AGAM - Setelah menuntaskan misi kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh, Garda Satu Peduli kembali melanjutkan aksi sosialnya. Kali ini, organisasi tersebut menyalurkan bantuan berupa paket perlengkapan sekolah (school kit) kepada puluhan siswa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026).

Bekerja sama dengan Bawang Mas Center (BMC) dan Wahana Muda Indonesia (WMI), bantuan disalurkan kepada sekitar 75 siswa yang bersekolah di SD Negeri 09 Bancah dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Bancah Maninjau, Jorong Bancah, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya.

Paket school kit yang dibagikan berisi tas sekolah, buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, rautan, serta mistar. Bantuan ini ditujukan untuk membantu anak-anak tetap semangat belajar, sekaligus meringankan beban orang tua pascabencana dan di tengah keterbatasan ekonomi.

Tak hanya fokus pada pendidikan, di kecamatan yang sama Garda Satu Peduli juga membagikan paket sembako kepada warga Jorong Labuah, Desa Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bantuan kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Sekretaris Jenderal Garda Satu, Solihin Pure, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian nyata terhadap masa depan generasi muda di daerah pelosok.

"Penyaluran school kit ini merupakan hasil sinergi kuat antara Garda Satu Peduli dengan BMC dan WMI. Kami berharap bantuan ini tidak hanya bermanfaat secara fungsional, tetapi juga menjadi pemantik semangat bagi anak-anak di Kabupaten Agam untuk terus giat belajar," ujar Solihin Pure, Minggu (25/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Solihin didampingi Ketua Bidang Organisasi dan OKP DPP Garda Satu, Dedy Hariyandi Sahrul. Kehadiran pengurus pusat, kata dia, menjadi bukti komitmen organisasi untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan.

Ke depan, Garda Satu Peduli berencana melanjutkan program kemanusiaannya ke berbagai wilayah lain di Indonesia, khususnya daerah dengan akses terbatas, agar bantuan pendidikan dan kebutuhan dasar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membersihkan lumpur dan material sisa banjir di Masjid Darul Aman, Jorong Toboh, Nagari Malalak, Kabupaten Agam sebagai upaya percepatan pemulihan sosial masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatra Barat agar dapat kembali beribadah secara aman dan nyaman.

Kegiatan pembersihan ini difokuskan di fasilitas umum yang bernilai strategis bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Sebelumnya, Masjid Darul Aman turut dibanjiri lumpur dan material hingga area utama bangunan, sehingga mengganggu aktivitas ibadah dan kegiatan sosial warga sekitar.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, pemulihan fasilitas ibadah menjadi prioritas awal karena masjid memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas keagamaan sekaligus ruang sosial masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, BNI berharap dapat membantu masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas ibadah dan sosial dengan aman dan nyaman, sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Dalam pelaksanaannya, BNI bersinergi dalam keluarga besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli bertajuk Satu Hati untuk Sumatra di bawah koordinasi Danantara Indonesia. Sejumlah sarana dan sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pembersihan agar berjalan efektif dan terkoordinasi.

Okki menambahkan, kegiatan pembersihan masjid juga merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI yang dijalankan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan. Program ini tidak hanya mencakup pembersihan awal, tetapi juga mencakup kemungkinan renovasi fasilitas dan perbaikan sarana pendukung ibadah jika diperlukan.

"Kami berharap dukungan ini dapat membantu menciptakan kembali lingkungan yang aman dan nyaman, termasuk dalam hal kebutuhan beribadah, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal," kata Okki.

Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, BNI menegaskan komitmen untuk terus berperan aktif dalam penanganan bencana, serta mendukung pemulihan sosial masyarakat terdampak. Komitmen tersebut antara lain berupa percepatan proses pemulihan kehidupan warga dan penguatan ketahanan sosial di wilayah pascabencana.

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Karya (Persero) mengambil peran aktif dalam penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor di lima wilayah Provinsi Sumtra Barat setelah mendapat kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah mengatakan untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat terdampak dilaksanakan Hutama Karya dengan semangat dan penuh tanggung jawab untuk menjadi bagian dari pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumbar.

“Pemulihan infrastruktur pascabencana difokuskan pada lima wilayah di Provinsi Sumatra Barat, meliputi Malalak, Lembah Anai, Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

Dia menjelaskan sejak hari pertama pascabencana pada 23 Desember lalu, Hutama Karya telah mengerahkan 163 personil yang terdiri dari tim manajemen lapangan, operator alat berat, serta tenaga pendukung guna memastikan penanganan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Di sektor pemulihan akses jalan, Kementerian PU melalui Bina Marga dan Hutama Karya melaksanakan pembersihan material longsor, normalisasi saluran, perapihan dan pelebaran badan jalan, pembuatan akses darurat, hingga penanganan lanjutan pada titik-titik rawan.

Kemudian untuk pemulihan akses dilaksanakan pada akses utama di jalur Lembah Anai sepanjang 5,8 KM dengan panjang penanganan efektif +- 800 meter. Akses Lembah Anai yang menghubungkan Padang dengan Bukittinggi telah dioperasikan secara terbatas untuk dapat membuka jalur mobilitas warga agar dapat segera pulih pasca bencana.

Penanganan pemulihan akses jalan juga dilaksanakan di Malalak, tepatnya di Jalan Sicincin - Malalak - Balingka. Akses jalan ini merupakan Jalan Alternatif Padang-Bukittinggi yang menghubungkan daerah Kotomambang dengan daerah Malingka sepanjang 39 KM, dengan 9 titik terdampak longsor.

Hutama Karya pada pekerjaan pemulihan akses jalan tersebut mengerjakan pekerjaan pembersihan lokasi longsor, perapihan material longsor, perapihan debris, pembuatan jalan akses, loading tanah longsoran, pembuatan jembatan sementara pada Jembatan yang hilang akibat galodo dan perapihan box culvert, serta pembuatan akses darurat untuk kendaraan melintas.

“Seluruh proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan kecepatan respons dan koordinasi lapangan yang solid,” ujarnya.

Menurutnya sejak awal, Hutama Karya menjadi bagian dari kesigapan Kementerian PU yang berfokus pada langkah-langkah prioritas agar akses infrastruktur dan layanan dasar masyarakat dapat segera dipulihkan. Dimana seluruh tim di lapangan bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan efektif dan aman.

Mardiansyah menyebutkan hingga pembaruan terakhir, progres penanganan menunjukkan hasil yang positif. Di Malalak, telah terdapat dua desa yang telah tersambung pasca pekerjaan yang dijalankan di lapangan. Di Lembah Anai, penanganan permanen sedang dilaksanakan untuk pemulihan akses secara perlahan.

Selain itu, HK juga turut aktif dalam penanganan SPAM di Sumbar, dan HK ikut terlibat dalam melaksanakan pemasangan dan perakitan pipa, penyusunan jumbo bag sebagai mercu sementara, serta survei dan orientasi lapangan untuk penanganan lanjutan.

“Upaya ini diharapkan dapat menjaga pasokan air bersih tetap tersedia selama proses pemulihan pascabencana,” harap dia.

Oleh karena itu, melalui penanganan tanggap darurat ini, Hutama Karya berupaya memastikan akses jalan dan air bersih kembali berfungsi, layanan air bersih tetap terjaga, serta aktivitas masyarakat dapat berangsur pulih.

“Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung mobilitas warga, distribusi logistik, dan pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak Sumbar,” tutupnya.

Bisnis.com, SUMATRA BARAT – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) dipercaya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melaksanakan penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di Provinsi Sumatra Barat. Proyek yang mencakup Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi langkah strategis dalam memulihkan layanan air bersih agar kembali mengalir dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara bertahap.

Ruang lingkup pekerjaan Hutama Karya meliputi perbaikan dan peningkatan infrastruktur SPAM di 3 (tiga) wilayah terdampak. Di Kota Padang, pekerjaan mencakup perbaikan empat Intake utama, yakni Palukahan, Taban, Latung, dan Guo Kuranji, penambahan bak prasedimentasi di Intake Gunung Pangilun, serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi.

Sementara itu, di Kabupaten Agam, Hutama Karya menangani perbaikan Intake, pemasangan pipa transmisi, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 20 liter/detik. Adapun di Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan difokuskan pada perbaikan delapan lokasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Saat ini, fokus utama pekerjaan berada di Kota Padang, khususnya pada penanganan pipa transmisi air baku dari Intake Palukahan menuju IPA Palukahan. Sistem ini terdiri dari 2 (dua) jalur pipa, di mana jalur pertama telah kembali berfungsi melalui penanganan PDAM Kota Padang, sehingga IPA Palukahan dapat beroperasi kembali dan melayani masyarakat pada 50% dari kapasitas awal. Kondisi ini menjadi langkah awal pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Hutama Karya saat ini mempercepat penyambungan jalur kedua menggunakan pipa HDPE yang didukung bantuan material dari Kementerian PU serta aksesori dari Hutama Karya Group. Hingga akhir Desember 2025, progres pekerjaan sampai dengan akhir desember ini telah mencapai sekitar 75%, dengan 1.134 meter pipa terpasang dari total estimasi sekitar 1.500 meter.

Penyelesaian jalur ini ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat, sehingga kapasitas distribusi air bersih dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang berada di sekitar jalur akses air tersebut, yaitu beberapa daerah di Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam kesempatan terpisah, Mardiansyah, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, menyampaikan bahwa Hutama Karya menempatkan kualitas dan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam penanganan SPAM pascabencana.

“Penugasan dari Kementerian PU kami tindaklanjuti dengan gerak cepat dan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari penguatan tim, penerapan metode kerja, hingga pengendalian mutu. Pendekatan ini kami lakukan agar sistem air minum yang dipulihkan dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang optimal, penerapan metode kerja adaptif di medan yang menantang, serta koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan PDAM setempat. Proyek ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses air bersih yang lebih andal dan berkelanjutan.

“Melalui pelaksanaan proyek SPAM di Sumatra Barat, Hutama Karya menegaskan kehadirannya sebagai bagian dari komitmen BUMN Peduli dalam mendukung masyarakat di wilayah terdampak bencana melalui penyediaan infrastruktur air minum yang dibangun secara bertahap dan terencana. Kehadiran proyek ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, sekaligus mendorong pemulihan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial secara berkesinambungan, sejalan dengan program tanggap bencana dari Danantara Indonesia,” tutup Mardiansyah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menggarap proyek penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di tiga wilayah Provinsi Sumatra Barat.

Berdasarkan siaran pers, Rabu (31/12/2025), proyek SPAM untuk memulihkan layanan air bersih tersebut dilakukan di Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, mengatakan pengerjaan proyek tersebut merupakan penugasan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Pendekatan ini kami lakukan agar sistem air minum yang dipulihkan dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ruang lingkup pekerjaan Hutama Karya meliputi perbaikan dan peningkatan infrastruktur SPAM. Di Kota Padang, pekerjaan mencakup perbaikan empat Intake utama, yakni Palukahan, Taban, Latung, dan Guo Kuranji, penambahan bak prasedimentasi di Intake Gunung Pangilun, serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi.

Sementara, di Kabupaten Agam, Hutama Karya menangani perbaikan Intake, pemasangan pipa transmisi, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 20 liter/detik. Adapun di Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan difokuskan pada perbaikan delapan lokasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Dia mengatakan fokus utama pekerjaan berada di Kota Padang, khususnya pada penanganan pipa transmisi air baku dari Intake Palukahan menuju IPA Palukahan.

Sistem ini terdiri dari dua jalur pipa, dengan jalur pertama telah kembali berfungsi melalui penanganan PDAM Kota Padang, sehingga IPA Palukahan dapat beroperasi kembali dan melayani masyarakat pada 50% dari kapasitas awal.

"Kondisi ini menjadi langkah awal pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat yang terdampak," katanya.

Hutama Karya, lanjutnya, saat ini mempercepat penyambungan jalur kedua menggunakan pipa HDPE yang didukung bantuan material dari Kementerian PU serta aksesori dari Hutama Karya Group. Hingga akhir Desember 2025, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 75%, dengan 1.134 meter pipa terpasang dari total estimasi sekitar 1.500 meter.

Penyelesaian jalur ini ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat, sehingga kapasitas distribusi air bersih dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang berada di sekitar jalur akses air tersebut, yaitu beberapa daerah di Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

AGAM - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat berlangsung dalam situasi yang tidak biasa. Sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Malalak, baru saja terdampak bencana banjir dan longsor.

Jalan terputus tak lagi bisa dilewati, jembatan rusak bahkan lenyap diterjang banjir, dan yang pasti banjir dan longsor yang melanda kawasan ini memutus akses antar nagari dan warga di dalamnya. Aktivitas pertanian sangat terganggu, serta menekan ekonomi keluarga yang sebagian besar bergantung pada hasil sawah dan ladang. Sebagian warga kehilangan penghasilan karena sawah dan ladang tak lagi bisa digarap, sementara kebutuhan hidup sehari-hari tetap berjalan. Korban Bencana Sumatera Tembus 1.138 Orang Tewas, 163 Masih Hilang

Dalam kondisi tersebut, Pos Indonesia tetap menjalankan tugasnya sebagai pelaksana penyaluran BLTS Kesra. Sekaligus ikut terlibat dalam distribusi bantuan logistik kebencanaan yang dikirimkan dari berbagai daerah.

Penyaluran bantuan tunai dari pemerintah dan distribusi bantuan darurat berjalan beriringan, menandai hadirnya negara melalui dua jalur sekaligus: perlindungan sosial dan tanggap darurat bencana. Keduanya berjalan bersamaan, menyentuh warga di waktu yang sama.

Bagi warga terdampak, BLTS Kesra bukan sekadar bantuan uang. Ia hadir sebagai penyangga sementara di tengah ketidakpastian, sementara bantuan logistik menjawab kebutuhan paling mendesak. Di lapangan, mandat kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kerja nyata oleh petugas Pos Indonesia yang tetap bergerak, bahkan ketika akses jalan rusak dan medan sulit ditempuh.

Warga di daerah Agam sebagian besar bekerja sebagai petani di sawang dan ladang. Bagi Erianis, petani di Malalak, dampak bencana terasa sangat nyata.

Sawah yang biasa menjadi sumber penghidupan kini sulit dijangkau. Aktivitas bertani terhenti, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. BLTS Kesra sebesar Rp900.000 yang diterimanya digunakan untuk kebutuhan anak dan keluarga. “Bermanfaat sekali,” katanya, Sabtu (27/12/2025).

Dalam situasi darurat, uang tunai memberi fleksibilitas, warga bisa menentukan sendiri prioritas paling mendesak. Cerita serupa datang dari Epizar, buruh tani di Malalak Barat. Longsor memutus jalan utama, membuatnya kesulitan bekerja. “Jalan terputus, jadi kerja ya terhambat,” ujarnya.

Bagi warga lanjut usia, bencana menghadirkan kerentanan berlapis Bagi Rosni (71), seorang petani lansia di Malalak, bantuan tunai yang diterimanya datang di saat hari-hari awal pascabencana terasa paling berat..

Rosni mengaku rumahnya selamat tidak roboh, namun akses jalan rusak membuat aktivitas harian terganggu.

“Bantuan uang ini untuk kebutuhan hari-hari yang awal-awal,” ujarnya saat menerima BLTS Kesra Rp900.000.

Dampak bencana juga dirasakan kuat oleh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Irma Putri, warga Malalak Barat, kehilangan stabilitas penghasilan setelah sawah terdampak dan usaha jualan sate sepi pembeli.

BLTS Kesra ia gunakan untuk kebutuhan anak sekolah dan modal kecil. Harapannya sederhana: ekonomi kembali pulih. “Semoga ekonomi kembali seperti dulu,” ujarnya.

Executive Manager (EM) Kantor Cabang Bukittinggi, Robby Riyanto menjelaskan, untuk wilayah terdampak bencana, Pos Indonesia menyesuaikan skema penyaluran. Mereka lebih banyak melakukan penyaluran door to door dan berbasis komunitas.

Koordinasi dilakukan dengan nagari untuk menentukan titik lokasi penerima. Kendala utama, menurut Robby, adalah akses jalan. Meski demikian, Pos Indonesia menargetkan kinerja penyaluran mendekati 100 persen. “Prinsip kami mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Robert Chaniago, Branch Manager KCP Bukittinggi Pasar Atas. Di Kecamatan Malalak, penyaluran BLTS Kesra dilakukan di kantor wali nagari karena jalur transportasi rusak. “Karena banyak jalan putus atau ambles, penyaluran kami lakukan di kantor wali nagari yang mudah diakses,” ujarnya.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memutuskan untuk menghentikan pencarian korban bencana yang ada masih yang hilang sebanyak 72 jiwa hingga 30 hari pascabencana ini.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan seiring telah ditetapkannya berakhir masa tanggap darurat bencana di Sumbar, maka untuk pencarian korban pun resmi berakhir.

“Melihat dari masa 2x14 hari masa pencarian korban, maka hal ini sudah merupakan upaya yang maksimal. Dengan ini, maka seluruh tim di lapangan yang bertugas dalam proses pencarian korban yang hilang bisa kembali ke satuannya masing-masing,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Dia menjelaskan meskipun proses pencarian korban telah berakhir, dan kini memasuki masa tahap penanganan dan pemulihan pascabencana, apabila ada masyarakat maupun pihak-pihak lainnya yang menemukan korban, maka bisa berkoordinasi langsung dengan BPBD, Polri, TNI, atau pemerintah desa/nagari di masing-masing kabupaten dan kota.

“72 jiwa yang masih hilang ini sebagian besar berada di Kabupaten Agam. Meskipun Agam memilih untuk menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat bencana, khusus untuk pencarian di seluruh wilayah Sumbar telah dihentikan terhitung sejak 22 Desember 2025 kemarin,” tegasnya.

Ilham berharap seiring dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat tingkat provinsi ini, proses pendataan dan kemudian dilanjutkan dalam penanganan serta pemulihan pascabencana bisa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibahas dengan Pemda Sumbar dengan BNPB.

“Sekarang kami memasuki masa tahap pemulihan, jadi pembangunan hunian sementara, hunian tetap serta infrastruktur lainnya pun dimulai. Kami berharap hal ini turut didukung oleh masyarakat,” harap dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan alasan untuk mengakhiri masa tanggap darurat ini karena pemerintah ingin fokus pada langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Terpenting sekarang itu pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” katanya.

Mahyeldi menyatakan target pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 mendatang, karena data-data tersebut penting sebagai acuan dan pedoman untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, serta bisa memproses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar awal tahun 2026 langsung bergerak.

Dia menegaskan meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Mahyeldi juga meminta para Bupati dan Walikota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.

Dia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Kemudian gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakselerasi pembangunan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana alam banjir dan tanah longsor. Salah satu lokasi huntara yang disiapkan berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.
Wilayah Palembayan menjadi lokasi paling parah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumbar.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), alat berat sudah mulai meratakan tanah di lokasi calon pembangunan huntara, Rabu (17/12). Sejumlah material bangunan juga sudah tiba.
Puluhan tentara yang menggunakan sepatu bot tampak dikerahkan ke lokasi. Ada pula personel dari BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum yang tengah mengukur lapak huntara.
Huntara untuk warga terdampak bencana di Palembayan akan dibangun di lapangan bola SDN 05 Kayu Pasak. Rencananya akan dibangun sebanyak 133 unit huntara dengan lahan yang disiapkan seluas 6.000 meter.
“Direncanakan [huntara yang dibangun] berformat kopel atau barak, dengan masing-masing kopel terdiri dari dua unit. Saat ini proses pematangan jalan,” demikian laporan BNPB, dikutip Kamis (18/12/2025).

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam mencatat kebutuhan huntara di 16 kecamatan terdampak di Agam sebanyak 525 unit. Rumah-rumah yang terdapat di tujuh kecamatan teridentifikasi rusak berat. Untuk itu, percepatan pembangunan huntara diperlukan.
“Sebanyak 525 unit huntara itu diperuntukkan bagi korban yang rumahnya rusak berat atau tidak memungkinkan lagi untuk dihuni,” kata Kepala BPBD Agam Rahmat Lasmono.
Sementara itu Kota Padang, warga terdampak bencana banjir bandang mulai menempati huntara di Kampung Nelayan, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah. Mereka mengaku nyaman tinggal di tempat tersebut.
Hal itu disampaikan Masrizal, salah satu warga terdampak banjir asal Guo, Kecamatan Kuranji.
“Nyaman. Bantuan lancar, cukup. Tidak ada yang kurang, cuma rumah,” kata Masrizal.
Pemerintah Kota Padang menyediakan hunian sementara bagi korban terdampak banjir bandang di Kampung Nelayan, Koto Tengah. Terdapat 80 unit rumah berukuran 6x6 meter dengan dua kamar tidur.
Hunian sementara tersebut telah dilengkapi tempat tidur, ruang tamu dengan kursi dan meja, ruang tengah dengan meja makan sederhana, kipas angin, serta dapur yang dilengkapi kompor dan tabung gas. Aliran air sumur juga telah tersedia.
Masrizal menempati huntara tersebut bersama istri dan satu anaknya. Ia mengakui tempat tinggal sementaranya saat ini cukup nyaman, dengan ketersediaan air bersih dan aliran listrik yang lancar.
Pengungsi banjir lainnya, Reni Suherni, warga Guo Kuning, menyampaikan hal senada. Reni mengaku baru satu hari tinggal di huntara Koto Tengah.
Meski masih terasa asing dan tidak seperti rumahnya yang kini telah hilang tersapu banjir bandang, Reni menyebut tempat tersebut lebih nyaman dibandingkan posko pengungsian.
“Lumayan, airnya bersih. Udah ada bantuan [logistik], udah disediakan,” kata Reni.
Dia berharap pemerintah segera membangun kembali rumahnya, di mana pun lokasinya, tidak harus di tempat tinggal sebelumnya. “Tidak apa-apa, saya siap di mana pun,” ujarnya. (*)

JAKARTA - Tim Medis Universitas Tarumanagara (Untar) pada Selasa, (16/12/2025), melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tanggap Darurat Bencana yang dilaksanakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang didanai oleh Kemendiktisaintek.

Tim Medis Untar yang hadir terdiri dari 2 dokter umum, 3 dokter spesialis, serta 5 dokter muda (koas). Kedatangan tim disambut oleh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Agam sebagai bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Medis Universitas Tarumanagara menyerahkan bantuan berupa obat-obatan dan perlengkapan medis yang akan digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di lokasi terdampak banjir. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan masalah kesehatan yang timbul akibat bencana.

Perwakilan Tim Medis Untar menyampaikan bahwa keterlibatan tenaga medis lintas disiplin ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari pemeriksaan umum, penanganan penyakit pascabencana, hingga edukasi kesehatan kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Universitas Tarumanagara dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, khususnya di Kabupaten Agam,” ujar Dr. dr. Shirly Gunawan, Sp.FK., selaku ketua tim program ini.

Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Agam menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi Tim Medis Universitas Tarumanagara. Kehadiran tenaga medis dan bantuan obat-obatan dinilai sangat membantu dalam memperkuat layanan kesehatan di tengah keterbatasan sumber daya pascabencana banjir.

Sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri pada tanggal 17 Desember Tim Medis Untar melakukan pelayanan pengobatan di 3 rumah singgah di Talago Bawah, Pasar Padang Baru, dan Sitingkah Tapi, Kecamatan Lubuk Basung.

Rumah singgah ini merupakan rumah tinggal sementara bagi para korban yang mayoritas mengalami luka berat dan telah menjalani operasi di RSUD Kabupaten Agam. Setiap rumah singgah dihuni oleh sekitar 8 KK (25-30 orang) dari berbagai usia.

“Sejak mengalami bencana dan telah selesai tindakan operasi di rumah sakit, kami tinggal di rumah singgah ini,” ujar Niko, salah satu pasien di rumah singgah Talago Bawah.

Bantuan non medis juga diserahkan ke tiga rumah singgah dan posko Melalui Program PKM Tanggap Darurat Bencana ini, Universitas Tarumanagara berharap dapat terus berkontribusi aktif dalam upaya kemanusiaan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin mengirimkan dokter magang dan dokter koas ke lokasi bencana Sumatra. Menurut Prabowo hal itu dapat membantu korban bencana.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Aceh, Minggu 7 Desember 2025. Saat rapat itu terdapat pembicaraan hal terkait pengiriman dokter antara Prabowo dengan Budi.

Saat ini pun Kemenkes memulai pengiriman dokter ke lokasi bencana Sumatra. Pengiriman dokter ini akan mulai dilakukan minggu depan.

Rencananya, pada batch pertama akan ada 600 dokter yang akan dikirim melalui koordinasi antara Kemenkes dan perguruan tinggi.

Bantuan dokter tambahan ini mempertimbangkan kebutuhan tenaga kesehatan yang besar di sejumlah wilayah. Baik itu di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Bisnis.com,MALANG — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memberangkatkan tim bantuan kebencanaan ke Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Selasa (16/12/2025).

Salah satu koordinator kegiatan, Arina Restian, menjelaskan tim ini akan menjalankan program bertajuk Optimalisasi Layanan Medis dan Dukungan Psikososial Pascabencana yang dijadwalkan berlangsung hingga 27 Desember 2025, sebagai bagian dari kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek).

“UMM dipercaya menjalankan program secara penuh dengan menangani langsung lokasi terdampak bencana di Kabupaten Agam,” ujarnya.

Program di Agam, kata dia, bertujuan melanjutkan serta memaksimalkan layanan yang telah ada, khususnya di bidang kesehatan. Kebutuhan utama masyarakat meliputi layanan medis, kefarmasian, dan dukungan kedokteran, termasuk pemulihan psikososial bagi warga terdampak bencana.

"Sebelumnya pada tanggal 8 Desember lalu sudah ada tim yang datang kesana, nah ini merupakan lanjutannya. Yang sekarang ini kami fokuskan kepada ranah kesehatan" ungkapnya.

Tim yang diberangkatkan terdiri atas 10 mahasiswa koas (calon dokter muda) Fakultas Kedokteran serta berbagai element kesehatan yang ada di UMM. Mereka membawa berbagai logistik bantuan berupa alat kesehatan, obat-obatan, teknologi tepat guna, sistem filtrasi air bersih, serta perangkat pemeriksaan darah.

Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, menyampaikan kondisi pascabencana di Agam masih membutuhkan perhatian serius. Ribuan penyintas yang terdampak bencana dan proses pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

“Program ini menjadi semangat bagi kami untuk hadir langsung membantu para penyintas yang terdampak bencana. Ini adalah panggilan kemanusiaan,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa keterlibatan UMM dalam program ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Salis sapaan akrabnya juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Muhammadiyah, kode etik, serta nama baik institusi selama menjalankan misi kemanusiaan.

“Niatkan seluruh kegiatan sebagai ibadah dan amal jariyah. Fokus pada kebermanfaatan dan hindari segala bentuk kerugian,” pesannya kepada tim.

Melalui program yang berlangsung hingga akhir Desember ini, dia menegaskan, UMM membuktikan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan masyarakat Agam sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam respons kebencanaan berbasis kemanusiaan, dan keilmuan.(K24)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bencana di sejumlah wilayah di Sumatra menimbulkan kerugian besar bagi dunia usaha, mulai dari sektor UMKM, perdagangan lokal, agribisnis, hingga industri pengolahan.

"Terus terang kami belum bisa mengevaluasi sejauh mana itu akan berdampak ke 2026. Tapi kalau kami lihat sekarang ini kita masih dalam tahapan penanggulangan jadi dari segi penanganan bencananya sendiri," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ia menjelaskan saat ini dunia usaha masih memfokuskan perhatian pada upaya cepat untuk membantu para korban. Namun, berdasarkan pemetaan sementara, sektor yang paling terdampak justru berasal dari lapisan usaha kecil dan perdagangan lokal.

Menurutnya, banyak pelaku UMKM kehilangan stok, aset, hingga pasar akibat kerusakan fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.

"Dari pemetaan yang sementara kami terima itu sektor yang paling berdampak adalah justru yang tentunya yang UMKM-UMKM dan perdagangan lokal ya," ujarnya.

Dampak bencana juga merembet ke industri manufaktur dan pengolahan yang selama ini bergantung pada pasokan bahan baku dari wilayah Sumatera. Gangguan utilitas seperti listrik dan air turut memperberat beban operasional.

Selain itu, sektor agribisnis ikut terpukul akibat kerusakan lahan pertanian, sementara sektor transportasi dan logistik terganggu karena akses jalan dan jembatan terputus. Kondisi tersebut memicu tekanan pasokan, menekan output regional, serta meningkatkan biaya logistik.

Kendati demikian, Shinta menilai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan masih perlu dicermati lebih lanjut karena banyak faktor yang memengaruhi.

"Jadi kalau kita melihat dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan mungkin tidak terlalu besar kalau untuk keseluruhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau saya lihat mungkin kalaupun ada dampak mungkin enggak akan.. so far sih ya," ujarnya.

Ia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan bencana yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, sementara dunia usaha masih memantau dampak langsung ke sektor-sektor strategis yang terdampak.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan lingkungan.

"Situasi kondisi bencana-bencana alam yang terjadi itu karena salah satu penyebabnya mungkin terlepas curah hujan yang tinggi dan segala macam. Namun karena kurang atau tidak ada kepedulian juga yang terkait dengan masalah-masalah ramah lingkungan tadi," ucap Sanni.

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (8/12) pukul 15.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera mencapai 961 jiwa.

Wilayah dengan korban terbanyak berada di Kabupaten Agam sebanyak 179 jiwa, disusul Aceh Utara 138 jiwa, Tapanuli Tengah 110 jiwa, dan Tapanuli Selatan 85 jiwa. Korban hilang tercatat 235 jiwa, sementara korban luka-luka mencapai sekitar 5.000 jiwa.

Di sektor pertanian, Provinsi Sumatra Utara mencatat sedikitnya 38.878 hektare lahan rusak akibat banjir bandang dan longsor. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.570 hektare mengalami gagal panen dengan estimasi kerugian petani mencapai Rp1,132 triliun.

Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana lahan sawah berubah menjadi hamparan tanah dan membutuhkan biaya besar untuk dipulihkan.

Sejumlah komoditas yang terdampak meliputi padi, jagung, ubi kayu, hortikultura, hingga jaringan irigasi. Potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai 118.526 ton. Pemerintah Provinsi Sumut bersama Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih untuk ribuan hektare lahan terdampak serta rehabilitasi lahan sawah pascabencana.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan langkah pemulihan bagi pelaku UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan dilakukan setelah proses penanggulangan darurat selesai dan masuk ke tahap pemulihan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG – PT Hutama Karya (Persero) menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui program HK Peduli bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat. Bantuan difokuskan di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang; Kecamatan Batipuh dan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar; Kampuang Tangah, Talao Mundam, Nagari Katapiang, dan Nagari Sicincin di wilayah Padang Pariaman; serta Kabupaten Agam. Dukungan diberikan dalam bentuk logistik, beberapa kebutuhan keseharian para pengungsi, bantuan alat berat untuk membuka akses terdampak, serta pendirian posko bantuan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan.

Rangkaian penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Donny Oskaria, yang meminta BUMN bergerak cepat membantu korban bencana melalui program BUMN Peduli. Dalam kunjungan ke lokasi terdampak di Sumatra Barat pada awal pekan lalu, Danantara berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan prioritas warga, mulai dari pemulihan akses jalan, ketersediaan logistik, hingga dukungan peralatan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa keterlibatan Hutama Karya merupakan upaya penguatan ketahanan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah terdampak. “Dalam situasi darurat seperti ini, kami secara intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dukungan yang kami bawa berkontribusi nyata terhadap percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, dan melaksanakan sesuai dengan arahan Danantara agar BUMN cepat hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Hutama Karya mulai hadir ke Sumatra Barat sejak kejadian bencana untuk mendukung penanganan awal bencana hidrometeorologi di beberapa titik terdampak. Tahap awal difokuskan pada survei kondisi lapangan, penyaluran bantuan logistik dasar, serta dukungan penanganan material longsor di kawasan yang akses jalannya terganggu. Mobilisasi dilakukan bersama entitas dalam Hutama Karya Group, antara lain PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), PT Hakaaston (HKA), PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), dan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL).

Penyaluran bantuan Hutama Karya di Sumatra Barat lebih dulu difokuskan ke Kabupaten Padang Pariaman, yang terdampak banjir dan gangguan akses jalan. Kemudian bantuan digerakkan ke Kota Padang dengan titik awal di Kecamatan Nanggalo yang mengalami banjir dan mengakibatkan warga mengungsi. Di wilayah ini, Hutama Karya menyalurkan selimut, kasur lipat, makanan siap saji, air mineral, dan kebutuhan bayi melalui posko bencana resmi, sekaligus memperkuat dukungan bagi pengungsi di kawasan perkotaan.