Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa badan usaha koperasi menjadi mekanisme ekonomi kerakyatan Indonesia dalam menghadapi sistem pasar bebas.

Ferry mulanya menceritakan bahwa koperasi seharusnya menjadi arus utama perekonomian nasional seiring dengan gagasan pendiri bangsa.

Dia lantas berujar bahwa koperasi sempat berkembang pesat pada era Orde Baru, tetapi kembali berbalik arah pada 1998 ketika Indonesia menandatangani butir-butir letter of intent bantuan keuangan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

“Di situlah kemudian masuk proses privatisasi dan liberalisasi yang kemudian masalahnya adalah proses tersebut dilaksanakan di dalam situasi peran pemerintah makin kecil, kemudian sistem dan praktik ekonomi kita diserahkan pada mekanisme pasar bebas,” kata Ferry dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, mekanisme perekonomian menjadi sukar dikendalikan negara karena pasar memiliki sertifikasi sosial berdasarkan valuasinya, padahal semula bisa berkembang hingga memiliki pabrik hingga bank.

Akibatnya, dia mencontohkan bahwa koperasi yang tadinya memiliki pabrik tekstil sebagaimana yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) menjadi gulung tikar karena diserbu oleh produk pakaian bekas impor.

Selain itu, terdapat pula Koperasi Unit Desa (KUD) yang menurut Ferry banyak memiliki gudang kosong akibat rantai pasok yang tidak berjalan, sehingga banyak yang beralih menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

“Kami mengamati proses itu bagian dari cara koperasi bertahan, proses untuk melindungi kegiatannya dari serbuan pasar yang tidak adil,” tutur Ferry.

Oleh karena itu, dia berujar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pihaknya untuk bergerak cepat mengejar ketinggalan badan usaha koperasi dari BUMN dan badan usaha swasta.

Hal ini salah satunya diupayakan melalui pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang menjangkau hingga pelosok Tanah Air.

“Negara harus mengatur lagi supaya sistem dan praktik ekonomi kita adil dan tidak boleh diserahkan ke mekanisme pasar bebas,” ujar Ferry.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.