REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring evaluasi tata kelola yang tengah dilakukan terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan anggaran program dapat dihitung lebih akurat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mengatakan, hasil evaluasi sementara menunjukkan adanya potensi pengurangan kebutuhan anggaran program MBG dibandingkan perhitungan sebelumnya.

"Dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Prasetyo menjelaskan, pemerintah masih melakukan perhitungan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kebutuhan anggaran program tersebut secara lebih tepat.

"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.

Menurut Prasetyo, evaluasi tidak hanya menyangkut aspek anggaran, tetapi juga tata kelola pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah menargetkan proses penataan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua terkait perbaikan MBG nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," kata Prasetyo.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mengevaluasi keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk kemungkinan penutupan fasilitas yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) atau berada di wilayah yang mengalami kelebihan kapasitas layanan.

"Pasti arahnya ke sana dong, tetapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisasi kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujarnya.

Prasetyo menegaskan seluruh SPPG harus beroperasi sesuai SOP yang telah ditetapkan. Menurut dia, latar belakang pemilik atau afiliasi politik tidak menjadi persoalan selama pengelolaan fasilitas berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," tuturnya.

IDXChannel - Inflasi inti Jepang mencapai 1,4 persen pada April 2026, level terendah dalam sekitar empat tahun.

Dilansir dari Kyodo pada Jumat (22/5/2026), inflasi inti diredam oleh peluncuran program makan siang gratis untuk murid sekolah dasar negeri.

Selain itu, biaya energi turun 3,9 persen secara tahunan bulan lalu, setelah penurunan 5,7 persen pada Maret.

Harga bensin anjlok 9,7 persen bulan lalu akibat subsidi pemerintah, sementara harga listrik turun 2,6 persen.

Dengan konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak mentah, pemerintah menawarkan bantuan kepada pedagang grosir untuk menjaga harga eceran rata-rata bensin.

Harga makanan, tidak termasuk barang segar, naik 4,1 persen pada bulan pelaporan, melambat dari kenaikan 5,2 persen di bulan sebelumnya.

"Belum ada tanda-tanda yang jelas dalam indeks harga konsumen tentang dampak krisis Timur Tengah, termasuk melonjaknya harga minyak mentah," kata seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi.

Data ini akan menjadi salah satu bahan yang dipertimbangkan oleh Bank Sentral Jepang dalam menentukan apakah akan menaikkan suku bunga kebijakan utamanya dalam waktu dekat. (Wahyu Dwi Anggoro)

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis kini semakin kuat dengan hadirnya sistem digital “Jaksa Garda Desa” (Jaga Desa) yang dikembangkan Kejaksaan Agung bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kehadiran aplikasi tersebut menjadi tambahan instrumen pengawasan yang dapat mendorong satuan pelaksana di lapangan, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar bekerja lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Dadan, integrasi sistem digital ini membuat pengelolaan program MBG bisa dipantau lebih ketat, terutama karena sebagian besar anggaran, sekitar 93 persen, disalurkan langsung ke rekening virtual SPPG yang tersebar di berbagai daerah, mayoritas di wilayah desa.

“Dengan adanya Jaga Desa, pengawasan jadi lebih menyeluruh. Kami berharap seluruh mitra SPPG semakin serius menjalankan program makan bergizi ini agar kualitasnya terus meningkat dan lebih akuntabel,” ujarnya dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui aplikasi Jaga Desa, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti inspektorat internal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta partisipasi masyarakat.

Dadan juga menjelaskan bahwa setiap SPPG diwajibkan mengunggah data harian terkait menu makanan, kandungan gizi, hingga rincian harga. Mekanisme ini, menurutnya, menjadi bagian dari transparansi program MBG di lapangan.

Selain itu, sistem umpan balik dari penerima manfaat juga tengah dikembangkan, mencakup aspek kecepatan layanan dan kualitas makanan yang disajikan.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa aplikasi Jaga Desa merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan RI dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan dan bebas dari penyimpangan hukum, termasuk potensi korupsi.

Ia berharap penguatan sistem pengawasan digital ini dapat mendorong pelaksanaan pembangunan desa, termasuk program MBG, berjalan lebih bersih, efektif, dan tepat sasaran.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA—Diskusi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian sehat dari ruang publik, terutama saat menyangkut prioritas anggaran dan skala kebijakan.

Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan universal, yang menjangkau seluruh siswa, berpotensi menimbulkan pertanyaan dari sisi efisiensi. Karena itu, muncul pandangan agar program lebih diarahkan secara lebih terbatas atau targeted kepada kelompok tertentu.

Di samping itu, tidak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa program ini ditempatkan dalam pos pendidikan.

Dalam kerangka tersebut, kedua pertanyaan ini sesungguhnya saling terkait. Pemerintah memandang MBG bukan semata intervensi konsumsi, melainkan bagian integral dari proses belajar itu sendiri.

Program ini dilaksanakan di sekolah dan menyasar siswa sebagai penerima utama demi mendukung perbaikan gizi dan fondasi kognitif yang kokoh.

Dalam praktik internasional, pendekatan ini bukan pengecualian, melainkan kelaziman strategis. Sejumlah negara seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, India, dan Brasil menempatkan program makan sekolah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.

Secara global, lebih dari 100 negara telah mengadopsi kebijakan serupa yang menjangkau sekitar 466 juta anak, mencerminkan peran program makan sekolah sebagai pilar pembangunan manusia.

Pada saat yang sama, realitas gizi menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bersifat luas dan tidak sepenuhnya sejalan dengan batas kemiskinan administratif.

Tingkat kemiskinan Indonesia berada pada kisaran satu digit, tetapi tantangan gizi menjangkau proporsi yang jauh lebih besar dari populasi anak.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat bahwa 16,3% anak usia 5–14 tahun mengalami anemia, atau satu dari enam anak Indonesia yang datang ke sekolah dalam kondisi yang dapat melemahkan fokus dan kapasitas belajarnya.

Data Kemenko PMK (2022) menunjukkan bahwa 41% anak usia sekolah dan remaja tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, sementara 58,3% memiliki pola makan yang tidak sehat.

Selain itu, persoalan gizi juga ditandai oleh fenomena beban ganda. Di satu sisi, masih terdapat kekurangan gizi seperti anemia dan defisiensi mikronutrien.

Di sisi lain, ketidakseimbangan pola konsumsi berkaitan dengan meningkatnya risiko kelebihan berat badan dan obesitas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak semata berkaitan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dengan kualitas dan pola asupan.

Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang terlalu sempit berisiko tidak menjangkau keseluruhan spektrum persoalan.

Namun, inti perdebatan sesungguhnya bukan pada luasnya cakupan, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat menghasilkan manfaat dalam praktik.

Pendekatan berbasis seleksi secara teoritis tampak efisien, tetapi studi mendalam menunjukkan keterbatasan serius karena gagal menjangkau banyak kelompok yang paling membutuhkan dan dinilai sebagai metode yang tidak memadai dalam mengurangi kemiskinan anak (Morelli dan Seaman, 2004).

Dalam praktiknya, sistem seleksi seringkali terjebak dalam kerumitan administrasi, risiko kesalahan pelaporan, dan kegagalan menjangkau kelompok termiskin akibat kriteria yang kaku.

Studi di Amerika Serikat memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa kebijakan makan sekolah gratis universal berkaitan dengan penurunan tingkat kerawanan pangan rumah tangga dengan anak sekitar 12% dibandingkan sistem berbasis seleksi pendapatan (Orta-Aleman et al., 2026).

Hambatan terbesar lainnya adalah stigma sosial. Pengalaman di Skotlandia (Morelli dan Seaman, 2004) mencatat bahwa sistem seleksi menciptakan label sosial yang menghambat partisipasi.

Sekitar 11,4% siswa sekolah dasar (SD) yang berhak justru tidak mengambil jatah makan mereka demi menghindari rasa malu dicap miskin. Angka penolakan ini melonjak drastis hingga 40,1% di tingkat sekolah menengah akibat kepekaan remaja terhadap persepsi teman sebaya.

Sebaliknya, pendekatan universal dikaitkan dengan peningkatan partisipasi siswa dalam program makan sekolah, dengan beberapa studi melaporkan kenaikan hingga sekitar 64% (Zuercher et al., 2024; Locke et al., 2025).

Bukti kuantitatif terbaru di Amerika Serikat, yang membandingkan negara bagian dengan kebijakan universal dan targeted, menunjukkan bahwa pada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, kebijakan universal dikaitkan dengan penurunan peluang relatif rasa malu sekitar 27% (Orta-Aleman et al., 2026).

Program universal juga efektif dalam mengatasi hidden hunger atau kelaparan tersembunyi yang dialami oleh keluarga yang berada sedikit di atas ambang batas kemiskinan resmi tetapi tetap mengalami kerawanan pangan.

Dengan menghapus prosedur pengecekan kelayakan, sekolah mengeliminasi hambatan administrasi serta praktik “penghinaan makan siang” atau lunch shaming (Orta-Aleman et al., 2026).

Selain itu, keterlibatan kelompok ekonomi menengah memberikan eksternalitas positif berupa pengawasan kualitas yang lebih ketat dari seluruh lapisan masyarakat, yang pada akhirnya memastikan standar nutrisi tetap terjaga bagi semua murid (Morelli dan Seaman, 2004).

Dari sisi ekonomi, pertimbangan ini juga didukung oleh analisis cost-benefit. Studi terhadap program makan sekolah di Inggris menunjukkan bahwa setiap £1 yang diinvestasikan dalam skema terbatas menghasilkan sekitar £1,38 manfaat, sementara dalam skema universal meningkat menjadi sekitar £1,71 (PwC untuk Impact on Urban Health, 2022).

Rasio manfaat yang lebih tinggi pada skenario universal ini didorong oleh hilangnya stigma sosial yang meningkatkan partisipasi siswa, efisiensi biaya per porsi melalui skala produksi yang lebih besar, serta jangkauan luas yang melipatgandakan penghematan finansial keluarga.

Lebih jauh lagi, investasi nutrisi universal secara signifikan meningkatkan potensi pendapatan anak di masa depan melalui perbaikan prestasi akademik dan produktivitas jangka panjang, dengan total nilai manfaat inti mencapai miliaran poundsterling dalam proyeksi ekonomi.

Dengan demikian, perdebatan mengenai MBG tidak semata berkaitan dengan besar kecilnya anggaran, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan dirancang agar dapat bekerja secara efektif dalam praktik.

Pendekatan universal memang memerlukan komitmen fiskal yang lebih besar di awal. Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk memperluas jangkauan manfaat, meningkatkan kesehatan siswa tanpa risiko obesitas, dan memperkuat mobilitas sosial jangka panjang.

MBG ditempuh sebagai arah kebijakan agar program tidak berhenti pada ketepatan perencanaan di atas kertas, tetapi menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan secara luas oleh setiap anak Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh tenaga sekolah, termasuk petugas kebersihan (OB) hingga guru, berhak menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penegasan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang saat meninjau pelaksanaan MBG di SMKN 1 Jakarta bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus, Kamis (8/1).

Di lokasi, Nanik mendapati guru belum mendapatkan jatah MBG karena masih dianggap sebagai penguji makanan.

"Nanti saya bilang SPPG-nya mulai minggu depan, gurunya harus dapat. Pokoknya minggu depan saya cek. Guru harus dapat. Bapak kalau belum dapat, lapor saya nanti," ujar Nanik kepada kepala sekolah setempat.

Nanik menegaskan penerima MBG tidak boleh dibatasi hanya murid dan guru, melainkan seluruh tenaga yang bekerja di lingkungan sekolah.

"Semua tenaga pendidik termasuk. Jadi, itu yang.. mau nyapu kek, yang di TU. Tolong ditingkatkan dapurnya. SPPG enggak boleh malas, ya. Harus ditingkatkan," ujar Nanik.

Nanik menjelaskan ketentuan tersebut merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam Pasal 4 beleid itu, kelompok penerima MBG mencakup peserta didik, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lain yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan.

"Perpres Nomor 115 keluar dari bulan Desember. Itu ada tulisannya guru dan tenaga kependidikan dapat," ujar Nanik.

Ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG menyesuaikan kapasitas dapur untuk menampung tambahan penerima manfaat di sekolah.

"SPPG enggak boleh malas, harus ditingkatkan," ujarnya.

BGN membuka ruang perluasan penerima MBG seiring evaluasi program. Perluasan tersebut mencakup guru, tenaga kependidikan, serta kelompok pendidikan lain agar manfaat gizi dapat dirasakan lebih merata.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan program Makan Bergizi (MBG) telah menjangkau penerima manfaat dalam skala yang setara dengan jumlah penduduk satu negara.

Hingga akhir 2025, program tersebut tercatat melayani 55,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"55,1 juta itu sudah melebihi penduduk Korea Selatan. Korea Selatan kan hanya 51,5 (juta), sehingga kita sudah bisa memberi makan satu negara sebesar Korea Selatan," kata Dadan dalam konferensi pers Capaian Satu Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).

Program MBG sendiri telah berjalan penuh selama satu tahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada awal pelaksanaan, program ini dimulai dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG dengan jumlah penerima manfaat yang masih terbatas.

Seiring berjalannya waktu, jumlah SPPG terus bertambah hingga mencapai 19.188 unit pada 31 Desember 2025 dengan total penerima manfaat mencapai 55,1 juta orang.

Menurut Dadan, secara operasional, jumlah SPPG saat ini sebenarnya telah mendekati 19.800 unit. Namun, SPPG tersebut belum seluruhnya langsung beroperasi serentak karena proses administrasi dan pencairan dana membutuhkan waktu sekitar lima hingga delapan hari sejak SPPG terbentuk.

Program MBG, lanjutnya, dirancang sebagai intervensi pemenuhan gizi untuk kelompok rentan dan usia tumbuh kembang, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah sampai usia 18 tahun. Intervensi ini diarahkan sebagai fondasi pembentukan sumber daya manusia jangka panjang.

"Kami melakukan intervensi untuk ibu hamil, ibu isteri anak balita, serta seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun karena sesuatu yang sangat penting untuk menghasilkan generasi yang berkualitas yang mereka 20 tahun lagi akan menjadi generasi produktif," ujarnya.

Dadan mengakui selama tahun pertama pelaksanaan masih terdapat sejumlah kekurangan. Namun, ia menyebut perbaikan terus dilakukan, termasuk pengetatan standar operasional. Data internal BGN menunjukkan jumlah kejadian terkait keamanan pangan menurun signifikan menjelang akhir 2025.

"Di Desember itu selama satu bulan kejadian tersisa 12 kejadian, dan kami targetkan sesuai instruksi Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk terus memperbaiki kualitas agar terjadi zero defect di tahun 2026," katanya.

Selain menjangkau puluhan juta penerima manfaat, Dadan menyebut percepatan MBG juga ditopang oleh peran masyarakat. Seluruh pembangunan 19.188 SPPG yang telah beroperasi disebut dibiayai oleh mitra masyarakat dengan nilai kontribusi yang ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah.

"Kalau kita hitung dari jumlah SPPG yang ada paling tidak ada Rp38 triliun yang sudah dikontribusikan masyarakat terhadap pembangunan SPPG dan membuat program ini berjalan demikian cepat," ujarnya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan seluruh warga negara Indonesia berhak mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terkait keterlibatan berbagai pihak sebagai mitra penyelenggara dapur MBG.

"Membuat SPPG hak semua warga negara Indonesia, pejabat dan semuanya atau siapa pun adalah warga negara Indonesia, itu jawaban saya," kata Nanik di SMKN 1 Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Menurut Nanik, partisipasi masyarakat justru menjadi salah satu faktor yang mempercepat pengembangan layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.

Ia menjelaskan keterlibatan mitra dalam pembangunan dapur SPPG berkontribusi signifikan terhadap perluasan jangkauan program. Jika seluruh dapur harus dibangun pemerintah, kebutuhan investasinya akan sangat besar.

Dengan asumsi 20 ribu dapur membutuhkan biaya sekitar Rp2 miliar per unit, total investasinya bisa mencapai sekitar Rp40 triliun. Dalam praktiknya, sebagian besar dapur tersebut dibangun melalui kemitraan.

"Para mitra yang membangun dapur, yang kalau dibangun sendiri oleh pemerintah tentu mengeluarkan investasi puluhan (triliun), kalau kita hitung 20 ribu (SPPG) saja hitungannya Rp2 miliar, artinya itu ada Rp40 triliun yang dibangun oleh para mitra untuk dapur-dapur SPPG," jelasnya.

Hingga saat ini, jumlah SPPG yang beroperasi tercatat sekitar 19.800 unit. Operasional dapur tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Nanik menyebut sekitar 902 ribu orang bekerja langsung di dapur-dapur SPPG yang saat ini beroperasi di berbagai wilayah.

Terkait aspek keselamatan dan mutu program MBG, Nanik menyampaikan upaya pengendalian terus diperketat meski tidak ada jaminan absolut.

"Kalau menggaransi itu (zero accident MBG) Allah yang garansi, tapi kita akan berusaha kerja keras untuk meminimalisir," ujarnya.

Ia menuturkan sejak akhir September, jumlah insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG terus menurun. Salah satu langkah yang diambil adalah memperketat standar sanitasi dan higienitas.

Penggunaan air galon bermerek diwajibkan untuk memastikan air bebas bakteri, menyusul temuan E coli pada sumber air sebelumnya. Selain itu, dapur yang tidak memenuhi standar akan diberikan peringatan bertahap hingga penutupan jika tidak melakukan perbaikan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya merilis temuan mengenai dugaan afiliasi politik dalam sejumlah yayasan mitra MBG.

Dari 102 yayasan yang ditelusuri, ICW menemukan 28 yayasan terindikasi memiliki keterkaitan dengan partai politik melalui individu dalam struktur yayasan.

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang penambahan kelompok penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini.

Perluasan ini menyasar kelompok yang sebelumnya belum masuk dalam skema awal, mulai dari guru dan tenaga pendidik hingga santri di pondok pesantren.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyebut langkah tersebut sejalan dengan target awal MBG yang dirancang menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

"Meskipun kita menargetkan bulan Mei 82,9 juta ini target awal. Dulu di Perpres 115 (Perpres 115/2025) belum ada guru dan tenaga pendidiknya dapat. Nah, nanti berarti 82,9 juta ditambah ada guru, kemudian ada tenaga pendidik. Ada juga nanti tambahan dari pondok-pondok pesantren," ujar Nanik dalam konferensi pers di SMKN 1 Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Ia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis pada tahap awal memang mengatur sasaran penerima yang lebih terbatas. Seiring evaluasi pelaksanaan program, ia melihat ruang untuk memperluas cakupan penerima agar manfaat gizi dapat dirasakan lebih merata.

Perluasan tersebut mencakup santri di pondok pesantren, baik yang terdaftar maupun belum terdaftar di Kementerian Agama, serta anak-anak di rumah singgah dan kelompok lain yang selama ini belum terjangkau.

Menurut Nanik, pendekatan ini didorong oleh prinsip pemenuhan gizi merupakan hak anak Indonesia, di mana pun mereka berada.

Dalam kesempatan sama, Nanik memaparkan capaian MBG setelah satu tahun berjalan. Pada awal 2025, jumlah penerima manfaat MBG baru dirancang sekitar 6 juta orang. Namun hingga saat ini, penerima yang terlayani setiap hari telah mencapai 55,1 juta orang.

"Dari target 6 juta di awal, per hari ini penerima manfaat yang kita layani sudah 55,1 juta," ujarnya.

Lonjakan tersebut ditopang oleh operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG serta keterlibatan luas mitra dan masyarakat. Selain memperluas akses pangan bergizi, program ini juga berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi di tingkat lokal.

Meski demikian, Nanik menyampaikan perluasan program tetap dilakukan secara bertahap. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara tergesa-gesa demi menjaga kualitas layanan dan keselamatan pelaksana di lapangan.

"Pak Presiden menyampaikan 'jangan ngoyo', supaya kualitas SDM dan pembangunan SPPG benar-benar sesuai juknis dan bisa menuju zero accident," tuturnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan kembali berjalan serempak mulai 8 Januari 2026.

BGN memaparkan pada 2, 3 dan, 5-7 Januari 2026 akan ditetapkan untuk persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia.

Persiapan itu termasuk kemampuan dan operasional dapur, distribusi, sumber daya manusia, serta penguatan standar keamanan pangan.

MBG untuk pelajar saat musim libur sekolah bersifat opsional, tak wajib seperti hari biasa.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penyaluran MBG menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.

"Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan," jelas Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (25/12).

Dadan juga menjelaskan pelaksanaan MBG pada akhir 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025, terutama untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama karena berada pada fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau golden time.

Ia mengungkapkan intervensi pemenuhan gizi bagi kelompok rentan tak boleh terputus dan tak terkait kalender pendidikan.

"Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus," ujar Dadan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan beberapa opsi untuk menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada periode libur sekolah.

Beberapa opsi yang disiapkan di antaranya meminta siswa datang ke sekolah untuk mengambil paket MBG atau mengantar paket langsung ke rumah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan opsi pembagian hanya berlaku bagi anak sekolah. Sementara, untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita disalurkan seperti biasa.

"Jika siswa bersedia datang ke sekolah dibagikan ke sekolah, jika tidak perlu mulai didata mekanisme delivery ke rumah-rumah atau diambil di SPPG," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/12).

Namun, Dadan menekankan sebelum libur sekolah, siswa sudah diberikan makanan bekal MBG untuk empat hari. Menunya disiapkan yang tahan lama di suhu ruang seperti dendeng.

"Awal libur diberikan makanan siap santap untuk maksimal 4 hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon/dendeng," jelasnya.

Menurut Dadan, menu MBG akan tetap diberikan hanya bagi siswa yang liburannya tetap di dalam kota. Bagi yang keluar kota, maka tidak akan masuk dalam data penerima sementara.

"Setiap SPPG akan menentukan mekanismenya sesuai karakteristik daerah, yang liburan tentu saja dipersilahkan. MBG bagi yang tidak kemana-mana," imbuhnya.

Dadan menyebutkan setiap penyaluran akan melalui mekanisme Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masing-masing, tujuannya untuk mengurangi tindak kecurangan.

"Semua akan dipertanggungjawabkan sesuai jumlah penerima manfaat," terangnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 16.503 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhasil menyalurkan makan bergizi gratis (MBG) kepada 47 juta orang penerima manfaat per November 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan dapur umum MBG tersebut terbentuk di 38 provinsi, 509 kota/kabupaten, 7.022 kecamatan.

"Alhamdulillah sampai hari ini sudah terbentuk 16.503 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi, di 509 kabupaten, di 7.022 kabupaten," ujar Dadan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Ia juga menjelaskan sebanyak 14.470 calon mitra SPPG sedang dalam proses persiapan sehingga portal pendaftaran mitra ditutup permanen.

"Jadi sudah 16.503 (SPPG), masih ada 14.740 SPPG calon mitra yang ada dalam proses persiapan, sehingga kami putuskan portal mitra ditutup untuk permanen. Jadi tidak ada lagi. Karena kami sedang membuatnya persiapan itu akan menjadi mitra kami," jelasnya.

Saat ini, sambung Dadan, BGN sedang mempersiapkan 8.200 SPPG untuk daerah terpencil dan berkomitmen sebanyak 4.700 SPPG telah selesai terbentuk di Desember 2025.

"Kami juga sedang mempersiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) daerah terpencil yang total rencananya akan ada 8.200 unit, dan sampai hari ini sudah ada komitmen untuk selesai di bulan Desember kurang lebih 4.700 unit," tambah Dadan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta penyesuaian menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Salah satu permintaan Sang Kepala Negara adalah mengganti sebagian lauk yang menggunakan telur untuk sementara waktu.

"Tadi Pak Presiden pesan, 'Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,'" ujar Nanik di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11).

Nanik menjelaskan arahan Prabowo agar kebutuhan telur masyarakat untuk keperluan kue dan konsumsi rumah tangga tidak terganggu.

Ia mengatakan pembahasan utama bersama kementerian terkait adalah penyiapan bahan baku program MBG yang membutuhkan pasokan dalam jumlah besar.

Kehadiran Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, menurutnya, dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan dan produksi pangan dapat memenuhi kebutuhan program tanpa menciptakan inflasi.

Ia menyebut produksi susu, kedelai, sayuran, serta pangan lain harus segera ditingkatkan agar Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan yang sejalan dengan pelaksanaan MBG.

"Kan, program MBG ini kan banyak banget butuh bahan baku. Pak Presiden sudah menginstruksikan. Misalnya untuk susu ini kami kan sudah mulai kesulitan cari susu, akan dibuat peternakan sapi yang nanti bisa memenuhi kebutuhan dari MBG dan juga untuk masyarakat di Indonesia akan diproduksi kira-kira 3 juta liter per hari," ujarnya.

Ia menambahkan kebutuhan tahu dan tempe sangat besar, sehingga produksi kedelai dalam negeri harus digenjot untuk mengurangi ketergantungan impor.

Nanik menjelaskan arahan Prabowo tidak bersifat antisipatif semata, melainkan langsung dijalankan pada hari yang sama. Peternakan sapi dan pengembangan lahan kedelai akan dikerjakan melalui integrasi antara pemerintah dan BUMN pangan seperti PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Menurutnya, 200 ribu hektare lahan di Jawa akan disiapkan untuk ternak, sementara 300 ribu hektare lainnya berada di luar Jawa.

"Ini langsung, langsung dikerjakan. Untuk peternakan aja Pak Prabowo udah instruksikan langsung untuk langsung dijalankan," ujarnya.

Tanda-tanda kenaikan harga pangan, terutama ayam, telur, dan buah, mulai terlihat di beberapa daerah, meski skalanya masih kecil.

Nanik mengungkapkan sejumlah kabupaten/kota melaporkan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG yang mulai penuh, yang biasanya menjadi indikator naiknya permintaan dan tekanan harga. Ia juga menyoroti kelangkaan buah di pasar induk yang sebelumnya selalu melimpah.

Menghadapi situasi tersebut, BGN bekerja sama dengan TNI AD untuk menggerakkan komando distrik militer (kodim) menanam sayur dan beternak ayam, serta menggandeng Kementerian Koperasi untuk mendanai koperasi bidang pertanian dengan alokasi awal sekitar Rp300 miliar.

BGN juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar para bupati mengoptimalkan lahan-lahan kosong di tingkat RT-RW untuk produksi pangan.

Nanik menyebut salah satu kendala adalah mekanisme masuk dapur MBG yang sulit jika petani bergerak sendiri-sendiri. Karena itu, BGN mendorong pembentukan koperasi atau minimal unit usaha dagang agar kelompok petani dapat terwadahi dan masuk ke sistem secara resmi.

"Misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG," ujarnya.

Menurutnya, seluruh upaya ini dilakukan agar kebutuhan besar MBG tidak memicu gejolak harga dan agar program berjalan selaras dengan stabilitas pangan nasional.