KEMENTERIAN Perdagangan memusnahkan 19.391 bal pakaian bekas impor hasil sitaan di Bandung, Jawa Barat, secara bertahap. Ribuan bal pakaian bekas senilai Rp 112,3 miliar tersebut didatangkan dari Korea, Jepang, dan Cina.

Barang ilegal itu disita pada pertengahan Agustus 2025 dari delapan importir. "Proses pemusnahan sudah dilakukan sejak 14 Oktober 2025 dan total yang sudah dihancurkan adalah 16.591 bal atau kurang lebih 85,56 persen," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat, 14 November 2025.

Mendag memastikan seluruh barang ilegal itu dimusnahkan sebagai tindak lanjut pengawasan lintas instansi. Adapun hari ini terdapat 500 bal tersisa yang dihancurkan di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Budi melanjutkan, penyitaan ribuan bal pakaian bekas tersebut melibatkan sejumlah lembaga seperti Polri, Badan Intelijen Negara dan BAIS. Ia mengatakan koordinasi antarlembaga tersebut diharapkan bisa mengungkap lebih banyak lagi pakai bekas impor yang masih beredar.

Ia mengatakan para distributor yang mengimpor pakai bekas tersebut telah mendapatkan sanski administrasi berupa penutupan tempat usaha dan diwajibkan membayar ongkos pemusnahan. "Hingga akhir November ini target kami semua pakaian bekas yang disita sudah dimusnahkan," kata Budi.

Budi belum dapat memastikan celah impor pakaian bekas tersebut. Ia mengatakan lembaganya hanya berwenang menindak barang yang sudah masuk dan beredar di masyarakat.

"Pengawasan Kemendag berada di post-border, artinya mengawasi barang yang sudah masuk. Untuk barang yang belum masuk, kami bekerja sama agar penanganannya lebih baik," kata dia.

Impor barang tekstil seperti pakaian bekas dilarang dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kewajiban importir untuk mengimpor barang dalam keadaan baru. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan pengawasan perdagangan terhadap komoditas impor setelah barang melalui kawasan pabean (post-border).

Tujuannya untuk memastikan barang impor yang beredar di pasar dalam negeri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. “Berdagang tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Oktober 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum akan menindak langsung barang impor ilegal di sejumlah pasar. Penanganan akan diperketat di pintu masuk, seperti di pelabuhan-pelabuhan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dengan penindakan di pintu masuk, diharapkan barang-barang di pasaran akan berkurang dan habis karena pedagang tak lagi dapat pasokan barang bekas impor. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

Alfitria Nefi Pratiwi dan Ilona Estherina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

KETUA Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat Suroto meminta pemerintah menghentikan impor pakaian bekas secara komprehensif dan memberikan solusi kepada industri. Menurut dia, para pedagang kecil, kuli panggul, dan industri garmen dalam negeri yang sudah terlanjur lama mati belum diberikan langkah solutif.

Suroto mengatakan pelarangan impor baju bekas memang langkah yang benar demi melindungi industri tekstil nasional, tapi kebijakan itu kehilangan makna kalau rakyat kecil justru menjadi korban. “Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai penegak larangan, tetapi juga sebagai pemberi jalan keluar yang berkeadilan. Para pedagang kecil dan kuli panggul ini tidak bersalah. Mereka adalah korban sistem yang rusak, bukan pelakunya,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 November 2025.

Menurut Suroto, maraknya praktik thrifting barang impor ilegal akibat gagalnya negara menciptakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Ketika barang ilegal lebih mudah masuk daripada produk dalam negeri dijual, Suroto mengatakan yang menderita adalah produsen lokal dan pelaku usaha mikro.

Suroto meminta larangan thrifting barang ilegal jangan berhenti pada razia dan pemusnahan barang. “Negara mestinya harus mengurus nasib orang-orang di belakang tumpukan baju itu. Para pedagang kecil, buruh bongkar muat, dan kuli panggul di pasar yang kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

Di sisi lain, Suroto mengatakan solusi bagi mereka tidak bisa sekadar bantuan tunai atau program karitatif ataupun pelatihan yang seringkali hanya bersifat seremonial. Solusinya harus berupa sistem ekonomi baru yang mampu menampung tenaga kerja informal ke dalam kegiatan produktif dan legal. “Dan di sinilah lembaga penting milik rakyat seperti koperasi seharusnya dihadirkan,” katanya.

Menurut Suroto, koperasi dapat menjadi wadah transisi ekonomi rakyat untuk mengalihkan tenaga dan kreativitas pedagang thrifting ilegal ke sektor-sektor yang sah dan produktif. Selain itu, koperasi bisa memperkuat koperasi industri garmen lokal dan industri kreatif.

Ia mencontohkan pengalaman Jepang dan Amerika Serikat yang menggunakan koperasi untuk memperkuat pelaku usaha mikro dan kecil. “Di Jepang, ada koperasi Usaha Mikro dan Kecil. Fungsinya adalah mengkonsolidasikan UMK baik di bidang industri kecil dan kreatif serta perdagangan,” ujarnya.

Untuk usaha di bidang industri kecil dan kreatif, Suroto menambahkan, mereka fungsikan koperasi untuk pembelian bersama bahan baku agar lebih efisien, kontrol kualitas, dan pemasaran baik lokal maupun internasional. Di samping itu, koperasi juga mendukung serta kegiatan pendidikan, pelatihan, hingga riset dan pemgembangan. Menurut Suroto, untuk usaha perdagangan, koperasi berfungsi sebagai grosir untuk pembelian bersama atau joint buying.

Suroto mengatakan peran pemerintah dalam mendukung rencana ini bukan hanya membentuk regulasi dan kebijakan. Pemerintah harus memberikan banyak insentif bagi UMK yang bergabung di koperasi seperti keringanan dan pembebasan pajak, kebijakan trade off seperti subsidi logistik agar harganya terjangkau bagi konsumen, serta paket kebijakan pendukung lainya seperti pendukungan pembiayaan bagi koperasi untuk selenggarakan pendidikan dan pelatihan dan lain sebagainya.

“Selain itu, pemerintah juga sungguh sungguh memberikan affirmative action policy untuk UMK dapat bersaing di industri seperti dimasukkanya dalam pengecualian bagi koperasi untuk bertindak monopoli dalam banyak hal untuk tujuan melindungi keberlangsungan bisnis mereka,” katanya.

MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bakal memanggil penyedia platform e-commerce agar datang ke kantornya pada Jumat, 7 November 2025, untuk membahas pencegahan produk thrifting. Langkah ini dilakukan untuk menekan masuknya produk barang bekas ke dalam negeri yang mengganggu daya saing produk lokal.

“Besok kami panggil, kami akan kumpulkan dan evaluasi, tentunya kami akan dorong produk lokal agar mereka bisa betul-betul difasilitasi oleh e-commerce,” katanya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.

Maman mengatakan para e-commerce harus menutup penjualan produk pakaian bekas di masing-masing platform mereka. Selanjutnya Kementerian UMKM akan mengevaluasi langkah-langkah dari para penyedia toko daring.

Penutupan penjualan produk pakaian bekas menjadi langkah awal mengatasi serbuan produk impor. Selanjutnya, pemerintah juga membidik produk-produk dari Cina yang berani menjual barang dengan harga tidak masuk akal.

“Ini bukan hanya sekedar barang-barang baju bekas, tapi barang-barang baju-baju yang baru, yang masuk dari Cina,” ucap Maman.

Dia mengingatkan bahwa impor produk bekas dilarang oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Sehingga penertiban produk pakaian bekas diharapkan para pengusaha dan pedagang lokal tetap bisa berjualan secara kompetitif.

Sebelumnya, banyak pelaku usaha menjajakan produk bekas melalui e-commerce. Cara ini dilakukan selain mengandalkan berdagang secara luring yang tidak bisa menjangkau konsumen seluas mungkin.

Untuk menghentikan penjualan pakaian bekas, Maman menawarkan solusi substitusi produk dengan produk-produk dari produsen lokal. Nantinya, para pedagang produk thrifting bisa menukar dagangan mereka sebagai solusi dari keberlanjutan usaha.

Upaya ini dilakukan karena industri fesyen paling banyak bergerak di sektor UMKM dan perputaran uangnya paling besar. “Kami tidak hanya menutup di hulunya saja, tapi kami cari solusi, supaya mereka tetap bisa berdagang,” tutur Maman.

MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong substitusi produk thrifting dengan produk lokal kepada para pedagang. Dorongan ini dilakukan dalam upaya pemerintah menutup keran produk barang bekas, khususnya pakaian yang masuk ke tanah air.

“Kami harus melakukan pemberdayaan kepada pedagang-pedagang thrifting ini dan inilah kami dorong untuk nanti ke depan melakukan substitusi produknya,” kata Maman Abdurrahman saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.

Maman mengatakan jajarannya sudah berkomunikasi dengan para asosiasi pedagang thrifting. Namun secara detail masih akan dibahas lebih lanjut, mulai dari skema substitusi dan lain-lain.

Sejauh ini, kata Maman, pakaian bekas masuk ke Indonesia karena ada keterlibatan petugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang nakal. Padahal impor pakaian bekas telah dilarang oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

“Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya, serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu, itu kami tutup,” ucapnya.

Kementerian UMKM ingin pedagang-pedagang tidak lagi menjual produk pakain bekas yang akibatnya berdampak pada produk dalam negeri. Selama ini penjualan produk thrifting terjadi karena produk lokal dianggap mahal karena tergantung pada permintaan dan ketersediaan barang itu sendiri dan pasarnya masih kecil.

Rencananya, kata Maman, produsen-produsen pakaian lokal akan dipanggil untuk mendorong upaya ini. Dia menganggap produk-produk lokal tidak kalah bagus dan layak untuk bersaing. “Ini sebuah langkah terobosan yang menurut saya kebijakan win-win solution,” tuturnya.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menindak serius impor ilegal pakaian bekas untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Pemasok balpres barang-barang bekas (thrifting) akan dilarang impor seumur hidup.

Penindakan barang bekas impor ilegal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Bendahara negara menyatakan selama ini hukuman bagi importir yang melanggara ketentuan hanya pemusnahan barang dan denda.

Purbaya menyatakan akan mengeluarkan aturan baru untuk memberi efek jera. “Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” ucapnya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan bahwa balpres pakaian bekas impor jadi barang ilegal yang paling banyak diselundupkan di sejumlah daerah. Sejak 2024 hingga Agustus 2025, Bea Cukai melakukan 2.584 kali penindakan dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 49,44 miliar.

Pada 9-12 Agustus lalu, Bea Cukai bekerja sama dengan TNI AL menindak 747 balpres pakaian dan aksesoris pakaian serta 8 balpres tas bekas senilai Rp 1,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan kasus di Tanjung Priok ini menambah daftar panjang upaya pemberantasan peredaran impor baju bekas ilegal.

Selain itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan impor baju bekas ilegal mayoritas masuk dari Malaysia. Djaka mengatakan penindakan pada Agustus sempat dilakukan di dua lokasi, yakni Kalimantan dan Selat Malaka yang berbatasan dengan negeri jiran itu.

“Mayoritas kalau dilihat dari frekuensi yang masuk ke wilayah Indonesia itu, ya berasal dari Malaysia. Karena hampir seluruh balpres yang masuk itu selalu melalui dari Malaysia,” ucapnya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 14 Agustus 2025.