Bisnis.com, JAKARTA - Anggota polisi mendapat kelonggaran untuk mengisi jabatan di luar struktural Polri tanpa harus mengundurkan diri. Tak hanya itu, terdapat perubahan masa usia pensiun yang menguntungkan bagi perwira, yakni 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Sedangkan untuk tamtama dan bintara masa usia pensiun 59 tahun. Hal itu mencuat setelah Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang.

Keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan terdapat delapan pokok-pokok pembahasan dalam RUU Polri.

Pertama, penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat.

"Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern," katanya saat rapat paripurna tersebut.

Ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karier sumber daya manusia.

Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.

Kelima, pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri, dengan mengacu putusan-putusan MK.

"Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur," ucapnya.

Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional.

Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut poin mengenai perpanjangan usia adalah untuk menyesuaikan ketentuan di lingkungan kepolisian dengan aturan yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) secara umum.

"Mengapa kita mengambil 60? Ini yang terjadi untuk seluruh aparatur sipil negara itu kan 60, termasuk misalnya Jaksa. Mengapa dari dalam undang-undang Kejaksaan itu dari 62 diturunkan menjadi 60 tahun? ASN juga rata-rata adalah 60 tahun. Dia kemudian bisa mengalami perpanjangan sampai 65 apabila dia berada pada jabatan fungsional utama," ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Sedangkan menurut Kapolri Listyo Sigit Prabowo, revisi UU Polri terkait perubahan batas usia pensiun anggota Polri dipastikan tidak menganggu regenerasi struktural di tubuh kepolisian.

"Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, tetapi saya belum baca, itu sudah diatur sehingga kemudian terkait dengan sumbatan bottleneck terkait dengan stuck-nya suatu posisi, ini semuanya sudah diatur," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Adapun mengenai jabatan di luar struktural Polri, anggota polisi hanya dapat menjalani tugas ini setelah mendapat permintaan dari kementerian dan atas persetujuan struktural Polri.

Reformasi Kultural Polri Belum Tercapai

Sorotan terbesar mengarah pada arah reformasi kelembagaan yang dinilai lebih banyak memperluas ruang institusional Polri dibanding memperkuat mekanisme kontrol terhadap institusi tersebut.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai UU Polri yang baru mencerminkan perubahan paradigma yang cukup mendasar dibandingkan semangat reformasi 1998.

Menurutnya, UU Polri 2002 lahir dari semangat democratic policing yang menempatkan kepolisian dalam kerangka kontrol sipil dan perlindungan kebebasan warga negara. Sebaliknya, revisi terbaru dinilai menunjukkan kecenderungan memperkuat efektivitas negara melalui institusi kepolisian.

"UU Polri 2026 ini mencerminkan pergeseran dari paradigma reformasi 1998 yang menekankan democratic policing menuju paradigma state-centered policing," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026).

Dia menilai perubahan tersebut berpotensi membuat institusi kepolisian semakin terintegrasi dengan birokrasi pemerintahan dan lebih rentan terhadap pengaruh kepentingan politik penguasa.

Kekhawatiran itu mengemuka terutama pada ketentuan yang memungkinkan masa jabatan Kapolri diperpanjang berdasarkan kebutuhan yang ditentukan Presiden.

Bambang menilai aturan tersebut berpotensi menggeser posisi Kapolri dari pemimpin institusi profesional menjadi jabatan yang keberlanjutannya sangat dipengaruhi pertimbangan politik.

"Ketika masa depan jabatan ditentukan oleh satu aktor politik, independensi Polri dalam penegakan hukum, pengamanan pemilu, maupun penanganan kritik terhadap pemerintah berpotensi tergerus," katanya.

Menurut dia, aturan tersebut juga memperkuat kecenderungan personalisasi kekuasaan di sektor keamanan. Dalam situasi ketika penempatan personel Polri di kementerian dan lembaga semakin luas, penghapusan batas tegas masa jabatan Kapolri dinilai memperbesar ketergantungan institusi terhadap figur penguasa.

Dalam pandangannya, loyalitas kepolisian dalam negara demokrasi semestinya ditujukan kepada hukum dan konstitusi, bukan kepada individu yang menentukan panjang pendek masa jabatan pimpinan institusi.

Mengenai transformasi budaya organisasi. Dia berpandangan budaya yang diklaim mengendepankan HAM sampai humanisme sulit diterapkan jika budaya patronase sampai resistensi terhadap kritik masih terjadi.

"Selama budaya patronase, orientasi kekuasaan, resistensi terhadap kritik, dan lemahnya akuntabilitas masih bertahan, maka jargon profesionalisme, HAM, transparansi, dan humanisme akan sulit diwujudkan," jelasnya.

Menurutnya, UU baru ini bukanlah seberapa luas kewenangan Polri bertambah, melainkan apakah Polri mampu membuktikan bahwa institusi yang semakin kuat tetap tunduk pada prinsip negara hukum, kontrol sipil demokratis, dan kepentingan masyarakat.

"Dan itu sepertinya akan sangat sulit, karena paradigma yang tercermin dalam UU Polri tersebut menempatkan Polri sebagai political society dibanding sebagai bagian civil society," tandasnya.

Kritik serupa disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Dia menilai revisi UU Polri tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik pemerintah sebagai pihak yang mengusulkan dan menyepakati perubahan regulasi tersebut.

"Undang-undang Polri adalah kesepakatan politik yang dibuat oleh politisi di DPR dan pemerintah. Bukan oleh polisi," ujarnya.

Menurut Sugeng, salah satu bentuk kepentingan politik yang paling terlihat adalah ketentuan mengenai masa jabatan Kapolri yang dapat diperpanjang oleh Presiden.

Dia menilai perpanjangan usia pensiun di kalangan perwira hanya sebatas kebutuhan presiden ketika membutuhkan peran Polri menjalankan tugas-tugas negara yang menjadi program pemerintah.

"Karena Polri itu adalah bawahan dari presiden Itu salah satu contohnya.Tetapi ini harus dihormati karena sudah diputuskan ya.Kalau memang kita tidak cocok harus diuji," jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Polri dinilai diminta untuk mematuhi perintah presiden, namun di sisi lain terdapat semacam bargaining berupa pengawasan eksternal yang tidak dibuat kuat.

Meski demikian, IPW memberi catatan terkait masa jabatan Kapolri. Menurutnya, pengaturan masa jabatan perlu diperhatikan agar regenerasi kepemimpinan berjalan lancar dan tidak menimbulkan demoralisasi di kalangan perwira tinggi yang berpotensi menduduki jabatan Kapolri di masa mendatang.

Di sisi lain, nenurut pandangan IPW, pengawasan eksternal melalui Kompolnas seharusnya diperkuat dengan menjadikannya lembaga yang independen.

Keberadaan Kompolnas yang independen diyakini dapat memperkuat institusi Polri, menekan pelanggaran yang dilakukan anggota, serta menciptakan efek jera karena adanya pengawasan eksternal yang benar-benar mandiri.

Menurutnya hal tersebut belum tercapai sehingga institusi Polri dalam hal reformasi kultural tidak akan berubah signifikan. Mengenai polisi mengisi jabatan sipil, menurutnya hal ini bukan masalah. Dia berpendapat bahwa pada dasarnya fungsi Polri condong terhadap sipil.

"Jadi menurut saya tidak masalah aggota-anggota Polri yang punya profesionalisme Bisa menduduki jabatan sipil, terkait dengan tugas-tugas pokok yang dimilikinya. Jadi buat saya tidak masalah," kata Sugeng.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan perjalanan revisi Undang-Undang (UU) Polri turut dipengaruhi berbagai dinamika yang terjadi di Tanah Air. Termasuk gelombang demonstrasi yang sempat mencuat pada Agustus-September 2025 lalu.

Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan keynote speech dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas Tahun 2026 di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

Menurut Sigit, pembahasan UU Polri sempat mengalami penundaan lantaran pemerintah dan DPR saat itu memprioritaskan penyelesaian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Alhamdulillah, pasca-KUHAP selesai, Undang-Undang Polri pun mulai berjalan," kata Sigit.

Namun dalam perjalanannya, kata dia, sejumlah peristiwa di masyarakat turut memengaruhi proses pembentukan beleid tersebut. Sigit menjelaskan, salah satu dinamika yang muncul saat itu adalah aksi demonstrasi yang dikenal dengan sebutan Agustus Kelam dan September Hitam.

Menurut Sigit, isu tersebut berkembang dari kritik terhadap sejumlah peristiwa dan kebijakan pemerintah menjadi tuntutan reformasi Polri pasca reformasi.

Diketahui, gelombang demonstrasi dan kerusuhan pada Agustus 2025 dipicu oleh penolakan terhadap kenaikan gaji atau tunjangan DPR, penolakan kebijakan ekonomi, dan kemarahan atas tindakan represif aparat, termasuk insiden tertabraknya seorang pengemudi ojol oleh mobil rantis polisi.

Lihat video: Sufmi Dasco Buka Suara Terkait RUU Polri: Tunggu Saja!



"Ada isu kerusuhan pada bulan Agustus yang dikenal dengan 'Agustus Kelam' ya, dan 'Black September', yang kemudian muncul isu terkait dengan reformasi yang awalnya itu adalah proses perjalanan kritik terhadap peristiwa ataupun kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat saat itu yang membuat perbaikan secara menyeluruh kemudian dalam perjalanannya menjadi isu terkait dengan reformasi Polri pasca-reformasi," jelasnya.

Meski demikian, Sigit mengatakan Polri saat itu berupaya memulihkan situasi keamanan dan ketertiban. Ia menyebut kondisi keamanan dapat kembali terkendali dalam beberapa hari setelah peristiwa tersebut.

"Alhamdulillah, kita bekerja keras pada saat itu untuk bisa mengembalikan dan memulihkan keamanan, sehingga kemudian saat itu di dalam waktu beberapa hari keamanan bisa kembali kita pulihkan," katanya.

Sigit menambahkan, pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi bagi institusinya dalam menghadapi berbagai aksi unjuk rasa berikutnya. Menurut dia, Polri melakukan pengawasan ketat terhadap personel di lapangan, mulai dari pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) hingga tindakan penegakan hukum. "Dan itu menjadi catatan bagi kita dan pengalaman bagi kita untuk kemudian kita melakukan persiapan apa yang harus kita lakukan," ucap Sigit.

JAKARTA - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/6/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pun menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama pembaruan UU Polri adalah menyelaraskan institusi kepolisian dengan semangat hukum modern yang diatur dalam KUHAP terbaru.

Menurut Sahroni, pembaruan tersebut akan mendorong penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat. “Pada dasarnya, UU Polri baru ini disusun untuk menyinkronkan tugas dan kewenangan Polri dengan KUHAP terbaru,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

“Menggeser paradigma penegakan hukum dari yang cenderung represif menjadi lebih restoratif, humanis, dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi juga dimaksimalkan agar seluruh proses penegakan hukum semakin transparan dan akuntabel. Seperti sekarang adanya kewajiban CCTV saat pemeriksaan. Nah maka dari itu, Polri perlu dilengkapi aturan terbaru untuk penyesuaian ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni melihat bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum. “Dulu banyak proses yang berlangsung secara tertutup sehingga kerap menimbulkan kerentanan dan berbagai persepsi di masyarakat,” ujarnya.

“Sekarang pendekatannya berbeda. Jadi ini merupakan koreksi terhadap berbagai kelemahan sistem sebelumnya sekaligus langkah maju untuk mewujudkan hukum yang modern, profesional, menghormati HAM, dan memberikan rasa keadilan yang lebih baik untuk semua,” pungkasnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang telah disahkan DPR telah mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan institusi kepolisian dalam menghadapi tantangan dan tugas kepolisian yang semakin berat dimasa mendatang. Berbagai substansi penting dalam regulasi tersebut menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan anggota Polri dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami melihat RUU Polri yang telah disahkan DPR pada prinsipnya sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat dan juga kebutuhan institusi kepolisian. Sejumlah isu strategis yang selama ini menjadi perhatian publik maupun anggota Polri telah mendapatkan pengaturan yang lebih jelas," ujar Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Edi Saputra Hasibuan, Rabu (10/6/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menjelaskan salah satu aspek penting yang diatur adalah mengenai usia pensiun anggota Polri. Untuk Bintara dan Tamtama berusia 59 tahun dan perwira 60 tahun. Khusus untuk bintang 4 bisa diperpanjang 1 tahun apabila dibutuhkan Presiden.

Menurut Dosen Pascasarjana ini, pengaturan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap meningkatnya usia harapan hidup serta kebutuhan organisasi untuk memanfaatkan pengalaman dan kompetensi anggota yang masih produktif.

Selain itu, RUU Polri juga memberikan perhatian terhadap jaminan keselamatan dan perlindungan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas. Edi menilai penguatan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi personel sangat penting mengingat tingginya risiko yang dihadapi anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lihat video: DPR Sahkan UU Polri Baru, Anggota Polri Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil



"Kami melihat RUU Polri ini menujukkan negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga dan jaminan keselamatan kepada anggota Polri yang setiap hari bertugas di lapangan menghadapi berbagai ancaman dan risiko pekerjaan dalam menjalankan tugas," katanya.

Selain itu, Edi juga mengapresiasi adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga negara. Menurut Edi, ketentuan tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari polemik yang selama ini muncul terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

"Penempatan anggota Polri di kementerian atau lembaga negara perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Dengan pengaturan yang tegas, mekanisme penugasan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel," jelasnya.

Edi menambahkan dirinya juga menyambut positif penguatan fungsi dan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). RUU Polri tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Polri.

"Kita melihat ada sejumlah perubahan yang sangat mendasar, khususnya dari segi keanggotaan yang tadinya adalah tiga menteri dan kini ditunjuk langsung presiden. Penguatan Kompolnas sangat penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal. Penguatan Kompolnas sudah barang tentu akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong profesionalisme dan transparansi institusi Polri," tegasnya.

Edi berharap implementasi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat berjalan secara efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, memperkuat profesionalisme anggota, serta mewujudkan tata kelola kepolisian yang modern, transparan, dan akuntabel.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang.

Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habibrokhman, RUU telah memenuhi meaningful participation dari masyarakat maupun universitas di 12 provinsi.

Menurutnya, pembahasan RUU melibatkan 15 ahli, 6 kelompok masyarakat, dan 3 kelompok mahasiswa. Selain itu, politikus Partai Gerindra itu menyebutkan RUU dibahas dalam 12 RDPU, melibatkan 16 pakar ilmu hukum, 2 pakar ilmu kesehatan masyarakat, 3 kelompok mahasiswa, dan 124 masukkan tertulis hingga akhirnya rampung oleh Panja.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan RUU Polri pada awalnya direncanakan dilakukan sebelum pembahasan KUHAP. Namun, saat proses revisi KUHAP berlangsung, berbagai masukan dari masyarakat terkait reformasi kepolisian turut mengemuka dan menjadi perhatian pembentuk undang-undang.

Menurutnya, sebagian besar agenda reformasi Polri telah diakomodasi dalam revisi KUHAP karena aturan tersebut merupakan landasan hukum operasional bagi proses penegakan hukum.

Terlebih, katanya, sekitar 90% penyidik yang menjalankan fungsi penyidikan berasal dari institusi Polri. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan yang bertujuan memperkuat reformasi kepolisian telah dimasukkan ke dalam substansi KUHAP dan disebut telah mencakup sekitar 90% agenda reformasi yang sebelumnya diharapkan masuk dalam pembahasan RUU Polri

Dia memahami bahwa perubahan tersebut tidak langsung dapat diimplementasikan seperti KUHAP dan KUHP yang lebih dulu dirampungkan.

"Memang namanya undang-undang itu kan enggak bisa langsung ideal ketika disahkan langsung diimplementasikan 100%. Enggak mungkin undang-undang apapun. Nah kita mengacu pada RDPU-RDPU yang digelar oleh Komisi III setelah KUHAP baru disahkan. Yang pada akhirnya semuanya itu selesai dengan mengacu pada KUHP dan KUHAP baru," jelasnya.

Berikut Poin-poin Penting Revisi UU Polri

Perubahan Masa Usia Pensiun Anggota Polri

Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengusulkan perubahan masa usia pensiun anggota Polri yang dicantumkan dalam Pasal 30 Ayat (5) huruf c.

Terhadap golongan tamtama-bintara usia pensiun menjadi 59 tahun, sedangkan untuk perwira dari berbagai jenjang hingga bintang 4 menjadi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Saat rapat bersama Panja RUU Polri, pada Senin (8/6/2026) alasan perubahan masa usia pensiun

Alasan perbedaan batas usia pensiun di lingkungan Polri diperlukan untuk menjaga motivasi pengembangan karier dan pendidikan anggota.

Menurutnya, apabila seluruh personel, mulai dari tamtama, bintara, hingga perwira, memiliki usia pensiun yang sama yakni 60 tahun, hal itu berpotensi mengurangi dorongan anggota untuk menempuh pendidikan lanjutan guna naik jenjang menjadi perwira.

"Yang pertama, kalau semuanya sama rata 60, maka sesungguhnya yang terjadi adalah demotivasi bintara dan tamtama mengatakan 'kami tidak perlu sekolah untuk perwira, toh pensiunya sama dengan perwira 60 tahun'," ucap Edward.

Edward kembali memberikan alasan perubahan masa usia khususnya bagi perwira. Pernyataan ini dia berikan usai rapat paripurna tersebut.

Menurutnya, perubahan batas usia pensiun dilakukan untuk menyesuaikan sistem kepegawaian Polri dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi ASN. Karena itu, usia pensiun perwira diusulkan menjadi 60 tahun, sama seperti mayoritas ASN dan jaksa saat ini.

"Mengapa kita mengambil 60? Ini yang terjadi untuk seluruh aparatur sipil negara itu kan 60, termasuk misalnya Jaksa. Mengapa dari dalam undang-undang Kejaksaan itu dari 62 diturunkan menjadi 60 tahun? ASN juga rata-rata adalah 60 tahun. Dia kemudian bisa mengalami perpanjangan sampai 65 apabila dia berada pada jabatan fungsional utama," jelasnya.

Aturan Peralihan Masa Pensiun

Edward menjelaskan, terdapat aturan peralihan batas usia pensiun yang tercantum dalam Pasal 2 RUU Polri. Edward merincikan sebagai berikut:

a. Batas usia pensiun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5), berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berusia 56 tahun pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku.

b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berusia 57 tahun pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, batas usia pensiun diperpanjang sampai dengan anggota tersebut berusia 59 tahun.

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan berusia 58 tahun pada tahun ini, dapat diperpanjang sampai dengan anggota tersebut berusia 59 tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (7) mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil tanpa Pensiun atau Mengundurkan Diri

Persetujuan anggota polisi dapat mengisi jabatan sipil tanpa pensiun atau mengundurkan saat Wakil Menteri Hukum Omar Sharif Hiariej saat rapat bersama DPR membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Senin (8/6/2026). Pasal ini disisipkan di antara Pasal 28 dan Pasal 29.

"DIM 52 ini menjadi pasal 28A, di antara pasal 28 dan pasal 29 disisipkan satu pasal yaitu pasal 28A," jelasnya.

Edward menyebutkan 5 ayat dari Pasal 28A sebagai berikut:

Ayat (1), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan diluar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian

Ayat (2), jabatan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan manajerial atau non-manajerial pada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan di bidang;

a. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan masyarakat;

b. penegakan hukum; dan

c. perlindungan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat

Ayat (3), selain pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang terdapat permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian yang dimiliki anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4), selain pada jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat penugasan dari presiden.

Ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebegana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah.

Saat konferensi pers di kompleks parlemen setelah rapat paripurna ke-21 itu, Edward menyampaikan aturan ini tidak menghapus putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa anggota polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menjabat di luar struktural Polri.

"Segala sesuatu bukan dihapus. Segala sesuatu itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah," kata Edward.

Edward menambahkan bahwa sejumlah ketentuan yang bersifat teknis dan rinci sengaja tidak dimasukkan ke dalam undang-undang, melainkan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar regulasi tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta dinamika kebutuhan kelembagaan.

"Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Nah, perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang satu dua hari," urainya.

Lulusan SMA Tetap Dapat Mendaftar Polisi

RUU menyatakan bahwa seseorang dengan pendidikan terakhir sekolah menengah atau sederajat tetap bisa mendaftar sebagai anggota Polri. Sebab, sempat terdapat permintaan dari DPR agar syarat menjadi anggota polisi adalah Sarjana Satu.

Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Agus menjelaskan bahwa setiap pendaftaran menjadi anggota polisi memiliki syaratnya masing-masing.

"Terkait dengan tingkat pendidikan S1 ini, ini pun sudah kita akomodir di dalam Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Jadi memang ada pendidikan lain," ucap Agus saat rapat Panja Komisi III DPR RI, Senin (8/6/2026).

Hal tersebut menjadi alasan penggunaan istilah "pembentukan" dalam rancangan aturan tersebut, yang mencakup pembentukan bintara maupun perwira. Jika pembentukan bintara umumnya bersumber dari lulusan SMA atau sederajat, maka pembentukan perwira dapat berasal dari lulusan sarjana melalui jalur SIPSS

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penempatan polisi di luar struktur harus melalui proses. Di antaranya adalah permintaan dan persetujuan dari kementerian.

Sigit mengungkapkan, soal penempatan jabatan di luar struktur, Polri telah memiliki aturan yang ketat. Hal ini sekaligus menjawab saran dari segelintir pihak soal jabatan yang diduduki personel kepolisian.

"Mungkin saya tambahkan bahwa Polri pada prinsipnya memiliki aturan terkait dengan penempatan Polri di luar struktur. Syaratnya harus ada permintaan dari kementerian yang ingin ada anggota Polri," kata Sigit di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sigit menjelaskan, penempatan personel juga harus melalui persetujuan dari kementerian yang terkait, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kemudian, harus mengikuti open bidding atau merit system.

"Jadi bukan begitu saja Polri langsung menempatkan, tapi proses itu harus dilalui, sehingga tidak dengan serta-merta," ujar Sigit.

Dengan adanya aturan yang sedemikian rupa, Sigit memastikan Polri tidak akan sembarangan menempatkan personelnya untuk menduduki jabatan luar struktur. "Jadi kalau tidak ada permintaan pun juga Polri tidak akan mengirim."

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Prof Eddy, mempersilakan masyarakat sipil untuk melayangkan gugatan UU Polri yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini dilontarkan Prof Eddy merespons kekhawatiran masyarakat sipil tentang konflik kepentingan lantaran tak ada batasan anggota Polri aktif duduk di jabatan sipil.

"Ya, saya kira begitu suatu undang-undang disahkan, kemudian ada masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, yaitu bisa di kemudian bisa dilakukan uji materiil di MK, baik uji formil maupun uji materiil," ujar Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Eddy juga mempersilakan masyarakat sipil untuk melayangkan kritik. Pemerintah disebut akan menerima dengan terbuka kritik tersebut. "Tetapi ada salurannya yang secara elegan," ucapnya.

Eddy menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR RI telah menjaring aspirasi publik selama pembahasan RUU Polri. "Itu yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya kita sudah melakukan rapat dengar pendapat ini banyak, sudah dilakukan dengan Komisi III," katanya.

Apalagi, kata Eddy, RUU Polri ini hanya mengubah 7 poin. "Dan RDPU sudah mengundang ahli dan juga sudah mengundang masyarakat untuk didengarkan pendapatnya terkait RUU Polri," pungkasnya.

Sebelumnya, Eddy mengatakan tuntutan perkembangan zaman menjadikan anggota polisi aktif bisa duduk di jabatan sipil tanpa harus mundur. Hal itu diatur dalam Pasal 28A RUU Polri yang baru disahkan menjadi UU.

Norma itu memberikan wewenang polisi untuk bisa duduk di luar institusi Polri, baik adanya permintaan dari kementerian hingga penugasan dari Presiden.

"Ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut," ujar Eddy.

Atas dasar itu, kata Eddy, pihaknya memberi wewenang Polri agar bisa duduk di jabatan sipil aktif. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR menyusun UU untuk ke depan.

"Nah, perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang satu dua hari," katanya.

Namun, Eddy menekankan bahwa rincian penempatan anggota polisi aktif di jabatan sipil akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). "Hal-hal yang lebih rinci itu memang menjadi materi muatan dari Peraturan Pemerintah, tidak kita atur rinci di dalam undang-undang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui putusan ini, masa usia pensiun mengalami perubahan.

Masa usia pensiun untuk tingkat tamtama-bintara menjadi 59 tahun. Sedangkan perwira tinggi menjadi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Adapun terdapat tambahan kalimat berupa "atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden".

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Awalnya Ketua Komisi III, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU Polri telah memaksimalkan meaningful participation.

"Kemudian juga Komisi III melakukan kunjungan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dari universitas di 12 provinsi. Lalu kita mengundang 15 ahli, 6 kelompok masyarakat, 3 kelompok mahasiswa memberikan masukan terhadap upaya reformasi Polri," jelasnya.

Pembahasan RUU telah dibahas dalam 12 RDPU, melibatkan 16 pakar ilmu hukum, 2 pakar ilmu kesehatan masyarakat, 3 kelompok mahasiswa, dan 124 masukan tertulis. Dia menyebut setelah pembahasan insentif, Panja telah menyelesaikan tugas.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan RUU Polri pada awalnya direncanakan dilakukan sebelum pembahasan KUHAP. Namun, saat proses revisi KUHAP berlangsung, berbagai masukan dari masyarakat terkait reformasi kepolisian turut mengemuka dan menjadi perhatian pembentuk undang-undang.

Menurutnya, sebagian besar agenda reformasi Polri telah diakomodasi dalam revisi KUHAP karena aturan tersebut merupakan landasan hukum operasional bagi proses penegakan hukum.

Terlebih, katanya, sekitar 90% penyidik yang menjalankan fungsi penyidikan berasal dari institusi Polri. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan yang bertujuan memperkuat reformasi kepolisian telah dimasukkan ke dalam substansi KUHAP dan disebut telah mencakup sekitar 90% agenda reformasi yang sebelumnya diharapkan masuk dalam pembahasan RUU Polri

"Ini acuannya juga dari putusan-putusan MK. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur," ucapnya.

Kemudian penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. RUU memberikan penguatan dan fungsi serta kedudukan komisi kepolisian nasional.

Setelah memaparkan hal tersebut, Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad meminta pendapat kepada para fraksi apakah dapat disetujui menjadi undang-undang.

"Apakah rancangan undang-undangan perubahan ketiga atas Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ucap para fraksi.

JAKARTA - DPR menyepakati untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang (UU). Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan ke V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026).

Kesepakatan diambil setelah Ketua Panja RUU Polri Habiburokhman menyampaikan hasil pembahasan regulasi tersebut. Merespons itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan atas pembahasan RUU Polri.

“Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco kepada peserta rapat.

“Setuju,” sahut para anggota legislator.

Diketahui sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU Polri kepada Komisi III DPR. Penyerahan dilakukan saat rapat pembahasan RUU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Dari rekapitulasi daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dilakukan oleh tim sekretariat, tadi menerima dari pihak pemerintah terkait Undang-Undang Polri ini," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

JAKARTA - Pemerintah dan Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Hasilnya, komisi hukum parlemen itu menyetujui RUU Polri dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan RUU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini?” tanya Habiburokhman.

"Setuju," jawab forum rapat.

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( RUU Polri ) menyepakati aturan batas usia masa pensiun anggota Polri yang diusulkan pemerintah. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyampaikan alasan adanya perbedaan usia pensiun anggota Polri .

Diketahui, usia pensiun bagi bagi tamtama dan bintara adalah 59 tahun. Sementara, untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi 60 tahun.

Alasan pertama, jika semuanya sama rata 60 tahun, hal ini justru akan mengakibatkan adanya demotivasi. "Bintara dan

tamtama akan mengatakan 'kami tidak perlu sekolah untuk perwira, toh pensiunnya sama dengan perwira 60 tahun'," kata Eddy dalam paparannya saat rapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Alasan kedua, jika semua 60 tahun maka masa kerja bintara/tamtama jauh lebih panjang daripada perwira. Usia masuk tamtama/bintara bisa dimulai sejak berumur 18 tahun. Jika terhitung bekerja hingga 60 tahun, maka masa kerjanya adalah 42 tahun.

"Sementara, perwira yang sekolahnya lebih tinggi itu masa kerjanya lebih kecil. Nah, itu mengapa saya pikir harus ada pemisahan," ujarnya.

Dia pun menyandingkan dengan aparatur sipil negara (ASN) yang juga mempunyai gradasi dalam masa usia pensiun. Sebagai latar belakang akademisi, kata dia, lektor habis masa baktinya di usia 60 tahun, doktor 65 tahun, dan guru besar 70 tahun.

"Jadi ada penghargaan kepada mereka yang memang sekolah untuk kemudian bisa menambah usia pensiun itu. Jadi akan ada motivasi bagi bintara tamtama kalau mau 60 tahun ya silakan Anda menempuh sekolah," tuturnya.

Jadi, kata Eddy, hal ini akan membuat adanya kompetisi yang sehat di antara anggota. "Kalau semua 60 ya berarti terjadi demotivasi, kami tidak perlu sekolah toh usia pensiunnya sama," katanya.

Eddy juga mengungkap alasan adanya ketentuan khusus untuk perwira tinggi bintang empat usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

"Mengapa kita tidak 63, tetapi kemudian maksimal hanya 61? Ini persoalan regenerasi sendiri di dalam tubuh Polri. Jadi itu

sudah merupakan pertimbangan yang cukup komprehensif dengan melihat beban tugas, melihat kemudian bagaimana di

lapangan, sehingga kami memisahkan menjadi 59 dan 60," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) RUU Polri yang dinaungi Komisi III DPR RI menyepakati masa usia pensiun polisi.

Usulan pemerintah disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat bersama Panja Komisi III, Senin (8/6/2026). Edward mengusulkan perbedaan antara masa usia pensiun tamtama-bintara dengan perwira menengah hingga perwira tinggi.

"Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tamtama dan Bintara paling tinggi 59 tahun; b. Perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi paling tinggi 60 tahun; c. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun sesuai dengan kebutuhan presiden," ucapnya.

Edward menjelaskan bahwa alasan perbedaan batas usia pensiun di lingkungan Polri diperlukan untuk menjaga motivasi pengembangan karier dan pendidikan anggota.

Menurutnya, apabila seluruh personel, mulai dari tamtama, bintara, hingga perwira, memiliki usia pensiun yang sama yakni 60 tahun, hal itu berpotensi mengurangi dorongan anggota untuk menempuh pendidikan lanjutan guna naik jenjang menjadi perwira.

"Yang pertama, kalau semuanya sama rata 60, maka sesungguhnya yang terjadi adalah demotivasi bintara dan tamtama mengatakan 'kami tidak perlu sekolah untuk perwira, toh pensiunya sama dengan perwira 60 tahun'," jelasnya.

Dia juga menyoroti perbedaan masa kerja apabila batas usia pensiun seluruh anggota Polri disamaratakan menjadi 60 tahun.

Menurutnya, bintara dan tamtama yang umumnya mulai berdinas pada usia sekitar 18 tahun dapat memiliki masa pengabdian hingga 42 tahun sebelum pensiun.

Sementara itu, perwira yang harus menempuh pendidikan lebih tinggi sebelum bertugas justru memiliki masa kerja yang lebih singkat.

Dia menambahkan bahwa sistem gradasi usia pensiun juga diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Sebagai contoh, katanya, di lingkungan akademisi, batas usia pensiun berbeda sesuai jenjang pendidikan dan jabatan akademik, yakni 60 tahun untuk lektor, 65 tahun bagi dosen bergelar doktor, dan 70 tahun untuk guru besar.

Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap individu yang menempuh pendidikan lebih tinggi dan meningkatkan kompetensinya.

Melalui skema yang serupa, bintara dan tamtama diharapkan memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan serta mengembangkan karier apabila ingin memperoleh masa dinas yang lebih panjang.

Dia menilai mekanisme tersebut dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan berbasis peningkatan kapasitas di lingkungan kepolisian. Dia menuturkan alasan tidak diperpanjang hingga 63 tahun karena berkaitan regenerasi struktural Polri.

"Jadi ada penghargaan kepada mereka yang memang sekolah untuk kemudian bisa menambah usia pensiun itu jadi akan ada motivasi bagi bintara-tamtama kalau mau 60 tahun, ya silahkan ada menempuh sekolah jadi ini lebih pada kompetisi yang sehat," ucapnya.

Usulan ini juga berdasarkan perbandingan dengan Kejaksaan yang memiliki masa pensiun 60 tahun. Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Agus juga menuturkan bahwa usulan tersebut mendorong para bintara dan tamtama harus sekolah lebih lanjut jika ingin masa usia pensiun lebih lama.

"Sebetulnya, dengan dilakukan yang gradasi sebagaimana yang disampaikan pemerintah tadi ini bisa meningkatkan motivasi sehingga si bintara-bintara ini termotivasi untuk ikut sekolah perwira kalau dia tidak ikut sekolah, ya sudah pensiun 59 (tahun) saja, tetapi dengan dia sekolah perwira dia akan berusaha meningkatkan kemampuannya," terangnya.

Sejumlah respons bermunculan dari anggota Komisi III seperti dari Bimantoro dan Endang Agustina yang menyepakati usulan tersebut karena dianggap menumbuhkan persaingan yang kompetitif.

Meski terjadi perdebatan dan usulan lainnya seperti masa usia pensiun dilakukan berjenjang hingga usia 63 tahun, panja menyepakati usia pensiun seperti yang disusul pemerintah.