REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah dan DPR mulai menggodok revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) untuk memperkuat tata kelola dan pelindungan konsumen aset kripto. Revisi ini untuk pertama kalinya akan mengatur aset kripto secara spesifik dalam kerangka sektor keuangan nasional di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Wacana revisi tersebut memicu perhatian pelaku industri aset kripto karena pengaturan yang selama ini berada di level Peraturan OJK akan dinaikkan ke tingkat undang-undang. Pemerintah menilai penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan kehadiran negara dalam ekosistem aset kripto yang berkembang pesat.

Ketua Komisi XI DPR,Mukhamad Misbakhun, meyakini revisi UUP2SK justru berdampak positif bagi industri. Dalam wawancara di podcast The Overpost, Misbakhun menyebut revisi ini memberi kepastian hukum sekaligus peta jalan pengembangan aset kripto.

“Tujuan revisi ini adalah memberikan kepastian pelindungan konsumen pada tataran aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Ini memperlihatkan negara semakin mengakui keberadaan aset kripto sebagai aset keuangan digital, sekaligus memberikan kepastian peta jalan ekosistem aset kripto dan menghadirkan pengawasan yang lebih akuntabel dan kredibel,” kata Misbakhun.

Salah satu sasaran utama revisi UUP2SK adalah pembentukan struktur pasar aset kripto yang lebih berdaulat. Selama ini, perdagangan dinilai masih bergantung pada mekanisme bilateral dan order book global yang dinilai minim price discovery serta berpotensi memicu arus modal keluar.

Misbakhun menilai konsolidasi likuiditas menjadi solusi agar pasar domestik lebih dalam dan kompetitif. “Ada miskonsepsi bahwa aturan baru akan berpotensi membuat konsumen beralih ke platform aset kripto luar negeri, padahal yang terjadi justru sebaliknya,” ujarnya.

Dengan konsolidasi likuiditas, order book lokal diharapkan menjadi lebih tebal sehingga ketergantungan pada pasar global berkurang. Menurut Misbakhun, skema ini justru memperkuat daya saing industri aset kripto nasional.

Menjawab kekhawatiran soal sentralisasi, Misbakhun menegaskan revisi UUP2SK tetap mengedepankan pemisahan fungsi. Bursa, kliring, kustodian, dan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) akan memiliki peran dan kewenangan masing-masing sesuai regulasi.

Ia menjelaskan bursa hanya berfungsi sebagai tempat perdagangan, sementara pengelolaan aset tetap berada pada PAKD dan penyimpanan dilakukan lembaga kustodian. Lembaga kliring bertugas memastikan transaksi antara pembeli dan penjual berjalan sesuai ketentuan.

Jika terjadi insiden seperti peretasan, tanggung jawab akan dibebankan kepada pihak terkait sesuai fungsi dan perannya. “Dengan tata kelola yang prudent dan regulasi yang jelas, pelindungan konsumen semakin maksimal,” kata Misbakhun.

Menurut Misbakhun, revisi UUP2SK juga diarahkan memperbaiki persoalan transparansi transaksi. Praktik pembelian aset atas nama pedagang, ketidakjelasan sumber dana, hingga pencatatan transaksi dinilai perlu diatur secara ketat.

“Ini merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Setiap transaksi aset kripto menjadi jelas siapa yang memperjualbelikan, di mana diperjualbelikannya, aset apa yang ditransaksikan, dan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi jual beli tersebut,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggodok penguatan regulasi aset kripto melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Revisi tersebut akan mengatur aset kripto secara spesifik dalam kerangka sektor keuangan nasional di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meyakini revisi UU P2SK justru akan membawa dampak positif bagi industri aset kripto karena memastikan kehadiran negara dalam pengaturan ekosistem. Dalam UU P2SK saat ini, pengaturan baru berada pada tataran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

“Tujuan revisi ini adalah memberikan kepastian perlindungan konsumen pada tataran aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Ini memperlihatkan negara semakin mengakui keberadaan aset kripto sebagai aset keuangan digital, sekaligus memberikan kepastian peta jalan ekosistem aset kripto dan menghadirkan pengawasan yang lebih akuntabel dan kredibel,” kata Misbakhun, Selasa (23/12/2025).

Salah satu misi utama revisi UU P2SK adalah membentuk struktur pasar aset kripto yang lebih berdaulat. Seperti diketahui, struktur pasar yang ada saat ini masih didominasi mekanisme bilateral dan ketergantungan pada order book global.

Misbakhun menilai mekanisme tersebut kurang efisien seiring tidak adanya price discovery dan memicu terjadinya capital outflow ke order book global.

Menurutnya, revisi UU P2SK yang saat ini sedang dibahas justru menawarkan solusi melalui agregasi likuiditas. Ketika seluruh likuiditas terhubung menjadi satu dan menjadi lebih dalam, maka tidak perlu lagi penggunaan order book global pada order book lokal.

“Ada miskonsepsi bahwa aturan baru akan berpotensi membuat konsumen beralih ke platform aset kripto luar negeri, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Dengan UU P2SK yang baru, kita mengonsolidasikan likuiditas yang tadinya terpencar sehingga akan menciptakan order book lokal yang tebal dan dalam. Hasilnya, daya saing industri lokal meningkat dan ketergantungan pada pasar luar berkurang,” jelas Misbakhun.

Menjawab kekhawatiran mengenai sentralisasi dan risiko keamanan, Misbakhun meluruskan bahwa UU P2SK tetap membawa semangat desentralisasi melalui pemisahan fungsi. Dia menyebut, adanya bursa, kliring, kustodian, dan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) memastikan masing-masing lembaga memiliki peran dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan regulasi yang ada.

Dia juga menegaskan bahwa bursa nantinya hanya menjadi tempat untuk perdagangan aset kripto, sementara PAKD tetap memegang kelolanya masing-masing. Sementara penyimpanan aset kripto akan dilakukan oleh lembaga kustodian dan lembaga kliring memastikan transaksi antara pembeli-penjual terjadi.

Jika dalam praktiknya sampai terjadi insiden peretasan, dalam hal penanganannya, pihak terkait akan bertanggung jawab. Mekanismenya akan dapat diatur secara rigid mengenai sanksi dan kewajiban tanggung jawab, jadi regulasi tersebut diharapkan menjamin hak konsumen.

“Dengan tata kelola yang prudent dan regulasi yang jelas, pelindungan konsumen semakin maksimal. Investor cukup menghadapi risiko pasar berupa fluktuasi harga, jangan sampai mereka harus menanggung risiko kena hack atau scam, itu yang mau kita minimalisir lewat revisi UU P2SK ini,” tuturnya.

Misbakhun mengingatkan kembali bahwa semangat revisi UU P2SK adalah melindungi konsumen, memastikan pengawasan yang transparan, dan menghadirkan industri aset kripto yang mengedepankan tata kelola prudent untuk setiap penyelenggara yang menjalankan kegiatannya.

Dia menjelaskan bahwa yang terjadi selama ini, perdagangan tidak berlangsung secara transparan dan pencatatannya tidak jelas. Contohnya adalah pedagang melakukan pembelian aset kripto mewakili konsumen, tapi nama pembelinya justru pedagang. Lalu pembelian tersebut tidak jelas apakah menggunakan sumber dana konsumen atau jangan-jangan sumber dana yang lain.

Menurut Misbakhun, permasalahan transparansi dan tata kelola tersebut dapat diatur dalam revisi UUP2SK. Setiap transaksi yang terjadi harus dapat diidentifikasi siapa yang melakukan jual-beli, lalu dari mana sumber pendanaannya. Hal ini wajib dilakukan karena aset kripto sudah diakui menjadi aset keuangan.

“Ini merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Setiap transaksi aset kripto menjadi jelas siapa yang memperjualbelikan, di mana diperjualbelikannya, aset apa yang ditransaksikan, dan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi jual beli tersebut,” tutur Misbakhun.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Sentral Irlandia menjatuhkan denda sebesar 21,5 juta euro atau sekitar Rp382,7 miliar (Rp17.800/euro) kepada anak usaha Coinbase Global, Coinbase Europe, pada Kamis (6/11/2025). Denda tersebut dijatuhkan karena pelanggaran terhadap kewajiban pemantauan transaksi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melansir Reuters, regulator Irlandia menjelaskan sanksi itu terkait kesalahan konfigurasi sistem pemantauan transaksi Coinbase Europe. Akibatnya, lebih dari 30 juta transaksi senilai lebih dari 176 miliar euro atau sekitar Rp3.132 triliun tidak terpantau dengan baik selama periode 12 bulan.

Bank sentral menambahkan, Coinbase membutuhkan waktu hampir tiga tahun untuk menyelesaikan pemantauan seluruh transaksi yang terdampak. Proses tersebut menghasilkan pelaporan 2.708 transaksi mencurigakan kepada otoritas untuk dianalisis lebih lanjut dan berpotensi diselidiki.

Transaksi-transaksi tersebut mengandung indikasi aktivitas kriminal serius seperti pencucian uang, penipuan, perdagangan narkoba, serangan siber, dan eksploitasi seksual anak. Pihak regulator menilai temuan ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan yang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan.

Coinbase Europe diketahui menyediakan layanan aset kripto dan dompet digital untuk pengguna global agar dapat memperdagangkan aset kripto melalui platform Coinbase Group. Dalam pernyataannya, Coinbase mengakui adanya tiga kesalahan pengkodean dalam sistem pemantauan transaksi yang menyebabkan lima dari 21 skenario deteksi tidak berfungsi optimal pada 2021 dan 2022.

Kesalahan pengkodean tersebut telah diperbaiki dalam waktu dua hingga tiga minggu setelah terdeteksi. Sebagai bagian dari penyelesaian, Coinbase dan Bank Sentral Irlandia menyatakan bahwa transaksi mencurigakan dengan nilai kumulatif 13 juta euro atau sekitar Rp231,4 miliar tidak terbukti secara pasti berkaitan dengan aktivitas kriminal.

Coinbase menegaskan telah mengambil langkah-langkah pencegahan agar kesalahan serupa tidak terulang. Perusahaan meningkatkan sistem pengujian serta pemantauan internal untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang.

Bank Sentral Irlandia menyebut nilai denda awal sebesar 30,7 juta euro atau sekitar Rp546,5 miliar dikurangi melalui mekanisme diskon penyelesaian. Penentuan besaran denda juga didasarkan pada pendapatan tahunan rata-rata Coinbase Europe sebesar 417 juta euro atau sekitar Rp7,42 triliun.

Wakil Gubernur Bank Sentral Irlandia, Colm Kincaid, mengatakan kegagalan sistem seperti ini di lembaga keuangan membuka peluang bagi penjahat untuk menghindari deteksi. Ia menambahkan, aset kripto memiliki fitur teknologi dan sifat anonim lintas batas yang membuatnya sangat menarik bagi pelaku kriminal untuk memindahkan dana mereka.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri aset digital mengharapkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) alias revisi omnibus law sektor keuangan menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem keuangan digital nasional, termasuk sektor aset kripto.

Dalam draf yang tengah ditelaah, revisi UU P2SK disebut akan memperkuat landasan hukum bagi pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital, seiring dengan pertumbuhan pesat industri kripto di Tanah Air.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025), menilai pembaruan regulasi di sektor keuangan tersebut sangat penting untuk memastikan pertumbuhan industri aset digital seperti Bitcoin, Doge dan aset kripto lainnya di Indonesia berjalan secara berkelanjutan dan berlandaskan kepercayaan publik yang kuat.

Sejumlah pembahasan dalam revisi UU itu mencakup aspek perlindungan konsumen, pengawasan transaksi aset kripto, penguatan izin operasional lembaga jasa keuangan digital, serta koordinasi lintas lembaga antara otoritas moneter dan otoritas pengawas sektor keuangan. Langkah ini diharapkan menjadi dasar regulasi yang lebih terintegrasi di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami menyambut baik inisiatif pemerintah dan regulator yang tengah menelaah revisi UU P2SK. Harapan kami, kerangka hukum yang sedang dibangun dapat menjadi dasar yang adaptif terhadap inovasi. Dengan kerangka hukum yang terarah, pelaku industri dapat beroperasi lebih optimal dan bertanggung jawab, sementara masyarakat juga terlindungi dari potensi risiko yang ada dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," ujar Calvin.

Ia menambahkan, industri aset kripto telah terbukti memberikan kontribusi ekonomi yang nyata. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), aktivitas perdagangan aset kripto secara legal telah menyumbang Rp70,04 triliun atau 0,32% dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2024, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 0,05%.

Dari sisi ketenagakerjaan, industri kripto juga menciptakan 333.000 lapangan kerja atau 0,23% dari total angkatan kerja nasional pada 2024, meningkat tajam dibandingkan kontribusi tahun sebelumnya yang baru mencapai 0,04%.

"Data tersebut menunjukkan bahwa industri kripto bukan lagi fenomena sementara, melainkan bagian dari ekonomi digital Indonesia yang nyata kontribusinya. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan adaptif menjadi kunci agar pertumbuhan ini bisa dikelola dengan baik, aman, dan berorientasi pada perlindungan konsumen," tambah Calvin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya proses dialog yang terbuka antara regulator dan pelaku industri agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

"Kami memahami bahwa diskusi mengenai revisi undang-undang ini masih bersifat terbatas dan tertutup. Namun, kami berharap semangatnya tetap inklusif, agar semua pihak memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan yang konstruktif demi kemajuan ekosistem keuangan digital Indonesia," jelasnya.

Calvin juga menilai, dengan penguatan aturan melalui revisi UU P2SK, Indonesia berpotensi mempercepat transisi menuju sistem keuangan digital yang lebih inklusif, transparan, dan terukur. Hal itu mencakup pengaturan tokenisasi aset, pengelolaan dana berbasis blockchain, serta inovasi seperti stablecoin dan produk turunan berbasis aset kripto yang dapat dilegalkan.

"Kami siap menjadi mitra strategis regulator dan legislator dalam memastikan regulasi baru dapat diimplementasikan dengan baik, menjaga integritas pasar, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong inovasi yang bertanggung jawab," ujarnya