Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat kerusakan signifikan pada sektor pertanian akibat banjir dan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.

Berdasarkan pendataan awal, sekitar 70.000 hektare lahan pertanian terdampak, dengan sekitar 11.000 hektare di antaranya mengalami kerusakan berat atau puso di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan lahan yang mengalami puso tidak lagi dapat langsung ditanami lantaran mengalami perubahan fisik yang berat.

Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan melalui program cetak sawah baru guna menjaga keberlanjutan produksi pangan.

“Lahan yang mengalami puso ini sudah tidak berbentuk sawah lagi. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan melakukan perbaikan melalui program cetak sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Sudaryono menjelaskan pemulihan lahan sawah akan dilakukan secara bertahap seiring dengan proses pembersihan dan rehabilitasi wilayah terdampak.

Nantinya, Kementan akan melakukan pendataan lebih rinci mulai awal Januari 2026 untuk memastikan tingkat kerusakan serta kebutuhan intervensi di setiap daerah.

Kendati demikian, Sudaryono menyampaikan bahwa tidak seluruh lahan terdampak mengalami gagal panen. Untuk sawah yang hanya terendam sementara atau mengalami gangguan akses distribusi, Kementan akan memberikan pendampingan agar aktivitas produksi dapat kembali berjalan normal.

Selain tanaman pangan, dampak bencana juga dirasakan pada subsektor peternakan. Adapun saat ini, Kementan tengah melakukan pendataan terhadap ternak ayam, sapi, dan kambing yang terdampak banjir di wilayah Sumatra.

“Untuk peternakan yang mengalami kerusakan akibat bencana, Kementan akan menyiapkan bantuan pemulihan pascabencana, termasuk bantuan ternak, pakan, dan sarana pendukung lainnya agar usaha peternakan masyarakat bisa bangkit kembali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan penanganan sektor pertanian pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga menyangkut perlindungan sumber penghidupan petani dan peternak serta stabilitas ketahanan pangan nasional.

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa darurat harus berjalan, tetapi negara juga harus memastikan lahan dan usaha pertanian bisa segera pulih agar petani dan peternak dapat kembali berproduksi,” ujarnya.

Dalam upaya pemulihan tersebut, Kementan menyatakan perlu adanya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun organisasi petani, agar perbaikan lahan dan peternakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memutuskan untuk menghentikan pencarian korban bencana yang ada masih yang hilang sebanyak 72 jiwa hingga 30 hari pascabencana ini.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan seiring telah ditetapkannya berakhir masa tanggap darurat bencana di Sumbar, maka untuk pencarian korban pun resmi berakhir.

“Melihat dari masa 2x14 hari masa pencarian korban, maka hal ini sudah merupakan upaya yang maksimal. Dengan ini, maka seluruh tim di lapangan yang bertugas dalam proses pencarian korban yang hilang bisa kembali ke satuannya masing-masing,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Dia menjelaskan meskipun proses pencarian korban telah berakhir, dan kini memasuki masa tahap penanganan dan pemulihan pascabencana, apabila ada masyarakat maupun pihak-pihak lainnya yang menemukan korban, maka bisa berkoordinasi langsung dengan BPBD, Polri, TNI, atau pemerintah desa/nagari di masing-masing kabupaten dan kota.

“72 jiwa yang masih hilang ini sebagian besar berada di Kabupaten Agam. Meskipun Agam memilih untuk menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat bencana, khusus untuk pencarian di seluruh wilayah Sumbar telah dihentikan terhitung sejak 22 Desember 2025 kemarin,” tegasnya.

Ilham berharap seiring dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat tingkat provinsi ini, proses pendataan dan kemudian dilanjutkan dalam penanganan serta pemulihan pascabencana bisa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibahas dengan Pemda Sumbar dengan BNPB.

“Sekarang kami memasuki masa tahap pemulihan, jadi pembangunan hunian sementara, hunian tetap serta infrastruktur lainnya pun dimulai. Kami berharap hal ini turut didukung oleh masyarakat,” harap dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan alasan untuk mengakhiri masa tanggap darurat ini karena pemerintah ingin fokus pada langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Terpenting sekarang itu pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” katanya.

Mahyeldi menyatakan target pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 mendatang, karena data-data tersebut penting sebagai acuan dan pedoman untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, serta bisa memproses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar awal tahun 2026 langsung bergerak.

Dia menegaskan meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Mahyeldi juga meminta para Bupati dan Walikota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.

Dia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Kemudian gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memutuskan untuk mengakhiri status tanggap darurat bencana tingkat provinsi dan fokus untuk melakukan pemulihan pascabencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan alasan untuk mengakhiri masa tanggap darurat ini karena pemerintah ingin fokus pada langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Terpenting sekarang itu pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Mahyeldi menyatakan target pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 mendatang, karena data-data tersebut penting sebagai acuan dan pedoman untuk mengambil kebijakan lebih lanjut, serta bisa memproses rehabilitasi dan rekonstruksi, agar awal tahun 2026 langsung bergerak.

Dia menegaskan meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Mahyeldi juga meminta para Bupati dan Wali Kota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.

Dia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Kemudian gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, para perantau, serta berbagai organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.

“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya.

Diketahui, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa.