Saya masih ingat ketika pertama kali melihat sebuah kandang ayam modern dengan sistem tertutup (closed house). Barisan ventilasi yang tertata, sensor suhu dan kelembaban, hingga sistem pemberian pakan otomatis menggambarkan wajah baru industri unggas Indonesia.

Teknologi tersebut memberi harapan besar. Namun, di balik modernisasi itu muncul satu pertanyaan penting: apakah hilirisasi ayam terintegrasi benar-benar akan mengubah struktur ekonomi peternakan rakyat, atau hanya menjadi proyek besar yang berhenti pada seremoni peresmian?

Pertanyaan ini semakin relevan ketika pemerintah mulai mendorong pembangunan peternakan ayam terintegrasi untuk memperkuat ketahanan protein nasional dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem ayam pedaging dan petelur dari hulu hingga hilir.

Program ini bukan sekadar pembangunan kandang, tetapi mencakup rantai nilai lengkap: pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan, hingga distribusi. Pada fase awal 2026, pembangunan mulai berjalan melalui groundbreaking di enam lokasi dan direncanakan berkembang di puluhan titik sebagai bagian dari strategi penguatan pasokan protein nasional.

Skala program ini sangat besar. Kebutuhan tambahan untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai sekitar 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya memproduksi ayam, tetapi membangun sistem produksi yang stabil, efisien, dan berkelanjutan.

Modernisasi kandang menjadi salah satu jawaban. Sistem closed house memiliki keunggulan dalam pengendalian lingkungan, efisiensi pakan, dan stabilitas produktivitas. Dengan teknologi ini, peternakan dapat mengurangi risiko akibat perubahan cuaca dan meningkatkan konsistensi produksi.

Namun, teknologi bukan solusi tunggal.

Investasi kandang modern membutuhkan biaya besar, pasokan listrik stabil, tenaga teknis, serta sistem pemeliharaan yang disiplin. Jika aspek tersebut tidak dipersiapkan, teknologi yang seharusnya menjadi pengungkit justru dapat berubah menjadi aset mahal yang tidak optimal.

Karena itu, hilirisasi ayam harus dirancang dengan prinsip kemandirian industri. Penguatan komponen lokal, kemampuan manufaktur dalam negeri, serta jaringan layanan purna jual harus menjadi bagian dari desain program.

Jangan sampai modernisasi peternakan justru menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi, suku cadang, dan layanan dari luar negeri.

Hal lain yang penting adalah posisi peternak rakyat. Hilirisasi tidak boleh hanya menghasilkan industri unggas skala besar, tetapi harus mampu meningkatkan kapasitas peternak kecil.

Peternak rakyat harus menjadi bagian dari rantai nilai, bukan sekadar pemasok tenaga kerja atau penerima dampak. Model kemitraan yang sehat, akses pembiayaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas manajemen menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi menyebar.

Dari sisi tenaga kerja, otomatisasi memang akan mengubah pola pekerjaan. Tetapi perubahan ini seharusnya dipandang sebagai peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Industri unggas modern membutuhkan operator teknologi, teknisi kandang digital, tenaga ahli nutrisi, pengelola rantai pasok, hingga profesional pengolahan pangan.

Artinya, program hilirisasi harus berjalan bersama program peningkatan keterampilan masyarakat. Transformasi industri tanpa transformasi manusia akan menghasilkan kesenjangan baru.

Selain produksi, aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian utama.

Industri unggas menghasilkan limbah yang jika tidak dikelola dapat menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan. Namun dengan pendekatan ekonomi sirkular, limbah dapat menjadi sumber nilai tambah melalui pengolahan menjadi pupuk, energi, atau produk turunan lainnya.

Konsep ini penting karena masa depan industri pangan tidak hanya berbicara mengenai jumlah produksi, tetapi juga efisiensi sumber daya dan keberlanjutan.

Dalam konteks wilayah, Jawa Barat memiliki alasan kuat untuk menjadi salah satu lokasi strategis pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi.

Provinsi ini memiliki basis produksi unggas yang besar, kedekatan dengan pusat konsumsi nasional, jaringan distribusi pangan yang relatif berkembang, serta ekosistem industri pendukung seperti pakan dan logistik.

Kedekatan antara pusat produksi dan pusat permintaan menjadi faktor penting karena industri unggas sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok. Semakin pendek jalur distribusi, semakin besar peluang menjaga harga, kualitas, dan kontinuitas pasokan.

Namun, menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah percontohan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas fisik. Harus ada ukuran keberhasilan yang jelas.

Apakah peternak lokal meningkat pendapatannya? Apakah lapangan kerja baru tercipta? Apakah biaya produksi semakin efisien? Apakah masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi langsung?

Indikator-indikator tersebut jauh lebih penting dibandingkan jumlah bangunan yang berdiri.

Program sebesar hilirisasi ayam terintegrasi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Industri unggas berkaitan dengan pertanian, energi, logistik, perdagangan, ketenagakerjaan, hingga pembangunan desa.

Pengawasan dan evaluasi berkala menjadi faktor kunci agar program tetap berjalan sesuai tujuan awal.

Pada akhirnya, hilirisasi ayam terintegrasi memiliki peluang besar menjadi fondasi baru ketahanan pangan Indonesia. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau jumlah proyek yang dimulai.

Keberhasilan sejati adalah ketika rantai pangan nasional menjadi lebih kuat, peternak rakyat naik kelas, lapangan kerja baru tercipta, dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata.

Hilirisasi harus menjadi transformasi ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar seremoni.

Bisnis.com, BATAM - Muncul ratusan massa yang menyebut diri Relawan MBG di Alun-Alun Engku Putri Batam Center Sabtu 20 Juni 2026, menyuarakan tuntutan untuk meneruskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi demonstrasi yang mayoritas berisi emak-emak ini hanya berlangsung sebentar.

Pantauan awak media, massa berpakaian serbaputih bertuliskan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka di tiba di depan landmark Welcome to Batam (WTB) dan melakukan long march.

Aksi demonstrasi itu berlangsung kurang dari 1,5 jam. Mereka membawa poster tulisan tangan dan spanduk berisi dukungan untuk program MBG. Satu mobil pick-up pun diparkir di tengah massa sebagai mimbar orasi.

Massa mayoritas berisi ibu-ibu meski juga terdapat bapak-bapak dan muda-mudi di tengah rombongan. Sebagian besar dari massa demonstrasi terlihat menutupi wajahnya dengan masker. Perwakilan massa aksi secara bergantian menyuarakan dukungannya terhadap MBG.

Ketua Aliansi Relawan Pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis Kota Batam Galih mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan moral dari para relawan yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan masa depan generasi Indonesia. Program ini harus terus berjalan dan diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," kata Wahyu.

Dalam deklarasi yang dibacakan di hadapan peserta aksi, aliansi relawan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan dan penguatan Program MBG.

Mereka juga mendorong pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan perbaikan, pengawasan, dan evaluasi guna memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

"Kami berharap pelaksanaan Program MBG terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga semakin efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengawasan yang baik akan membuat program ini semakin kuat dan dipercaya publik," ujarnya.

Selain itu, para relawan menegaskan penolakan terhadap segala bentuk upaya yang dapat menghambat keberlangsungan Program MBG. Menurut mereka, program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas dan masa depan generasi bangsa.

"Kami menolak segala bentuk tindakan yang dapat menghambat Program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan masa depan anak-anak Indonesia," kata Wahyu.

Melalui deklarasi tersebut, Aliansi Relawan Pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis Kota Batam juga menyatakan komitmen untuk menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif serta menyampaikan aspirasi secara damai, santun, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan long march dan deklarasi itu berlangsung lancar dengan pengawalan aparat keamanan serta mendapat perhatian masyarakat yang berada di sekitar kawasan ikon wisata Welcome to Batam.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bakal melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah pada hari ini 18 Juni hingga 21 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan Biro, Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setwapres) setidaknya Gibran bakal bertandang ke lima provinsi ke arah timur Indonesia.

Perinciannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Selatan. Sementara itu, keberangkatan orang nomor dua RI itu mengenakan pesawat yang berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Gibran tiba di Lanud Halim pada 06.00 WIB. Terlihat, Gibran mengenakan kemeja putih. Dalam kunker ini, Wapres bakal perdana mendarat di Bandar Udara Internasional El Tari, Kupang, NTT.

Di samping itu, nampak lima mahasiswa yang ikut dalam kunjungan kerja ini. Lima mahasiswa ini berasal dari ISBI, UI, Sanata Dharma, Unsoed dan UPH.

"Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua," ujar Gibran di Halim Perdanakusuma, Kamis (18/6/2026).

Selama kunjungan kerja, Wapres dijadwalkan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ende, NTT, serta meninjau rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan berdialog dengan masyarakat.

"Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.

Di Provinsi Gorontalo, Wapres dijadwalkan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026, sekaligus meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, di Provinsi Papua Barat, Wapres diagendakan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.

Pada hari terakhir kunjungan kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Provinsi Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.

"Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto," tulis Setwapres dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap kemungkinan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berkurang dari anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena BGN akan melakukan penataan ulang terkait jumlah penerima manfaatnya.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk 2027, BGN mendapat alokasi pagu 270,2 triliun untuk 81,5 juta penerima manfaat.

Kendati demikian, kata dia, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG ini.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," ujarnya
dalam rapat tertutup bersama Komisi IX DPR, Senin (15/6/2026).

Oleh karenanya, BGN belum bisa merincikan terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi IX DPR. Anggaran tersebut akan terlihat jumlahnya, ketika BGN sudah merampungkan melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat dari program MBG ini.

"Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat," tutur dia.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dalam waktu dekat.

Pertemuan tersebut sebenarnya sudah dijadwalkan sejak pekan lalu. Namun, agenda itu batal terlaksana karena Nanik dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin mau datang (bertemu), tapi enggak jadi karena dipanggil Presiden," ujar Purbaya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Purbaya mengatakan pertemuan dengan Nanik kemungkinan akan terlaksana pada pekan ini. Meski demikian, ia belum bisa membeberkan topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, pertemuan itu belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sepertinya (pertemuan dengan Kepala BGN) minggu ini. Belum tentu (membahas soal) efisiensi (anggaran MBG). Dia (Kepala BGN) mau ketemu saja," ujar Purbaya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengisyaratkan anggaran program MBG akan berkurang dari saat ini sebesar Rp268 triliun setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut.

Prasetyo mengatakan pemerintah saat ini masih menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan BGN.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Menurut dia, setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengetahui secara lebih rinci berapa total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan program MBG.

"Dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," ujar Prasetyo.

Saat ditanya apakah evaluasi tersebut juga mencakup insentif dapur MBG yang disebut mencapai Rp6 juta per hari, Prasetyo menegaskan seluruh komponen anggaran akan ditinjau. "Semua," ujarnya.

Pemerintah menargetkan proses penataan program MBG dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Namun, Prasetyo mengakui proses tersebut masih dapat mengalami penyesuaian sesuai dinamika di lapangan.

"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai, tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya," ujarnya.

Ia menegaskan layanan MBG yang sudah berjalan tidak boleh terganggu selama proses penataan berlangsung.

Menurut dia, pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap dapur MBG yang telah beroperasi agar kualitas yang dihadirkan tetap terjaga.

"Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," ujar Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring evaluasi tata kelola yang tengah berlangsung. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan mengenai kebutuhan anggaran program tersebut akan mengikuti arahan Presiden dan hasil pembahasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Purbaya mengonfirmasi telah ada komunikasi di internal pemerintah terkait kemungkinan penyesuaian anggaran MBG. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan potensi besaran pengurangan anggaran yang sedang dibahas.

"Sudah (ada komunikasi menurunkan anggaran MBG). Kita ikuti keputusan Bapak Presiden," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Saat ditanya mengenai potensi besaran anggaran yang akan disesuaikan, Purbaya meminta publik menunggu penjelasan lebih lanjut dari BGN.

"Nanti kita tunggu dari Bu Nanik (Kepala BGN) seperti apa ya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya peluang efisiensi anggaran MBG setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Prasetyo menjelaskan pemerintah masih melakukan penghitungan bersama Kementerian Keuangan dan BGN untuk memastikan kebutuhan anggaran yang lebih akurat.

"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.

Menurut Prasetyo, pemerintah juga tengah melakukan penataan tata kelola program MBG yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan. Selama proses tersebut, pelaksanaan program yang sudah berjalan dipastikan tetap berlangsung.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya.

Prasetyo menambahkan evaluasi juga mencakup keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk fasilitas yang tidak memenuhi standar operasional prosedur atau mengalami kelebihan kapasitas dalam satu wilayah.

"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh SPPG harus beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membantah isu penyaluran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhambat atau dihentikan.

Menurut dia, pencairan dana untuk operasional program telah dilakukan sejak Jumat (5/6) lalu dan kembali dilanjutkan pada awal pekan ini.

Nanik mengatakan sebagian informasi yang beredar terkait kendala penyaluran dana MBG tidak sepenuhnya benar.

"Sebagian dari hoaks. Semua (anggaran MBG) sudah dicairkan dari mulai Jumat," ujar Nanik usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Pernyataan itu disampaikan di tengah munculnya laporan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang menghentikan sementara operasional karena mengaku belum menerima dana operasional dari pusat.

Dalam kesempatan sama, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut dana untuk sejumlah SPPG yang sebelumnya menjadi perhatian juga telah masuk ke rekening penerima.

"Yang 27 (SPPG) itu sudah masuk (dananya)," ujar Agustina.

Menanggapi hal tersebut, Nanik mengatakan proses pencairan memang berlangsung bertahap. Sebagian dana telah dicairkan pada Jumat (5/6) lalu, sementara pencairan berikutnya dilakukan pada hari ini, Senin (8/6).

"Memang ada beberapa yang apa namanya yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan," ujarnya.

Menurut Nanik, BGN juga menerima laporan adanya pencairan anggaran dalam jumlah besar pada hari yang sama.

"Tadi kalau tidak salah kami dapat laporan Rp5 triliun ya dicairkan hari ini," kata Nanik.

Ia menegaskan persoalan yang terjadi lebih bersifat administratif dan teknis, bukan karena adanya penghentian pendanaan program MBG.

"Jadi tidak ada masalah, masalah teknis saja," ujarnya.

Tujuh SPPG di Banda Aceh sebelumnya dilaporkan menghentikan sementara operasional dapur MBG mulai Senin (8/6).

Koordinator SPPG Wilayah Banda Aceh Muhammad Reza mengatakan penghentian dilakukan karena dana operasional yang digunakan untuk menjalankan program telah habis, sementara dana pengganti dari pusat belum diterima pengelola dapur.

Menurut Reza, dari total 37 dapur MBG yang beroperasi di Banda Aceh, hanya tujuh dapur yang terdampak. Dapur lainnya masih dapat berjalan karena memiliki cadangan dana operasional.

Di sisi lain, Nanik sebelumnya juga telah membantah informasi mengenai penghentian penyaluran dana MBG maupun instruksi penghentian operasional dapur secara nasional.

Ia menegaskan tidak pernah ada kebijakan resmi dari BGN yang memerintahkan penghentian layanan MBG.

Ia meminta seluruh mitra pelaksana, pengelola SPPG, yayasan, maupun pemasok untuk mengacu pada informasi resmi yang disampaikan lembaganya.

Menurut BGN, koordinasi dengan para mitra pelaksana terus dilakukan guna memastikan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BATAM – Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batam menghentikan sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (8/6/2026) akibat belum masuknya anggaran operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Koordinator SPPG Batam Defri Frenaldi mengatakan, penghentian sementara ini menyebabkan distribusi makanan bergizi kepada siswa sekolah dan penerima manfaat di sejumlah posyandu tidak dapat dilakukan hingga dana operasional diterima oleh masing-masing SPPG.

Berdasarkan informasi yang diterima, SPPG hanya diperbolehkan beroperasi setelah anggaran dari APBN masuk ke virtual account (VA) masing-masing satuan layanan. Selain itu, pengelola juga dilarang menggunakan dana talangan dari mitra untuk menjalankan operasional sebelum anggaran resmi diterima.

"Kegiatan operasional baru bisa dilaksanakan setelah dana masuk ke virtual account SPPG. Penggunaan dana talangan dari mitra juga tidak diperbolehkan," kata Defri, Senin (8/6/2026).

Data sementara menunjukkan puluhan SPPG di berbagai kecamatan di Batam terpaksa menghentikan layanan. Di Kecamatan Batam Kota, sebanyak 15 dari 21 SPPG tidak beroperasi. Di Kecamatan Sagulung, jumlahnya mencapai 12 dari 32 SPPG.

Selanjutnya, satu dari empat SPPG di Kecamatan Batu Ampar menghentikan operasional, sementara di Kecamatan Batu Aji terdapat tujuh dari 18 SPPG yang berhenti sementara. Di Kecamatan Sei Beduk, sebanyak tujuh dari 15 SPPG juga tidak beroperasi.

Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Lubuk Baja dengan enam dari delapan SPPG berhenti beroperasi, serta di Kecamatan Bengkong sebanyak enam dari 13 SPPG. Sementara itu, satu-satunya SPPG di Kecamatan Belakang Padang juga menghentikan layanan.

Adapun, SPPG di Kecamatan Galang dan Bulang dilaporkan masih beroperasi normal.

"Data operasional SPPG di Kecamatan Sekupang dan Nongsa hingga kini masih dalam proses pendataan," jelas Defri.

Meski demikian, terdapat kabar positif terkait pencairan anggaran. Berdasarkan informasi yang diterima, SPPG yang belum memperoleh alokasi dana operasional dijadwalkan menerima top up anggaran pada Senin melalui koordinasi tim keuangan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Apabila dana telah masuk ke virtual account masing-masing SPPG, operasional Program Makan Bergizi Gratis diperkirakan dapat kembali berjalan dan pelayanan kepada para penerima manfaat kembali dilakukan seperti biasa.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatra Barat Syartiwidya membenarkan penghentian sementara sejumlah layanan MBG akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Pihak terkait masih terus melakukan koordinasi untuk memastikan pencairan anggaran berjalan lancar sehingga program dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat.

"Belum dapat dipastikan," kata dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang beredar mengenai penghentian penyaluran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut dapat berdampak pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

BGN menegaskan informasi tersebut tidak benar dan seluruh layanan MBG di berbagai daerah tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan hingga saat ini tidak ada instruksi resmi dari lembaganya untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia.

"Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional," ujar Nanik dalam keterangan resmi, Kamis (4/6).

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi yang menyebut sejumlah SPPG berpotensi menghentikan operasional apabila dana yang tersedia tidak mencukupi.

Menurut Nanik, informasi tersebut bukan kebijakan resmi lembaga dan tidak dapat dijadikan acuan oleh mitra pelaksana program. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program MBG yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah.

Ia mengakui terdapat dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran. Namun, kondisi tersebut disebut tidak memengaruhi keberlangsungan program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tersebut.

Nanik juga meminta seluruh mitra pelaksana, yayasan, pengelola SPPG, pemasok, hingga masyarakat untuk hanya mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi lembaga.

"Apabila terdapat kendala di lapangan, kami meminta seluruh mitra berkoordinasi melalui jalur resmi. Jangan menjadikan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sebagai dasar pengambilan keputusan operasional," tegasnya.

Ia mengatakan koordinasi antara BGN, mitra pelaksana, dan berbagai pemangku kepentingan terus dilakukan guna memastikan distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat berjalan lancar dan sesuai standar yang ditetapkan.

Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan MBG sekaligus memastikan hak para penerima manfaat tetap terpenuhi.

"Fokus kami saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan MBG dan memastikan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan haknya. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang merubah sejumlah arah kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) begitu resmi ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang kini menjadi tersangka korupsi.

Nanik menegaskan lembaganya kini lebih berfokus pada efisiensi anggaran hingga peningkatan kualitas program dibanding sekadar mengejar target angka penerima manfaat.

Ia mengatakan konsolidasi internal menjadi agenda pertama yang dilakukan setelah dirinya bersama jajaran pimpinan baru mulai bekerja. Salah satu fokus utama adalah memastikan penggunaan anggaran lebih efektif di tengah penyesuaian pagu yang dilakukan pemerintah.

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).

Berikut empat kebijakan utama yang mulai dijalankan Nanik setelah resmi memimpin BGN:

Kebijakan pertama adalah menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.

Nanik mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.

BGN kini memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.

"Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujarnya.

Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.

Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.

"Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," kata Nanik.

Ia mencontohkan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.

"Jadi moratorium. Nanti kalau kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu," imbuhnya.

Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.

BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.

Menurut Nanik, pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.

Selain itu, BGN tidak akan selalu membangun dapur baru di wilayah 3T. Dapur sekolah, dapur umum, atau fasilitas memasak lain yang sudah tersedia akan dioptimalkan untuk mendukung program MBG.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya," terangnya.

Kebijakan terakhir adalah memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Nanik mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.

Karena itu, BGN kini menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.

"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," jelasnya.

BGN bahkan mewajibkan setiap SPPG melayani kelompok 3B. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, operasional dapur dapat dihentikan sementara. Hal mulai menunjukkan hasil dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok bumil, busui, dan balita telah mencapai sekitar 22 juta orang.

"Nah, itulah kira-kira ya, pokoknya fokus, biar anggarannya juga fokus dan targetnya tercapai," kata Nanik.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi terkait dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Zulhas mengaku menyambut positif penunjukan pimpinan baru badan yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. Menurutnya, perubahan kepemimpinan ini menjadi momentum penting untuk membenahi sekaligus mempercepat pelaksanaan MBG agar lebih tepat sasaran, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, dia menilai susunan pimpinan baru BGN memiliki kapasitas, pengalaman birokrasi, serta kemampuan koordinasi yang dibutuhkan untuk memperkuat implementasi program strategis nasional tersebut.

“Saya kenal baik Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat. Saya sering rapat dengan mereka. Mereka memiliki pengalaman mengelola program pemerintah, mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga, serta memahami tantangan implementasi di lapangan,” ujar Zulhas di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini memimpin proses sinkronisasi, evaluasi, dan pengendalian lintas sektor Program MBG yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Pelaksanaan program tersebut mengacu pada tata kelola yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Berdasarkan data hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah beroperasi melalui 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan menjangkau 63.133.649 penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Zulhas juga menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di BGN menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam merespons berbagai kritik, protes, dan masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program.

“Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik. Presiden adalah sosok yang mendengar dengan kehati-hatian,” katanya.

Dalam susunan kepemimpinan baru BGN, Nanik S. Deyang dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai MBG karena telah terlibat sejak tahap pengembangan program. Sementara itu, Agustina Arumsari membawa pengalaman di bidang pengawasan dan manajemen risiko dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memperkuat tata kelola serta akuntabilitas pelaksanaan program.

Di sisi lain, Mayjen TNI Trenggono dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan yang kuat dari berbagai jabatan strategis di TNI Angkatan Darat. Ia juga memiliki rekam jejak di sektor pangan sebagai Wakil Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara.

Pemerintah berharap, dengan hadirnya kepemimpinan baru di BGN, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu menjawab kebutuhan gizi masyarakat secara lebih optimal di seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Pengumuman terkait dengan penunjukkan Nanik sebagai Kepala BGN disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026). Perombakan pucuk pimpinan BGN ini dilakukan setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan hampir satu setengah tahun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang peningkatan gizi masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (2/6/2026).

Prasetyo menjelaskan presiden secara rutin memantau kinerja seluruh kabinet, termasuk BGN. Dalam proses evaluasi tersebut, presiden juga menerima masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, hingga penerima manfaat program MBG.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo mengumumkan keputusan Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana selaku Kepala BGN dan dua orang Wakil Kepala BGN.

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo saat membacakan keputusan Presiden Prabowo.

Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, Prabowo juga mencopot 2 Waka BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

"Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk bergabung menjadi mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain wajib berbadan hukum, calon mitra harus menyiapkan lahan atau bangunan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

BGN mencatat sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025–29 Mei 2026, terdapat 8.182 SPPG yang sempat dikenai status suspend. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 30% dari total 27.208 SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pada portal resmi mitra BGN, calon mitra dapat berasal dari berbagai bentuk badan hukum, mulai dari perseroan terbatas (PT), CV, koperasi, yayasan, badan usaha milik desa (BUMDes), UMKM, usaha dagang, hingga instansi pemerintah.

“BGN membuka ruang kolaborasi dengan berbagai entitas berbadan hukum yang memiliki komitmen dalam mendukung pelaksanaan program gizi nasional, baik secara mandiri maupun kolaboratif,” tulis laman tersebut, dikutip pada Rabu (3/6/2026).

Adapun, pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal kemitraan yang disediakan BGN. BGN juga mengingatkan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.

“Seluruh proses pendaftaran kemitraan dilakukan secara resmi melalui Portal Mitra BGN. Kami tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun. Waspadai penipuan dan pastikan Anda hanya mengikuti informasi dari kanal resmi,” lanjutnya.

Dalam proses registrasi, calon mitra wajib melengkapi identitas kelembagaan berupa email dan nomor telepon, alamat lengkap, identitas perwakilan, hingga logo lembaga. Selain itu, sejumlah dokumen legalitas juga harus disiapkan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), SK Kementerian Hukum dan HAM, akta badan usaha beserta perubahan terbaru, serta NPWP mitra.

Di samping itu, BGN juga menetapkan syarat teknis yang cukup ketat bagi calon pengelola dapur MBG atau SPPG. Dalam hal ini, calon mitra diwajibkan memiliki badan hukum yang sah serta mengajukan lokasi SPPG yang nyata dan dapat diverifikasi.

Untuk dapur baru, ukuran bangunan yang disyaratkan mencapai 20 meter x 20 meter atau 20 meter x 15 meter. Setiap SPPG juga harus memiliki satu perwakilan khusus.

“Satu orang perwakilan hanya diperkenankan mewakili satu SPPG,” jelasnya.

Kemudian, jalur masuk bahan pangan dan jalur keluar makanan siap saji harus dipisahkan secara fisik. Selain itu, setiap SPPG wajib memiliki sedikitnya dua kendaraan untuk mendukung distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Persyaratan lainnya adalah keberadaan fasilitas pendukung, mulai dari ruang kerja kepala SPPG, ruang akuntan, ruang ahli gizi, hingga ruang rapat. Mitra juga diwajibkan mengikuti desain dan standar bangunan yang telah ditentukan oleh BGN.

Dari sisi pendanaan, calon mitra harus menyiapkan modal kerja sendiri pada tahap awal. Ini artinya, mitra harus memiliki dana operasional awal untuk menalangi biaya operasional SPPG sebelum bantuan pemerintah dicairkan.

“Mitra wajib bekerja sama dengan lembaga yayasan yang berwenang untuk proses pencairan dana bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.