Pencarian Korban Bencana Sumbar Resmi Dihentikan, 72 Jiwa Masih Hilang

Pencarian Korban Bencana Sumbar Resmi Dihentikan, 72 Jiwa Masih Hilang

Pencarian korban bencana di Sumbar dihentikan, 72 orang masih hilang. Fokus kini pada pemulihan dan pendataan kerusakan untuk percepatan rehabilitasi.

(Bisnis.Com) 23/12/25 15:35 82728

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memutuskan untuk menghentikan pencarian korban bencana yang ada masih yang hilang sebanyak 72 jiwa hingga 30 hari pascabencana ini.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan seiring telah ditetapkannya berakhir masa tanggap darurat bencana di Sumbar, maka untuk pencarian korban pun resmi berakhir.

“Melihat dari masa 2x14 hari masa pencarian korban, maka hal ini sudah merupakan upaya yang maksimal. Dengan ini, maka seluruh tim di lapangan yang bertugas dalam proses pencarian korban yang hilang bisa kembali ke satuannya masing-masing,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Dia menjelaskan meskipun proses pencarian korban telah berakhir, dan kini memasuki masa tahap penanganan dan pemulihan pascabencana, apabila ada masyarakat maupun pihak-pihak lainnya yang menemukan korban, maka bisa berkoordinasi langsung dengan BPBD, Polri, TNI, atau pemerintah desa/nagari di masing-masing kabupaten dan kota.

“72 jiwa yang masih hilang ini sebagian besar berada di Kabupaten Agam. Meskipun Agam memilih untuk menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat bencana, khusus untuk pencarian di seluruh wilayah Sumbar telah dihentikan terhitung sejak 22 Desember 2025 kemarin,” tegasnya.

Ilham berharap seiring dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat tingkat provinsi ini, proses pendataan dan kemudian dilanjutkan dalam penanganan serta pemulihan pascabencana bisa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibahas dengan Pemda Sumbar dengan BNPB.

“Sekarang kami memasuki masa tahap pemulihan, jadi pembangunan hunian sementara, hunian tetap serta infrastruktur lainnya pun dimulai. Kami berharap hal ini turut didukung oleh masyarakat,” harap dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan alasan untuk mengakhiri masa tanggap darurat ini karena pemerintah ingin fokus pada langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Terpenting sekarang itu pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” katanya.

Mahyeldi menyatakan target pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 mendatang, karena data-data tersebut penting sebagai acuan dan pedoman untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, serta bisa memproses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar awal tahun 2026 langsung bergerak.

Dia menegaskan meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Mahyeldi juga meminta para Bupati dan Walikota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.

Dia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Kemudian gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.

#pencarian-korban #bencana-sumbar #korban-hilang #masa-tanggap-darurat #bpbd-sumbar #pemulihan-pascabencana #kabupaten-agam #pendataan-kerusakan #layanan-dasar-masyarakat #rehabilitasi-rekonstruksi #tr

https://sumatra.bisnis.com/read/20251223/533/1939144/pencarian-korban-bencana-sumbar-resmi-dihentikan-72-jiwa-masih-hilang