Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya menjaga kesehatan finansial platform ride hailing atau ojek online (ojol) di tengah kebijakan pemerintah yang menurunkan potongan komisi aplikator menjadi 8%.

Sebelumnya, komisi aplikasi dipatok sekitar 20%, yang berarti sekitar 20% dari total pendapatan driver ojol akan lari ke aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim.

Menurut AHY, kebijakan tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun di saat yang sama keberlanjutan bisnis perusahaan juga perlu dijaga.

“Tapi juga harus dipastikan agar perusahaan juga sehat secara finansial. Setuju? Karena kalau perusahaannya sehat, misalnya Grab Indonesia-nya sehat, maka ini juga lebih baik untuk kesejahteraan mitra. Setuju ya?” kata AHY dalam acara Peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia di Jakarta, Senin (29/6/2026).

AHY menegaskan perlu ada keseimbangan antara upaya meningkatkan keuntungan perusahaan dan kesejahteraan mitra pengemudi.

Sebelumnya, sejumlah platform ride hailing telah memastikan akan mengikuti kebijakan pemerintah dengan menerapkan potongan komisi sebesar 8% mulai 1 Juli 2026.

Grab Indonesia, misalnya, akan mulai menerapkan skema bagi hasil 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua, yakni GrabBike. CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan untuk memperluas manfaat ekonomi digital.

“Grab Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi Mitra Pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek online di Indonesia,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Neneng mengakui implementasi kebijakan tersebut tidak mudah. Karena itu, Grab akan melakukan berbagai penyesuaian agar layanan tetap terjangkau, keberlanjutan ekosistem terjaga, dan peluang pendapatan mitra pengemudi tidak terganggu.

Dia juga menyampaikan komitmen tersebut sejalan dengan perjalanan Grab selama lebih dari satu dekade di Indonesia.

Menurutnya, hal itu tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride hailing dan layanan pengantaran daring, penciptaan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta pelaksanaan program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Ke depan, Grab menyatakan akan terus memperkuat komitmennya di Indonesia dan berkontribusi dalam membangun layanan transportasi daring yang inklusif, andal, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga akan menerapkan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan GoRide mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” kata Catherine dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Menurut Catherine, penerapan skema bagi hasil tersebut bukan langkah yang mudah karena akan memberikan tantangan bagi lini bisnis roda dua perseroan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan berbagai penyesuaian dengan mempertimbangkan peluang pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan tarif bagi pelanggan, dan keberlanjutan ekosistem bisnis.

Dia juga memastikan Gojek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan berjalan baik serta memberikan manfaat bagi mitra pengemudi maupun keberlanjutan ekosistem.

Adapun Maxim Indonesia juga akan memberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% mulai 1 Juli 2026 untuk seluruh mitra pengemudi layanan transportasi roda dua (Maxim Bike).

Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi aplikasi sebesar 8% dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Menurut Dirhamsyah, penyesuaian komisi tersebut tetap memungkinkan perusahaan mempertahankan tarif yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan.

Dia menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dirhamsyah menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online alias Perpres Ojol yang Prabowo Subianto janjikan sejak 1 Mei 2026 masih belum kunjung terbit dan berlaku.

Meski demikian, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia mengumumkan bakal mulai menerapkan potongan 8% bagi mitra ojek online (ojol) untuk layanan penumpang pada 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra menyampaikan, kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa May Day, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine beberapa waktu lalu.

Saat ini, potongan aplikator yang berlaku masih mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum ke-delapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Berdasarkan pengamatan Bisnis, dengan tarif yang dibayar oleh penumpang senilai Rp30.000, tak lebih dari Rp23.000 jasa yang pengemudi terima.

Artinya, apabila potongan hanya 8%, dengan tarif yang sama, ojol hanya mendapat potongan Rp2.400 dan menerima sekitar Rp27.600.

Meski demikian, kebijakan ini hanya akan berlaku bagi kendaraan roda dua. Hal tersebut pun mengundang kecaman dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI).

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan sejatinya komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas.

Program tersebut mencakup Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, umroh gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, hingga Cek Kesehatan Gratis yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mitra dan keluarga sejalan dengan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 yang diusung pemerintah.

“Khususnya misi meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas serta misi pemerataan ekonomi,” kata Hans dalam keterangan dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Sebelumnya, GoTo telah menyatakan dukungan penuh dan komitmen konkret terhadap arahan kebijakan pemerintah terkait komisi ojek online. Kebijakan tersebut menetapkan skema bagi hasil 92% untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide).

Dengan aturan itu, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8%, turun dari sebelumnya 20%.

Hans mengatakan perusahaan akan menyesuaikan skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut akan memengaruhi komponen pendapatan perusahaan dari layanan transportasi online roda dua (GoRide), namun dinilai sebagai investasi jangka panjang demi menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan.

“Tidak hanya untuk mitra pengemudi, Perusahaan juga hadir untuk puluhan juta pengguna. Gojek dan GoTo menyadari adanya tanggung jawab sebagai platform transportasi online untuk menjaga kesinambungan roda pergerakan masyarakat setiap harinya,” kata Hans.

Untuk layanan GoRide Reguler, yang menjadi layanan dengan jumlah pengguna terbesar, perusahaan akan mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi dan harga yang dibayarkan konsumen.

Perusahaan juga memahami pentingnya faktor harga bagi konsumen di Indonesia.

“Kami akan berupaya agar tidak ada perubahan harga yang dibayar oleh konsumen untuk GoRide Reguler,” kata Hans.

GoTo berharap penyesuaian tersebut dapat menjaga stabilitas jumlah pesanan dari konsumen sehingga pada akhirnya pendapatan total mitra pengemudi tetap terjaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengajak seluruh lapisan masyarakat beserta mitra pengemudi untuk bersama-sama menyokong kebijakan baru pemerintah terkait penataan industri ojek online (ojol).

Langkah kolaboratif ini dinilai krusial untuk mentransformasi industri menuju arah yang lebih berkeadilan dan memiliki daya tahan kokoh.

Perusahaan berkomitmen mengawal masa transisi ini dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan mitra serta kualitas layanan konsumen.

Manajemen menyediakan ruang komunikasi berkala sebagai wadah resmi penyampaian pendapat bagi para mitra pengemudi secara tertib.

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menyampaikan perseroan memiliki kesamaan visi dengan pemerintah dalam merumuskan masa depan industri transportasi berbasis aplikasi di Tanah Air. Harmonisasi regulasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami percaya tujuan kita sama, yaitu menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk masa jangka panjang,” ujar Hans, Selasa (19/5/2026).

Hans menambahkan perusahaan mengimbau para mitra pengemudi untuk terus menyampaikan aspirasi secara damai, terbuka, dan konstruktif melalui jalur komunikasi resmi yang telah disediakan.

"GOTO membuka pintu untuk mendengar, berdiskusi, dan merumuskan solusi bersama atas setiap tantangan operasional yang dihadapi mitra di lapangan," kata Hans.

Di sisi lain, manajemen tidak menampik kebijakan penyesuaian tarif komisi ini akan membawa konsekuensi berupa penurunan pos pendapatan bruto Gojek pada lini bisnis transportasi roda dua (GoRide). Menghadapi tantangan tersebut, struktur ekosistem GOTO yang terdiversifikasi akan dioptimalkan sebagai jangkar penyelamat kinerja konsolidasi grup.

Perusahaan bakal memacu performa unit bisnis potensial lainnya di luar sektor mobilitas penumpang untuk menyokong pendapatan. Portofolio interkoneksi seperti layanan pengantaran barang, logistik, jasa keuangan (fintech), serta berbagai varian layanan digital lainnya akan didorong bergerak lebih ekspansif sebagai penopang pertumbuhan operasional.

Kekuatan ekosistem lintas sektor ini diklaim menjadi fondasi kuat yang memberikan fleksibilitas bagi Gojek untuk melakukan penyesuaian bisnis secara mulus.

Manajemen optimistis strategi optimalisasi silang ini mampu menjaga stabilitas keuangan jangka panjang, baik untuk entitas Gojek maupun korporasi GoTo secara keseluruhan.

Sebagai perusahaan rintisan lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam negeri, Gojek berkomitmen membalas besarnya kepercayaan pemerintah dan masyarakat lewat aksi nyata.

Kepatuhan penuh terhadap regulasi baru ini menjadi bukti kesiapan korporasi untuk melangkah ke fase pertumbuhan berikutnya demi mewujudkan mitra pengemudi yang lebih sejahtera sekaligus mempertahankan keunggulan standar pelayanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia merespons rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi 8%. Janji tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu.

Perusahaan mengungkapkan manajemen belum menerima dokumen maupun salinan regulasi resmi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang memuat kebijakan penyesuaian potongan komisi sebesar 8% tersebut.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan pihaknya perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan.

“Perlu ditekankan bahwa saat ini besaran komisi yang diterapkan oleh perusahaan merupakan salah satu yang paling kompetitif dan terendah di pasar nasional,” kata Dirhamsyah dalam keterangan pada Selasa (5/5/2026).

Terkait dinamika kebijakan saat ini, perusahaan menilai struktur komisi maksimal 15% yang Maxim terapkan merupakan ekuilibrium optimal dan paling efisien di industri.

“Formulasi ini secara empiris telah melindungi margin pendapatan mitra pengemudi sekaligus menjaga aksesibilitas tarif bagi konsumen,” kata Dirhamsyah.

Untuk itu, Maxim Indonesia mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap kondusif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Dirhamsyah menyebut Maxim Indonesia telah berkomitmen dalam menjaga kesejahteraan mitra melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pemberian cakupan asuransi secara penuh bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Dia menambahkan Maxim Indonesia juga bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI) yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi melalui santunan. Maxim memastikan memiliki komitmen penuh untuk selaras dengan visi pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dirhamsyah menjelaskan industri transportasi daring merupakan sebuah ekosistem kompleks, di mana struktur tarif dan komisi disusun sedemikian rupa untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan pendapatan mitra pengemudi. Intervensi yang bersifat restriktif di dalam pasar ini dikhawatirkan dapat menggeser keseimbangan tersebut ke salah satu sisi, yang pada akhirnya dapat membawa konsekuensi signifikan bagi keberlangsungan industri secara menyeluruh.

Oleh karena itu, lanjut Dirhamsyah, perusahaan menganjurkan agar setiap kebijakan strategis diambil dengan penuh kehati-hatian melalui dialog yang inklusif bersama para pelaku pasar.

Mengingat setiap platform memiliki model bisnis serta kapasitas operasional dan finansial yang berbeda, penerapan kebijakan yang bersifat seragam tanpa melalui proses tinjauan serta diskusi yang inklusif dan partisipatif dikhawatirkan dapat memicu ketidakseimbangan dalam ekosistem industri.

“Maxim Indonesia menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi lebih lanjut dan menegaskan kesiapan penuh untuk bekerja sama secara konstruktif dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia atau Modantara keberatan dengan aturan pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha menjelaskan menghormati perhatian Presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Bagi industri, mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital. Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung.

Akan tetapi Modantara menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis, terlalu dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia, jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam dengan para pelaku industri.

Menyikapi hal tersebut Modantara secara tegas meminta pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8% dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru.

“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem. Batas potongan 8% mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra. Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya," jelas Agung dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.

Sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. Saat ini, sektor mobilitas dan pengantaran digital telah melibatkan 2–4 juta mitra pengemudi aktif dan menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan. Kemudian berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional. Serta mendukung jutaan UMKM dan pekerja di sektor lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Lebih jauh, keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya menyangkut platform sebagai entitas bisnis, tetapi juga seluruh ekosistem yang terhubung di dalamnya—mulai dari jutaan mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga pekerja di berbagai sektor yang mengandalkan layanan mobilitas dan pengantaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk masyarakat yang bergantung pada layanan ojek online dan taksi online untuk bekerja dan berusaha.

"Batasan 8% ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60%, dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Efeknya kompleks, sistemik, dan bahkan dapat mengancam kestabilan ekonomi serta iklim investasi," kata Agung.

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki kebebasan untuk memilih layanan dengan pembagian hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

"Bagi hasil atau potongan platform tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Pertanyaannya adalah: apakah batas 8% benar-benar akan memperkuat penghasilan mitra dalam jangka panjang, atau justru mengurangi permintaan, layanan, dan kesempatan kerja fleksibel yang selama ini menopang mereka?” ujar Agung.

Modantara melihat bahwa pemaksaan potongan platform tunggal dapat menghilangkan kompetisi yang menjadi landasan bagi inovasi layanan dan program. Pemberdayaan mitra potensi penyesuaian harga kepada konsumen. Kemudian, mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah, karena platform harus berfokus pada volume yang lebih besar.

Menurut Agung memaksa platform beroperasi dengan struktur biaya ramping dan melakukan efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen. Di India contohnya, platform komisi rendah Ola terpaksa memangkas jumlah pekerja perusahaan dan mengurangi insentif pengemudi secara signifikan agar bisa beroperasi dengan komisi yang rendah. Efisiensi operasional yang dapat berdampak pada kualitas layanan. Selain itu, kebijakan batas komisi 8% berpotensi akan menjadi yang terendah di dunia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15–30% untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar. Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia.

Agung menyebut sampai saat ini belum mendapatkan salinan Perpres 27/2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online yang dinyatakan telah ditandatangani oleh presiden, agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut dan detail.

"Kami menyatakan kesiapan untuk duduk bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan," kata Agung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertimbangkan mempercepat pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) menjadi 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Lisadarti, mengatakan skema ini menjadi opsi menyusul adanya kebijakan work from anywhere (WFA).

“Kalau tahun-tahun sebelumnya sih tujuh hari sebelum Lebaran, tapi ada skema untuk 14 hari sebelum hari Lebaran. Kalau kami sih berharapnya 14 hari, tapi baru mau dirapatkan dulu dengan para aplikator besok bersama Bapak Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Lisa dalam acara Iftar & Media Gathering inDrive Indonesia 2026 di Restoran Aroem, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Lisa berharap adanya peningkatan besaran pemberian BHR kepada pengemudi ojol untuk Lebaran 2026. Ia teringat aksi demonstrasi pengemudi ojol yang mengeluhkan pemberian BHR hanya Rp 50 ribu pada Lebaran tahun lalu.

“(Pengemudi ojol sampaikan) lebih banyak kita dapat tip dari customer daripada (BHR) itu,” ucap Lisa.

Lisa menjelaskan keluhan BHR tahun lalu tak lepas dari mepetnya keputusan kebijakan terkait BHR. Pasalnya, Kemenaker selama ini hanya fokus terhadap persoalan THR. “Tahun 2025 alasannya kenapa mereka dapat Rp 50 ribu karena SE-nya mendadak dari Kemenaker. Nah sekarang kan tidak mendadak lagi. Mudah-mudahan tidak Rp 50 ribu lagi, mudah-mudahan besok ada Rp 1 juta. Harapannya Rp 1 juta,” ucap Lisa.

Lisa menyampaikan Kemenaker sejak awal berkomitmen memastikan para pengemudi dan kurir online mendapatkan perlakuan yang layak dan adil, termasuk dalam momen Lebaran. Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri seperti ini sangat penting dalam menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang baik di era ekonomi digital.

“Kementerian Ketenagakerjaan tengah menggodok kebijakan yang dapat mendorong agar para pengemudi dan kurir online dapat memperoleh bonus hari raya keagamaan. Kebijakan ini masih dalam proses pembahasan dan penyelesaian di tingkat pimpinan,” sambung Lisa.

Lisa menyampaikan pemberian BHR diperuntukkan bagi pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi dan telah bermitra dalam jangka waktu satu tahun terakhir. Hal ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas para pengemudi ojol.

“Perusahaan aplikasi diharapkan dapat bersikap transparan dalam menghitung dan menyampaikan besaran BHR kepada pengemudi dan kurir online,” kata Lisa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) Hans Patuwo memastikan perusahaan akan kembali memberikan bonus hari raya (BHR) bagi mitra pengemudi sebagai salah satu bentuk stimulus pada Hari Raya Idul Fitri 2026. Hans mengatakan saat ini GoTo aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan skema pemberian BHR 2026.

“Skema BHR pasti akan kami jalankan lagi tahun ini. Kami sedang menyusun detailnya, termasuk nominalnya. Saat ini masih belum bisa dibagikan karena masih dalam tahap perumusan. Setelah ada informasi, pasti akan kami sampaikan,” ujar Hans dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Rencana pemberian BHR oleh GoTo merupakan salah satu dari empat pilar yang tercakup dalam inisiatif “Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra” yang diluncurkan pada Selasa. “Untuk mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberikan bonus hari raya agar para mitra dapat merayakan hari raya dengan lebih tenang dan nyaman,” katanya.

Adapun BHR pertama kali diperkenalkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi yang diterbitkan pada Maret 2025.

Dalam surat edaran tersebut, BHR diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Perhitungannya sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi yang produktif dan berkinerja baik.

Selain itu, pencairan BHR mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni diberikan oleh perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana penggabungan dua perusahaan teknologi besar, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Holdings, masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah disebut tengah menyiapkan aturan baru mengenai ojek daring yang berpotensi membuka peluang konsolidasi antara dua platform digital itu.

Mengutip Financial Times, manajemen GoTo menyatakan belum ada keputusan atau kesepakatan mengenai kesepakatan merger dengan Grab. Lebih lanjut, GOTO dalam keterangan resminya menegaskan perusahaan tetap fokus pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan, terutama mitra pengemudi dan pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dalam ekosistem GoTo.

GOTO menyatakan Jajaran Dewan Komisaris, direksi dan manajemen selalu mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM serta kepentingan sosial lainnya termasuk jika hal ini dapat dicapai melalui merger, akuisisi atau aksi korporasi strategis lainnya.

“Perusahaan akan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” tulis keterangan manajemen GOTO kepada FT.

Sejak tahun lalu, GOTO mencatat perbaikan kinerja keuangan yang signifikan. Namun, di balik catatan positif itu, perusahaan menegaskan kesejahteraan mitra tetap menjadi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang.

Wacana merger ini juga disoroti oleh pengamat ekonomi senior, Telisa Falianty. Telisa tidak menampik langkah kedua perusahaan untuk bergabung memang bisa mewujudkan efisiensi dalam skala ekonomis.

Oleh karena itu, dirinya mendorong agar regulator yang diwakili pemerintah melalui Danantara melakukan perhitungan lebih lanjut terkait analisis biaya-manfaat (cost-benefit). Telisa juga menekankan bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi komersial dan dimensi kesejahteraan.

“Jadi memang ada unsur bisnis itu tetap harus market basis, tapi on the other hand ada juga peran negara untuk melakukan stabilisasi, distribusi, hingga peran saat ada market failure,” kata Telisa.

Namun menurut Telisa, potensi pergeseran persaingan usaha dari duopoli menjadi monopoli dinilai kurang baik bagi konsumen maupun mitra pengemudi ojek online. Dia menilai isu ini harus didiskusikan secara seksama dengan otoritas terkait seperti KPPU.

“Ini terkait soal pilihan, yang biasanya, misalkan nih supir online juga biasa main dua gitu ya, itu dia kadang diversifikasi gitu. Namun dengan adanya merger ini semua jadi satu, jadi baik driver ataupun konsumen itu jadi tidak punya pilihan,” ujar Telisa saat dihubungi pada Jumat (14/11/2025). Sementara itu, Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen GOTO mengatakan akan mengadakan rapat pemegang saham pada 17 Desember tetapi itu "tidak terkait dengan aksi korporasi yang direncanakan".

Di sisi lain, Pemerintah melalui lembaga investasi negara, Danantara, disebut tengah menyiapkan opsi investasi apabila konsolidasi benar-benar terwujud. Bagi pemerintah, konsolidasi digital dianggap bisa menciptakan industri yang lebih efisien dan kompetitif. Namun GoTo tampak hati-hati. Soal porsi saham emas yang disebut-sebut ditawarkan ke Danantara, manajemen GOTO mengatakan tidak bisa berkomentar lebih jauh.

Ekonomi digital Indonesia kini menampung jutaan pengemudi, pedagang daring, dan pelaku UMKM yang bergantung pada platform seperti Gojek maupun Grab. Menyatukan dua raksasa teknologi tentunya tetap perlu mempertimbangkan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih besar.