Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bencana di sejumlah wilayah di Sumatra menimbulkan kerugian besar bagi dunia usaha, mulai dari sektor UMKM, perdagangan lokal, agribisnis, hingga industri pengolahan.

"Terus terang kami belum bisa mengevaluasi sejauh mana itu akan berdampak ke 2026. Tapi kalau kami lihat sekarang ini kita masih dalam tahapan penanggulangan jadi dari segi penanganan bencananya sendiri," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ia menjelaskan saat ini dunia usaha masih memfokuskan perhatian pada upaya cepat untuk membantu para korban. Namun, berdasarkan pemetaan sementara, sektor yang paling terdampak justru berasal dari lapisan usaha kecil dan perdagangan lokal.

Menurutnya, banyak pelaku UMKM kehilangan stok, aset, hingga pasar akibat kerusakan fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.

"Dari pemetaan yang sementara kami terima itu sektor yang paling berdampak adalah justru yang tentunya yang UMKM-UMKM dan perdagangan lokal ya," ujarnya.

Dampak bencana juga merembet ke industri manufaktur dan pengolahan yang selama ini bergantung pada pasokan bahan baku dari wilayah Sumatera. Gangguan utilitas seperti listrik dan air turut memperberat beban operasional.

Selain itu, sektor agribisnis ikut terpukul akibat kerusakan lahan pertanian, sementara sektor transportasi dan logistik terganggu karena akses jalan dan jembatan terputus. Kondisi tersebut memicu tekanan pasokan, menekan output regional, serta meningkatkan biaya logistik.

Kendati demikian, Shinta menilai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan masih perlu dicermati lebih lanjut karena banyak faktor yang memengaruhi.

"Jadi kalau kita melihat dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan mungkin tidak terlalu besar kalau untuk keseluruhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau saya lihat mungkin kalaupun ada dampak mungkin enggak akan.. so far sih ya," ujarnya.

Ia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan bencana yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, sementara dunia usaha masih memantau dampak langsung ke sektor-sektor strategis yang terdampak.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan lingkungan.

"Situasi kondisi bencana-bencana alam yang terjadi itu karena salah satu penyebabnya mungkin terlepas curah hujan yang tinggi dan segala macam. Namun karena kurang atau tidak ada kepedulian juga yang terkait dengan masalah-masalah ramah lingkungan tadi," ucap Sanni.

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (8/12) pukul 15.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera mencapai 961 jiwa.

Wilayah dengan korban terbanyak berada di Kabupaten Agam sebanyak 179 jiwa, disusul Aceh Utara 138 jiwa, Tapanuli Tengah 110 jiwa, dan Tapanuli Selatan 85 jiwa. Korban hilang tercatat 235 jiwa, sementara korban luka-luka mencapai sekitar 5.000 jiwa.

Di sektor pertanian, Provinsi Sumatra Utara mencatat sedikitnya 38.878 hektare lahan rusak akibat banjir bandang dan longsor. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.570 hektare mengalami gagal panen dengan estimasi kerugian petani mencapai Rp1,132 triliun.

Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana lahan sawah berubah menjadi hamparan tanah dan membutuhkan biaya besar untuk dipulihkan.

Sejumlah komoditas yang terdampak meliputi padi, jagung, ubi kayu, hortikultura, hingga jaringan irigasi. Potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai 118.526 ton. Pemerintah Provinsi Sumut bersama Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih untuk ribuan hektare lahan terdampak serta rehabilitasi lahan sawah pascabencana.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan langkah pemulihan bagi pelaku UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan dilakukan setelah proses penanggulangan darurat selesai dan masuk ke tahap pemulihan ekonomi.