Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan isu kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan angka tersebut bukan kebutuhan riil harian, melainkan hanya simulasi perhitungan.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi, kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Bekasi, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan perhitungan tersebut dibuat dengan asumsi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memasak menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan. Dalam praktiknya, kondisi itu tidak terjadi karena menu MBG bersifat variatif.

Dadan menjelaskan kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di satu SPPG bisa mencapai ratusan kilogram.

"Kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 kilogram, itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," ujarnya.

Ia menegaskan menu dalam program MBG tidak hanya terdiri dari daging sapi, melainkan juga mencakup sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan.

BGN, lanjut Dadan, tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Langkah ini diambil untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

Pengalaman sebelumnya menjadi pertimbangan, salah satunya saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Setiap daerah didorong menyesuaikan menu dengan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat setempat.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ujar Dadan.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap harga pangan di pasar.

[Gambas:Youtube]

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta penyesuaian menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Salah satu permintaan Sang Kepala Negara adalah mengganti sebagian lauk yang menggunakan telur untuk sementara waktu.

"Tadi Pak Presiden pesan, 'Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,'" ujar Nanik di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11).

Nanik menjelaskan arahan Prabowo agar kebutuhan telur masyarakat untuk keperluan kue dan konsumsi rumah tangga tidak terganggu.

Ia mengatakan pembahasan utama bersama kementerian terkait adalah penyiapan bahan baku program MBG yang membutuhkan pasokan dalam jumlah besar.

Kehadiran Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, menurutnya, dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan dan produksi pangan dapat memenuhi kebutuhan program tanpa menciptakan inflasi.

Ia menyebut produksi susu, kedelai, sayuran, serta pangan lain harus segera ditingkatkan agar Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan yang sejalan dengan pelaksanaan MBG.

"Kan, program MBG ini kan banyak banget butuh bahan baku. Pak Presiden sudah menginstruksikan. Misalnya untuk susu ini kami kan sudah mulai kesulitan cari susu, akan dibuat peternakan sapi yang nanti bisa memenuhi kebutuhan dari MBG dan juga untuk masyarakat di Indonesia akan diproduksi kira-kira 3 juta liter per hari," ujarnya.

Ia menambahkan kebutuhan tahu dan tempe sangat besar, sehingga produksi kedelai dalam negeri harus digenjot untuk mengurangi ketergantungan impor.

Nanik menjelaskan arahan Prabowo tidak bersifat antisipatif semata, melainkan langsung dijalankan pada hari yang sama. Peternakan sapi dan pengembangan lahan kedelai akan dikerjakan melalui integrasi antara pemerintah dan BUMN pangan seperti PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Menurutnya, 200 ribu hektare lahan di Jawa akan disiapkan untuk ternak, sementara 300 ribu hektare lainnya berada di luar Jawa.

"Ini langsung, langsung dikerjakan. Untuk peternakan aja Pak Prabowo udah instruksikan langsung untuk langsung dijalankan," ujarnya.

Tanda-tanda kenaikan harga pangan, terutama ayam, telur, dan buah, mulai terlihat di beberapa daerah, meski skalanya masih kecil.

Nanik mengungkapkan sejumlah kabupaten/kota melaporkan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG yang mulai penuh, yang biasanya menjadi indikator naiknya permintaan dan tekanan harga. Ia juga menyoroti kelangkaan buah di pasar induk yang sebelumnya selalu melimpah.

Menghadapi situasi tersebut, BGN bekerja sama dengan TNI AD untuk menggerakkan komando distrik militer (kodim) menanam sayur dan beternak ayam, serta menggandeng Kementerian Koperasi untuk mendanai koperasi bidang pertanian dengan alokasi awal sekitar Rp300 miliar.

BGN juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar para bupati mengoptimalkan lahan-lahan kosong di tingkat RT-RW untuk produksi pangan.

Nanik menyebut salah satu kendala adalah mekanisme masuk dapur MBG yang sulit jika petani bergerak sendiri-sendiri. Karena itu, BGN mendorong pembentukan koperasi atau minimal unit usaha dagang agar kelompok petani dapat terwadahi dan masuk ke sistem secara resmi.

"Misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG," ujarnya.

Menurutnya, seluruh upaya ini dilakukan agar kebutuhan besar MBG tidak memicu gejolak harga dan agar program berjalan selaras dengan stabilitas pangan nasional.