REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin Makassar Profesor Hamid Paddu menyatakan pelemahan kurs rupiah sangat berpengaruh terhadap harga bahan baku impor, termasuk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Apalagi Indonesia telah menjadi net importir minyak sejak 2004.

Pada pertengahan Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah dan menembus level psikologis Rp 17.500 per dolar AS. Bahkan pada Kamis (14/5/2026), rupiah ditutup di level Rp 17.529 per dolar AS.

Menurut Hamid, produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi domestik hanya sekitar 650 ribu barel per hari sehingga lebih dari 50 persen kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.

“Impor tentu dibeli menggunakan valuta asing, dalam hal ini dolar AS. Makanya nilai tukar sangat mempengaruhi harga BBM,” ujar Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Dia menjelaskan baik nilai tukar rupiah maupun harga minyak dunia saat ini telah melampaui asumsi APBN 2026. Nilai tukar dalam APBN dipatok Rp 16.500 per dolar AS, sedangkan harga minyak dunia saat ini mencapai 105 dolar AS per barel atau jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel.

“Berarti untuk impor, beban energi minyak sudah terkena dua tekanan. Pertama dari harga minyak dunia, kemudian dari kurs,” katanya.

Karena itu, Hamid menilai wajar apabila badan usaha, termasuk Pertamina, pada waktunya kembali menaikkan harga BBM nonsubsidi. Terlebih, pelemahan rupiah diperkirakan masih berlanjut hingga akhir tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi merupakan hal yang tepat. Faisal meyakini kenaikan harga BBM nonsubsidi pun tidak akan berdampak signifikan terhadap tingkat inflasi.

"Setiap kenaikan harga itu pasti ada kontribusi terhadap inflasi, walaupun kontribusi dari BBM nonsubsidi terhadap total inflasi itu jauh lebih sedikit dibandingkan kontribusi yang (BBM) subsidi," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (19/4/2026).

Faisal menyampaikan kenaikan harga BBM nonsubsidi berkontribusi terhadap inflasi dalam tingkat yang relatif rendah. Pasalnya, lanjut dia, BBM nonsubsidi menyasar masyarakat kalangan menengah ke atas.

"Untuk kalangan atas, saya rasa dari sisi daya belinya masih relatif kuat untuk bisa menyerap kenaikan harga BBM nonsubsidi," sambung Faisal.

Di tengah kenaikan harga minyak dunia, Faisal menilai pemerintah sudah sepantasnya memprioritaskan kalangan bawah yang lebih rentan terhadap perubahan harga BBM. Faisal menyebut tidak adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi justru akan menimbulkan dampak negatif dari sisi keuangan Pertamina dan negara.

"Kalau seandainya tidak dinaikkan, ini juga menjadi pertanyaan siapa yang akan menanggung," ucap Faisal.

Faisal mengingatkan beban Pertamina akan kian besar jika tak ada penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Faisal menyebut hal ini akan memberikan konsekuensi besar terhadap arus kas Pertamina.

"BBM nonsubsidi ini semakin menambah beban Pertamina. Ini memang sudah selayaknya kemudian disesuaikan dengan harga internasional," kata Faisal.

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan di Magelang, Sabtu (18/4/2026), pemerintah menegaskan pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Pertamax Turbo dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter, Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter.

Bahlil menuturkan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, BBM dengan nilai oktan tinggi seperti RON 98 atau Pertamax Turbo tidak termasuk dalam kategori subsidi. Menurut dia, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Selain Pertamax Turbo, bahan bakar jenis solar dengan cetane number (CN) 51 juga dikategorikan sebagai BBM nonsubsidi yang diperuntukkan bagi sektor industri dan pengguna dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Ia menuturkan, terkait potensi eksplorasi migas, prosesnya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kegiatan eksplorasi diawali melalui proses tender wilayah kerja atau blok migas. Setelah perusahaan memenangkan tender, barulah dapat melanjutkan ke tahap eksplorasi untuk mengetahui potensi sumber daya yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi guna menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.

Perubahan harga BBM ini juga dapat dilihat di aplikasi MyPertamina. Dalam laman resminya, Pertamina menyebut penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum itu dilakukan sesuai formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.

Formula tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan di Magelang, Sabtu (18/4/2026), pemerintah menegaskan pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Pertamax Turbo dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter, Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter.

Bahlil menuturkan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, BBM dengan nilai oktan tinggi seperti RON 98 atau Pertamax Turbo tidak termasuk dalam kategori subsidi. Menurut dia, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Selain Pertamax Turbo, bahan bakar jenis solar dengan cetane number (CN) 51 juga dikategorikan sebagai BBM nonsubsidi yang diperuntukkan bagi sektor industri dan pengguna dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Ia menuturkan, terkait potensi eksplorasi migas, prosesnya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kegiatan eksplorasi diawali melalui proses tender wilayah kerja atau blok migas. Setelah perusahaan memenangkan tender, barulah dapat melanjutkan ke tahap eksplorasi untuk mengetahui potensi sumber daya yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi guna menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.

Perubahan harga BBM ini juga dapat dilihat di aplikasi MyPertamina. Dalam laman resminya, Pertamina menyebut penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum itu dilakukan sesuai formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum.

Formula tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

Magelang (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan di Magelang, Sabtu, menyampaikan pemerintah menegaskan bahwa pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Pertamax Turbo dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Ia menyampaikan hal tersebut usai menjadi narasumber pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah di Akmil di Magelang.

Ia menuturkan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, BBM dengan nilai oktan tinggi seperti RON 98 atau Pertamax Turbo tidak termasuk dalam kategori subsidi.

Menurut dia, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Selain Pertamax Turbo, bahan bakar jenis solar dengan cetane number (CN) 51 juga dikategorikan sebagai BBM non-subsidi yang diperuntukkan bagi sektor industri dan pengguna dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Ia menuturkan, terkait potensi eksplorasi migas, prosesnya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kegiatan eksplorasi diawali melalui proses tender wilayah kerja (blok migas).

Setelah perusahaan memenangkan tender, barulah dapat melanjutkan ke tahap eksplorasi untuk mengetahui potensi sumber daya yang tersedia.

Pemerintah memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi guna menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan mekanisme penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi tetap mengikuti pergerakan pasar, sementara kebijakan untuk BBM subsidi masih menunggu keputusan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa skema harga BBM telah diatur dalam regulasi sejak 2022 yang membedakan antara BBM industri (non-subsidi) dan BBM subsidi.

“Dalam aturan itu ada dua formulasi, yaitu harga BBM industri dan non-industri. Untuk yang industri, tanpa diumumkan pun harganya akan mengikuti mekanisme pasar,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Menurut Bahlil, BBM non-subsidi seperti RON 95 dan RON 98 umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga tidak menjadi beban anggaran negara.

“Yang menggunakan BBM jenis ini adalah masyarakat yang mampu. Negara tidak menanggung biaya mereka,” katanya.

Pernyataan tersebut merespons wacana kenaikan harga BBM non-subsidi sekitar 10% yang disebut-sebut akan berlaku mulai 1 April. Bahlil menegaskan, pergerakan harga untuk jenis tersebut memang bersifat dinamis mengikuti harga minyak global.

Dia menambahkan, arah kebijakan energi pemerintah tetap berfokus pada menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, serta perlindungan daya beli masyarakat.

Dengan skema tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar fluktuasi harga energi global tidak sepenuhnya membebani masyarakat luas, khususnya kelompok rentan, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional.

Sementara itu, untuk BBM subsidi, pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Bahlil memastikan kebijakan yang diambil akan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Untuk yang subsidi, kita tunggu saja. Saya yakinkan bahwa Presiden selalu mempertimbangkan kondisi rakyat dalam setiap kebijakan,” tandas Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga stablecoin Tether (USDT) terhadap rupiah sempat menyentuh kisaran Rp 20.000 di platform investasi kripto Tokocrypto.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana menjelaskan lonjakan ini dipicu oleh lonjakan permintaan dalam waktu singkat saat likuiditas terbatas.

Calvin menegaskan, harga USDT di Tokocrypto terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar terbuka, bukan ditentukan sepihak oleh platform.

SHUTTERSTOCK/CHINNAPONG Ilustrasi aset kripto.

“Terkait harga USDT terhadap rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp 20.000, kami menegaskan bahwa seluruh transaksi di Tokocrypto berjalan menggunakan mekanisme pasar terbuka, di mana harga terbentuk secara real-time berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran antar pengguna,” ujar Calvin kepada Kompas.com pada, Minggu (23/2/2026).

Ia menjelaskan, lonjakan harga terjadi pada periode sekitar pukul 07.00 hingga 08.00 WIB, ketika terjadi peningkatan permintaan USDT secara signifikan dalam waktu singkat.

“Sehingga mendorong harga bergerak lebih tinggi dari kisaran normal. Kondisi ini merupakan bagian dari dinamika pasar yang bisa terjadi di tengah volatilitas tinggi,” katanya.

Calvin memastikan, harga USDT yang sempat melonjak tersebut merupakan harga transaksi riil yang terjadi antar pengguna, bukan hasil penyesuaian sistem internal platform.

“Kenaikan harga tersebut mencerminkan harga riil dari transaksi yang benar-benar terjadi di platform, bukan harga yang ditetapkan secara sepihak atau hasil penyesuaian sistem,” ujarnya.

Menurut dia, lonjakan harga berlangsung sementara dan mulai kembali normal setelah tekanan beli mereda dan likuiditas kembali seimbang.

SHUTTERSTOCK/CHINNAPONG Ilustrasi aset kripto dan transaksi aset kripto.

Pergerakan harga tersebut terjadi dalam periode tertentu, dan setelah kondisi pasar kembali stabil, harga USDT terhadap rupiah secara bertahap kembali ke kisaran yang lebih wajar.

“Saat ini kondisi pasar sudah lebih stabil dan mencerminkan keseimbangan supply dan demand yang lebih sehat,” kata Calvin.

Calvin juga menegaskan, lonjakan harga USDT tersebut tidak berdampak terhadap operasional maupun layanan Tokocrypto.

“Kenaikan harga USDT tersebut tidak berdampak pada operasional Tokocrypto. Sistem perdagangan, layanan deposit dan penarikan, serta seluruh fitur di platform tetap berjalan normal tanpa gangguan,” ujarnya.

Ia menambahkan, volatilitas harga merupakan karakteristik alami pasar kripto yang bergerak berdasarkan dinamika permintaan dan penawaran.

Tokocrypto mengimbau pengguna untuk selalu memperhatikan kondisi pasar sebelum melakukan transaksi serta menggunakan fitur Limit Order untuk mengelola risiko harga.

“Integritas dan transparansi tetap menjadi prioritas utama kami,” kata Calvin.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa badan usaha koperasi menjadi mekanisme ekonomi kerakyatan Indonesia dalam menghadapi sistem pasar bebas.

Ferry mulanya menceritakan bahwa koperasi seharusnya menjadi arus utama perekonomian nasional seiring dengan gagasan pendiri bangsa.

Dia lantas berujar bahwa koperasi sempat berkembang pesat pada era Orde Baru, tetapi kembali berbalik arah pada 1998 ketika Indonesia menandatangani butir-butir letter of intent bantuan keuangan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

“Di situlah kemudian masuk proses privatisasi dan liberalisasi yang kemudian masalahnya adalah proses tersebut dilaksanakan di dalam situasi peran pemerintah makin kecil, kemudian sistem dan praktik ekonomi kita diserahkan pada mekanisme pasar bebas,” kata Ferry dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, mekanisme perekonomian menjadi sukar dikendalikan negara karena pasar memiliki sertifikasi sosial berdasarkan valuasinya, padahal semula bisa berkembang hingga memiliki pabrik hingga bank.

Akibatnya, dia mencontohkan bahwa koperasi yang tadinya memiliki pabrik tekstil sebagaimana yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) menjadi gulung tikar karena diserbu oleh produk pakaian bekas impor.

Selain itu, terdapat pula Koperasi Unit Desa (KUD) yang menurut Ferry banyak memiliki gudang kosong akibat rantai pasok yang tidak berjalan, sehingga banyak yang beralih menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

“Kami mengamati proses itu bagian dari cara koperasi bertahan, proses untuk melindungi kegiatannya dari serbuan pasar yang tidak adil,” tutur Ferry.

Oleh karena itu, dia berujar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pihaknya untuk bergerak cepat mengejar ketinggalan badan usaha koperasi dari BUMN dan badan usaha swasta.

Hal ini salah satunya diupayakan melalui pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang menjangkau hingga pelosok Tanah Air.

“Negara harus mengatur lagi supaya sistem dan praktik ekonomi kita adil dan tidak boleh diserahkan ke mekanisme pasar bebas,” ujar Ferry.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

Kedaulatan pangan sejati bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan pengalaman nyata rakyat Indonesia dari sawah yang produktif, pasar yang terjangkau, hingga dapur yang selalu memiliki bahan pangan cukup.

Jakarta (ANTARA) - "Pangan adalah soal hidup matinya bangsa." (Bung Karno, 1952)

Politik pangan selalu menjadi cermin arah sebuah pemerintahan apakah kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat kecil atau sekadar menuruti mekanisme pasar.

Pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menaruh harapan besar agar konsep kedaulatan pangan tidak berhenti di tataran retorika, tetapi hadir sebagai strategi konkret yang menyejahterakan petani dan menjamin ketenangan konsumen. Harapan besar ini masih terpelihara dalam ingatan publik dengan baik hingga saat ini.

Dalam sektor pangan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki dua pilar kelembagaan penting yaitu Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bulog berperan sebagai pelaksana logistik dan pengelola cadangan beras pemerintah (Government Rice Reserve), sementara Bapanas menjadi perancang kebijakan sekaligus pengendali sistem pangan lintas komoditas. Keduanya ibarat “otot dan otak” yang menopang tubuh tata kelola pangan nasional.

Jika menengok ke belakang, pada masa Orde Baru stabilitas pangan menjadi fondasi utama stabilitas sosial nasional. Pemerintah saat itu berhasil menjaga keseimbangan antara harga gabah yang layak, ketersediaan beras yang cukup, dan kepercayaan publik terhadap negara.

Namun kini situasinya jauh lebih rumit. Dunia tengah berhadapan dengan perubahan iklim yang ekstrem, ketegangan geopolitik antarnegara produsen beras di Asia, serta fluktuasi nilai tukar yang berimbas langsung terhadap pasar pangan domestik.

Karena itu, politik pangan di era Prabowo tak bisa lagi berlandaskan pada logika lama yang mengukur keberhasilan dari seberapa besar stok beras di gudang, melainkan harus bergeser menuju politik presisi, yakni sistem tata kelola berbasis data, efisiensi operasional, dan keterbukaan informasi.

Per Oktober 2025, cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 3,9 juta ton, sebagian besar hasil serapan produksi dalam negeri. Pemerintah juga menegaskan tidak akan melakukan impor hingga akhir tahun, sebuah langkah yang patut diapresiasi, tapi sekaligus menuntut akurasi dalam pengelolaan stok, penggilingan, dan distribusi agar pasokan tetap merata di pasar.

Harga beras sempat menembus Rp15.000 per kilogram pada Agustus lalu sebelum menunjukkan penurunan pada September. Situasi ini menggambarkan dilema klasik yang selalu dihadapi negara agraris yaitu bagaimana menyeimbangkan kepentingan petani agar tetap memperoleh harga jual yang layak tanpa membebani konsumen, terutama kalangan berpenghasilan rendah. Di titik inilah politik pangan benar-benar diuji antara prinsip keadilan sosial dan efisiensi ekonomi.

Dalam konteks saat ini, Bulog perlu menegaskan dirinya sebagai operator berbasis data (data-driven operator), yakni lembaga yang mengambil keputusan berdasarkan informasi stok, mutu, dan pergerakan harga secara real-time atau waktu sesungguhnya. Teknologi informasi harus menjadi tulang punggung setiap langkah operasional.

Penerapan Warehouse Management System (WMS) dengan sistem digital yang memantau suhu, kelembapan, dan rotasi stok di gudang akan membantu menjaga kualitas beras dan meminimalkan kerugian. Di sisi lain, Bapanas perlu memperkuat integrasi data pangan nasional (One Data Food System), yaitu sistem terpadu yang menyatukan informasi dari hulu hingga hilir, mulai dari petani, penggilingan, hingga jaringan ritel.

Transparansi semacam ini sangat penting. Publik perlu mendapatkan akses ke informasi stok, harga, dan jalur distribusi melalui dashboard terbuka yang mudah dipahami. Ketika masyarakat mengakses data yang sama dengan yang dimiliki pemerintah, kepercayaan tumbuh dan ruang spekulasi bisa ditekan.

Selain Bulog dan Bapanas, satu kekuatan ekonomi rakyat yang potensial memperkuat kedaulatan pangan adalah Koperasi Merah Putih. Koperasi ini tumbuh dari semangat gotong royong dan nasionalisme ekonomi, berperan sebagai penghubung antara petani, pelaku UMKM pangan, dan pasar konsumsi.

Dalam konteks politik pangan era Prabowo, Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak tata kelola pangan di tingkat akar rumput dengan menyalurkan hasil produksi, memfasilitasi distribusi logistik, serta memastikan nilai tambah tidak berhenti di tengkulak, melainkan kembali ke tangan petani.

Koperasi Merah Putih juga berfungsi sebagai mitra sosial-ekonomi Bulog dan Bapanas, terutama dalam penyerapan hasil panen, pengelolaan cadangan lokal, dan pelaksanaan program pangan murah.

Dengan dukungan digitalisasi dan akses pembiayaan mikro, koperasi ini dapat mempercepat pemerataan distribusi bahan pokok, menjaga stabilitas harga di daerah, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem pangan nasional. Melalui peran aktif koperasi semacam ini, politik pangan menjadi lebih inklusif, bukan hanya dikelola negara dari atas, tetapi juga digerakkan rakyat dari bawah.

Politik pangan berkeadilan

Ada beberapa langkah konkret yang dapat ditempuh untuk memperkuat arah politik pangan ke depan.

Pertama, menegakkan koridor harga yang jelas, yaitu batas bawah (floor price) untuk melindungi pendapatan petani, serta batas atas (ceiling price) untuk menjaga daya beli masyarakat. Evaluasi koridor ini perlu dilakukan secara berkala berdasarkan data musim tanam dan biaya produksi aktual, agar keseimbangan antara insentif ekonomi dan keadilan sosial tetap terjaga.

Kedua, menerapkan traceabilitysystem, atau sistem ketertelusuran pangan. Melalui kode QR di setiap kemasan beras, konsumen bisa mengetahui asal-usul, tanggal penggilingan, kadar air, hingga lokasi gudang penyimpanan. Penerapan blockchain privat dapat menjamin integritas data tersebut, sehingga masyarakat yakin terhadap mutu dan keaslian produk beras pemerintah.

Ketiga, Bulog harus mulai menggunakan teknologi prediktif seperti citra satelit dan machine learning untuk memperkirakan lokasi panen potensial, cuaca, dan produksi. Pendekatan ini memungkinkan pengadaan dan distribusi dilakukan secara presisi, sehingga efisiensi logistik meningkat dan biaya bisa ditekan.

Keempat, menjadikan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai mekanisme permanen. Operasi pangan murah yang dijalankan berdasarkan data stok dan tren harga terbukti efektif meredam inflasi pangan di daerah. GPM bukan lagi kegiatan insidental, tetapi bagian integral dari sistem logistik nasional.

Kelima, memperkuat komunikasi publik yang terbuka dan teratur. Pemerintah perlu secara rutin menerbitkan Laporan Pangan Mingguan yang berisi informasi stok nasional, harga rata-rata, dan distribusi bantuan pangan. Transparansi ini bukan hanya bentuk tanggung jawab publik, melainkan juga instrumen psikologis untuk menumbuhkan optimisme masyarakat.

Transformasi digital di sektor pangan tak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memperkuat keadilan sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat melalui hampir 12 ribu dapur umum adalah contoh nyata langkah keberpihakan pemerintah. Namun, keberhasilan program ini memerlukan sistem digital yang menjamin keamanan dan mutu pangan secara konsisten.

Penerapan digital checklist berbasis HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) serta supplier ratingsystem otomatis akan memastikan bahwa setiap dapur umum dan pemasok memenuhi standar keamanan pangan. Dengan begitu, bantuan pangan bukan hanya sekadar distribusi, tetapi juga jaminan kualitas bagi masyarakat penerima.

Digitalisasi bukan semata simbol modernitas, melainkan sarana perlindungan publik. Ketika data, logistik, dan kualitas pangan dikelola secara terbuka dan akuntabel, rakyat akan merasa terlindungi. Di situlah makna sejati dari food security dengan ketahanan pangan yang bertumpu pada kepercayaan dan transparansi.

Menuju kedaulatan pangan sejati

Untuk membangun sistem pangan yang tangguh, ada tiga prasyarat utama.

Pertama, dibutuhkan kepemimpinan tata kelola yang tunggal dan tegas. Bapanas sebagai pengarah kebijakan, Bulog sebagai pelaksana operasional, dan Kementerian Pertanian sebagai penguat produksi.

Kedua, diperlukan disiplin data dan akuntabilitas publik, agar setiap fluktuasi harga dan ketersediaan stok memiliki penanggung jawab yang jelas.

Ketiga, penting membangun kolaborasi lintas sektor melalui forum supply council antara pemerintah, penggilingan, dan ritel modern, untuk memastikan keputusan diambil secara bersama dan transparan.

Politik pangan yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan menimbun stok beras. Ia memerlukan dua hal yang tak terpisahkan yakni presisi dalam kebijakan dan empati terhadap rakyat. Presisi menjaga efisiensi, sementara empati memastikan kebijakan berpihak kepada mereka yang paling rentan yaitu petani kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketika Bulog bekerja dengan sistem berbasis data dan Bapanas menata kebijakan secara terbuka, hasilnya akan dirasakan langsung oleh publik berupa harga yang stabil, pasokan yang terjamin, dan tumbuhnya rasa percaya bahwa negara benar-benar hadir di meja makan rakyat.

Kedaulatan pangan sejati bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan pengalaman nyata rakyat Indonesia dari sawah yang produktif, pasar yang terjangkau, hingga dapur yang selalu memiliki bahan pangan cukup. Di situlah politik pangan menemukan maknanya yang hakiki yaitu bukan untuk menenangkan pasar, melainkan untuk menyejahterakan rakyat.

*) Jan Prince Permata, Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Alumni IPB.

Copyright © ANTARA 2025