WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan pembatasan perjalanan darurat terhadap warga negara asing yang datang dari Republik Demokratik Kongo (DR Kongo), Uganda, dan Sudan Selatan karena wabah Ebola. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), mengumumkan pada hari Senin bahwa pemegang paspor non-AS yang mengunjungi salah satu dari tiga negara tersebut dalam 21 hari terakhir akan dilarang masuk ke negara tersebut.

Langkah ini diambil setelah DR Kongo dan Uganda mengkonfirmasi kasus Ebola pertama mereka pada hari Jumat.

Pada hari Minggu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah tersebut sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global.

Otoritas AS telah mengkonfirmasi seorang warga Amerika yang bekerja di DR Kongo telah dinyatakan positif Ebola dan sedang dievakuasi ke Jerman untuk perawatan.

Enam warga Amerika lainnya yang terpapar virus tersebut juga berada di bawah pengawasan medis.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) melaporkan pada hari Senin bahwa 395 kasus dugaan Ebola dan 106 kematian terkait telah tercatat di Republik Demokratik Kongo serta di Kampala, Uganda, di mana dua kasus terkonfirmasi dan satu kematian telah dilaporkan sejauh ini.

Virus Bundibugyo adalah strain langka Ebola yang pertama kali diidentifikasi di Uganda pada tahun 2007.

Para ilmuwan percaya virus ini secara alami dibawa kelelawar buah dan dapat menyebar ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi sebelum menular antar manusia melalui cairan tubuh. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan yang disetujui.

WHO telah melaporkan hampir tujuh ton pasokan dan peralatan medis darurat telah tiba di Provinsi Ituri di Republik Demokratik Kongo dari Kinshasa, bersama dengan tim yang terdiri dari 35 ahli untuk mendukung upaya respons garis depan Ebola di provinsi tersebut.

Badan pengawas kesehatan masyarakat Rusia, Rospotrebnadzor, mengatakan spesialis Rusia akan melakukan perjalanan ke Uganda untuk melakukan investigasi epidemiologi dan memberikan dukungan logistik kepada Kementerian Kesehatan negara tersebut. Moskow juga akan memasok alat uji diagnostik Ebola yang dikembangkan lembaga penelitiannya.

Pada tahun 2024, Rusia mentransfer laboratorium anti-epidemi bergerak ke mitra Uganda, memungkinkan diagnosis cepat penyakit menular berbahaya.

Warga dari 11 negara Afrika sudah menghadapi penangguhan total visa imigran dan non-imigran, yang secara efektif melarang masuknya warga negara AS secara umum.

KONGO - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Uganda sebagai "keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional" setelah lebih dari 300 kasus yang diduga dan 88 kematian dilaporkan. Wabah Ebola diklaim lebih berbahaya dibandingkan hantavirus.

Dalam unggahan media sosial pada hari Minggu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa wabah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk keadaan darurat pandemi, tetapi negara-negara tetangga berisiko tinggi terhadap penyebaran lebih lanjut.

Otoritas kesehatan mengkonfirmasi bahwa wabah saat ini disebabkan oleh penyakit virus Bundibugyo (BVD), jenis penyakit Ebola langka yang belum memiliki terapi atau vaksin yang disetujui. Meskipun lebih dari 20 wabah Ebola telah terjadi di DRC dan Uganda, ini baru ketiga kalinya BVD dilaporkan.

WHO mengatakan wabah tersebut bisa jauh lebih besar, mengingat tingkat positif yang tinggi dari sampel awal dan meningkatnya jumlah kasus yang dicurigai yang dilaporkan.

Republik Demokratik Kongo (DRC) menyumbang semua kasus kecuali dua, yang keduanya dilaporkan di negara tetangga Uganda, kata WHO.

Para pejabat pertama kali melaporkan penyebaran virus di provinsi Ituri, DRC bagian timur, dekat Uganda dan Sudan Selatan, pada hari Jumat. Pada hari Sabtu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (ACDCP) melaporkan 336 kasus yang diduga dan 87 kematian.

Uganda pada hari Sabtu mengkonfirmasi satu kasus yang dikatakan diimpor dari DRC, mengatakan pasien tersebut meninggal di sebuah rumah sakit di ibu kotanya, Kampala. WHO kemudian mengkonfirmasi kasus kedua telah dilaporkan di Kampala, menambahkan bahwa kedua kasus tersebut tampaknya tidak terkait dan kedua pasien telah melakukan perjalanan dari DRC.

Wabah DRC-Uganda menimbulkan risiko kesehatan masyarakat bagi negara-negara tetangga, kata badan kesehatan PBB, menyarankan negara-negara untuk mengaktifkan mekanisme manajemen bencana dan darurat nasional mereka dan melakukan pemeriksaan lintas batas dan pemeriksaan di jalan-jalan utama internal.

WHO menyarankan isolasi segera bagi kasus yang terkonfirmasi, hanya mengizinkan perjalanan domestik terbatas dan tidak ada perjalanan internasional hingga 21 hari setelah terpapar.

Dapatkan peringatan dan pembaruan instan berdasarkan minat Anda. Jadilah yang pertama mengetahui ketika berita besar terjadi.

Melansir Al Jazeera, WHO mendesak negara-negara untuk tidak menutup perbatasan mereka atau membatasi perjalanan dan perdagangan, karena hal ini dapat menyebabkan orang dan barang melakukan penyeberangan perbatasan tanpa pengawasan.

Virus yang seringkali fatal dan sangat menular ini, yang menyebabkan demam, nyeri badan, muntah, dan diare, menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi, bahan yang terkontaminasi, atau mereka yang telah meninggal karena penyakit tersebut, menurut ACDCP.

JENEWA - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, memperingatkan “kita mungkin akan melihat lebih banyak kasus” dari strain hantavirus Andes yang mematikan muncul dalam beberapa hari mendatang. Peringatan itu muncul setelah kasus ke-11 tercatat.

Virus ini telah menewaskan tiga orang yang meninggalkan Argentina dengan kapal pesiar bulan lalu, dan menginfeksi delapan orang lainnya.

Kasus terbaru dikonfirmasi Kementerian Kesehatan Spanyol pada hari Selasa, dan melibatkan seorang penumpang yang telah dikarantina di rumah sakit militer di Madrid setelah melakukan perjalanan dengan kapal tersebut.

“Saat ini, tidak ada tanda-tanda bahwa kita melihat awal dari wabah yang lebih besar, tetapi tentu saja situasinya dapat berubah dan, mengingat masa inkubasi virus yang panjang, ada kemungkinan kita akan melihat lebih banyak kasus dalam beberapa minggu mendatang,” kata Ghebreyesus pada konferensi pers di Madrid pada hari Selasa.

Ghebreyesus mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez karena telah menunjukkan “belas kasih dan solidaritas” dengan mengizinkan kapal MV Hondius yang berbendera Belanda untuk berlabuh di Kepulauan Canary Spanyol pada hari Senin.

Dari Kepulauan Canary, para penumpang dievakuasi ke negara asal mereka, di mana pihak berwenang didesak Tedros untuk mengkarantina mereka selama 42 hari.

Hantavirus adalah keluarga virus yang dibawa oleh hewan pengerat, dan menyebar ke manusia melalui kontak dengan kotoran, urin, atau air liur mereka.

Strain Andes adalah satu-satunya varian yang diketahui menyebar dari manusia ke manusia, dan menyebabkan sindrom kardiopulmoner hantavirus (HPS) pada mereka yang terinfeksi.

Setelah masa inkubasi yang panjang antara enam dan delapan minggu, pasien biasanya mengalami gejala seperti flu yang dapat berkembang menjadi masalah jantung, hipertensi, dan penumpukan cairan di paru-paru dan rongga dada. Strain hantavirus Andes memiliki tingkat kematian sekitar 38%.

Pada hari Sabtu, Tedros menekankan “risiko kesehatan masyarakat saat ini dari hantavirus tetap rendah,” dan wabah tersebut tidak akan menjadi “Covid yang lain.”

Kapal MV Hondius meninggalkan Argentina membawa 147 penumpang dan awak dari 23 negara.

Sejauh ini, setiap kasus yang dikonfirmasi melibatkan seseorang yang bepergian dengan kapal tersebut.

Dua puluh warga negara Inggris diisolasi di Inggris, 14 warga Spanyol dikarantina di rumah sakit militer di Madrid, dan lima warga negara Prancis dipantau di Paris.

Salah satu dari mereka, seorang wanita berusia 65 tahun, mengalami gejala serius dan dipasang ventilator pada hari Selasa, kata pihak berwenang Prancis.

Dua belas petugas kesehatan Belanda juga telah dikarantina setelah salah menangani cairan tubuh pasien hantavirus.

Dari 17 warga Amerika yang dievakuasi dari kapal, satu orang yang dinyatakan positif virus akan dikarantina, sementara yang lain akan diizinkan pulang setelah pemeriksaan singkat. Tedros telah memperingatkan pendekatan ini “mungkin memiliki risiko.”

NEWS YORK - Bill Gatesmemperingatkan pandemi yang akan datang bisa 10 kali lebih buruk danumat manusiatidak siap untuk itu.

Miliarderini berharap bahwa situasi ini akan berubah dalam beberapa tahun dan menunjukkan "sumbu peluang" seperti obat-obatan, tes, vaksin, epidemiologi, dan tindak lanjut -naik.

“Pandemi ini buruk, tetapi pandemi di masa depan bisa jadi 10 kali lebih serius,” terangnya.

Dia mendesak pemerintah untuk melindungi warganya dari kemungkinan penyakit baru.

Di sisi lain, sang dermawan mengatakan jika pandemi ini berkembang lima tahun yang lalu, dunia tidak akan memiliki vaksin dalam waktu yang sesingkat itu.

(Baca juga: Mengkhawatirkan, Nyamuk Malaria Baru Bermunculan di Kota-kota Afrika)

Dia juga meminta para penguasa untuk menghindari nasionalisme vaksinasi dan mendistribusikan vaksin secara adil.

Ini bukan pertama kalinya Gates memperingatkan penyakit di masa depan.

Melalui wawancara dengan Financial Times melalui Skype, pengusaha itu mengatakan pandemi virus corona adalah peristiwa terbesar yang akan dialami banyak orang sepanjang hidupnya.

Dia pun memperkirakan wabah virus serupa kemungkinan akan terjadi setiap 20 tahun atau lebih.

“Kenyataan yang disayangkan adalah Covid-19 mungkin bukan pandemi terakhir. Kami tidak tahu kapan yang berikutnya akan tiba, atau apakah itu akan menjadi flu, virus corona atau penyakit baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Tapi yang kita tahu adalah kita tidak bisa membiarkan diri kita lengah lagi. Ancaman pandemi berikutnya akan selalu berada di atas kepala kita, kecuali dunia mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya,” tulis posting-an di blog yayasannya, yang ditulis bersama dengan Melinda Gates.

Menurut kutipan dari portal RT saat wawancara, pendiri Microsoft ini juga bersikeras jika orang harus mempelajari hikmah yang diberikan virus Covid-19.

Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah pandemi berikutnya menurut Bill Gates?

“Dunia perlu menggandakan investasi dalam R&D (penelitian dan pengembangan), serta mengembangkan kemampuan yang sama sekali baru yang belum ada,” ujarnya.

Gates menjelaskan menghentikan pandemi berikutnya akan membutuhkan pengeluaran puluhan miliar dolar setahun.

Dia memperkirakan pengeluaran global untuk pandemi Covid-19 adalah sekitar USD28 triliun.

Dia juga mendorong pemerintah untuk terus berinvestasi dalam alat ilmiah yang membantu kita dalam krisis saat ini, meski setelah Covid-19 berlalu nantinya.

Terakhir, Gates berharap dalam beberapa tahun mendatang “mega-diagnostic platforms” dapat dikembangkan, yang dapat menjangkau hingga 20% populasi setiap minggunya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan belum ada temuan virus nipah di wilayah DKI Jakarta. Pramono menegaskan Jakarta masih terbebas dari virus tersebut.

"Yang virus Nipah sekali lagi alhamdulillah sampai hari ini di Jakarta belum ditemukan yang terkena virus Nipah," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, Pramono menegaskan virus nipah merupakan salah satu hal yang disorot Kementerian Kesehatan. Ia pun mengaku telah mengerahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Kemarin waktu berkomunikasi dengan Bapak Menteri Kesehatan, mudah-mudahan Jakarta segera mengantisipasi untuk itu dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera mengatasi, menangani itu," sambung Pramono.

Politikus PDIP itu menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih tanggap menghadapi penyakit. "Dan mudah-mudahan Jakarta lebih tanggap, karena persoalan yang menyangkut virus Nipah terus kemudian yang kemarin kencing apa? Tikus dan sebagainya mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta," tandas dia.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan belum ada temuan virus nipah di wilayah DKI Jakarta. Pramono menegaskan Jakarta masih terbebas dari virus tersebut.

"Yang virus Nipah sekali lagi alhamdulillah sampai hari ini di Jakarta belum ditemukan yang terkena virus Nipah," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, Pramono menegaskan virus nipah merupakan salah satu hal yang disorot Kementerian Kesehatan. Ia pun mengaku telah mengerahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Kemarin waktu berkomunikasi dengan Bapak Menteri Kesehatan, mudah-mudahan Jakarta segera mengantisipasi untuk itu dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera mengatasi, menangani itu," sambung Pramono.

Politikus PDIP itu menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih tanggap menghadapi penyakit. "Dan mudah-mudahan Jakarta lebih tanggap, karena persoalan yang menyangkut virus Nipah terus kemudian yang kemarin kencing apa? Tikus dan sebagainya mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta," tandas dia.

WASHINGTON - Bagian dari dokumen Epstein Files yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, miliarder Bill Gates berkomunikasi dengan Jeffrey Epstein mengenai “simulasi pandemi".

Komunikasi via email tersebut menunjukkan diskusi seputar latihan kesiapan dan skenario hipotetis, memberikan wawasan lebih lanjut tentang keterlibatan Gates dengan Epstein sebelum pandemi Covid-19.

Tidak disebutkan secara detail "simulasi pandemi" yang dimaksud dalam berkas tersebut. Namun, sekadar diketahui pandemi Covid-19 dimulai pada 31 Desember 2019.

Ini artinya komunikasi "simulasi pandemi" terjadi sebelumnya munculnya Covid-19. Ini juga mengingatkan kembali teori konspirasi yang menyebut pandemi Covid-19 sengaja diciptakan.

Pada Oktober 2019, Bill and Melinda Gates Foundation—yayasan yang didirikan Bill Gates dan mantan istrinya; Melinda—ikut mensponsori simulasi pandemi global bernama Event 201 yang diselenggarakan bersama Johns Hopkins Center for Health Security dan World Economic Forum. Simulasi ini bertujuan menguji kesiapan dunia menghadapi wabah virus fiktif.

Namun, pihak Gates Foundation menegaskan bahwa Event 201 hanyalah latihan kesiapsiagaan, bukan perencanaan atau prediksi pandemi nyata.

Yayasan milik Gates selama ini telah berkontribusi pada berbagai proyek pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan obat-obatan dan vaksin. Selama beberapa tahun, yayasan ini telah mendanai penelitian oleh Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) tentang pengembangan vaksin.

Dokumen Epstein Files juga mengungkap aib Bill Gates, di mana miliarder AS pendiri Microsoft itu disebut telah tertular penyakit menular seksual (STD) setelah berhubungan seks dengan gadis-gadis Rusia.

Epstein, terpidana paedofil yang meninggal di penjara AS pada tahun 2019, juga mengeklaim Bill Gates meminta antibiotik yang dapat dia berikan secara diam-diam kepada istrinya saat itu, Melinda.

Dalam email terpisah, Epstein mengatakan kepada anggota Parlemen Inggris, Peter Mandelson, bahwa dia "bersenang-senang" dengan Gates di Seattle.

Sekitar 3 juta halaman dokumen yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Donald Trump juga berisi foto-foto baru Epstein dengan Gates, yang belum berkomentar tentang klaim tersebut.

Tujuh tahun setelah kematiannya, Epstein terus membayangi orang-orang yang berada di sekitarnya—dan Gates, yang pernah menjadi orang terkaya di dunia, termasuk di antaranya.

Pada 18 Juli 2013, Epstein membuat memo yang berisi sejumlah tuduhan tentang Gates. Isinya: “Untuk menambah penghinaan, Anda memohon kepada saya untuk menghapus email-email mengenai penyakit menular seksual Anda, permintaan Anda agar saya memberi Anda antibiotik yang dapat Anda berikan secara diam-diam kepada Melinda, dan deskripsi penis Anda.”

Seorang juru bicara Gates mengatakan: “Klaim ini benar-benar tidak masuk akal dan sepenuhnya salah."

“Satu-satunya hal yang ditunjukkan oleh dokumen-dokumen ini adalah frustrasi Epstein karena dia tidak memiliki hubungan berkelanjutan dengan Gates dan sejauh mana dia akan berusaha untuk menjebak dan mencemarkan nama baiknya," imbuhnya, seperti dikutip dari The Telegraph.

Jakarta (ANTARA) - Pengalaman Amerika Serikat pada awal pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting bagi negara berkembang seperti Indonesia bahwa kualitas kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan arah kebijakan, tetapi juga oleh kecepatan dan kedalaman informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Ketika aktivitas ekonomi runtuh secara tiba-tiba akibat pembatasan sosial, bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) menyadari bahwa statistik ekonomi tradisional seperti data pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan terlalu lambat untuk menangkap realitas ekonomi yang berubah dari hari ke hari.

Dalam kondisi darurat tersebut, The Fed beralih ke data nontradisional seperti transaksi kartu debit dan kredit, data penggajian swasta, serta mobilitas penduduk untuk membaca denyut ekonomi secara hampir real time.

Indonesia menghadapi tantangan serupa, namun belum sepenuhnya memanfaatkan potensi data alternatif sebagai fondasi kebijakan moneter dan fiskal.

Dalam kondisi normal sekalipun, kebijakan moneter selalu bergantung pada data yang akurat dan tepat waktu. Bank Indonesia (BI), seperti halnya bank sentral lain, harus menyeimbangkan tujuan stabilitas inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, banyak indikator utama ekonomi Indonesia mulai dari Produk Domestik Bruto, tingkat pengangguran terbuka, hingga kemiskinan dipublikasikan dengan jeda waktu yang cukup panjang. Akibatnya, kebijakan sering kali bersifat reaktif, bukan preventif.

Dalam dunia yang semakin volatil, terutama akibat gejolak geopolitik, perubahan kebijakan moneter global, dan disrupsi teknologi, ketergantungan berlebihan pada data konvensional berisiko membuat kebijakan ekonomi Indonesia selalu tertinggal satu langkah dari realitas.

Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk mereformasi ekosistem data ekonomi. Selama periode tersebut, perubahan perilaku masyarakat terjadi sangat cepat: konsumsi berpindah ke platform digital, mobilitas anjlok drastis, dan struktur pasar tenaga kerja berubah secara mendalam.

Namun, sebagian besar kebijakan makro masih bertumpu pada data survei dengan frekuensi rendah. Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki potensi data alternatif yang sangat besar.

Penetrasi pembayaran digital meningkat pesat, penggunaan e-wallet dan mobile banking meluas hingga ke daerah, dan platform daring mencatat jutaan transaksi setiap hari. Jika dikelola dengan baik, data ini dapat menjadi sumber informasi berharga untuk membaca konsumsi rumah tangga, tekanan inflasi sektoral, hingga kesehatan UMKM secara lebih cepat dan granular.

Salah satu pelajaran penting dari pengalaman The Fed adalah bahwa data alternatif sangat berguna untuk mendeteksi titik balik ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kemampuan mendeteksi perlambatan ekonomi secara dini menjadi semakin penting di tengah ketergantungan pada permintaan domestik.

Ketika daya beli mulai melemah, sinyal awalnya sering kali muncul pada data transaksi ritel harian, penggunaan listrik, atau volume pengiriman barang—jauh sebelum tercermin dalam data inflasi atau PDB kuartalan.

Jika Bank Indonesia dan pemerintah mampu memanfaatkan data semacam ini, respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih terarah, misalnya dengan pelonggaran likuiditas yang bersifat sektoral atau intervensi fiskal yang lebih presisi.

Data alternatif juga sangat relevan dalam membaca dinamika inflasi Indonesia yang sering kali bersumber dari faktor penawaran, seperti gangguan rantai pasok, cuaca ekstrem, dan kebijakan perdagangan. Statistik inflasi resmi memang penting, tetapi sering kali terlalu agregat.

Dalam situasi tertentu, tekanan harga hanya terjadi pada komoditas atau wilayah tertentu. Data harga daring, data distribusi logistik, dan pergerakan stok barang di pelabuhan atau gudang dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang sumber tekanan inflasi.

Dengan demikian, kebijakan moneter tidak harus selalu merespons dengan instrumen yang bersifat umum, seperti suku bunga, tetapi dapat dikombinasikan dengan kebijakan makroprudensial dan koordinasi lintas kementerian.

Keunggulan lain data nontradisional adalah kemampuannya mengatasi penurunan kualitas survei konvensional.

Di Indonesia, tingkat respons survei rumah tangga dan usaha kecil cenderung menurun, seiring meningkatnya biaya dan kompleksitas pengumpulan data. Hal ini berpotensi menurunkan presisi statistik resmi.

Mengintegrasikan data administratif, seperti data pajak, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, atau perizinan usaha, dengan data sektor swasta dapat membantu menjaga kualitas statistik ekonomi nasional. Hanya saja, integrasi ini membutuhkan tata kelola data yang kuat, standar metodologi yang transparan, dan perlindungan privasi yang ketat agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Pengalaman Amerika juga menunjukkan bahwa data alternatif dapat meningkatkan akurasi estimasi awal, khususnya pada pasar tenaga kerja. Indonesia menghadapi tantangan serupa, terutama dalam mengukur pembentukan dan penutupan usaha kecil yang sangat dinamis.

Banyak usaha mikro dan kecil tidak tercatat secara formal atau bergerak secara informal. Data digital dari platform e-commerce, layanan pengantaran, dan pembayaran daring dapat memberikan sinyal awal tentang pertumbuhan atau penurunan aktivitas usaha. Jika informasi ini diintegrasikan ke dalam model statistik resmi, maka kebijakan ketenagakerjaan dan UMKM dapat dirancang dengan basis bukti yang lebih kuat.

Pemanfaatan data nontradisional bukan tanpa risiko. Ketergantungan pada data swasta dapat menimbulkan masalah keberlanjutan dan transparansi. Tidak semua data dapat diakses publik, dan tidak semua metode dapat diverifikasi oleh pihak luar. Bagi bank sentral, seperti BI, transparansi merupakan prasyarat penting bagi kredibilitas kebijakan.

Oleh karena itu, data alternatif harus diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti data resmi. Proses benchmarking, pengujian metodologi, dan publikasi ringkasan analisis menjadi kunci agar penggunaan data alternatif tidak justru menimbulkan ketidakpastian baru di pasar.

Lebih jauh, isu distribusi dampak kebijakan juga menjadi semakin penting. Data mikro nontradisional memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan moneter.

Di Indonesia, transmisi kebijakan suku bunga sering kali tidak merata antara kelompok pendapatan, wilayah, dan sektor usaha. Dengan data granular, pemerintah dan bank sentral dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan meminimalkan ketimpangan, tanpa harus mengorbankan stabilitas makro.

Pada akhirnya, tantangan utama Indonesia bukan kekurangan data, melainkan kemampuan institusional untuk mengolah, mengintegrasikan, dan memanfaatkannya secara efektif. Reformasi statistik ekonomi harus menjadi bagian dari agenda besar transformasi kebijakan publik.

Kolaborasi antara Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian teknis, akademisi, dan sektor swasta mutlak diperlukan. Tanpa lompatan dalam cara kita membaca ekonomi, kebijakan akan terus tertinggal dari realitas.

Di era ekonomi digital dan ketidakpastian global yang tinggi, keunggulan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya atau ketepatan instrumen kebijakan, tetapi oleh kualitas informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman negara maju, sekaligus merancang sistem data yang sesuai dengan karakteristik domestiknya. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan serius, data alternatif dapat menjadi fondasi kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada stabilitas jangka panjang.

*) Dr Aswin Rivai adalah pemerhati ekonomi dan dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Aktivitas penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Indonesia pada tahun 2025 tercatat belum menunjukkan pemulihan sejak pandemi covid-19. Padahal, pasar IPO di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN secara keseluruhan mencatatkan pemulihan (rebound).

Berdasarkan data Deloitte Southeast Asia per 14 November 2025, nilai dana yang berhasil dihimpun melalui IPO di Indonesia tahun ini baru mencapai US$ 921 juta, hanya sedikit lebih tinggi dari US$ 903 juta tahun 2024. Capaian ini kontras dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang mengalami peningkatan signifikan.

Deloitte Southeast Asia Capital Markets Services Leader Tay Hwee Ling mengatakan, Singapura mencapai IPO tertinggi dengan memperoleh penghimpunan dana sebesar US$ 1,6 miliar, kemudian disusul oleh Malaysia yang sebesar US$ 1,1 miliar.

Posisi Indonesia juga kalah dari negara tetangga Vietnam yang mencapai penghimpunan dana IPO sebesar US$ 1 miliar. Namun, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Filipina yang sebesar US$ 595 juta dan Thailand yang sebesar US$ 361 juta.

"Dari 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Vietnam, di 3 negara ini, IPO totalnya berkontribusi sekitar 67% dari IPO total (negara Asia Tenggara) selama 1 tahun tahun ini," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (18/11).

Dalam catatannya, jika mengacu pada tren selama 5 tahun terakhir, pasar modal Indonesia mengalami volatilitas yang cukup besar dalam aktivitas IPO. Tercatat, himpunan dana IPO terus mengalami penurunan sejak tahun 2021 yang mencapai US$ 4,5 miliar. Pada tahun 2022 turun menjadi US$ 2,3 miliar, namun naik lagi pada tahun 2023 sebesar US$ 3,6 miliar.

Indonesia sempat berjaya dan menapaki puncak IPO terbesar di Asia Tenggara pada 2021 dan 2023. Namun sejak 2024, kinerjanya turun drastis, bahkan tidak sampai seperempat dari level 2021.

"Jika kita melihat negara seperti Indonesia dan Filipina, (tahun 2025) secara langsung, kita bisa melihat bahwa sektor energi dan sumber daya berkontribusi dalam capaian ukuran IPO, berkompetisi di lokasi ini," pungkasnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri petrokimia nasional masih akan menghadapi tekanan berat hingga setidaknya 2025. Berdasarkan peta jalan yang dirilis oleh Indonesia Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (INAPLAS), sektor ini masih dalam fase survival and recovery akibat tekanan global yang datang bertubi-tubi sejak pandemi Covid-19.

"2025-2035 kita berusaha memenuhi semua kebutuhan industri Petrokimia," kata Ketua Umum Inaplas, Suhat Miyarso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di gedung DPR, Rabu (12/11/2025).

Namun sayangnya hingga 2025 industri petrokimia Indonesia masih berada dalam posisi terjepit oleh faktor eksternal. Inaplas mencatat, hingga 2025, proyek besar seperti pembangunan Cracker kedua dan Revamping Development Master Plan (RDMP) masih dalam tahap penyelesaian.

Sementara itu, target jangka menengah di 2035 mencakup penyelesaian Cracker ketiga, pembangunan satu GRR (Grass Root Refinery), unit pemisah kondensat, serta pengembangan energi hijau.

Di periode yang sama, pemerintah juga menargetkan peningkatan kapasitas industri petrokimia, memperluas kapasitas kilang, dan mendorong pergeseran energi ke sumber yang lebih hijau.

Pada fase berikutnya, sekitar tahun 2035, Inaplas memproyeksikan tercapainya kemandirian pasokan produk petrokimia dalam negeri, seiring integrasi penuh antara kilang dan industri turunan.

Bahkan pada 2045, bertepatan dengan tagline 'Indonesia Emas', industri ini diharapkan mampu menghasilkan generasi baru pesawat komersial dan bahan plastik rekayasa bernilai tinggi.

"2035-2045 kita fokus pada integrasi antara industri Petrokimia dan industri kilang minyak sehingga ada produk-produk yang bisa dipertukarkan dalam negeri sehingga produk akhir kita lebih kompetitif," sebut Suhat.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia-Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 5,3% pada 2026. Proyeksi ini lebih rendah dari yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu 5,4%.

Demikianlah disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025)

Secara umum, kata Perry ekonomi Indonesia masih mampu melanjutkan momentum pertumbuhan selepas pandemi covid-19. Pada kuartal III-2025, ekonomi sedikit melambat namun masih berada di atas 5%. Kuartal selanjutnya diperkirakan akan melesat seiring dengan peningkatkan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.

"Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2025 adalah 4,7-5,51% dan titik tengah 5,1% dan akan meningkat 2026," jelasnya.

Proyeksi BI menarik perhatian Ketua Komisi XI Misbakhun sebagai pimpinan rapat tersebut.

"Bapak tadi membicarakan angka pertumbuhan itu dalam angka 5,3 itu di ATB RATBI 2026 itu realistis atau tidak?. Sementara kita APBN sudah menyusun 5,4%. Berarti kan ada yang realistis ada yang gak realistis ini kalau begini," tanya Misbakhun.

Perry menjelaskan bahwa proyeksi tersebut mengacu pada survei yang sudah dilakukan BI. Hanya saja Perry tidak menyampaikan lebih rinci komponen yang menjadi pendukung proyeksi tersebut.

"Ada survei-survei yang kami lakukan sebagai dasar juga ada modeling," paparnya.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengelola Pizza Hut, PT Sarimelati Kencana Tbk. (PZZA) mencatatkan laba neto tahun berjalan sebesar Rp15,91 miliar pada kuartal III-2025, berbalik dari kerugian Rp96,71 miliar pada periode yang sama setahun sebelumnya. Perolehan laba menandai perbaikan kerja perusahaan yang terus merugi sejak pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020, serta tekanan dari seruan aksi boikot anti Israel.

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada periode 30 September 2025, PZZA mencatatkan penjualan neto sebesar Rp2,26 triliun, naik 11,17% secara tahunan atau year on year (yoy). Penjualan terbesar berasal dari lini makanan, yakni sebesar Rp2,14 triliun, dan sisanya berasal dari minuman.

Beban pokok penjualan ikut terkerek naik menjadi Rp690,27 miliar dari setahun sebelumnya sebesar Rp638,93 miliar. Lantas, laba bruto tercatat naik menjadi sebesar Rp1,57 triliun.

PIZZA berhasl menekan beban usaha, seperti beban umum dan administrasi berkurang menjadi Rp137,98 miliar pada kuartal III-2025, dari Rp146,73 miliar setahun sebelumnya. Kemudian, pendapatan operasi lainnya tumbuh menjadi Rp46,19 miliar dari setahun sebelumnya Rp40,52 miliar.

Perbaikan kinerja PZZA ini ditorehkan seiring dengan pengurangan gerai dan karyawan yang dilakukan sepanjang tahun ini. Tercatat, sampai dengan tanggal 30 September 2025, gerai Pizza Hut tersisai 583 di Jakarta dan kota lain di Indonesia. Jumlah itu telah berkurang dari 591 gerai pada akhir tahun lalu.

Sementara jumlah karyawan tetap tersisa 4.245 pada tanggal 30 September 2025. Artinya, PZZA telah memangkas 222 karyawan sejak 31 Desember 2024.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]