Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 16.503 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhasil menyalurkan makan bergizi gratis (MBG) kepada 47 juta orang penerima manfaat per November 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan dapur umum MBG tersebut terbentuk di 38 provinsi, 509 kota/kabupaten, 7.022 kecamatan.

"Alhamdulillah sampai hari ini sudah terbentuk 16.503 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi, di 509 kabupaten, di 7.022 kabupaten," ujar Dadan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Ia juga menjelaskan sebanyak 14.470 calon mitra SPPG sedang dalam proses persiapan sehingga portal pendaftaran mitra ditutup permanen.

"Jadi sudah 16.503 (SPPG), masih ada 14.740 SPPG calon mitra yang ada dalam proses persiapan, sehingga kami putuskan portal mitra ditutup untuk permanen. Jadi tidak ada lagi. Karena kami sedang membuatnya persiapan itu akan menjadi mitra kami," jelasnya.

Saat ini, sambung Dadan, BGN sedang mempersiapkan 8.200 SPPG untuk daerah terpencil dan berkomitmen sebanyak 4.700 SPPG telah selesai terbentuk di Desember 2025.

"Kami juga sedang mempersiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) daerah terpencil yang total rencananya akan ada 8.200 unit, dan sampai hari ini sudah ada komitmen untuk selesai di bulan Desember kurang lebih 4.700 unit," tambah Dadan.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengajak pengusaha mencari sumber daya energi, termasuk uranium.

Hal tersebut sejalan dengan rencana pemanfaatan tenaga nuklir ke depan.

Awalnya, Hashim menegaskan arah kebijakan energi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, yakni menolak tekanan untuk menghentikan total (phase out) penggunaan bahan bakar fosil.

Ia menjelaskan komitmen pemerintah menjamin pasokan energi untuk industri dan listrik dengan mengurangi secara bertahap porsi batu bara, gas alam, dan sumber fosil lainnya.

"Tapi yang penting komitmen pemerintah kita dalam 15 tahun ke depan bahwa 76 persen dari daya listrik yang akan dibangun di Indonesia itu berasal dari energi baru dan baru terbarukan. Itu komitmen Indonesia. Tidak ada phase out, tidak ada nanti penghapusan, melainkan kita phase down," kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (2/12).

Kemudian, Hashim menyampaikan salah satu energi energi baru terbarukan, yakni penggunaan tenaga nuklir.

Ia menjelaskan komitmen pembangunan pembangkit tenaga nuklir sebesar 500 MW dan akan ditambah sampai 6,5 GW.

Hashim mengajak pengusaha untuk mencari sumber bahan baku utama pembangkit nuklir, yakni uranium karena ada kesempatan peluang bisnis pertambangan bahan baku tersebut.

"Ini adalah kesempatan bagi yang bergerak dunia usaha, anggota Kadin yang bergerak di bidang pertambangan. Kalau ada kesempatan untuk mendapat atau bisa menumbuhkan tambang-tambang uranium monggo. Silakan, coba dicari, karena Indonesia perlu uranium, dan mungkin kita bisa juga ekspor uranium ke negara-negara lain," ajak Hashim.

Hashim pun menekankan tenaga listrik mustahil tanpa tenaga di masa mendatang sehingga hal ini merupakan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha, khususnya di daerah.

"Karena kita lihat di masa depan sudah mustahil, mustahil tenaga listrik tanpa tenaga nuklir. Jadi ini salah satu kesempatan khususnya kawan-kawan di daerah. Kalau bisa cari tambang uranium silahkan, karena kita perlu di masa mendatang," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan rekening setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan pernah kosong mulai Januari 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menggunakan anggaran sebesar Rp900 miliar per hari mulai 1 Januari 2026.

"Kami akan mengirimkan uang atau menggunakan uang per hari Rp900 miliar," ujar Dadan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

Ia menjelaskan dari angka tersebut sebesar 85 persen anggaran per harinya akan digunakan untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi Rp900 miliar itu, 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya 95 sampai 99 persen produk-produk pertanian. Kemudian, 10,5 persen digunakan untuk membayar ibu-ibu dan bapak-bapak yang bekerja (petugas SPPG). Jadi, ini satu dorongan ekonomi yang cukup besar," tambahnya.

Selanjutnya, Dadan menegaskan akun rekening virtual setiap mitra SPPG akan otomatis terisi kembali sejumlah Rp500 juta jika sudah terpakai atau berkurang.

"Setiap SPPG operasional, uangnya akan selalu ada dalam virtual account. Itu kita akan isi Rp500 juta. Jadi kalau berkurang Rp300 juta, otomatis akan kembali ke Rp500 juta. Dan itu yang akan terjadi selamanya," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan nantinya mitra SPPG tidak perlu mengusulkan proposal keuangan, hanya perlu melaporkan penggunaan uang setiap bulannya.

"Jadi tidak ada lagi nanti mitra (SPPG) yang harus mengusulkan proposal setiap bulan. Tapi, melaporkan penggunaan uang setiap bulan karena rekening virtual account-nya akan kita isi dengan otomatis," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Dadan menyampaikan anggaran BGN 2026 telah ditetapkan sebesar Rp335 triliun, dengan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

"Pagu BGN itu sudah diputuskan. Senilai Rp268 triliun dengan dana cadangan Rp67 triliun sehingga tahun 2026, anggaran BGN kurang lebih Rp335 triliun," ujar Dadan.