Wacana Merger, GoTo Dukung Pemerintah Sejahterakan Mitra
GoTo dan Grab tengah membahas potensi merger untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, namun belum ada keputusan resmi. Pemerintah menyiapkan aturan baru ojek daring.
(Bisnis.Com) 17/11/25 08:00 40095
Bisnis.com, JAKARTA - Wacana penggabungan dua perusahaan teknologi besar, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Holdings, masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah disebut tengah menyiapkan aturan baru mengenai ojek daring yang berpotensi membuka peluang konsolidasi antara dua platform digital itu.
Mengutip Financial Times, manajemen GoTo menyatakan belum ada keputusan atau kesepakatan mengenai kesepakatan merger dengan Grab. Lebih lanjut, GOTO dalam keterangan resminya menegaskan perusahaan tetap fokus pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan, terutama mitra pengemudi dan pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dalam ekosistem GoTo.
GOTO menyatakan Jajaran Dewan Komisaris, direksi dan manajemen selalu mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM serta kepentingan sosial lainnya termasuk jika hal ini dapat dicapai melalui merger, akuisisi atau aksi korporasi strategis lainnya.
“Perusahaan akan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” tulis keterangan manajemen GOTO kepada FT.
Sejak tahun lalu, GOTO mencatat perbaikan kinerja keuangan yang signifikan. Namun, di balik catatan positif itu, perusahaan menegaskan kesejahteraan mitra tetap menjadi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang.
Wacana merger ini juga disoroti oleh pengamat ekonomi senior, Telisa Falianty. Telisa tidak menampik langkah kedua perusahaan untuk bergabung memang bisa mewujudkan efisiensi dalam skala ekonomis.
Oleh karena itu, dirinya mendorong agar regulator yang diwakili pemerintah melalui Danantara melakukan perhitungan lebih lanjut terkait analisis biaya-manfaat (cost-benefit). Telisa juga menekankan bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi komersial dan dimensi kesejahteraan.
“Jadi memang ada unsur bisnis itu tetap harus market basis, tapi on the other hand ada juga peran negara untuk melakukan stabilisasi, distribusi, hingga peran saat ada market failure,” kata Telisa.
Namun menurut Telisa, potensi pergeseran persaingan usaha dari duopoli menjadi monopoli dinilai kurang baik bagi konsumen maupun mitra pengemudi ojek online. Dia menilai isu ini harus didiskusikan secara seksama dengan otoritas terkait seperti KPPU.
“Ini terkait soal pilihan, yang biasanya, misalkan nih supir online juga biasa main dua gitu ya, itu dia kadang diversifikasi gitu. Namun dengan adanya merger ini semua jadi satu, jadi baik driver ataupun konsumen itu jadi tidak punya pilihan,” ujar Telisa saat dihubungi pada Jumat (14/11/2025). Sementara itu, Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen GOTO mengatakan akan mengadakan rapat pemegang saham pada 17 Desember tetapi itu "tidak terkait dengan aksi korporasi yang direncanakan".
Di sisi lain, Pemerintah melalui lembaga investasi negara, Danantara, disebut tengah menyiapkan opsi investasi apabila konsolidasi benar-benar terwujud. Bagi pemerintah, konsolidasi digital dianggap bisa menciptakan industri yang lebih efisien dan kompetitif. Namun GoTo tampak hati-hati. Soal porsi saham emas yang disebut-sebut ditawarkan ke Danantara, manajemen GOTO mengatakan tidak bisa berkomentar lebih jauh.
Ekonomi digital Indonesia kini menampung jutaan pengemudi, pedagang daring, dan pelaku UMKM yang bergantung pada platform seperti Gojek maupun Grab. Menyatukan dua raksasa teknologi tentunya tetap perlu mempertimbangkan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
#goto-merger #grab-merger #ojek-daring #konsolidasi-digital #kesejahteraan-mitra #ekonomi-digital #gojek-tokopedia #grab-holdings #tata-kelola-perusahaan #efisiensi-ekonomi #persaingan-usaha #monopoli