Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjamin dana investor untuk membeli surat utang khusus Danantara, Patriot dan Merah Putih Bond, tak akan diutak-atik oleh otoritas maupun penegak hukum.

Hal ini diatur dalam pasal 50A ayat 5 dan 6 yang ditambahkan oleh pemerintah dan DPR pada revisi UU P2SK. Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang ini dari berbagai tuntutan pidana maupun perdata. Data dan informasi terkait juga tidak bisa dijadikan dasar pengenaan pajak maupun bukti pengadilan.

"Uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana, gitu aja," terang Purbaya kepada wartawan usai menghadiri konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Meski demikian, Purbaya mengatakan bahwa tidak berarti pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli obligasi apabila diduga memiliki perusahaan yang terlibat tindak pidana.

Aturan dalam UU P2SK ini hanya memberikan jaminan kepada dana maupun sumber asalnya yang digunakan untuk membeli Patriot maupun Merah Putih Bond.

"Kalau dia punya perusahaan segala macam, dia diperiksa biasa, tetapi uang yang masuk ke situ aman. Tetapi, perusahaannya enggak imun," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin (LPS) ini.

Bagi Purbaya, hal terpenting dari pembelian Patriot dan Merah Putih Bond ini adalah aliran dana yang bisa masuk ke pasar keuangan Indonesia. Hal ini kendati sejumlah kalangan menilai adanya potensi pencucian yang terjadi.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit. Tetapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita," kata Purbaya.

Untuk diketahui, penerbitan Patriot dan Merah Putih Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikutip dari pasal 50A ayat (9) UU P2SK, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, Negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer," bunyi ayat (7).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku perwakilan pemerintah maupun DPR telah mengonfirmasi adanya perincian lebih lanjut atas mandat Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada RUU Perubahan atas Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pada revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yang sudah disetujui Komisi XI DPR ini, pemerintah dan DPR sepakat agar BI dalam bauran kebijakannya menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan catatan Bisnis, klausul ini masih sesuai dengan draf revisi UU P2SK hasil harmonisasi 1 Oktober 2025 lalu. Pemerintah dan DPR mengubah pasal 7 angka 2 dalam pasal 9 sehingga berbunyi: "Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja."

Menurut Purbaya, perubahan pada beleid terbaru ini tidak jauh berbeda dengan UU No.4/2023. Pada UU tersebut, peraturan perundang-undangan mengatur pada pasal 7 bahwa: "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan".

Tidak hanya itu, Bendahara Negara menilai mandat baru BI ini sama dengan yang diberikan kepada bank sentral Amerika Serikat (AS) alias Federal Reserve.

"Jadi bukan hanya stabilitas nilai tukar atau inflasi saja, tetapi juga memerhatikan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itu emang seperti itu salah satu praktik di dunia. Jadi bukan hal yang baru," ujarnya usai rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Purbaya pun mengakui bahwa dalam pembahasannya bersama DPR tidak bebas dari perbedaan pendapat. Namun, pihak eksekutif dan legislatif sama-sama mencari kompromi yang paling pas.

"Yang penting terakhir kan sudah ditemukan titik temu sehingga UU P2SK bisa diselesaikan. Besok, mudah-mudahan bisa langsung diundangkan," paparnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP juga mengonfirmasi bahwa RUU Perubahan atas UU P2SK ini akan memerinci lebih lanjut mandat BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia turut mengamini revisi UU P2SK akan segera dibawa ke Sidang Paripurna, Kamis (4/6/2026), untuk disahkan menjadi undang-undang.

"[Drafnya] nanti lagi dirapikan. Besok [paripurna]," ujarnya.

Adapun pada rapat pengambilan keputusan tingkat I sore ini, Purbaya menjelaskan bahwa kelembagaan BI yang dibahas dalam beleid ini turut mencakup penguatan perlindungan hukum bagi Anggota Dewan Gubernur (ADG), pejabat serta pegawai BI yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan itikad baik.

Beberapa aturan terkait bank sentral yang juga tercantum dalam beleid terbaru juga adalah pengaturan mengenai Rapat Dewan Gubernur, pengisian Anggota Dewan Gubernur pengganti, serta penambahan tugas BI dalam melaksanakan program edukasi maupun pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Tidak hanya itu, di bidang tata kelola dan akuntabilitas, pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai Anggaran Tahunan BI beserta perubahannya yang membutuhkan persetujuan DPR termasuk mengenai standar anggaran tahunan untuk kegiatan operasional bank sentral.

"Kemudian tentang evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR. DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mulai merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam waktu dekat.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pihaknya akan mulai merevisi UU Keuangan Negara segera setelah menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Adapun revisi UU Keuangan Negara ditargetkan rampung sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

"Setelah kita menyelesaikan UU P2SK, kita sudah mendapatkan arahan untuk segera melakukan revisi terhadap UU Keuangan Negara," ujarnya saat acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia mengungkapkan, revisi UU Keuangan Negara dilakukan untuk menyinkronkan sejumlah aturan setelah pembentukan Danantara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan perubahan aturan terkait badan usaha milik negara (BUMN).

Pasalnya, saat ini terdapat kekosongan dan tumpang tindih hukum karena masih ada aturan yang menyebut Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN, sementara fungsi tersebut telah berubah pasca pembentukan Danantara.

Oleh karenanya, nantinya revisi UU Keuangan Negara akan berbentuk omnibus law yang mencakup beberapa regulasi sekaligus, yakni UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara yang Dipisahkan, serta UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Ini bagian dari upaya menyelesaikan persoalan kekosongan hukum karena UU Nomor 1 2026 dan UU Nomor 16 mengenai BUMN dimana Danantara dibentuk sehingga Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham BUMN sudah tidak lagi dimandatkan oleh undang-undang. Untuk itu kita akan menyelesaikan soal bagaimana undang-undang tersebut kita sinkronisasi dalam bentuk omnibus law," jelasnya.

Misbakhun menjelaskan, harmonisasi beberapa aturan menjadi omnibus law diperlukan karena selama ini dividen BUMN masuk sebagai PNBP dan menjadi bagian dari siklus APBN.

Dengan perubahan struktur pengelolaan BUMN setelah pembentukan Danantara, skema tersebut perlu diatur ulang agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sementara itu, dia memastikan pembahasan revisi UU Keuangan Negara belum mengarah pada perubahan batas defisit APBN di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Soal membicarakan tadi yang ditanyakan (mengatur defisit yang diperbolehkan di atas 3 persen), kita belum mengarah ke situasi seperti itu," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, DPR tengah menyiapkan omnibus law bidang keuangan negara guna mengharmonisasikan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU PNBP, serta pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah regulasi pascapembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Misbakhun, saat dijumpai wartawan di Jakarta, Senin, mengatakan harmonisasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah ketentuan antar-regulasi yang dinilai belum sepenuhnya selaras, terutama terkait mekanisme pengelolaan dan penerimaan dividen BUMN pascapembentukan Danantara.

“Sebelumnya dividen BUMN itu menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjadi sebagian dari siklus APBN. Dan ini harus diselesaikan, sehingga jangan sampai kemudian undang-undangnya itu tidak secara keseluruhan terharmonisasikan dengan baik,” kata dia.

Ia menambahkan, revisi undang-undang di bidang keuangan negara akan dilakukan setelah revisi UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diselesaikan.

“Komisi XI sekarang sudah pada tahap akhir menyelesaikan Undang-Undang P2SK (revisi UU P2SK),” kata Misbakhun.

Ia juga mengatakan bahwa revisi regulasi di bidang keuangan negara tersebut perlu diselesaikan sesegera mungkin sebelum APBN 2027 berlaku.

“Undang-undang keuangan negara karena akan dipakai untuk APBN 2027, ya kita harus menyelesaikan sesegera sebelum APBN 2027 berlaku. Karena APBN berlaku mulai 1 Januari 2027 dan kita baru membahas di KEM-PPKF,” kata Misbakhun.

Adapun UU P2SK sendiri diharapkan selesai pada awal Juni 2026. Misbakhun mengatakan, harmonisasi di tingkat pemerintah telah dimulai dan sejumlah aturan telah disinkronkan dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah, sehingga pembahasan pada awal Juni ditargetkan untuk dapat menyelesaikan regulasi tersebut.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR bersiap melakukan revisi Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Adapun, UU Keuangan Negara mengatur batasan defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Revisi UU tersebut pun memunculkan isu penghapusan aturan defisit fiskal tersebut.

Kendati demikian, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menepis kekhawatiran bahwa revisi UU Keuangan Negara akan menyentuh pelonggaran atau penghapusan batas atas defisit APBN 3% terhadap PDB tersebut.

"Soal membicarakan [apakah revisi akan mengubah batasan defisit APBN 3% terhadap PDB], kita belum mengarah ke situasi seperti itu," tegas Misbakhun di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, urgensi utama revisi UU Keuangan Negara saat ini adalah untuk merespons ketidakharmonisan hukum usai disahkannya Undang-Undang No. 16/2025 tentang BUMN yang menjadi landasan pembentukan Danantara.

Misbakhun menjelaskan, kehadiran regulasi baru tersebut mengubah postur penguasaan aset negara. Kementerian Keuangan tidak lagi dimandatkan oleh undang-undang sebagai pemegang saham BUMN, yang memicu benturan hukum dengan UU BUMN.

"Sementara, ada undang-undang yang lain yang masih mengatakan bahwa Menteri Keuangan adalah pemegang saham dari BUMN tersebut, yaitu di Undang-Undang Perbendaharaan Negara," paparnya.

Oleh sebab itu, parlemen akan melakukan sinkronisasi aturan melalui skema omnibus law. Setidaknya terdapat empat payung hukum yang akan diharmonisasikan secara serentak, yakni UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara yang Dipisahkan, dan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terkait masuknya UU PNBP dalam radar revisi, Misbakhun menyoroti perlunya penyesuaian status dividen BUMN. Selama ini, dividen perusahaan pelat merah tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak dan menjadi komponen vital dalam siklus APBN.

"Inilah yang harus diselesaikan, sehingga jangan sampai kemudian undang-undangnya itu tidak secara keseluruhan terharmonisasikan dengan baik," tambahnya.

Parlemen menargetkan proses revisi aturan tersebut dapat dimulai dalam waktu dekat, mengingatkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang saat ini diproses Komisi XI DPR dalam proses finalisasi.

Misbakhun menekankan, revisi UU Keuangan Negara ditargetkan harus tuntas sebelum APBN Tahun Anggaran 2027 resmi berlaku pada 1 Januari 2027. Terlebih, saat ini DPR dan Pemerintah baru saja memulai tahap pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun depan.

"UU Keuangan Negara karena akan dipakai untuk APBN 2027, ya kita harus menyelesaikan segera, sebelum APBN 2027 berlaku, karena APBN berlaku mulai 1 Januari 2027," ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai harus disertai penguatan tata kelola, transparansi, hingga pengawasan independen agar tidak memunculkan konflik kepentingan dan risiko eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Pengamat dan Program Director Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan pemerintah perlu belajar dari model pengelolaan sumber daya alam di Norwegia yang memisahkan secara tegas fungsi operator, regulator, dan pengawas.

Menurutnya, pemisahan kewenangan menjadi penting agar BUMN pengelola SDA tetap dapat diawasi dan ditindak apabila melakukan pelanggaran, termasuk terkait lingkungan hidup.

“Kita butuh organisasi yang sama-sama kuat antara pemain dan pengawasnya,” ujar Ashov dalam webinar bersama Celios, Kamis (21/5/2026).

Dia menilai salah satu tantangan terbesar dalam pembentukan BUMN ekspor SDA adalah memastikan tidak adanya impunitas terhadap perusahaan negara, terutama dalam proyek strategis nasional (PSN) yang selama ini dinilai terlalu terlindungi dari pengawasan publik.

Ashov menyoroti lemahnya perlindungan lingkungan dalam sejumlah regulasi, termasuk pasca penerapan omnibus law, yang dinilai menurunkan kualitas pengawasan lingkungan hidup.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu memastikan BUMN ekspor SDA tidak memperoleh perlakuan istimewa yang membuatnya kebal terhadap sanksi atau pengawasan.

Selain pemisahan fungsi yang jelas, Ashov juga menekankan pentingnya pengaturan konflik kepentingan dan larangan rangkap jabatan dalam struktur pengelolaan BUMN tersebut.

Menurutnya, persoalan benturan kepentingan, kedekatan politik, hingga keterlibatan political exposed person menjadi faktor penting yang harus diantisipasi sejak awal.

“Apakah pemerintah mampu mengelola konflik kepentingan dan kroni-kroni politik, itu yang harus dilihat,” katanya.

Ashov menilai pembentukan entitas ekspor satu pintu memang dapat membantu pemerintah mempercepat pengumpulan penerimaan negara dan meminimalkan praktik manipulasi perdagangan seperti under invoicing atau transfer pricing.

Namun, skema tersebut juga mengandung risiko moral hazard apabila tidak diiringi transparansi dan pengawasan yang kuat.

Dia mengingatkan pemerintah menghadapi beban pembuktian untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara akuntabel dan tidak sekadar menjadi alat konsolidasi kekuasaan ekonomi negara.

Menurutnya, transparansi radikal menjadi syarat utama agar pengelolaan ekspor SDA tidak berujung pada kerusakan ekologis maupun eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

“Overeksploitasi sangat mungkin terjadi ketika negara sedang menghadapi tekanan fiskal,” ujarnya.

Ashov menilai pemerintah juga perlu memastikan penerimaan tambahan dari sektor SDA tidak semata digunakan untuk menutup kebutuhan fiskal jangka pendek, melainkan diarahkan untuk kepentingan jangka panjang seperti model sovereign wealth fund di Norwegia.

Di sisi lain, dia menyoroti pentingnya distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, termasuk melalui penguatan layanan publik, penanganan daerah terdampak bencana, hingga perlindungan sosial.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuka opsi penguatan penerimaan negara dari instrumen lain seperti wealth tax bagi kelompok super kaya atau windfall profit tax terhadap keuntungan berlebih sektor tertentu.

Oleh karena itu, Ashov meminta pemerintah memastikan pembentukan BUMN ekspor SDA dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pengawasan independen, serta perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.

Kesejahteraan buruh di Indonesia masih jadi isu yang terus disorot. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja belum benar-benar berhenti, terlebih sejak pandemi covid-19 mengguncang perekonomian pada 2020.

Krisis datang bergelombang dan berganti bentuk, tetapi dampaknya hampir selalu sama: perusahaan menahan produksi, melakukan efisiensi, lalu buruh kembali menjadi pihak yang paling dulu merasakan pukulan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 88.519 pekerja terkena PHK, naik dibanding 2024 yang tercatat 77.965 pekerja.

Memasuki 2026, serikat pekerja kembali memperingatkan ancaman gelombang PHK baru di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan biaya industri.

Dalam enam tahun terakhir, setidaknya ada empat momentum besar yang terus membuat posisi buruh berada dalam tekanan. Berikut daftarnya:

Gelombang tekanan pertama datang saat covid-19 meledak pada 2020. Pembatasan mobilitas membuat pusat perbelanjaan tutup, hotel kosong, restoran sepi, ekspor tersendat, dan pabrik mengurangi jam operasi. Dalam situasi itu, jutaan pekerja langsung terdampak.

Sebagian buruh dirumahkan tanpa kepastian, sebagian dipotong gajinya, dan banyak yang langsung kehilangan pekerjaan.

Perusahaan saat itu menghadapi penjualan yang anjlok sementara biaya operasional tetap berjalan, sehingga pengurangan tenaga kerja menjadi jalan tercepat untuk menahan kerugian.

Sejak pandemi itulah pola efisiensi lewat pemangkasan pekerja mulai menjadi respons yang berulang setiap kali ekonomi terguncang.

Belum sepenuhnya pulih dari pandemi, buruh kembali dihadapkan pada perubahan aturan ketenagakerjaan lewat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Lewat aturan ini, perusahaan mendapat fleksibilitas lebih besar dalam mengatur hubungan kerja, mulai dari perluasan outsourcing, penyesuaian formula pengupahan, hingga mekanisme PHK yang dinilai lebih sederhana.

Dampaknya, status kerja makin banyak berbentuk kontrak pendek dan pekerja lebih mudah diganti ketika perusahaan ingin menekan biaya.

Artinya, ancaman PHK tidak selalu hadir dalam bentuk pemecatan massal sekaligus, tetapi melalui situasi kerja yang makin tidak pasti dan posisi tawar pekerja yang makin lemah saat industri mengalami tekanan.

Ketika dunia mulai pulih, perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 dan kembali memukul industri global. Konflik ini mendorong harga minyak, gas, pupuk, logam, gandum, hingga ongkos logistik internasional naik tajam.

Bagi industri Indonesia, terutama yang masih bergantung pada impor bahan baku, kenaikan itu membuat biaya produksi ikut melonjak. Pabrik tekstil, makanan, kimia, plastik, dan manufaktur harus menghadapi bahan baku mahal sementara daya beli masyarakat belum pulih penuh.

Dalam kondisi itu, banyak perusahaan memilih menahan ekspansi, mengurangi shift, tidak memperpanjang kontrak pekerja, dan membatasi perekrutan baru.

Pasar kerja masuk ke fase rapuh karena industri lebih fokus bertahan daripada menambah tenaga kerja.

Tekanan terbaru datang dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada 2026. Konflik ini kembali memanaskan harga minyak dunia, menekan rupiah, dan membuat ongkos impor bahan baku industri membengkak.

Sektor padat karya menjadi yang paling cepat merasakan imbas karena biaya energi dan bahan baku adalah komponen penting produksi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sedikitnya 10 perusahaan mulai memberi sinyal efisiensi dengan sekitar 9.000 buruh berada dalam posisi terancam PHK, terutama di industri tekstil, garmen, plastik, petrokimia, dan otomotif.

Polanya masih sama, ketika ongkos produksi naik dan pasar sedang tidak pasti, biaya tenaga kerja menjadi salah satu pos pertama yang ditekan, baik lewat pengurangan lembur, pemangkasan jam kerja, kontrak yang tidak diperpanjang, hingga PHK langsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang dirancang dengan skema omnibus law. Langkah ini ditempuh untuk menyederhanakan regulasi sekaligus mendukung target pembangunan perumahan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, mengungkapkan bahwa penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU telah rampung.

“Naskah akademik sudah selesai, draf RUU juga telah kami siapkan. Saat ini kami mendorong agar inisiatif tersebut dapat beralih dari pemerintah menjadi inisiatif DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Roberia menjelaskan, urgensi penyusunan beleid ini menguat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta regulasi rumah susun. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk memasukkan RUU Perumahan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) melalui mekanisme daftar kumulatif terbuka.

Menurutnya, pembentukan undang-undang dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni usulan pemerintah atau DPR. Dalam konteks ini, pemerintah menilai revisi regulasi menjadi krusial guna mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa substansi utama RUU tersebut adalah menciptakan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian, termasuk di sektor hunian vertikal.

“Rakyat harus semakin mudah memiliki rumah, termasuk rumah susun. Ke depan, kami ingin biaya seperti iuran pengelolaan lingkungan (IPL) tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Pemerintah berharap proses pembahasan di tingkat legislatif dapat segera berjalan, seiring arahan Presiden untuk mempercepat reformasi regulasi di sektor perumahan. Langkah ini dinilai penting mengingat angka backlog perumahan nasional masih berada pada kisaran belasan juta unit.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Hukum terus dilakukan guna memastikan kesiapan aspek legal sebelum RUU tersebut dibawa ke pembahasan lebih lanjut di DPR.

Bisnis.com, JAKARTA —Mohammad Jumhur Hidayat resmi masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), hari ini, Senin (27/4/2026).

Dirinya menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq, yang kini bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.

Jumhur, sapaannya, bukan lah orang baru dalam jajaran dewan pemerintahan. Aktivis ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007 hingga 2014 atau pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BNP2TKI merupakan pendahulu BP2MI yang kini telah bertranformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan fokus utama terkait penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Selama menjabat, harta Jumhur justru terpantau anjlok. Melansir laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jumhur, tercatat hartanya senilai Rp2,27 miliar per 5 Desember 2007.

Sementara pada 19 mei 2014, hartanya menurun bahkan minus hingga -Rp3,37 miliar. Meski demikian, dokumen LHKPN tersebut tak dapat dibuka.

Jauh sebelum menjadi pejabat, bahkan saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), dirinya pernah memprakarsai dan memimpin sejumlah demonstrasi mahasiswa yang menentang Rezim Militer Indonesia. Atas perannya tersebut, pada tahun 1989 Jumhur dipenjara selama tiga tahun.

Setelah keluar penjara pada tahun 1992, Jumhur melanjutkan studi Teknik Fisika di Universitas Nasional dan kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan gelar Magister Sosiologi di Universitas Indonesia.

Dirinya melanjutkan perjuangannya dengan bergabung pada beberapa LSM yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Jumhur juga mendirikan organisasi buruh dan kini memimpin organisasi buruh tertua dan terbesar bernama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Dirinya juga memiliki sejumlah peran, seperti Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) – 2020, hingga Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022).

Sementara itu, nama Jumhur kembali menjadi perbincangan pada akhir 2020 lalu. Dirinya didakwa oleh jaksa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Hal tersebut berangkat dari cuitannya di X (dulu Twitter) yang mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di akun pribadinya @jumhurhidayat pada 7 Oktober 2020.

Pada 11 November 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat 10 bulan penjara. Meski demikian, Jumhur tak ditahan karena sedang dalam perawatan dokter.

Bisnis.com, JAKARTA – Gejala resentralisasi politik dan de-desentralisasi fiskal mencuat ke publik belakangan ini. Isu pilkada melalui DPRD hingga efisiensi dan pembatasan defisit APBD merepresentasikan gejala pemusatan politik dan keuangan ke tangan pemerintah pusat.

Pelaksanaan pilkada melalui DPRD sangat riskan dan akan mengikis adanya calon alternatif di luar partai yang sedang berkuasa. Di sisi lain, pengetatan defisit APBD semakin memperkecil ruang fiskal pemerintah daerah di tengah banyaknya tantangan pemerataan pembangunan daerah.

Meski hal itu bisa dibantah, sulit untuk menghindari kesan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang memperkuat cengkeramannya terhadap daerah.

Tren ini sejatinya sudah terjadi beberapa tahun lalu, terutama ketika pemerintah memaksakan konsep undang-undang dalam bentuk omnibus law yang kemudian melahirkan UU Cipta Kerja dan implementasi UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah).

Kedua UU ini telah mengebiri sejumlah kewenangan daerah, salah satu yang paling mencolok adalah adanya mandat yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah alias perda yang terkait dengan pajak dan retribusi.

Gejala resentralisasi dari sisi fiskal ini kemudian merembet ke isu politik. Pilkada diwacanakan tidak langsung. Hak rakyat akan dipangkas. Pelaksanaan Pilkada cukup melalui DPRD saja. Tetapi, wacana ini sejatinya bukan hal yang baru.

Pada tahun 2014 lalu, menjelang transisi politik era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi), DPR telah sepakat untuk melaksanaan pilkada melalui DPRD.

Namun kebijakan itu urung dilakukan karena Presiden ke 6 SBY pada waktu itu membatalkannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang alias Perppu.

Partai Pemerintah Kompak, PDIP Menolak

Adapun wacana pilkada tak langsung kembali digaungkan di era Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini bahkan berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang formulasi baru pilkada, termasuk melalui DPRD.

Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan. Bagi Golkar, pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi.

“Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ucap Bahlil.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. dengan tenang menyebut usulan pilkada melalui DPRD sebagai sesuatu yang layak dipertimbangkan. Bagi Eddy, pengalaman satu dekade terakhir menunjukkan pilkada langsung tidak steril dari problem identitas politik, politik dinasti, dan terutama politik uang.

"Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan," ujar Eddy di sela Diskusi Media di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Narasi serupa digaungkan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terang menyebut pilkada langsung tidak produktif. Di hadapan kader PKB Jawa Timur, Cak Imin menilai sistem pemilihan kepala daerah selama ini tidak efektif dan perlu dievaluasi sebagai bagian dari pembenahan demokrasi.

“Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.

Dukungan itu semakin nyata ketika Partai Gerindra secara terbuka menyatakan kehendaknya. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan terbuka terhadap berbagai aspirasi dan pandangan terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk gagasan mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Wacana tersebut dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang selama ini berjalan. Apalagi Gerindra, kata Prasetyo, telah melakukan kajian internal dan menemukan banyak sisi negatif dari pilkada langsung, terutama soal ongkos politik yang sangat besar.

“Ongkos politik untuk menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur itu sangat besar,” ujarnya.

Sementara itu PDI Perjuangan (PDIP) yang memiliki fraksi terbesar di DPR, menolak usulan tersebut. Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan PDIP lebih condong memilih kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan DPRD. "Sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ganjar di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

De-desentralisasi Fiskal

Di sisi lain, keputusan pemerintah pusat untuk menyamaratakan batas maksimal defisit APBD pada 2026 dikhawatirkan semakin mengganggu keberlangsungan fiskal daerah di tengah penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD). Langkah ini menambah deretan kebijakan pemerintah pusat yang menekan pemerintah daerah.

Sekadar, batas maksimal defisit anggaran seluruh pemda pada tahun ini dipukul rata menjadi 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Kemudian, batas maksimal kumulatif yang ditetapkan untuk APBD 2026 menjadi 0,11% terhadap PDB.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pada aturan sebelumnya yakni PMK No.75/2024, batas maksimal defisit APBD 2025 masih ditetapkan sesuai kategori kapasitas fiskal daerah. Batas maksimalnya berkisar dari 3,75% untuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat tinggi hingga 3,35% untuk kategori sangat rendah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa batasan 2,5% itu bukan penyeragaman. Menurutnya 2,5% adalah batas atas sehingga daerah bisa menetapkan defisit di bawah angka itu. "Daerah itu bisa berbeda-beda, yang penting maksimal 2,5%," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai kebijakan itu akan menambah pukulan bagi pemerintah daerah. Dia menyebutkan bahwa pemda sudah mengalami turbuensi sejak awal tahun sebab pemangkasan anggaran TKD. Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun hingga 19,8% dari outlook APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Akhirnya, Herman memandang kini pemda menghadapi dilema. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan defisit fiskal tidak membengkak di tengah anggaran pusat ke daerah dipangkas.

"Pemda harus hati-hati karena mereka berhadapan dengan kebijakan pembangkasan yang melemahkan kapasitas fiskal mereka," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Herman menilai harusnya pemerintah pusat tidak menyamaratakan batas maksimal defisit APBD, sedangkan kapasitas fiskal daerah berbeda-beda. Apalagi, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah terbaru yang tertuang pada PMK No.97/2025, ada sembilan provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang turun kelas.

Pada PMK tersebut, ada 24 provinsi yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah dalam hal kapasitas fiskal. Salah satunya yakni Jakarta, yang turun yakni Jakarta dari Tinggi ke Rendah.

"Dengan menyamaratakan menurut kami akan menyulitkan daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan pembiayaan atau pendanaan lebih untuk proses pembangunan di 2026 ini," papar Herman.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri sepakat bakal menggunakan metode omnibus law dalam menyusun revisi Undang-Undang (RUU) Polri serta aturan turunannya.

Metode Omnibus Law merupakan teknik penyusunan peraturan dengan menggabungkan banyak materi muatan dari berbagai UU menjadi satu undang-undang baru untuk menyederhanakan, mengharmonisasi, dan mempercepat proses regulasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan kesepakatan ini diambil karena banyak aturan kementerian atau lembaga (K/L) yang berkaitan dengan kepolisian.

"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP," ujar Jimly di posko tim reformasi Polri, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia mencontohkan, jika K/L yang memiliki kaitan dengan kepolisian seperti soal UU Lingkungan Hidup (LH), UU tentang TNI, hingga UU Kehutanan, maka akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian.

Metode Omnibus Law, kata Jimly, diharapkan dapat menjadi solusi untuk sistem aturan Polri yang lebih harmonis dengan aturan lainnya.

"Maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan," tambah Jimly.

Di lain sisi, Jimly mengatakan sejauh ini Tim Reformasi telah menerima rekomendasi lebih 80 kelompok masyarakat dan ribuan masukan tertulis melalui surel atau WhatsApp.

Mantan Ketua MK itu juga mengemukakan konsep aturan baik itu RUU, RUU Polri hingga Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah jadi bakal dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

"Karena kami sepakat nanti di akhir laporan kepada Presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep Rancangan UU, Revisi UU Polri dan juga rancangan PP" pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri aset digital mengharapkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) alias revisi omnibus law sektor keuangan menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem keuangan digital nasional, termasuk sektor aset kripto.

Dalam draf yang tengah ditelaah, revisi UU P2SK disebut akan memperkuat landasan hukum bagi pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital, seiring dengan pertumbuhan pesat industri kripto di Tanah Air.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025), menilai pembaruan regulasi di sektor keuangan tersebut sangat penting untuk memastikan pertumbuhan industri aset digital seperti Bitcoin, Doge dan aset kripto lainnya di Indonesia berjalan secara berkelanjutan dan berlandaskan kepercayaan publik yang kuat.

Sejumlah pembahasan dalam revisi UU itu mencakup aspek perlindungan konsumen, pengawasan transaksi aset kripto, penguatan izin operasional lembaga jasa keuangan digital, serta koordinasi lintas lembaga antara otoritas moneter dan otoritas pengawas sektor keuangan. Langkah ini diharapkan menjadi dasar regulasi yang lebih terintegrasi di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami menyambut baik inisiatif pemerintah dan regulator yang tengah menelaah revisi UU P2SK. Harapan kami, kerangka hukum yang sedang dibangun dapat menjadi dasar yang adaptif terhadap inovasi. Dengan kerangka hukum yang terarah, pelaku industri dapat beroperasi lebih optimal dan bertanggung jawab, sementara masyarakat juga terlindungi dari potensi risiko yang ada dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," ujar Calvin.

Ia menambahkan, industri aset kripto telah terbukti memberikan kontribusi ekonomi yang nyata. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), aktivitas perdagangan aset kripto secara legal telah menyumbang Rp70,04 triliun atau 0,32% dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2024, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 0,05%.

Dari sisi ketenagakerjaan, industri kripto juga menciptakan 333.000 lapangan kerja atau 0,23% dari total angkatan kerja nasional pada 2024, meningkat tajam dibandingkan kontribusi tahun sebelumnya yang baru mencapai 0,04%.

"Data tersebut menunjukkan bahwa industri kripto bukan lagi fenomena sementara, melainkan bagian dari ekonomi digital Indonesia yang nyata kontribusinya. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan adaptif menjadi kunci agar pertumbuhan ini bisa dikelola dengan baik, aman, dan berorientasi pada perlindungan konsumen," tambah Calvin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya proses dialog yang terbuka antara regulator dan pelaku industri agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

"Kami memahami bahwa diskusi mengenai revisi undang-undang ini masih bersifat terbatas dan tertutup. Namun, kami berharap semangatnya tetap inklusif, agar semua pihak memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan yang konstruktif demi kemajuan ekosistem keuangan digital Indonesia," jelasnya.

Calvin juga menilai, dengan penguatan aturan melalui revisi UU P2SK, Indonesia berpotensi mempercepat transisi menuju sistem keuangan digital yang lebih inklusif, transparan, dan terukur. Hal itu mencakup pengaturan tokenisasi aset, pengelolaan dana berbasis blockchain, serta inovasi seperti stablecoin dan produk turunan berbasis aset kripto yang dapat dilegalkan.

"Kami siap menjadi mitra strategis regulator dan legislator dalam memastikan regulasi baru dapat diimplementasikan dengan baik, menjaga integritas pasar, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong inovasi yang bertanggung jawab," ujarnya