Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan transformasi layanan JKN memberikan kemudahan bagi peserta saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bersama fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan upaya perbaikan dan mengoptimalkan proses layanan, mulai dari pendaftaran hingga peserta mendapatkan pelayanan medis, sehingga peserta dapat berobat dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Komitmen tersebut terbukti dari implementasi inovasi pelayanan yang memudahkan peserta JKN, mulai dari proses administrasi, akses informasi melalui Petugas BPJS SATU, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, pada Rabu (01/07).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi pelayanan JKN tidak hanya diwujudkan melalui penyederhanaan proses administrasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga melalui pendampingan yang memastikan peserta memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan selama berada di rumah sakit.

"Transformasi pelayanan harus benar-benar dirasakan oleh peserta. Karena itu, kami senantiasa memperkuat kolaborasi dengan rumah sakit agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah, mulai dari proses pendaftaran hingga memperoleh pelayanan medis," ujar Pujo.

Salah satu bentuk transformasi lainnya adalah mendorong pemanfaatan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) yang membantu mempercepat proses administrasi peserta di rumah sakit. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu di rumah sakit untuk memberikan pendampingan kepada peserta JKN.

Melalui BPJS SATU, peserta dapat memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya, alur pelayanan JKN, hingga mendapatkan bantuan apabila mengalami kendala selama mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kehadiran petugas BPJS SATU diharapkan memberikan kepastian informasi sekaligus memastikan peserta memperoleh pelayanan sesuai ketentuan Program JKN.

Pujo menegaskan, transformasi di sektor pelayanan akan diperkuat melalui sinergi antara BPJS Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh jaminan pembiayaan, tetapi juga pengalaman pelayanan yang semakin baik dan memuaskan.

"Kami ingin memastikan setiap peserta merasa terbantu saat mengakses layanan kesehatan. Ketika peserta membutuhkan informasi mengenai alur pelayanan, administrasi, maupun hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, ada petugas BPJS SATU yang siap memberikan pendampingan. Dengan dukungan transformasi layanan dan kolaborasi bersama rumah sakit, kami berharap peserta dapat memperoleh pelayanan yang optimal," tegas Pujo.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan peserta yang tengah mengakses layanan. Dengan komitmen pelayanan yang ditunjukkan oleh RSUD Cengkareng, banyak peserta mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima, mulai dari proses pendaftaran yang mudah, hingga tindakan medis yang diberikan rumah sakit.

Agar kemudahan pelayanan di rumah sakit dapat dirasakan secara optimal, Pujo juga mengajak peserta untuk rutin memastikan status kepesertaannya tetap aktif. Bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan menghadirkan Program REHAB 3.0 yang memberikan skema pembayaran bertahap yang semakin fleksibel.

"Bukan hanya itu, kami juga mendorong peserta untuk rutin mengecek status keaktifan kepesertaan JKN. Khususnya bagi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN. Lewat inovasi ini, peserta dapat dengan mudah mengecek status kepesertaannya sebelum mengakses pelayanan kesehatan, sehingga proses pelayanan di fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih lancar," tegas Pujo.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah berusaha agar pelayanan kepada peserta di rumah sakit, khususnya layanan katastropik tetap berjalan optimal. Ia menyebut, pemerintah bersungguh-sungguh mendukung Program JKN agar seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dan dapat mengakses jaminan layanan kesehatan dengan mudah.

"Melalui Program JKN, seluruh peserta mendapatkan pelayanan yang baik dengan harga yang sangat terjangkau, karena aspek gotong royong yang dijalankan BPJS Kesehatan. Prinsip ini sering kami sebut pola kerja sama raksasa, upaya yang dilakukan bersama untuk melindungi masyarakat Indonesia," kata Cak Imin.

Bukan hanya itu, Cak imin menegaskan bahwa pemerintah telah memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung Program JKN, dengan mendorong menjadi peserta JKN aktif dengan rutin membayar iuran kepesertaan tiap bulan.

JAKARTA, iNews.id –  PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group mendukung upaya BPJS Kesehatan dalam memperkuat keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui aksi Corporate Social Responsibility (CSR). 

Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Launching REHAB 3.0, PASTI JKN, dan Seremoni Penyerahan Donasi Mitra CSR Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, MNC Bank berpartisipasi melalui program Mitra CSR bersama BPJS Kesehatan untuk membantu pelunasan tunggakan iurantunggakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) khususnya bagi masyarakat kurang mampu. 

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan status kepesertaan JKN sehingga tetap memperoleh perlindungan dan akses layanan kesehatan yang berkesinambungan.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengatakan partisipasi MNC Bank dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

"MNC Bank berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Melalui dukungan terhadap Program JKN, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam melunasi tunggakan iuran dan masyarakat kembali memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal," ujar Rita.

Rita percaya kolaborasi antara sektor perbankan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. “Dengan partisipasi MNC Bank sebagai Mitra CSR BPJS Kesehatan, kami berharap dapat turut mendorong peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Rita. 

Rencananya, MNC Bank akan terus menghadirkan berbagai program CSR yang selaras dengan prinsip keberlanjutan perusahaan, sekaligus memberikan kontribusi nyata atas komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus menghadirkan kemudahan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjaga keaktifan kepesertaan dan memperoleh kepastian status kepesertaan sebelum mengakses layanan kesehatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembaruan Program REHAB menjadi REHAB 3.0 dan menghadirkan PASTI JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan inovasi yang dihadirkan merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kemudahan dalam menjaga kepesertaan dan memperoleh informasi yang akurat menjadi faktor penting agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administratif.

"BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan setiap peserta dapat mengakses Program JKN dengan lebih mudah dan memperoleh kepastian layanan. Melalui REHAB 3.0 dan PASTI JKN, kami ingin membantu peserta menjaga keaktifan kepesertaannya sekaligus memastikan status kepesertaan sebelum mengakses layanan kesehatan," ujar Pujo, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, REHAB 3.0 merupakan pembaruan dari Program REHAB yang telah membantu jutaan peserta menyelesaikan tunggakan iuran secara bertahap. Hingga Mei 2026, sebanyak 3,60 juta peserta telah mengikuti Program REHAB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,24 juta peserta atau sekitar 62 persen berhasil mengaktifkan kembali kepesertaannya. Selain itu, program tersebut telah menghimpun penerimaan iuran sebesar Rp1,45 triliun, sementara 1,36 juta peserta lainnya masih menjalani proses pembayaran secara bertahap.

"Melalui REHAB 3.0, peserta kini memiliki fleksibilitas dalam menentukan skema pembayaran tunggakan, termasuk pilihan pembayaran harian maupun mingguan, sehingga keterbatasan kemampuan membayar tidak lagi menjadi penghalang untuk kembali memperoleh perlindungan JKN," tambah Pujo.

Untuk mempermudah akses layanan, pendaftaran REHAB 3.0 dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, kantor cabang BPJS Kesehatan, hingga Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8 165 165. Beragam kanal tersebut diharapkan memberikan keleluasaan bagi peserta untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memudahkan peserta menjaga keaktifan kepesertaan melalui REHAB 3.0, BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan untuk memastikan status kepesertaan melalui PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN. Melalui layanan ini, peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda) cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui menu Cek Keaktifan Peserta yang berada di laman resmi BPJS Kesehatan.

"Kami ingin memastikan peserta dapat dengan mudah mengetahui status keaktifannya kapan pun dan di mana pun, terutama saat akan mengakses layanan kesehatan," ujar Pujo.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga menerima dukungan dari sejumlah mitra perbankan, seperti Bank Nano Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank BCA, SeaBank, MNC Bank, Bank Panin Syariah, dan Bank Aladin Syariah melalui penyerahan donasi Program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan tersebut menjadi wujud kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi fondasi program tersebut.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah memberikan dukungan melalui Program CSR. Kami berharap langkah bersama ini menjadi praktik baik yang bisa menginspirasi dunia usaha dan korporasi untuk turut mengambil bagian dalam memperkuat sistem jaminan sosial nasional," tutup Pujo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan inovasi Rehab 3.0 dan PASTI JKN yang diluncurkan BPJS Kesehatan menjadi terobosan luar biasa bagi masyarakat. Melalui inovasi tersebut, masyarakat bisa membayar tunggakan iuran secara dicicil sesuai dengan kemampuan dan kembali menjadi peserta JKN aktif.

Bukan hanya itu, ia juga mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan atas inovasi PASTI JKN. Inovasi ini bisa membantu peserta, khususnya di segmen PBI JK dan PBPU yang dibayarkan pemerintah daerah untuk mengecek status keaktifannya hanya dengan memasukkan data NIK dan tanggal lahir.

"Capaian BPJS Kesehatan sudah banyak, begitu pula dengan tantangan yang dihadapi. Kolaborasi dan sinergi lintas lembaga perlu dilakukan agar Program JKN tetap sustain dan masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik," tegas Kunta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) menerima kunjungan Dewan Komisaris PT Danantara Asset Management (DAM) untuk meninjau langsung pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Komisaris Utama PT DAM Rabin Indrajad Hattari mengatakan peninjauan tersebut menjadi bagian dari pengawalan agenda strategis nasional yang lebih luas.

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan agenda besar penguatan sektor energi dan hilirisasi yang tengah kami kawal. Infrastruktur yang andal menjadi penopang bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru," ujar Rabin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Direktur Operasi I Hutama Karya Gunadi mengatakan pihaknya menyambut delegasi dan memaparkan perkembangan sejumlah penugasan yang dikerjakan perusahaan di kawasan tersebut. Menurut Gunadi, sejumlah proyek yang masih dalam tahap pengerjaan mencatatkan progres di atas rencana.

"Hingga Mei 2026, Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5B ruas Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko telah mencapai 96,24 persen, sementara Segmen 3A-2 Karangjoang-KKT Kariangau mencapai 88,35 persen. Adapun pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif IKN telah mencapai 22,20 persen," ucap Gunadi.

Gunadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai target pada sejumlah paket proyek. Di kawasan gedung lembaga tinggi negara, lanjut Gunadi, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan serta Gedung MPR masih berada pada tahap awal konstruksi dengan progres masing-masing 7,26 persen dan 6,01 persen per 24 Juni 2026.

Hutama Karya, kata Gunadi, menjalankan sejumlah penugasan pembangunan infrastruktur di IKN yang menjadi Proyek Strategis Nasional. Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan setiap penugasan dengan disiplin pelaksanaan dan tata kelola yang baik, sejalan dengan dukungan terhadap Asta Cita Pemerintah.

"Kami berterima kasih atas kehadiran Dewan Komisaris Danantara yang meninjau langsung perkembangan proyek di IKN," kata Gunadi.

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (28/6/2026). Kegiatan yang diikuti oleh berbagai komunitas lari tersebut adalah komitmen BPJS Kesehatan mendukung upaya promotif dan preventif sebagai bagian dari penguatan Program JKN dengan mendorong masyarakat membudayakan hidup sehat .

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari kemampuan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan ketika masyarakat sakit. Menurutnya, keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin sadar menjaga kesehatannya sehingga risiko penyakit dapat dicegah sejak dini.

"Program JKN dibangun atas semangat gotong royong. Karena itu, kami tidak hanya berupaya memberikan perlindungan kesehatan saat masyarakat membutuhkan layanan, tetapi juga terus memperkuat berbagai upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif," ujar Pujo.

Pujo menjelaskan, per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285 juta peserta JKN atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Capaian tersebut didukung oleh 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama yang tersebar di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat.

"BPJS Kesehatan senantiasa memperkuat langkah promotif dan preventif untuk menekan peningkatan penyakit tidak menular, khususnya pada kelompok usia produktif. Pada tahun 2025, lebih dari 79 juta peserta JKN telah mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan, dengan sekitar 23 juta peserta berisiko hipertensi dan 17 juta peserta berisiko diabetes melitus," terang Pujo.

Selain itu, menurut data BPJS Kesehatan juga menunjukkan bahwa pada kelompok usia di bawah 45 tahun terdapat lebih dari 400 ribu peserta JKN yang didiagnosis diabetes melitus dan satu juta lebih peserta JKN terdiagnosis hipertensi. Bagi Pujo, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyakit kronis tidak lagi hanya dialami kelompok lanjut usia, tetapi juga mengancam generasi muda dan usia produktif.

"BPJS Kesehatan juga terus mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat, di antaranya melalui Prolanis Muda, Skrining Riwayat Kesehatan, serta edukasi kesehatan. Kegiatan Health Fun Run hari ini menjadi salah satu sarana untuk mengajak masyarakat membiasakan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dilakukan secara berkelanjutan," ujar Pujo.

Harapannya, semangat yang dibangun melalui Health Fun Run tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pujo, semakin banyak masyarakat yang sehat dan produktif, semakin kuat pula fondasi keberlanjutan Program JKN di masa depan.

"Penguatan budaya hidup sehat merupakan bagian dari dukungan BPJS Kesehatan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Melalui semangat gotong royong serta penguatan upaya promotif dan preventif dalam Program JKN, BPJS Kesehatan optimis dapat berkontribusi mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," tutur Pujo.

Sinergi BPJS dan Kejaksaan Agung, Jaga Keberlangsungan JKN



Pada saat yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengatakan, semangat gotong royong merupakan esensi utama Program JKN. Melalui semangat gotong royong, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, dengan demikian seluruh peserta memperoleh perlindungan Kesehatan yang berkelanjutan.

“Gotong royong merupakan nilai yang harus terus dijaga. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Untuk generasi muda, jangan menunda memulai kebiasaan hidup sehat karena menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta menerapkan pola hidup sehat,” kata Raffi.

Raffi mengatakan, melalui kegiatan Fun Run secara rutin, BPJS Kesehatan telah mengajarkan bahwa kesehatan bukan dimulai di hari esok tapi dimulai sejak dini.

“Sehat itu ada dua, dimulai dari hati dan mentransfer ke otak. Kalau kita niatkan untuk sehat, pasti mindset di otak akan langsung tergerak. Sehat itu mahal, jadi kita harus jaga kesehatan sejak dini,” tegas Raffi.

Dalam rangka menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Penguatan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali.

Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Amalia menekankan pentingnya Sensus Ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia mengibaratkan sensus sebagai rekam medis yang menjadi acuan bagi negara dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat.

"Bayangkan negara ini adalah seperti dokter. Tapi, kalau dokternya tidak punya rekam medis dari seorang pasien, maka dia akan memberikan obat dengan cara yang tebak-tebak. Hasilnya, obat yang dikasih bisa tidak tepat, program yang dibuat juga tidak akan sampai. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi ini adalah rekam medis buat ekonominya Indonesia," jelas Amalia pada acara Pencanangan SE2026 di Odah Etam Samarinda, Kamis (25/6).

Menurut Amalia, dalam satu dekade terakhir aktivitas ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini, semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya tanpa harus memiliki toko atau kantor fisik.

Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif dengan mendatangi langsung rumah tangga untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lengkap.

Lebih lanjut, Amalia menegaskan bahwa hasil setiap sensus selalu menjadi fondasi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional.

"Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini. Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses," ujar Amalia.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dinamis menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu motor penting transformasi ekonomi Indonesia.

Melalui SE2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian tanpa harus mengalokasikan anggaran dari APBD.

"Saya percaya jika kita bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas yang berguna. Akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Pendataan SE2026 secara door to door telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi bagi masa depan.

"Tentu sensus ini sejatinya bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi adalah yang pasti adalah investasi, investasi masa depan," kata Rudi.

Menurutnya, data akurat hari ini akan memberikan manfaat atas berbagai keputusan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Rudi menyampaikan harapannya agar hasil SE2026 dapat menjadi dasar untuk mengawal transformasi ekonomi Kalimantan Timur, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Sebelum prosesi pencanangan, Amalia terlebih dahulu meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Ia menyaksikan proses wawancara tatap muka oleh petugas sensus terhadap salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kelontong.

Amalia juga sempat meninjau koordinasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan Big Mall Samarinda, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Samarinda untuk membahas dukungan pihak pengelola mal terhadap pelaksanaan SE226.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku ingin anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipangkas lebih besar lagi dari efisiensi yang telah dilakukan.

Bahkan, ia menginginkan anggaran program tersebut dipangkas hingga nol, meski mengakui hal itu tidak mungkin dilakukan karena program harus tetap berjalan.

"Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya, kalau berhenti juga enggak benar. Kenapa? Programnya program yang bagus. Tinggal implementasi aja diperbaiki," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Sang Bendahara Negara mengatakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang telah melaporkan rencana efisiensi lanjutan anggaran MBG. Namun, besaran pemangkasan akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujarnya.

Ia memastikan pemangkasan anggaran yang disiapkan akan cukup signifikan dan membuat penggunaan anggaran negara lebih aman.

"Jadi, cukup signifikan pengurangannya. Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman," ujarnya.

Purbaya juga mengaku mendukung apabila masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi anggaran MBG.

"Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, tapi biar programnya jalan. Artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membentuk tim untuk memantau penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Purbaya menjelaskan pengawasan dilakukan di antaranya oleh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

"Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa," ujarnya.

Tim tersebut akan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk mengontrol penggunaan anggaran.

Purbaya mengatakan rencana itu muncul setelah Kepala BGN menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah.

"Rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju," ujarnya.

Ia mengatakan tim tersebut akan memberi informasi mengenai kondisi di daerah apa adanya.

Mereka juga akan merekomendasikan sejumlah hal, termasuk bila sebuah SPPG perlu dihentikan operasionalnya.

"Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak," ujar Purbaya menirukan omongan Kepala BGN.

"Kita diskusikan seperti itu. Kalau jelek, kita bilang jelek. Kepala BGN bilang, 'Kalau jelek, laporkan jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya tutup.' Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah ini akan membuat pengawasan menjadi lebih independen.

"Yang ngawasin bukan BGN sendiri. Jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest," ujarnya.

Ia mengatakan evaluasi terhadap hasil pemantauan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Tim Kementerian Keuangan mulai bekerja pada pekan depan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah.

BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

Lebih lanjut, BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menghadapi tekanan terhadap keberlanjutan pembiayaan. Pasalnya, iuran peserta tidak mengalami penyesuaian selama lima tahun terakhir, sementara inflasi biaya kesehatan terus meningkat hingga 9-11% per tahun.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, mengatakan kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan penerimaan iuran tertinggal dibandingkan kenaikan biaya pelayanan kesehatan. Secara kumulatif, biaya layanan kesehatan diperkirakan telah meningkat lebih dari 50%, sedangkan pendapatan dari iuran relatif stagnan.

"Iuran BPJS Kesehatan yang tidak mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir semakin tertinggal dari laju inflasi kesehatan yang mencapai 9-11% per tahun. Secara kumulatif, biaya layanan kesehatan berpotensi meningkat lebih dari 50%, sementara penerimaan iuran relatif stagnan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara pendapatan dan kewajiban pembayaran klaim, sehingga tekanan terhadap keberlanjutan pembiayaan JKN semakin besar," ujar Rizal kepada Warta Ekonomi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rizal, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) membuka peluang untuk menata ulang struktur iuran. Namun, kebijakan tersebut juga membuat perhitungan pembiayaan semakin kompleks karena pemerintah harus menghitung kembali kebutuhan biaya pelayanan, kemampuan bayar peserta, hingga besaran subsidi yang diperlukan.

Karena itu, ia menegaskan penyesuaian iuran seharusnya didasarkan pada kajian aktuaria, bukan sekadar pertimbangan administratif.

"Karena itu, penyesuaian iuran seharusnya berbasis kajian aktuaria dan bukan sekadar keputusan administratif," katanya.

Rizal menilai kenaikan iuran juga berpotensi berdampak pada masyarakat, terutama kelompok menengah bawah dan pekerja sektor informal yang tidak memperoleh subsidi penuh seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jika terjadi kenaikan iuran, kelompok yang paling rentan terdampak adalah peserta mandiri, khususnya kelas menengah bawah dan pekerja sektor informal. Tanpa mekanisme perlindungan yang tepat, risiko tunggakan dan peserta nonaktif berpotensi meningkat," ujarnya.

Menurutnya, solusi yang lebih realistis bukan hanya menaikkan iuran, tetapi juga mereformasi sistem pembiayaan kesehatan melalui peningkatan efisiensi layanan, penguatan pengawasan klaim dan fraud, perluasan kepesertaan aktif, serta perbaikan tata kelola pembiayaan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah perusahaan yang memiliki lini bisnis asuransi kesehatan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya menyusut dari 82 perusahaan pada 2022 menjadi 81 perusahaan pada 2023, kemudian 78 perusahaan pada 2024, dan bertahan di angka 77 perusahaan sepanjang 2025-2026.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Kepolisian Resor Kota (Polresta) baru khusus di Ibu Kota Nusantara ( IKN ), Kalimantan Timur. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1336/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Polresta kawasan IKN ini bakal dijabat oleh AKBP Supriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Wadir Polairud Polda Kalimantan Timur.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut selain Polresta kawasan IKN, Polri juga membentuk empat Polres Tipe D baru. Polres Tipe D baru itu berada di wilayah Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut.

Kemudian, ada pula peningkatan status terhadap delapan Polres Tipe D menjadi Polresta meliputi wilayah Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.

"Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Secara keseluruhan, terdapat 1.121 personel perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) yang dirotasi melalui tujuh Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada 25 Juni 2026.

Ia mengatakan mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pembinaan karier sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi.

"Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat."

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah membentuk satu Polresta di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pembentukan Polresta di IKN itu dalam rangka memperkuat pelayanan Polri.

Polresta baru ini dikepalai AKBP Supriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirpolairud Polda Kalimantan Timur.

"Dilakukan pembentukan satu Polresta baru di kawasan Ibu Kota Nusantara [IKN]," ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, Polri juga telah membentuk empat Polres Tipe D baru serta peningkatan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta.

Empat Polres Tipe D yang dibentuk berada di wilayah Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut.

Sementara delapan Polres yang naik status menjadi Polresta berada di Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.

“Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” imbuhnya.

Adapun, Trunoyudo mengatakan Polri telah melakukan mutasi 1.121 personel. Dari ribuan anggota yang dimutasi itu, terdapat 190 personel yang mendapatkan promosi jabatan.

“Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Salah satu karya strategis perusahaan, Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara ( IKN ), berhasil meraih Honour Award pada ajang Malaysia Landscape Architecture Awards (MLAA) 2026 untuk kategori Landscape Design Award (Professional Category). Penghargaan bergengsi ini menjadi pengakuan atas keberhasilan menghadirkan ruang publik yang mengintegrasikan nilai kebangsaan, keberlanjutan lingkungan, serta fungsi sosial bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan kepada proyek yang dinilai mampu menghadirkan desain lanskap berkualitas tinggi dengan mempertimbangkan aspek estetika, fungsi, keberlanjutan, serta kontribusi terhadap kualitas ruang publik. Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa karya infrastruktur dan lanskap Indonesia mampu bersaing serta mendapatkan apresiasi di tingkat global.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kolaborasi dan dedikasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Plaza Seremoni sebagai salah satu ruang publik ikonik di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Di Balik Progres Percepatan Sekolah Rakyat, Ada Dedikasi dan Komitmen Para Pekerja



“Penghargaan MLAA 2026 ini merupakan apresiasi atas kolaborasi dan dedikasi seluruh insan Brantas Abipraya dalam menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya memiliki fungsi strategis, tetapi juga memberikan nilai estetika, keberlanjutan, dan manfaat sosial bagi masyarakat. Plaza Seremoni IKN menjadi simbol bagaimana pembangunan dapat menyelaraskan identitas bangsa, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan ruang publik modern,” ujar Dian Sovana.

Terletak di depan Istana Negara dan Istana Garuda, Plaza Seremoni merupakan bagian penting dari kawasan Sumbu Kebangsaan yang menjadi pusat aktivitas kenegaraan sekaligus ruang publik utama di IKN. Kawasan ini dirancang sebagai reinterpretasi modern dari konsep alun-alun Indonesia yang telah lama menjadi ruang interaksi sosial masyarakat.

Dengan pendekatan desain yang memadukan elemen budaya, lanskap alami, dan kebutuhan perkotaan masa depan, Plaza Seremoni hadir sebagai ruang yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masa Depan Kesehatan, Brantas Abipraya Pastikan Pembangunan Bank Genomik Nasional Berjalan Optimal



Lebih dari sekadar area penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan resmi negara, Plaza Seremoni juga berfungsi sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, budaya, dan rekreasi. Berbagai fasilitas seperti amfiteater terbuka, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, area hijau, galeri UMKM, hingga ruang komunal dirancang untuk mendorong interaksi sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keunggulan Plaza Seremoni juga terletak pada penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Desain kawasan memanfaatkan kontur alami lahan dan sistem tata air eksisting sehingga mampu mengoptimalkan fungsi ekologis tanpa mengurangi kenyamanan pengguna.

Pendekatan tersebut menjadikan infrastruktur ekologis sebagai bagian integral dari ruang publik yang mendukung ketahanan lingkungan sekaligus memperkuat identitas kawasan IKN sebagai kota hutan yang berkelanjutan.

Plaza Seremoni bersama kawasan Sumbu Kebangsaan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, pada 14 Agustus 2024. Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan kawasan inti IKN sekaligus menandai kesiapan infrastruktur pendukung untuk berbagai agenda nasional, termasuk penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Dian, penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Brantas Abipraya, tetapi juga bagi Indonesia. Pengakuan internasional tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur nasional kini tidak hanya berfokus pada aspek konstruksi semata, tetapi juga mampu menghadirkan ruang publik berkualitas yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Ditambahkannya, penghargaan tersebut diberikan kepada proyek yang dinilai mampu menghadirkan desain lanskap bkerkualitas tinggi dengan memperhatikan aspek estetika, fungsi, keberlanjutan, serta kontribusinya terhadap kualitas ruang publik.

“Keberhasilan ini semakin memperkuat komitmen Brantas Abipraya untuk terus menghadirkan karya infrastruktur yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa infrastruktur masa depan harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju,” tambah Dian.

Sebagai perusahaan konstruksi milik negara yang telah berpengalaman membangun berbagai proyek strategis nasional, Brantas Abipraya terus berkomitmen menghadirkan karya terbaik yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui berbagai proyek infrastruktur yang dibangun di seluruh Indonesia, perusahaan berupaya mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mewujudkan visi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan.