Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengajak seluruh lapisan masyarakat beserta mitra pengemudi untuk bersama-sama menyokong kebijakan baru pemerintah terkait penataan industri ojek online (ojol).

Langkah kolaboratif ini dinilai krusial untuk mentransformasi industri menuju arah yang lebih berkeadilan dan memiliki daya tahan kokoh.

Perusahaan berkomitmen mengawal masa transisi ini dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan mitra serta kualitas layanan konsumen.

Manajemen menyediakan ruang komunikasi berkala sebagai wadah resmi penyampaian pendapat bagi para mitra pengemudi secara tertib.

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menyampaikan perseroan memiliki kesamaan visi dengan pemerintah dalam merumuskan masa depan industri transportasi berbasis aplikasi di Tanah Air. Harmonisasi regulasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami percaya tujuan kita sama, yaitu menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk masa jangka panjang,” ujar Hans, Selasa (19/5/2026).

Hans menambahkan perusahaan mengimbau para mitra pengemudi untuk terus menyampaikan aspirasi secara damai, terbuka, dan konstruktif melalui jalur komunikasi resmi yang telah disediakan.

"GOTO membuka pintu untuk mendengar, berdiskusi, dan merumuskan solusi bersama atas setiap tantangan operasional yang dihadapi mitra di lapangan," kata Hans.

Di sisi lain, manajemen tidak menampik kebijakan penyesuaian tarif komisi ini akan membawa konsekuensi berupa penurunan pos pendapatan bruto Gojek pada lini bisnis transportasi roda dua (GoRide). Menghadapi tantangan tersebut, struktur ekosistem GOTO yang terdiversifikasi akan dioptimalkan sebagai jangkar penyelamat kinerja konsolidasi grup.

Perusahaan bakal memacu performa unit bisnis potensial lainnya di luar sektor mobilitas penumpang untuk menyokong pendapatan. Portofolio interkoneksi seperti layanan pengantaran barang, logistik, jasa keuangan (fintech), serta berbagai varian layanan digital lainnya akan didorong bergerak lebih ekspansif sebagai penopang pertumbuhan operasional.

Kekuatan ekosistem lintas sektor ini diklaim menjadi fondasi kuat yang memberikan fleksibilitas bagi Gojek untuk melakukan penyesuaian bisnis secara mulus.

Manajemen optimistis strategi optimalisasi silang ini mampu menjaga stabilitas keuangan jangka panjang, baik untuk entitas Gojek maupun korporasi GoTo secara keseluruhan.

Sebagai perusahaan rintisan lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam negeri, Gojek berkomitmen membalas besarnya kepercayaan pemerintah dan masyarakat lewat aksi nyata.

Kepatuhan penuh terhadap regulasi baru ini menjadi bukti kesiapan korporasi untuk melangkah ke fase pertumbuhan berikutnya demi mewujudkan mitra pengemudi yang lebih sejahtera sekaligus mempertahankan keunggulan standar pelayanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memastikan akan mengikuti aturan pemerintah terkait biaya layanan aplikator ojek online (ojol) yang dipangkas menjadi maksimal 8%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026.

Dengan kebijakan tersebut, maka 92% dari biaya yang didapat oleh mitra driver pada setiap perjalanan akan masuk ke kantong mitra.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan perseroan menyambut baik arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Dan pada hari ini, menjelang Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei besok, saya mewakili keluarga besar Gojek dan GoTo menegaskan dukungan penuh terhadap Perpres Nomor 27 Tahun 2026,” kata Hans dalam konferensi pers di Kantor Gojek, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hans mengatakan terdapat empat langkah yang akan dilakukan Gojek sebagai tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Gojek akan menjalankan arahan pemerintah terkait Perpres Nomor 27/2026 dengan menyesuaikan skema bagi hasil.

Perseroan akan menetapkan 92% dari setiap perjalanan GoRide menjadi hak pengemudi.

“Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami,” kata Hans.

Hans mengakui pendapatan Gojek dari layanan GoRide akan mengalami penurunan. Namun, langkah tersebut diyakini sebagai keputusan yang tepat dan menjadi investasi jangka panjang demi menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi seluruh pihak.

Di sisi lain, Hans menegaskan Gojek juga mempertimbangkan kepentingan puluhan juta pengguna layanan. Menurutnya, tarif tetap menjadi faktor penting bagi konsumen, terutama pada layanan GoRide reguler yang saat ini memiliki jumlah pengguna terbesar.

Karena itu, perusahaan memastikan tidak akan ada perubahan harga yang dibayarkan konsumen untuk layanan GoRide reguler.

“Dengan begini, kami berharap jumlah order dari konsumen akan tetap terjaga dan berkelanjutan, dan pendapatan total bagi mitra pengemudi juga bisa lebih baik,” kata Hans.

Kedua, Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra driver. Hans menjelaskan skema langganan GoRide Hemat mulai diuji coba secara terbatas pada November 2025 dan diperluas ke seluruh Indonesia pada Februari 2026.

Menurut Hans, setelah berjalan selama tiga bulan, perusahaan melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema tersebut memerlukan keseimbangan yang lebih baik terhadap kesejahteraan mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut, efektif dalam waktu dekat. Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide reguler,” kata Hans.

Hans mengatakan dampak dari kebijakan tersebut akan memicu penyesuaian harga konsumen secara terbatas, khususnya pada layanan GoRide Hemat. Kendati demikian, perusahaan memastikan penyesuaian tarif dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

Dia memahami kenaikan harga sekecil apa pun tetap akan dirasakan pelanggan. Namun, menurutnya, penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat langsung memberikan manfaat kepada pengemudi.

“Dan ini juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi,” kata Hans.

Selain itu, Hans mengatakan Gojek juga akan memperkuat program kesejahteraan bagi mitra driver dan keluarga mereka. Perseroan juga berkomitmen untuk terus berkembang dan berinovasi.

“Kami percaya tujuan kita sama, yaitu menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk masa jangka panjang,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia menilai wacana skema pembagian komisi ojek online (Ojol) 90:10 tidak sejalan dengan kebutuhan ekosistem transportasi daring yang sehat.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah mengatakan usulan tersebut berpotensi merusak keseimbangan ekosistem, mulai dari ketidakseimbangan tarif layanan, penurunan jumlah order, hingga hambatan operasional dan berbagai dampak negatif lainnya.

“Oleh karena itu, Maxim mendukung penerapan komisi yang fleksibel dengan batas maksimum di kisaran 15% hingga 20%,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Selasa (14/4/2025).

Menurutnya, komisi tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, baik bagi pengguna maupun mitra pengemudi. Selain itu, komisi juga berperan dalam memastikan operasional layanan berjalan stabil selama 24 jam, mencakup pemrosesan perjalanan, dukungan teknis, perlindungan data, serta dukungan bagi mitra pengemudi dan pengguna.

Dengan demikian, Dirhamsyah menekankan komisi bukan sekadar biaya akses, melainkan bagian dari sistem yang menjaga layanan tetap aman, andal, dan berkelanjutan.

“Sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh mitra pengemudi, pengguna, maupun perusahaan,” katanya.

Di sisi lain, asosiasi pengemudi ojek online (ojol) terus mendesak penguatan regulasi, khususnya terkait skema pembagian hasil 90:10, di tengah perdebatan mengenai kesejahteraan pengemudi dan arah inovasi platform digital.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menegaskan keberlanjutan ekosistem transportasi online harus bertumpu pada keadilan bisnis dan kepatuhan regulasi. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator perlu diterapkan secara transparan dalam setiap transaksi.

“Skema bagi hasil 90:10 yaitu 90% untuk pengemudi ojol dan untuk platform aplikator 10%, skema bagi hasil ini juga harus transparan dicantumkan dalam aplikasi pada setiap order,” kata Igun kepada Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Selain itu, Garda menyoroti pentingnya fitur yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pengemudi, seperti pengaturan jam operasional, pilihan jarak layanan, hingga fleksibilitas pembatalan order tanpa sanksi.

Selama ini, menurut Igun, mekanisme yang ada justru kerap merugikan pengemudi karena berujung pada pembatasan order. Dia juga menekankan perlunya peran pemerintah sebagai pengatur pasar yang adil sekaligus integrator ekosistem, termasuk dalam menghadirkan dukungan investasi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan platform dan pengemudi.

Sejalan dengan itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mendorong perubahan yang lebih fundamental, yakni penghapusan skema kemitraan dan pengakuan pengemudi sebagai pekerja formal.

“Perusahaan platform wajib patuh pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Lily saat dihubungi Bisnis pada Rabu (8/4/2026).

Menurut Lily, dengan status sebagai pekerja, pengemudi berhak atas upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan kerja lainnya. Dia menilai skema kemitraan saat ini tidak memberikan kepastian pendapatan dan justru membuka ruang praktik yang merugikan pengemudi.

“Pendapatan para pengemudi terjamin dengan diberikannya hak upah minimum dengan pembayaran upah minimum dari platform maka otomatis potongan platform dihapus atau tidak ada lagi (0%),” ujarnya.

SPAI juga menyoroti berbagai program insentif yang diterapkan platform selama ini belum mampu menggantikan kebutuhan dasar pengemudi akan kepastian penghasilan dan jam kerja yang jelas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memasuki hari ketiga, Jumat (10/4/2026), GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 kian menegaskan posisinya sebagai ajang strategis bagi pelaku industri kendaraan komersial. Pameran yang digelar di Jakarta International Expo ini terus dipadati trade visitors yang mencari solusi transportasi untuk menunjang efisiensi bisnis mereka.

Tingginya minat pengunjung menunjukkan kebutuhan dunia usaha terhadap kendaraan komersial yang semakin adaptif dengan perkembangan zaman. Beragam inovasi yang ditampilkan tidak hanya berfokus pada performa, melainkan juga efisiensi operasional dan keberlanjutan.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara GIICOMVEC Anton Kumonty menilai ajang ini menjadi refleksi kemajuan industri kendaraan niaga nasional. Ia menyebut transformasi teknologi terus berlangsung seiring tuntutan mobilitas yang kian kompleks.

Menurut Anton, kendaraan komersial kini berkembang menjadi lebih canggih, aman, dan efisien, sehingga mampu mendukung berbagai sektor usaha.

"Melalui pameran ini, para pelaku bisnis dapat melihat langsung bagaimana teknologi kendaraan komersial telah bertransformasi menjadi lebih canggih, aman, dan efisien untuk mendukung operasional dunia usaha mereka,” ujar Anton.

Pada penyelenggaraan tahun ini, GIICOMVEC menghadirkan 14 merek kendaraan komersial dari berbagai segmen. Mulai dari kendaraan niaga ringan hingga truk berat dan bus, seluruhnya dipamerkan sebagai bagian dari ekosistem transportasi modern.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memasuki hari ketiga, Jumat (10/4/2026), GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 kian menegaskan posisinya sebagai ajang strategis bagi pelaku industri kendaraan komersial. Pameran yang digelar di Jakarta International Expo ini terus dipadati trade visitors yang mencari solusi transportasi untuk menunjang efisiensi bisnis mereka.

Tingginya minat pengunjung menunjukkan kebutuhan dunia usaha terhadap kendaraan komersial yang semakin adaptif dengan perkembangan zaman. Beragam inovasi yang ditampilkan tidak hanya berfokus pada performa, melainkan juga efisiensi operasional dan keberlanjutan.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara GIICOMVEC Anton Kumonty menilai ajang ini menjadi refleksi kemajuan industri kendaraan niaga nasional. Ia menyebut transformasi teknologi terus berlangsung seiring tuntutan mobilitas yang kian kompleks.

Menurut Anton, kendaraan komersial kini berkembang menjadi lebih canggih, aman, dan efisien, sehingga mampu mendukung berbagai sektor usaha.

"Melalui pameran ini, para pelaku bisnis dapat melihat langsung bagaimana teknologi kendaraan komersial telah bertransformasi menjadi lebih canggih, aman, dan efisien untuk mendukung operasional dunia usaha mereka,” ujar Anton.

Pada penyelenggaraan tahun ini, GIICOMVEC menghadirkan 14 merek kendaraan komersial dari berbagai segmen. Mulai dari kendaraan niaga ringan hingga truk berat dan bus, seluruhnya dipamerkan sebagai bagian dari ekosistem transportasi modern.

Bisnis.com, SOLO - Max Auto menegaskan bahwa segmentasi pasar yang dilayani Maxride di Solo berbeda dengan ojek online (ojol).

Menurut rilis yang diterima Bisnis pada Sabtu 24 Januari 2026, layanan Max Auto lebih mengarah pada penggunaan kendaraan roda dua dan roda tiga (Bajaj) yang memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi kapasitas, fungsi, maupun fleksibilitas penggunaan.

Lebih dari sekadar kendaraan umum, Bajaj juga berperan sebagai kendaraan niaga dan operasional.

Pengalaman di Yogyakarta menunjukkan bahwa banyak hotel, kawasan wisata, dan area komersial yang telah membeli unit Bajaj untuk digunakan sebagai shuttle tamu, transportasi internal kawasan, hingga angkutan barang operasional.

Model pemanfaatan ini juga dinilai relevan untuk diterapkan di Kota Solo, yang memiliki banyak area wisata, kawasan budaya, dan pusat aktivitas masyarakat.

Bukan untuk Menggantikan

Lebih lanjut, Max Auto menyampaikan bahwa kehadiran Bajaj Maxride di Solo bukan untuk menggantikan moda transportasi yang sudah ada, melainkan untuk mendukung keberagaman pilihan transportasi.

Dengan ekosistem transportasi yang saling melengkapi, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak opsi mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Antonio Gratiano General Manager Bajaj Maxride menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap memberikan layanan operasional demi kepentingan warga masyarakat Kota Solo.

Karena berdasarkan pemantauan mereka di berbagai lini masa sosial media, cukup banyak warga Solo yang mendukung dan berharap Max Auto dapat tetap melayani mereka di kota Solo.

"Hal ini kami dapatkan dari hasil pemantauan langsung sentimen positif dari pengguna Bajaj Maxride di berbagai konten terkait Bajaj baik itu yang diterbitkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal Bajaj," katanya.

Sebagai platform transportasi, Bajaj Maxride juga menegaskan komitmennya sebagai layanan yang inklusif dan terbuka untuk kolaborasi.

Perusahaan membuka pintu selebar-lebarnya bagi driver ojek online yang ingin mendaftar sebagai mitra driver Bajaj Maxride.

"Kita membuka pintu selebar-lebarnya apabila ada driver Ojol ingin mendaftar menjadi driver Bajaj karena kami ingin membuktikan bahwa kami bukan moda transportasi yang eksklusif, melainkan kami Inklusif dan selalu ingin bekerja sama dengan komunitas driver moda transportasi lainnya di setiap kesempatan," ia menambahkan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya puluhan driver ojek online atau ojol yang tergabung dalam komunitas Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Soloraya melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Kamis (22/1/2026).

Mereka mendesak Wali Kota Solo Respati Ardi menerbitkan Surat Keputusan atau SK larangan kendaraan roda tiga seperti bajaj beroperasi mengangkut penumpang di Kota Solo.

Jakarta (ANTARA) - Jasa Raharja mendukung percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan (over dimension over loading/ODOL) guna menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkeselamatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menegaskan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dimensi dan muatan berpotensi menimbulkan risiko serius bagi para pengguna jalan.

"Karena itu, Jasa Raharja mendukung penuh langkah-langkah normalisasi kendaraan ODOL sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih aman,” kata Dewi sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan sebagai dukungan terhadap upaya penanganan ODOL di Jawa Timur, pihaknya menghadiri Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2025 yang diselenggarakan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur di Sidoarjo.

Dewi menegaskan penanganan kendaraan ODOL berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan berkendara dan pengguna jalan.

Ia menambahkan, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan, Jasa Raharja terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar perlindungan kepada masyarakat dapat berjalan optimal, mulai dari pencegahan hingga penanganan saat kecelakaan lalu lintas terjadi.

Jasa Raharja, lanjut Dewi, terus memperkuat perannya dalam mendorong keselamatan berkendara dan memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat.

"Komitmen melayani sepenuh hati diwujudkan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan para stakeholder demi terciptanya transportasi darat yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan bagi Indonesia," ucap Dewi.

Pada kegiatan tersebut, Dewi mewakili perusahaan menerima sertifikat penghargaan dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi atas dukungan terhadap program penanganan ODOL.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Korlantas Polri, Gubernur Jawa Timur, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kolaborasi dalam penguatan tata kelola transportasi.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kegiatan sosialisasi itu merupakan langkah awal menuju target besar Indonesia zero ODOL 2027.

Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung agenda nasional tersebut.

“Target utamanya adalah mencapai Indonesia Zero ODOL pada tahun 2027. Pencapaian ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang berkeselamatan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sistem logistik nasional," kata Dudy.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung program zero ODOL.

“Jawa Timur siap membangun koordinasi dan efektivitas program zero ODOL dengan target 2027," katanya.

Dia menyampaikan normalisasi ODOL penting untuk mewujudkan tata kelola transportasi yang aman dan lancar, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mengurangi kerusakan jalan.

"Sinergi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan karoseri, menjadi kunci agar efisiensi dan produktivitas dapat tercapai,” kata Khofifah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ekosistem transportasi nasional, yang tengah menghadapi gempuran perusahaan asing.

Salah satu perusahan taksi asing yang sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik, yakni Xanh SM atau Green SM, jumlahnya terus bertambah.

Masyarakat memang mendapatkan pilihan transportasi yang semakin banyak, tetapi Agus menilai hal ini tidak dalam level playing field yang sama dengan lokal dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.

Terlebih, ribuan mobilnya impor 100% CBU, sementara negara sedang mendorong terus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Untuk kendaraan listrik, bahkan pemerintah juga memberikan insentif fiskal.

“Sayangnya kondisi tersebut berdampak negatif sangat besar karena operator lokal yang ada akan terdorong keluar pasar karena subsidi/kapital asing Green SM besar,” ujarnya dalam Diskusi Publik Instran: Diskursus Dinamika Keterbukaan Investasi Pengusahaan Angkutan Umum, dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Agus tak memungkiri bahwa terdapat sisi positif adanya Green SM, yang mendorong adopsi EV dan charging infrastruktur serta menekan tarif sehingga konsumen untung.

Kondisi ini diharapkan dapat memacu kompetisi—walau kompetisi yang kurang sehat—sehingga memaksa operator lama lebih inovatif.

Akibat menjamurnya taksi asal Vietnam tersebut, Agus menyampaikan bahwa pabrik otomotif perakitan domestik (Toyota, Hyundai, Honda, hingga Wuling) kehilangan permintaan.

Agus menyebut adanya indikasi kebocoran TKDN dan program EV Indonesia, karena impor CBU besar- besaran dan adanya ketergantungan pada produsen luar tanpa ada jaminan investasi manufaktur di Indonesia (masuk dulu baru bangun pabrik).

Dirinya melihat, hal ini berubah menjadi fenomena yang mirip dengan “disruption by capital dump” sebagaimana yang pernah terjadi pada taksi online dahulu.

“Perusahaan baru masuk pasar, menggelontorkan modal besar secara agresif (dumping capital) untuk memberikan subsidi tarif, dan promosi besar-besaran seperti yang dilakukan Gojek, Grab, Maxim dan sebagainya,” jelasnya.

Untuk itu, Agus meminta pemerintah untuk mengambil lima langkah penyelematan. Pertama, buat dan tetapkan Roadmap TKDN untuk kendaraan taksi EV.

Misalnya, pada 2025 TKDN untuk EV minimal 20%, kemudian meningkat pada 2026 menjadi 30%, dan 2027 menjadi 40%, sehingga Green SM dipaksa memproduksi atau merakit lokal secepatnya.

Kedua, Tarif promo untuk taksi diawasi, sehingga tidak terjadi predatory pricing. Melihat promo yang ditawarkan Green SM, misalnya diskon hingga 35% maupun diskon sampai dengan Rp150.000.

Ketiga, ditetapkan syarat penggunaan kendaraan impor untuk armada taksi di samping melalui penerapan TKDN, misal armada taksi wajib CKD/IKD mulai tahun tertentu, dan akan dikenai disincentive fiskal jika CBU.

Keempat, dijelaskan secara transparan terkait insentif apa yang diterima Green SM/VinFast, karena Jika memang mendapat fasilitas fiskal, maka ini menunjukkan ketidakadilan.

Kelima, otoritas penegak hukum persaingan usaha (KPPU) perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan integrasi vertikal yang dilakukan oleh Green SM, karena dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

“Sayangnya saat ini KPPU mati suri. Nyaris tak terdengar suaranya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Advokasi Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Yusa Cahaya Permana melaporkan hasil kajiannya mengenai investasi asing yang masuk ke sektor transportasi, dalam hal ini taksi online, yang berdampak terhadap perusahaan lokal.

Yusa menjelaskan, sejatinya kehadiran undang-undang (UU) Cipta Kerja membuka karpet merah bagi investor asing ke sektor transportasi. Namun, industri dalam negeri belum siap menghadapinya.

“Tiba-tiba ada disrupsi, asing masuk, industri lokalnya tidak dipersiapkan sehingga jumlah pemain taksi pun turun karena dihajar oleh pemain berbasis digital,” ujarnya

Yusa tidak menampik bahwa memang hal tersebut tetap memberikan efek positif, misalnya memaksa industri lokal turut bertransformasi melalui digitalisasi. Namun, pemerintah justru tampak lebih pro asing ketimbang lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia memberikan sinyal bahwa pihaknya masih bersikap wait and see terhadap wacana merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani tidak memberikan detail mengenai peran atau keterlibatan Danantara dalam wacana merger tersebut. Dia pun memilih untuk menunggu proses negosiasi yang saat ini masih berjalan.

“Ya, itu kan mereka sedang berjalan dulu ya, biarkan dulu itu berjalan lah,” ujar Rosan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum memulai pembahasan terkait isu merger antara GoTo dan Grab.

Prasetyo menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

Menurutnya, pemerintah masih menunggu kepulangan Rosan Roeslani yang sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia. “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang dari Australia,” ujarnya.

Isu merger GoTo–Grab sebelumnya menarik perhatian publik karena dinilai berpotensi memengaruhi ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, serta keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi dan UMKM.

Prasetyo sebelumnya menjelaskan pembahasan rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai ojek daring masih memasuki tahap penyempurnaan. Regulasi itu akan mengatur pembagian komisi mitra, termasuk skema kemungkinan penggabungan dua perusahaan aplikasi transportasi.

Head of Indonesia Research & Strategy JP Morgan, Henry Wibowo, menjelaskan bahwa salah satu dampak yang tampak dari merger Grab dan GoTo bila berhasil terealisasi adalah sinergi margin teoretis yang signifikan pasca-konsolidasi.

“Merger yang sukses dapat menciptakan sinergi biaya yang signifikan, mengingat Indonesia merupakan pasar paling kompetitif untuk ODS di Asean, meskipun pengurangan insentif dapat membebani pertumbuhan GMV [gross merchandise value atau nilai total barang dan jasa yang diperjualbelikan],” ucap Henry cs dalam riset yang dirilis via Bloomberg, Jumat (14/11/2025).

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah berencana menyusun aturan mengenai transportasi online melalui peraturan presiden (perpres) sebagai langkah awal.

Langkah ini dipilih agar persoalan yang melibatkan ekosistem transportasi online dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat.

"Ya. Kemungkinan gitu (dibentuk perpres)," kata Prasetyo usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa penggunaan perpres menjadi opsi paling cepat untuk mengatur masalah yang hingga kini terus berkembang.

“Untuk penyelesaian dalam waktu cepat, kemungkinan yang akan dipilih adalah kita menggunakan perpres dulu,” ucapnya.

Kendati demikian demikian, Prasetyo menyebut pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk membahas pengaturan lebih komprehensif dalam bentuk undang-undang.

Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa saat ini, fokus pemerintah adalah menetapkan aturan melalui perpres terlebih dahulu.

"Ya tadi, sementara memang konsepnya masih dalam bentuk perpres. Kalau kemudian ke depan kita merasa perlu untuk itu dibuat undang-undang, nanti kita akan coba, kita bicara," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah sedang mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait polemik yang melibatkan pengemudi dan aplikator transportasi online.

Menurutnya, karakteristik hubungan kerja di sektor ini tidak sepenuhnya sama dengan pekerja formal.

"Karena sekarang kita mendengar dari semua masukan, karena memang kondisinya seperti itu. Ada hal-hal yang secara formil itu bisa dikategorikan menjadi teman-teman pekerja formil, ada juga yang bisnis yang memang tidak bisa dikategorikan itu menjadi pekerja formil," ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa hubungan antara pengemudi ojol dan aplikator memang bersifat kemitraan, sehingga pemerintah berupaya menemukan formula terbaik untuk mengatur relasi tersebut.

"Seperti teman-teman di ojol ini kan sifatnya mitra, antara aplikator dengan teman-teman ojolnya, kan mitra. Itu sedang dicari penyelesaian terbaik lah," tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia merespons rencana pengubahan status hukum pengemudi transportasi daring dari mitra menjadi pekerja.

Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, mengatakan rencana tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem transportasi daring di Indonesia. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan secara komprehensif berbagai efek domino yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.

“Baik terhadap kesejahteraan pengemudi maupun keberlanjutan industri secara keseluruhan,” kata Rafi dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/11/2025).

Rafi menilai skema kemitraan yang berlaku saat ini masih sangat relevan dengan karakteristik ekonomi digital yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian. Selain itu, lanjut dia, penguatan serta pengklasifikasian mitra pengemudi dalam ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi alternatif yang lebih inklusif.

Menurutnya, melalui pendekatan ini para mitra tetap memiliki ruang untuk mengatur waktu dan pendapatan secara mandiri, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial, insentif, subsidi, serta berbagai program pengembangan kapasitas.

Meski demikian, Maxim menilai penting adanya kejelasan posisi serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam proses perumusan kebijakan.

“Regulasi yang ideal hendaknya mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan sosial bagi mitra, keberlanjutan usaha bagi platform, dan dorongan terhadap inovasi teknologi di sektor transportasi daring,” kata Rafi.

Dari sisi ekonomi, Rafi menilai skema ketenagakerjaan justru berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Dengan beban biaya yang lebih besar, menurutnya, aplikator akan cenderung melakukan seleksi ketat dan hanya mempertahankan pengemudi yang sangat aktif.

“Akibatnya, pemutusan kerja sama dalam jumlah besar bisa terjadi, sementara proses perekrutan menjadi lebih birokratis dan terbatas,” ungkapnya.

Lebih jauh, Maxim menilai kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya kesempatan masyarakat luas untuk memperoleh penghasilan harian, yang selama ini menjadi keunggulan utama sektor transportasi daring.

Secara bisnis, perubahan status mitra menjadi pekerja juga akan meningkatkan biaya operasional perusahaan secara signifikan. Rafi mengatakan kenaikan tersebut berpotensi memicu peningkatan harga layanan yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, lanjutnya, turunnya permintaan dari pengguna justru dapat mengurangi pendapatan pengemudi, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan mitra tidak tercapai.

“Maxim Indonesia berharap agar proses penyusunan kebijakan terkait transportasi daring dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis pada dialog yang konstruktif antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan mitra pengemudi,” kata Rafi.

Terakhir, Rafi menegaskan pihaknya meyakini keberhasilan regulasi di sektor ini bergantung pada kemampuan semua pihak menjaga keseimbangan antara kesejahteraan mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem platform.

“Oleh karena itu, Maxim berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, progresif, dan berpihak pada kesejahteraan bersama tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” tandas Rafi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pengemudi ojek daring (ojol) mendapat sambutan positif dari pengamat transportasi, Muhammad Akbar. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah baik, meski seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

“Perpres perlindungan pengemudi ojol bagus, sudah terlambat 10 tahun, tapi tetap bagus,” ujar Akbar saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Akbar berharap langkah pemerintah tidak sekadar berhenti pada tatanan perlindungan terhadap pengemudi ojol. Ia menyebut pemerintah juga harus melihat kondisi sektor transportasi publik secara menyeluruh.

“Jangan sampai setelah melindungi pengemudi, kita lupa melindungi penumpang, lupa melindungi sopir konvensional yang sudah lebih dulu ada, lupa melindungi kota, dan lupa bahwa masa depan transportasi itu bukan ‘semua naik motor’, kan?” ujar Akbar.

Akbar menilai regulasi tersebut tidak boleh berhenti hanya pada aspek perlindungan pengemudi ojol. Ia menekankan pemerintah juga perlu memastikan arah kebijakan transportasi nasional tetap berpihak pada penguatan sistem angkutan massal.

“Kebijakan ini sebaiknya tidak berhenti pada aspek perlindungan pengemudi saja. Negara tetap perlu menegaskan arah besar transportasi nasional, yaitu memperkuat angkutan massal dengan ojol ditempatkan secara tepat sebagai pelengkap, bukan pengganti,” ucap Akbar.

Akbar menekankan perlindungan sosial bagi pengemudi ojol memang penting. Namun, lanjut dia, keseriusan pemerintah dalam memperbaiki ekosistem transportasi juga tidak bisa diabaikan.

“Perlindungan sosial penting, tetapi konsistensi kebijakan transportasi jauh lebih menentukan masa depan kota kita,” kata Akbar.