Bisnis.com, JAKARTA — Listyo Sigit Prabowo menjelaskan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan Polri setelah rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) diterima oleh Prabowo Subianto.

Sigit mengatakan, setelah rekomendasi tersebut diterima, Polri akan mulai melakukan berbagai pembenahan. Perbaikan itu antara lain berkaitan dengan revisi undang-undang serta penguatan aturan internal melalui Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Kepolisian (Perpol).

"Di situ ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan perbaikan di dalam revisi undang-undang, juga ada yang bersifat internal yang nanti kita perbaiki dengan Perkap dan Perpol," ujar Sigit di sela Rakernis Reskrim di Mabes Polri, Kamis (7/4/2026).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons Polri terhadap berbagai catatan yang dihimpun KPRP dari masyarakat sejak komisi itu dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Sigit menegaskan, Polri terbuka terhadap kritik dan masukan publik agar institusi tersebut dapat terus memperbaiki diri dan menjaga kepercayaan masyarakat.

"Sehingga kemudian itu juga bisa menjawab terkait dengan apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat," imbuhnya.

Mantan Kabareskrim tersebut juga menyinggung rekomendasi KPRP terkait penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal Polri. Ia menilai hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut.

"Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima laporan komprehensif dari KPRP dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas arah besar reformasi Polri, termasuk sejumlah rekomendasi kebijakan jangka pendek hingga menengah.

Dalam kesempatan terpisah, anggota KPRP Mahfud MD menyampaikan bahwa tugas komisi tersebut telah selesai setelah laporan rekomendasi diserahkan kepada presiden.

"Kami sudah selesai, sudah lapor. Pada dasarnya sudah enggak ada kerjaan lain apalagi sudah tiga ribu halaman gitu [laporannya]," ujar Mahfud di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri sepakat bakal menggunakan metode omnibus law dalam menyusun revisi Undang-Undang (RUU) Polri serta aturan turunannya.

Metode Omnibus Law merupakan teknik penyusunan peraturan dengan menggabungkan banyak materi muatan dari berbagai UU menjadi satu undang-undang baru untuk menyederhanakan, mengharmonisasi, dan mempercepat proses regulasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan kesepakatan ini diambil karena banyak aturan kementerian atau lembaga (K/L) yang berkaitan dengan kepolisian.

"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP," ujar Jimly di posko tim reformasi Polri, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia mencontohkan, jika K/L yang memiliki kaitan dengan kepolisian seperti soal UU Lingkungan Hidup (LH), UU tentang TNI, hingga UU Kehutanan, maka akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian.

Metode Omnibus Law, kata Jimly, diharapkan dapat menjadi solusi untuk sistem aturan Polri yang lebih harmonis dengan aturan lainnya.

"Maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan," tambah Jimly.

Di lain sisi, Jimly mengatakan sejauh ini Tim Reformasi telah menerima rekomendasi lebih 80 kelompok masyarakat dan ribuan masukan tertulis melalui surel atau WhatsApp.

Mantan Ketua MK itu juga mengemukakan konsep aturan baik itu RUU, RUU Polri hingga Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah jadi bakal dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

"Karena kami sepakat nanti di akhir laporan kepada Presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep Rancangan UU, Revisi UU Polri dan juga rancangan PP" pungkasnya.