Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang dirancang dengan skema omnibus law. Langkah ini ditempuh untuk menyederhanakan regulasi sekaligus mendukung target pembangunan perumahan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, mengungkapkan bahwa penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU telah rampung.

“Naskah akademik sudah selesai, draf RUU juga telah kami siapkan. Saat ini kami mendorong agar inisiatif tersebut dapat beralih dari pemerintah menjadi inisiatif DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Roberia menjelaskan, urgensi penyusunan beleid ini menguat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta regulasi rumah susun. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk memasukkan RUU Perumahan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) melalui mekanisme daftar kumulatif terbuka.

Menurutnya, pembentukan undang-undang dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni usulan pemerintah atau DPR. Dalam konteks ini, pemerintah menilai revisi regulasi menjadi krusial guna mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa substansi utama RUU tersebut adalah menciptakan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian, termasuk di sektor hunian vertikal.

“Rakyat harus semakin mudah memiliki rumah, termasuk rumah susun. Ke depan, kami ingin biaya seperti iuran pengelolaan lingkungan (IPL) tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Pemerintah berharap proses pembahasan di tingkat legislatif dapat segera berjalan, seiring arahan Presiden untuk mempercepat reformasi regulasi di sektor perumahan. Langkah ini dinilai penting mengingat angka backlog perumahan nasional masih berada pada kisaran belasan juta unit.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Hukum terus dilakukan guna memastikan kesiapan aspek legal sebelum RUU tersebut dibawa ke pembahasan lebih lanjut di DPR.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyalurkan pendanaan kepada lembaga penyalur pembiayaan perumahan senilai Rp20,88 triliun sepanjang 2025 kemarin.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyebut realisasi pendanaan itu meningkat dibandingkan 2024 yang hanya Rp17,01 triliun.

Nah, untuk mendukung penyaluran tersebut, total pendanaan yang diterima Perseroan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp10,6 triliun.

Capaian ini semakin diperkuat dengan kepercayaan lembaga pemeringkat internasional dan domestik. SMF memperoleh peringkat BBB dari S&P Global, id(AAA) dari Pefindo, serta AAA(idn) dari Fitch Ratings.

"Peringkat tersebut mencerminkan kemauan dan kemampuan SMF dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu, sekaligus menunjukkan dukungan kuat Pemerintah terhadap peran SMF sebagai alat fiskal dalam sektor pembiayaan perumahan," kata Ananta Wiyogo di Jakarta, Rabu (4/3) seperti dikutip dari Antara.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai liquidity provider dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional.

Ananta menyampaikan bahwa peran SMF sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan perumahan nasional.

"Sebagai alat fiskal Pemerintah, SMF memastikan setiap Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal melalui skema leverage yang prudent dan terukur. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung akses dan keterjangkauan pembiayaan perumahan secara berkelanjutan," katanya.

Ke depan, SMF terus mengoptimalkan peran strategis melalui berbagai inisiatif. Langkah tersebut antara lain mencakup sosialisasi surat utang SMF sebagai underlying instrumen Repo Bank Indonesia guna memperkuat likuiditas pasar, optimalisasi peran SMF Research Institute (SRI) dalam mendukung kebijakan sektor perumahan, serta penyediaan dana jangka panjang melalui inovasi produk keuangan yang berkelanjutan.

"Pada tahun 2026, kami akan terus mengakselerasi peran strategis SMF dalam membangun sektor pembiayaan perumahan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan program Pemerintah untuk memastikan akses hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Ananta.

Di tengah dinamika ekonomi dan perubahan kondisi likuiditas perbankan, SMF tetap mampu menjaga kinerja keuangan secara solid.

Hingga Desember 2025, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp66,814 triliun, tumbuh 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih juga meningkat menjadi Rp565 miliar atau meningkat 5 persen dibandingkan Desember 2024.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF Bonai Subiakto menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan ketahanan model bisnis SMF yang berbasis tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

"Laporan Keuangan Tahun 2025 telah diaudit oleh Lembaga Audit Eksternal Independen dengan opini 'wajar, dalam semua hal yang material'. Capaian ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang prudent di tengah dinamika ekonomi," ujar Bonai.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik IndonesiaPrabowo Subiantomenegaskan tekad pemerintah untuk membangkitkan seluruh sektor industri nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Komitmen tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam agenda Mujahadah Kubro Satu AbadNahdlatul Ulamadi Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

Prabowo menyatakan, kebangkitan industri menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Menurutnya, pembangunan nasional harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

“Kita sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju di mana seluruh rakyat Indonesia menikmati kemajuan dan kehidupan yang layak,” ujar Prabowo di hadapan peserta Mujahadah Kubro.

Selain penguatan sektor industri, Presiden juga mengumumkan rencana pembangunan jutaan rumah murah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program tersebut ditujukan untuk memastikan akses hunian layak bagi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

Prabowomenegaskan, kebijakan industrialisasi dan pembangunan perumahan akan dijalankan secara beriringan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

“Kita akan bangun jutaan rumah murah untuk seluruh rakyat kita yang membutuhkannya,” pungkas Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - bank bjb berpartisipasi aktif pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian yang terus meningkat seperti Kabupaten Bogor.

bank bjb hadir sebagai salah satu panelis utama dan booth informasi. Partisipasi tersebut menjadi langkah konkret bank bjb dalam memperkenalkan berbagai produk perbankan yang mendukung sektor perumahan, termasuk pembiayaan rumah bersubsidi dan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Ayi Subarna serta perwakilan berbagai lembaga keuangan dan BP Tapera. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi kuat dalam mempercepat pemerataan akses perumahan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya atas tingginya penyerapan rumah subsidi di Provinsi Jawa Barat. Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah kegiatan sosialisasi terbanyak di Indonesia.

"Saya senang serapan rumah subsidi tertinggi itu di Jawa Barat, dan acara sosialisasi dari segi jumlah juga terbanyak di Kabupaten Bogor," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Ara menegaskan pentingnya menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan penyerapan KUR dan rumah subsidi tertinggi. Hal ini mengingat Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat, yaitu 234.709 jiwa per Maret 2024 berdasarkan data BPS.

"Penyerapan KUR dan rumah subsidi juga harus paling banyak di Kabupaten Bogor, karena angka kemiskinan terbesar masih ada di sini," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, bank bjb memaparkan berbagai informasi terkait produk unggulan di sektor pembiayaan rumah, di antaranya bjb KPR Sejahtera FLPP dan bjb KUR Perumahan. Kedua produk ini dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan skema cicilan yang ringan, bunga rendah, dan proses pengajuan yang mudah.

Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan permintaan hunian yang tinggi. Letaknya yang strategis, infrastruktur yang berkembang, serta peranannya sebagai penyangga Ibu Kota menjadikan daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perumahan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, bank bjb tidak hanya memperkenalkan produk pembiayaan, tetapi juga memberikan edukasi keuangan bagi masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar calon debitur memahami manfaat program Kredit Program Perumahan (KPP) dan dapat memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Sosialisasi KPP di Kabupaten Bogor ini juga melibatkan pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk pengembang, kontraktor, UMKM, serta pedagang bahan bangunan. Kolaborasi antar pelaku sektor ini mencerminkan ekosistem pembangunan perumahan yang saling menguatkan di tingkat daerah.

bank bjb menilai, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Setiap pembangunan rumah akan menciptakan efek berantai yang positif, mulai dari peningkatan permintaan bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, hingga pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dukungan terhadap program KPP juga sejalan dengan visi bank bjb untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan di sektor riil. Melalui program pembiayaan rumah, bank bjb ingin memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Kegiatan sosialisasi KPP menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan perumahan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan target penyediaan rumah layak huni nasional dapat tercapai dengan optimal.

bank bjb percaya bahwa akses perumahan yang merata merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat. Dengan mendukung program pemerintah seperti KPP, bank bjb berperan aktif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan produktif di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Partisipasi bank bjb dalam kegiatan di Kabupaten Bogor juga menjadi tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk terus memperkuat kontribusi terhadap program satu juta rumah. Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang perumahan rakyat.

Melalui kegiatan sosialisasi di Kabupaten Bogor, bank bjb kembali menegaskan posisinya sebagai mitra terpercaya pemerintah dan masyarakat. Sinergi yang terjalin ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat.

Sebagai lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat, bank bjb akan terus berinovasi untuk menghadirkan solusi keuangan yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Dukungan terhadap program KPP di Kabupaten Bogor menjadi bukti nyata komitmen tersebut.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb .

Bandung (ANTARA) - Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) dan Pemerintah Kabupaten Bogor bersinergi guna memperluas akses hunian terjangkau bagi masyarakat, sebagai komitmen dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan, kata Corporate Secretary Bank BJB Herfinia di Bandung, Selasa.

Hal ini ditegaskan melalui partisipasi aktif pihaknya bersama Pemkab Bogor pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Bogor, Senin (3/11), sebagai upaya memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan kebutuhan hunian tinggi seperti Kabupaten Bogor.

Herfinia mengatakan partisipasi Bank BJB dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Melalui produk seperti BJB KPR Sejahtera FLPP dan BJB KUR Perumahan, kami ingin memastikan semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah," ujar Herfinia.

Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan Herfinia, Bank BJB tampil sebagai salah satu panelis utama dan membuka booth informasi untuk memberikan edukasi keuangan serta memperkenalkan produk pembiayaan sektor perumahan.

Sosialisasi ini sendiri, dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Bank BJB Ayi Subarna, serta perwakilan dari BP Tapera dan lembaga keuangan lainnya.

Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap tingginya penyerapan rumah subsidi di Jawa Barat. Ia menyebut Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan kegiatan sosialisasi terbanyak di Indonesia.

"Saya senang karena serapan rumah subsidi tertinggi ada di Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor menjadi yang terbanyak melaksanakan sosialisasi. Penyerapan KUR dan rumah subsidi juga harus paling banyak di sini, karena angka kemiskinan terbesar di Jawa Barat masih berada di Kabupaten Bogor," kata Maruarar.

Berdasarkan data BPS per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 234.709 jiwa. Dengan demikian, perluasan akses pembiayaan rumah di wilayah tersebut menjadi langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Herfinia menambahkan dukungan Bank BJB terhadap program KPP sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan di sektor riil.

"Kami percaya bahwa akses perumahan yang merata adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kami ingin memperkuat ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perumahan karena posisinya yang strategis sebagai penyangga Jakarta, serta didukung pertumbuhan infrastruktur yang pesat.

Sosialisasi KPP ini juga melibatkan pelaku usaha dari sektor pengembang, kontraktor, UMKM, dan pedagang bahan bangunan, yang mencerminkan ekosistem pembangunan perumahan yang saling terintegrasi di tingkat daerah.

Bank BJB menilai, sektor perumahan berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan bahan bangunan.

Kegiatan di Kabupaten Bogor ini sekaligus menjadi tindak lanjut komitmen Bank BJB terhadap Program Satu Juta Rumah, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang perumahan rakyat.

"Sebagai lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank BJB berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inklusif bagi masyarakat," tutur Herfinia.

Informasi lebih lanjut mengenai produk BJB KUR Perumahan, masyarakat dapat memperolehnya di kantor cabang Bank BJB terdekat, melalui BJB Call 14049, atau situs resmi infobjb.id/KUR.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah bersiap melakukan reformasi besar dalam kebijakan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bakal melakukan revisi terhadap regulasi lama guna memastikan MBR bisa mendapatkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak dan manusiawi.

Langkah ini diarahkan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan akses hunian yang dialami kelompok profesional berpenghasilan rendah seperti guru, dosen, perawat, hingga pekerja sektor jasa seperti pegawai restoran. Mereka kerap kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kerja.

"Supaya prinsipnya, rumah dan tempat tinggal jangan jauh. Jadi mereka dekat ke kantor, kalau perlu jalan," ujar Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, Selasa (14/10/2025).

Regulasi yang dimaksud adalah Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023, yang saat ini mengatur bahwa luas tanah minimum untuk rumah umum tapak sebesar 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi. Adapun luas lantai rumah umum tapak ditetapkan paling kecil 21 meter persegi dan paling besar 36 meter persegi.

Adapun saat ini standar luas rumah untuk MBR berkisar antara 36 hingga 40 meter persegi, ke depan pemerintah akan menaikkan batas minimum menjadi 45 meter persegi. Kebijakan ini diyakini akan menciptakan ruang hidup yang lebih layak, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak.

Revisi regulasi ini ditargetkan rampung pada 21 Oktober 2025, dan akan menggantikan aturan yang tertuang dalam Kepmen PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023.

Persoalan hunian di Indonesia tidak semata tentang kurangnya jumlah rumah. Di balik masih lebarnya kesenjangan akses terhadap hunian layak, tersimpan masalah mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi ketimpangan pembangunan antarwilayah, daya beli masyarakat yang terbatas, serta lonjakan harga lahan membuat asa masyarakat memiliki rumah layak huni menjadi makin sulit terjangkau.

Di banyak daerah tertinggal, keterbatasan infrastruktur dasar dan mahalnya biaya logistik membuat kepemilikan hunian layak menjadi seolah-olah mustahil. Sedangkan di kota besar seperti Jakarta, tekanan urbanisasi dan tingginya harga tanah melambungkan pasar hunian kian menjauh dari kemampuan riil masyarakat.