Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memfasilitasi asosiasi peternak ayam petelur setempat menyuplai telur ayam ras ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Situbondo Muh Abdul Rahman menyampaikan bahwa sejumlah peternak telur telah dipertemukan dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Situbondo dan mempersiapkan perjanjian kerja sama tersebut.

"Hari ini sejumlah peternak ayam petelur sudah kami pertemukan dengan Koordinator Kecamatan SPPG dan Korwil BGN Situbondo dan disepakati pembelian telur langsung ke peternak," kata dia saat dihubungi di Situbondo, Rabu.

Rahman menjelaskan, fasilitasi Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) dengan Korwil BGN itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait imbauan agar dapur umum MBG membeli telur langsung ke peternak.

Saat ini, lanjut Rahman, pemerintah daerah setempat sedang mempersiapkan penandatangan nota kesepakatan (MoU) antara Asosiasi Peternak Layer Situbondo dengan SPPG di wilayah setempat.

"Dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi peternak telur ayam ras dengan SPPG untuk penandatangan nota kesepakatan, dan nantinya SPPG membeli telur ayam ras ke peternak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia," kata dia.

Sementara itu, salah seorang peternak ayam petelur asal Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Yunardi, mengaku senang karena dengan menyuplai telur ayam ras ke SPPG akan meningkatkan pendapatan peternak ayam petelur di Kota Santri itu.

"Tentunya dengan fasilitasi pemerintah daerah ini akan sangat membantu para peternak, mengingat harga jual ke SPPG lebih tinggi dari pasaran karena mengikuti Harga Acuan Pembelian atau HAP yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.

IDXChannel - Harga pangan nasional terpantau kembali mengalami pergerakan.

Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Rabu (1/7/2026), mayoritas komoditas utama mengalami penurunan harga, meski ada juga yang naik.

Untuk komoditas bawang merah turun harga 4,47 persen menjadi Rp49.150 per kg. Sementara bawang putih mengalami kenaikan sebesar 1,84 persen menjadi Rp44.400.

Kemudian beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.700 per kg. Beras kualitas bawah II masih sama dengan hari sebelumnya di level Rp14.500 per kg.

Untuk beras kualitas medium I stabil di level Rp16.300 per kg. Beras kualitas medium II juga masih sama dengan hari sebelumnya di Rp16.100 per kg.

Kemudian beras kualitas super I dibandrol Rp17.600 per kg. Beras kualitas super II dijual seharga Rp17.100 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 3,78 persen menjadi Rp52.200 per kg. Sedangkan cabai merah keriting turun 3,35 persen menjadi Rp52.000 per kg.

Cabai rawit hijau turun 4,58 persen menjadi Rp5.050 per kg. Untuk cabai rawit merah turun 8,61 persen menjadi Rp64.250 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar turun 0,27 persen menjadi Rp37.050 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,07 persen menjadi Rp149.900 per kg.

Daging sapi kualitas II turun 0,04 persen menjadi Rp140.800 per kg. Di sisi lain gula pasir kualitas premium naik 0,25 persen menjadi Rp20.300 per kg.

Gula pasir lokal terpantau turun sebesar 0,26 persen menjadi Rp19.050 per kg. Untuk minyak goreng curah naik 0,24 persen menjadi Rp20.650 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 0,41 persen menjadi Rp24.300 per liter.

Sementara itu harga minyak goreng kemasan bermerek II naik sebesar 0,43 persen menjadi Rp23.500 per liter. Kemudian telur ayam ras segar turun 1,18 persen menjadi Rp29.400 per kg.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Selasa (30/6).

Pertemuan itu membahas penguatan pasokan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih mengalami keterbatasan pasokan telur, sayur, dan komoditas pangan lainnya.

Selain itu, dibahas pula peningkatan penyerapan telur produksi peternak melalui penambahan frekuensi menu telur dalam MBG agar harga di tingkat peternak tetap terjaga.

"BGN kita kolaborasi, bahan bakunya disiapkan. (Kemudian), saya minta, (kan) harga telur (sekarang) agak turun, tolong dong satu kali biasanya jadikan tiga kali seminggu konsumsi. Insya Allah (harga telur) naik," kata Amran usai pertemuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BGN Trenggono. Sementara Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari berhalangan hadir karena menjalankan tugas lain.

Dalam unggahan resmi BGN di Instagram, pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas penguatan ketersediaan bahan baku pangan bagi SPPG untuk mendukung pelaksanaan MBG.

[Gambas:Instagram]

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari penataan tata kelola MBG yang terus dilakukan BGN sejak pergantian kepemimpinan. Langkah itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban pemenuhan pasokan bahan baku pangan lokal bagi setiap SPPG.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang produksi pangan lokalnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan SPPG.

Akibatnya, berbagai bahan baku seperti sayur, telur, dan daging ayam masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai berisiko menurunkan kualitas kesegaran bahan pangan saat tiba di dapur MBG.

Menanggapi hal itu, Amran mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan BGN untuk memastikan kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi.

Menurut BGN, Amran turut menyatakan dukungan terhadap penguatan rantai pasok bahan baku pangan lokal. Kementan juga mendukung penataan tata kelola MBG dan berkomitmen melanjutkan sinergi dengan BGN dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ke depan, BGN dan Kementan akan menindaklanjuti hasil koordinasi itu melalui langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan bahan baku pangan yang segar, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh dapur MBG di Indonesia.

Sebelumnya, Kementan telah menjadikan peningkatan konsumsi telur melalui program MBG sebagai salah satu langkah untuk melindungi peternak ayam petelur.

[Gambas:Youtube]

Mentan Amran menetapkan kebijakan agar frekuensi penyajian menu telur dalam MBG ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan guna memperbesar penyerapan produksi telur di tingkat peternak.

Kebijakan itu merupakan bagian dari paket langkah pemerintah untuk menjaga harga telur di tingkat peternak tetap berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram.

Temanggung (ANTARA) - Peternak ayam di Temanggung meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi anjloknya harga telur ayam yang berkisar Rp17.000-18.000 per kilogram (kg) atau jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Bendahara Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Sektor Temanggung Buyung Adi Nugraha, di Temanggung, Selasa, langkah konkret yang bisa diambil mulai dari mempercepat distribusi jagung melalui program SPHP, mempermudah regulasi impor bahan baku pakan, hingga kembali menjalankan program penyerapan telur untuk penanganan stunting seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

Menurut dia, anjloknya harga telur dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat serta berkurangnya penyerapan telur akibat liburnya sejumlah program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga stok telur menumpuk di tingkat peternak.

Harga telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terus merosot dalam sebulan terakhir sehingga banyak peternak merugi.

"Harga minimal agar peternak masih bisa bertahan berada di kisaran Rp 24.000 hingga Rp 26.000 per kg sesuai HAP pemerintah. Dengan harga sekarang, teman-teman peternak mengalami kerugian yang semakin dalam karena dibarengi kenaikan harga pakan," katanya.

Ia menyampaikan tren penurunan harga telah berlangsung hampir satu bulan dan terjadi hampir setiap hari. Besaran kerugian bervariasi, namun pada peternakan dengan produktivitas yang kurang efisien dapat mencapai 30 hingga 35 persen.

Untuk menekan kerugian, menurut dia, sebagian peternak terpaksa mengurangi populasi ayam petelur melalui afkir dini. Namun langkah tersebut juga tidak efektif karena harga ayam afkir ikut anjlok hingga Rp11.000-Rp12.000 per kg atau sekitar Rp20.000 per ekor, jauh di bawah harga normal.

"Posisinya sekarang serba sulit. Mau mempertahankan ayam rugi karena harga telur rendah, tetapi diafkir juga rugi karena harga ayam afkir ikut jatuh," katanya.

Di Kabupaten Temanggung, produksi telur dari sekitar 300 peternak anggota KPUS mencapai 100 hingga 150 ton per hari.

Ia menuturkan, kebutuhan konsumsi masyarakat setempat hanya sekitar 70 hingga 80 ton per hari. Kelebihan produksi tersebut selama ini dipasarkan ke berbagai daerah.

Para peternak berharap pemerintah segera melakukan intervensi pasar. Jika harga telur terus berada di bawah biaya produksi tanpa adanya solusi, banyak peternak dikhawatirkan tidak mampu lagi menanggung kerugian dan terpaksa menutup usahanya.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Harga daging ayam potong di Medan terpantau mulai menurun bahkan hingga di bawah Rp30.000 per kilogram (kg) pada Selasa (30/6/2026). Di Pasar Akik Jalan AR Hakim, rata-rata pedagang menjual daging ayam potong dengan harga di kisaran Rp29.000-Rp30.000 per kilogram.

Sedangkan pantauan di Pasar Sukaramai, harga daging ayam potong per kg berkisar Rp30.000-Rp32.000 per kg. Begitupun dengan harga jual daging ayam di sejumlah warung di Kecamatan Medan Area yang beberapa hari belakangan berada di rentang Rp29.000-Rp30.000 per kg.

Penurunan harga daging ayam potong di sejumlah pasar di Medan terbilang signifikan mengingat pada Maret 2026 harga daging ayam potong sempat tembus Rp43.000 per kg dan bertahan di kisaran Rp33.000-Rp35.000 per kg hingga awal Juni.

Salah seorang pedagang di Pasar Akik Medan yang menjual daging ayam potongnya Rp29.000 per kg mengatakan penurunan harga ini diduga akibat liburnya program Makan Bergizi Gratis ( MBG) selama musim libur sekolah.

“MBG, kan, libur. Ada pengaruhnya, lah, ini. Jadi, pasokan ayam ke kami para pedagang lebih banyak,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Tak hanya daging ayam potong, harga telur ayam pun terpantau turun di Medan. Sebagaimana diketahui, telur dan daging ayam adalah menu yang paling sering disajikan untuk program MBG.

Dari papan informasi milik salah satu gerai distributor telur di Jalan Brigjen Katamso Medan, PT Sumber Pangan Nusantara Indonesia (SPNI), penurunan harga telur terlihat dalam beberapa hari belakangan.

Pada 27 Juni, harga telur ayam yang dijual SPNI berada di rentang Rp1.220 per butir atau sekitar Rp36.600 per papan untuk ukuran kecil, hingga Rp1.750 per butir atau Rp52.500 per papan untuk telur ukuran terbesar yang mereka miliki.

Per hari ini, Selasa (30/6/2026), harga telur ukuran terbesar turun menjadi Rp1.720 per butir atau Rp51.600 per papan.

“Mungkin ada kaitannya juga dengan libur MBG. Karena banyak juga SPPG yang membeli telur dari kami,” ujar salah seorang pegawai di gerai telur SPNI Katamso.

Sementara itu harga sejumlah komoditas sayur di Medan terpantau naik. Seperti misalnya tomat yang biasanya dapat ditebus Rp8.000-Rp10.000 per kg, per hari ini dijual pedagang di Pasar Akik di rentang Rp14.000-Rp17.000 per kg, tergantung ukuran dan kematangannya.

Begitu pun dengan wortel yang saat ini mencapai Rp10.000 per kg dari biasanya Rp3.000 per kg, serta bayam hijau yang dijual rata-rata Rp5.000-Rp6.000 per kg.

Sementara cabai merah keriting per hari ini dijual pedagang rata-rata Rp40.000 per kg, bawang putih Rp40.000 per kg, cabai rawit keriting Rp36.000 per kg. Sedangkan bawang merah, terpantau sedikit mengalami penurunan menjadi sekitar Rp24.000-Rp28.000 per kg.

Menurut pengakuan pedagang kenaikan harga komoditas sayur telah terjadi kurang lebih dua minggu terakhir. Kenaikan harga tomat bahkan telah terpantau sejak bulan lalu.

“MBG libur tidak ada pengaruhnya ke penurunan harga sayur kami. Mereka [pengelola SPPG], kan, tidak mengambil sayur di pedagang di pasar, tapi langsung ke tengkulak. Sehingga tidak ada efek domino [operasional dapur] MBG ke kami,” tutur salah seorang pedagang sayur di Pasar Sukaramai kepada Bisnis.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh pedagang perantara (middleman) komoditas telur ayam ras yang beroperasi di daerah setempat, khususnya yang terdapat di wilayah sentra penghasil komoditas pangan tersebut.

Kebijakan tersebut dijalankan sebagai bentuk respons atas situasi terdesak yang saat ini tengah menimpa para peternak telur di sejumlah titik Provinsi Jatim, di mana ketentuan harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebesar Rp26.500, yang disebut belum sepenuhnya berjalan dan diterapkan.

"Kami akan memanggil seluruh middleman atau perantara telur, kami akan duduk bersama untuk memastikan harga telur ini dapat terjaga, dan peternak bisa memperoleh untung karena kita prihatin biaya produksi yang dikeluarkan ternyata tidak sebanding dengan harga jual," ungkap Emil di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Emil mengungkapkan satu dari sekian kebijakan jangka pendek yang akan dijalankan Pemprov Jatim tersebut akan dikomandoi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Peternakan. Dirinya menyatakan pertemuan tersebut juga dijadwalkan untuk digelar pada pekan depan.

"Kami tadi sudah periksa ke Disperindag Jatim dan Dinas Peternakan, kalau data perantara sudah dimiliki. Kami pastikan dalam seminggu ini, kami tindak lanjuti dengan memanggil langsung dengan seluruh pedagang perantara yang menghubungkan antara peternak dengan pasar untuk mencari tahu penerapan HAP telur oleh Bapanas ini di lapangan," ucapnya.

Mengacu pada data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim, Emil memaparkan banderol telur ayam ras di tingkat konsumen saat ini berkisar Rp25.000 per kilogram, seperti yang diamatinya di Kota Surabaya, Bangkalan, dan Lumajang.

Menurut dia, kondisi tersebut sesungguhnya dapat memicu dilema operasional karena harga jual di tingkat hilir justru berada di bawah HAP yang telah ditetapkan Kepala Bapanas sebesar Rp26.500 per kilogram.

"Kita akan periksa dahulu, maka dari itu pedagang perantara akan dikumpulkan untuk membuka transparansi harga beli di tingkat peternak. Realitanya, harga di tingkat konsumen hari ini sekitar Rp25.000-an. Di sini ada pekerjaan rumah besar saat bertemu middleman karena mereka pasti akan keberatan kalau dipaksa membeli Rp26.500, sementara harga jual di pasar saja Rp25.000," papar Emil.

Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak ingin kebijakan perlindungan ini hanya menjadi teori di atas kertas tanpa menyentuh realita lapangan. Oleh sebab itu, pertemuan dengan para pedagang perantara tersebut ditargetkan dapat terealisasi sesuai rencana guna merumuskan kesepakatan harga yang rasional serta saling menguntungkan (win-win solution), baik bagi keberlangsungan usaha para peternak rakyat maupun kelancaran rantai pasok hilir.

"Jadi, harus ada kalkulasi yang tepat dan adil saat pertemuan itu terjadi, di mama kita targetkan satu minggu sebelum hari ini sudah bisa terlaksana dan dapat tercapai kesepakatan di antara seluruh pihak," ucapnya.

Berikut tuntutan massa aksi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN):

1. Penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP)

Meminta pemerintah melalui Satgas Pangan Polri melakukan langkah nyata agar harga telur di tingkat peternak membaik sesuai surat edaran yang telah diterbitkan BAPANAS No.285/TS.02.02/K/2026 tanggal 9 Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak.

2. Transparansi Harga Pakan

Meminta adanya keterbukaan informasi mengenai:

a. Harga bahan baku pakan impor.

b. Mekanisme pembentukan harga pakan jadi.

c. Data impor bahan baku pakan.

d. Distribusi bahan baku dan pakan kepada peternak karena hingga saat ini peternak kecil hanya menjadi obyek penerima kenaikan harga pakan tanpa mengetahui dasar kenaikan dengan jelas.

3. Perlindungan Usaha Peternak Rakyat

a. Meminta DPRD Jawa Timur ikut memperjuangkan perlindungan usaha peternakan rakyat baik dari monopoli korporasi besar, hak atas pakan murah, telur sebagai pangan pokok sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 tentang sistem ekonomi Indonesia harus berbasis kekeluargaan, bukan kapitalisme murni yang membiarkan peternak kecil kalah telak dari korporasi raksasa.

b. Meminta pemerintah secepatnya mentapkan budidaya ayam ras petelur dalam Daftar Negatif Investasi (Investment Negative List) dan membatasi izin dan populasi budidaya ayam ras petelur, sesuai dengan surat Permohonan KEMENTAN No.B-132/PP.220.M/06/2026 tanggal 9 Juni 2026. Perlu pengaturan yang lebih tegas agar pemodal besar tidak melakukan ekspansi berlebihan pada sektor budidaya unggas agar tercipta iklim usaha yang lebih berkeadilan.

c. Penghapusan Peraturan Menteri Pertanian 10/2024 Pasal 24 huruf (c) yang berbunyi “paling tinggi 2% produksi DOC final stock (FS) dari pelaku usaha integrasi dan pembibitan parent stock (PS) dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan atau peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri”, kembalikan budidaya pada peternak rakyat.

4. Peningkatan Serapan Telur Peternak Rakyat

Mendorong pemerintah untuk memperluas penyerapan telur peternak rakyat dalam semua program pemerintah.

5. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Peternakan Rakyat

Keberlangsungan usaha peternak rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional dan tidak hanya diukur dari tersedianya pangan hari ini, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat untuk terus bertahan dan berproduksi. Apabila peternak rakyat terus mengalami kerugian dan berhenti berusaha, tentu akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Selasa (30/6/2026) mayoritas mengalami tren penurunan. Selain cabai yang terus melemah, harga beras, daging sapi, ayam, hingga telur juga tercatat turun dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Selasa (30/6/2026), harga beras turun di hampir seluruh kategori.

Harga beras kualitas bawah I turun 2,39% menjadi Rp14.300 per kilogram. Kemudian, beras kualitas bawah II turun 3,10% menjadi Rp14.050 per kilogram.

Selanjutnya, beras kualitas medium I turun 5,20% menjadi Rp15.500 per kilogram dan beras kualitas medium II merosot 9,32% menjadi Rp14.600 per kilogram.

Adapun, beras kualitas super I turun 1,99% menjadi Rp17.250 per kilogram, sedangkan beras kualitas super II turun 5,87% menjadi Rp16.050 per kilogram.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang merah ukuran sedang tercatat tetap di Rp52.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih ukuran sedang naik 7,33% menjadi Rp46.850 per kilogram.

Harga cabai kembali mengalami penurunan tajam di seluruh jenis. Cabai merah besar turun 21,58% menjadi Rp43.050 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting turun 10,20% menjadi Rp48.850 per kilogram.

Selanjutnya, cabai rawit hijau anjlok 36,14% menjadi Rp33.750 per kilogram dan cabai rawit merah turun 20,60% menjadi Rp57.050 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah tetap di Rp20.600 per liter. Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek I naik 5,58% menjadi Rp25.550 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II naik 2,35% menjadi Rp23.950 per liter.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium naik 3,70% menjadi Rp21.000 per kilogram. Sebaliknya, gula pasir lokal turun 2,36% menjadi Rp18.650 per kilogram.

Pada kelompok protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 7,49% menjadi Rp138.300 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun 6,48% menjadi Rp131.400 per kilogram.

Selain itu, harga daging ayam ras segar turun 3,10% menjadi Rp35.950 per kilogram. Adapun, harga telur ayam ras segar turun 2,51% menjadi Rp29.100 per kilogram.

Secara keseluruhan, harga pangan pada hari ini didominasi penurunan yang cukup tajam, terutama pada kelompok cabai.

Koreksi terbesar terjadi pada harga cabai rawit hijau yang turun 36,14%, disusul cabai merah besar dan cabai rawit merah. Di sisi lain, kenaikan hanya terjadi pada bawang putih, gula pasir premium, serta minyak goreng kemasan bermerek.

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan peternak telur yang tergabung dalam Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (Paterain) mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera mengambil tindakan mengenai kebijakan harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Diketahui, hal tersebut telah dituangkan Amran cum Menteri Pertanian RI dalam surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 285/TS.02.02/K/06/2026 tertanggal 9 Juni 2026 lalu untuk melindungi para peternak telur dalam negeri dari kerugian. Pengawasan ketat mengenai implementasi ketetapan tersebut melibatkan masing-masing jajaran pemerintah daerah di seluruh tingkatan administratif bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri).

Ketua Paterain Nur Muhammad Ali mengharapkan kepada Satgas Pangan Polri di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk dapat bergegas melakukan penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Pasalnya, para peternak semakin merugi akibat harga beli yang dibanderol semakin merosot di tingkat hulu, sementara harga jual di pasaran ternyata terlampau tinggi.

"Kita memberikan sejumlah beberapa opsi, di antaranya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun, kami berfokus pada pelaksanaan solusi jangka pendek yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian lewat surat yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni terkait pengawalan HAP (harga acuan pembelian) oleh Satgas Pangan Polri," ujar Nur pada sela-sela aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Ia mengaku harga jual komoditas telur di tingkat peternak hanya mencapai Rp16 ribu per kilogram. Sementara, harga pokok penjualan (HPP) telur sebelumnya sempat menyentuh nominal senilai Rp24 ribu per kilogram.

Tak hanya itu, Ali bahkan mengungkapkan harga jual dari telur diproduksi oleh para peternak tersebut juga mengalami penurunan senilai Rp300 hingga Rp500 setiap jamnya. Menurut dia, siklus tersebut telah berlangsung dan melanda para peternak lokal selama dua bulan terakhir.

"Selama dua bulan terakhir sampai hari ini, kondisi kami semakin parah. Kita sudah melakukan banyak usaha, baik surat-menyurat, diskusi, audiensi, tapi belum ada tindakan nyata yang kami rasakan atas berbagai upaya tersebut," ungkapnya.

Ali menyoroti liarnya informasi pergerakan harga komoditas tersebut di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) peternak rakyat di tingkat produksi.

Menurut dia, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang. Ironisnya, keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

"Kami sangat tergantung oleh siaran-siaran harga yang ada di media sosial, khususnya terkait harga telur di Blitar, Magetan, Malang, di mana itu sangat berpengaruh karena siaran-siaran harga ini dipakai untuk menekan kami para peternak," ujarnya.

Di samping harga jual yang semakin merosot, Ali menyebut kendala lain yang juga tengah dihadapi para peternak telur saat ini adalah kondisi harga pakan yang terus naik. Apalagi pengawasan nyata oleh pemerintah maupun instansi terkait terhadap ledakan populasi ayam petelur juga lemah.

"Saat ini harga telur hancur, harga pakannya naik, lalu pengawasan dari pemerintah juga kurang terkait overpopulasi. Jadi, kita selalu dibenturkan masalah overpopulasi, sementara kita yang peternak kecil tidak mengerti dan tidak mengawasi masalah itu," tuturnya.

Oleh sebab itu, Paterain berharap supaya jajaran pemerintah daerah untuk dapat menelurkan kebijakan pro peternak dengan melakukan penyerapan telur secara masif di sejumlah daerah sentra, seperti memasukkan komoditas tersebut dalam instrumen Bantuan Pangan atau Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH).

"Harapan kami terdapat program dari pemerintah yang solutif untuk menyerap telur. Misalnya, seperti sekarang yang sedang berjalan bantuan pangan berupa beras dan minyak. Bisa saja komoditas minyak itu disubtitusi dengan telur, yang lebih mudah," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan 5 langkah taktis dalam upaya untuk merespons mandeknya penerapan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras yang menyebabkan kerugian mendalam bagi para peternak rakyat komoditas tersebut di wilayah setempat.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Maslachah mengatakan pihaknya menyoroti lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang di lapangan terhadap penegakan aturan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pada 9 Juni 2026.

Ia menjelaskan para peternak telur di seluruh daerah sentra penghasil di Provinsi Jatim sudah sepatutnya diberikan jaminan kepastian mengenau harga jual (farm gate) serta kepastian penyerapan produk yang harus segera diafirmasi oleh pemerintah daerah maupun satgas pangan melalui berbagai langkah riil.

"Fakta yang terjadi saat ini, selama ini kesepakatan-kesepakatan untuk melindungi peternak ternyata belum berjalan. Clue besarnya di situ, sehingga perlu ada pengawalan, perlu ada intensitas yang lebih masif lagi oleh Satgas Pangan untuk bisa aktif turun ke lapangan," kata Anik, Senin (29/6/2026).

Anik menyatakan pihaknya mendesak mendesak Satgas Pangan, baik dari unsur kepolisian maupun jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jatim, untuk dapat menggenjot frekuensi operasi dan pengawasan di lapangan.

Pihaknya juga berkomitmen untuk berkomunikasi intensif dengan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak guna memastikan tindak lanjut nyata atas 12 butir pernyataan bersama Dinas Peternakan Jatim yang telah disepakati sebelumnya.

Guna mengatasi oversuplai telur, DPRD Jatim juga akan bersurat dan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial (Kemensos) atau Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Juli mendatang.

Anik menyebut pihaknya mengusulkan adanya unsur kearifan lokal dalam skema bantuan pangan nasional, di mana sebagian instrumen bantuan komoditas dapat disubstitusi menggunakan telur ayam ras produksi peternak Jatim sebagai stok penyangga atau buffer stock.

"Apakah dimungkinkan adanya substitusi komoditas dalam bantuan pangan tersebut menggunakan kearifan lokal Jawa Timur dengan buffer stock pada komoditas telur? Usulan ini akan kita telaah lebih lanjut sebelum diajukan secara resmi ke Kementerian Sosial atau Kemenko Bidang Pangan yang menjadi leading sector program bantuan pangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Anik menyoroti serapan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mensuplai program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih belum berjalan optimal, seperti yang terjadi di wilayah sentra Magetan.

Guna mengatasi hal tersebut, Komisi B bersama Dinas Peternakan Jatim akan melayangkan surat desakan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menerbitkan instruksi tertulis yang mewajibkan seluruh SPPG untuk dapat menyerap pasokan telur langsung dari peternak lokal.

"Mengenai koordinasi dari Menko ke BGN sebenarnya sudah ada suratnya. Namun, eksekusi dari BGN ke SPPG selaku eksekutor di lapangan yang justru belum ada. Tanpa surat instruksi itu, serapan di tingkat peternak justru tidak akan terjadi," katanya.

Mengenai persoalan kelebihan pasokan akibat ledakan populasi, Komisi B bersama Dinas Peternakan Jatim juga akan menyambangi Kementerian Pertanian (Kementan).

Langkah ini guna menindaklanjuti pembatasan kuota produksi Day Old Chick (DOC) ayam petelur nasional guna menyeimbangkan kembali grafik permintaan dan penawaran produk itu di pasar.

Kemudian terkait lonjakan harga pakan akibat fenomena El Nino, Komisi B DPRD Provinsi Jatim juga akan memanggil jajaran Perum Bulog Kanwil Jatim.

Legislator berusaha melakukan sinkronisasi data mengenai kecukupan pasokan pakan selama triwulan III/2026 guna memastikan stabilitas biaya produksi komoditas unggas petelur tetap optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan sejumlah komoditas, seperti cabai, daging, telur, gula, dan minyak goreng di pasar tradisional mengalami penurunan pada Senin (29/6/2026). Sementara itu, harga beras mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (29/6/2026), harga beras mengalami kenaikan pada sebagian besar kategori.,

Harga beras kualitas bawah I naik 3,41% menjadi Rp15.150 per kilogram. Kemudian, beras kualitas bawah II meningkat 6,90% menjadi Rp15.500 per kilogram.

Selanjutnya, beras kualitas medium I naik 0,92% menjadi Rp16.450 per kilogram dan beras kualitas medium II naik 0,93% menjadi Rp16.250 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas super I turun 0,57% menjadi Rp17.450 per kilogram dan beras kualitas super II turun tipis 0,29% menjadi Rp17.000 per kilogram.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang merah ukuran sedang turun 4,29% menjadi Rp50.250 per kilogram. Sebaliknya, bawang putih ukuran sedang naik 0,57% menjadi Rp43.850 per kilogram.

Pergerakan harga cabai masih didominasi penurunan. Harga cabai merah besar turun 5,81% menjadi Rp51.900 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting turun 5,18% menjadi Rp52.150 per kilogram.

Adapun, cabai rawit hijau menjadi satu-satunya jenis cabai yang naik, yakni sebesar 1,20% menjadi Rp54.600 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah turun 8,31% menjadi Rp66.750 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah turun tipis 0,24% menjadi Rp20.550 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I turun 2,06% menjadi Rp23.750 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II turun 1,28% menjadi Rp23.100 per liter.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium turun 1,97% menjadi Rp19.900 per kilogram. Sementara itu, gula pasir lokal turun 1,57% menjadi Rp18.800 per kilogram.

Pada kelompok protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 1,07% menjadi Rp147.900 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun tipis 0,21% menjadi Rp140.200 per kilogram.

Selain itu, harga daging ayam ras segar turun 4,18% menjadi Rp35.550 per kilogram. Adapun, harga telur ayam ras segar juga melemah 3,51% menjadi Rp28.850 per kilogram.