukan pemberdayaan kepada pedagang-pedagang thrifting ini dan inilah kami dorong untuk nanti ke depan melakukan substitusi produknya,” kata Maman Abdurrahman saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.

Maman mengatakan jajarannya sudah berkomunikasi dengan para asosiasi pedagang thrifting. Namun secara detail masih akan dibahas lebih lanjut, mulai dari skema substitusi dan lain-lain.

Sejauh ini, kata Maman, pakaian bekas masuk ke Indonesia karena ada keterlibatan petugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang nakal. Padahal impor pakaian bekas telah dilarang oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

“Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya, serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu, itu kami tutup,” ucapnya.

Kementerian UMKM ingin pedagang-pedagang tidak lagi menjual produk pakain bekas yang akibatnya berdampak pada produk dalam negeri. Selama ini penjualan produk thrifting terjadi karena produk lokal dianggap mahal karena tergantung pada permintaan dan ketersediaan barang itu sendiri dan pasarnya masih kecil.

Rencananya, kata Maman, produsen-produsen pakaian lokal akan dipanggil untuk mendorong upaya ini. Dia menganggap produk-produk lokal tidak kalah bagus dan layak untuk bersaing. “Ini sebuah langkah terobosan yang menurut saya kebijakan win-win solution,” tuturnya.