Bisnis.com, PADANG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP/P3KP) Sumatera III melirik produk inovasi PT Semen Padang, Sepablock, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Kepala BP3KP/P3KP Sumatera III Arifay Saini mengaku terkesan setelah melihat langsung rumah contoh yang dibangun menggunakan sistem bata interlock tersebut. Menurutnya, teknologi Sepablock menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembangunan dibandingkan metode konstruksi konvensional.

“Saya terkesan setelah melihat langsung rumah contoh yang menggunakan Sepablock, dan inovasi ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan dalam mendukung percepatan pembangunan hunian di Indonesia, khususnya pada program-program strategis pemerintah,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Arifay menilai teknologi tersebut tidak hanya relevan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana, tetapi juga berpotensi diterapkan pada kawasan perumahan komersial yang membutuhkan efisiensi waktu pembangunan.

“Kami melihat ada potensi penggunaannya untuk pengembangan kawasan perumahan komersial yang membutuhkan efisiensi waktu pembangunan tanpa mengurangi kualitas bangunan,” ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan rumah yang masih tinggi di Indonesia membutuhkan terobosan yang mampu menghadirkan solusi pembangunan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan perhatian pemerintah terhadap inovasi tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menghadirkan solusi konstruksi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Dia menjelaskan Sepablock merupakan bagian dari strategi diversifikasi bisnis perusahaan melalui pengembangan produk bernilai tambah yang mengedepankan inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan.

“Sepablock siap mendukung program pemerintah untuk pembangunan 3 juta unit rumah. Kami mengapresiasi kunjungan Kepala BP3KP Sumatera III. Perhatian dari para pemangku kepentingan menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi yang lebih efisien, ekonomis, dan berdaya guna dalam mendukung ekosistem perumahan nasional,” tegasnya.

Kepala Unit Produksi BIP dan Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra menambahkan sistem bata interlock memungkinkan proses pembangunan lebih cepat karena pemasangan material yang praktis dan presisi. Selain itu, teknologi tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi kebutuhan energi dalam konstruksi.

Menurut Yelmi, Sepablock juga mampu menekan biaya pembangunan tanpa mengorbankan kualitas bangunan. Teknologi tersebut telah diterapkan pada sejumlah proyek hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat, termasuk di Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Pariaman, dan Lima Puluh Kota.

“PT Semen Padang telah mengimplementasikan Sepablock pada sejumlah proyek di berbagai daerah sebagai bentuk pembuktian atas keunggulan teknologi tersebut,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Sumatra mencapai Rp100,1 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap selama 3 tahun ke depan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra Tito Karnavian merinci alokasi anggaran tersebut terdiri atas Rp38,9 triliun pada 2026, sebesar Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Anggaran jumbo tersebut disiapkan melalui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan dampak bencana di tiga provinsi utama, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

“Usulan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui pemerintah yakni tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 Rp28,2 triliun dengan total anggaran Rp100,1 triliun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (28/5/2026).

Tito menuturkan, dana tersebut akan difokuskan untuk penyelesaian hunian tetap (huntap), relokasi masyarakat, perbaikan infrastruktur publik, serta mitigasi fisik seperti pengendalian banjir dan normalisasi sungai.

Sementara itu, dari sisi pemulihan hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan proses pengadaan huntap bagi korban terdampak di tiga provinsi tersebut dapat dimulai pada awal Juni 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan saat ini terdapat 2.603 unit rumah yang sedang diproses untuk segera diserahkan kepada masyarakat terdampak, dengan menggandeng LKPP, kejaksaan, dan kepolisian guna menjaga tata kelola.

"Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berkoordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Maruarar.

Adapun hingga saat ini, kondisi di lapangan menunjukkan tren pemulihan di mana 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak di Sumatra Barat telah berfungsi normal, disusul pulihnya sebagian besar dari 33 kabupaten/kota di Sumatra Utara.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, fokus penanganan diarahkan pada percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta pemindahan mayoritas pengungsi dari tenda darurat menuju hunian sementara.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang, sebagai anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui pemberian bantuan material bangunan bagi warga terdampak musibah kebakaran di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Kegiatan penyerahan bantuan ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Pusri Palembang, Maryono, sebagai bentuk empati dan komitmen perusahaan dalam membantu percepatan pemulihan kondisi masyarakat pascabencana.

Bantuan yang diberikan merupakan bantuan tahap kedua berupa material bangunan untuk mendukung proses pembangunan kembali rumah warga yang terdampak kebakaran. Bantuan tersebut berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pusri serta dukungan dan kepedulian karyawan yang disalurkan melalui Serikat Pekerja Pusri Palembang sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat terdampak.

Sebelumnya, Pusri juga telah menyalurkan bantuan tahap pertama sebagai respons cepat perusahaan terhadap musibah yang terjadi di kawasan tersebut. Melalui sinergi antara perusahaan dan karyawan, Pusri berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan pascakebakaran.

Direktur Utama Pusri, Maryono, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah. “Bantuan ini mungkin tidak dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami, namun kami berharap dapat menjadi penyemangat dan wujud kebersamaan bahwa masyarakat tidak sendiri menghadapi cobaan ini,” ujar Maryono.

Maryono juga menambahkan bahwa bantuan akan disalurkan secara bertahap agar progres pembangunan rumah warga dapat terus termonitor dengan baik sesuai kebutuhan di lapangan. Menurutnya, Pusri ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar dapat mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak kebakaran.

Selain penyerahan bantuan material bangunan, Pusri juga terus melakukan koordinasi bersama perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait guna memastikan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan warga terdampak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pemulihan sosial dan lingkungan pascakebakaran secara berkelanjutan.

Kehadiran Pusri di tengah masyarakat terdampak diharapkan dapat memberikan semangat dan optimisme bagi warga untuk kembali bangkit. Sebagai perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat, Pusri berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program sosial yang memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), Muhammad Tito Karnavian menyebut Transfer ke Daerah (TKD) untuk kabupaten/kota di Sumatra-Aceh bertambah hingga Rp10,6 triliun.

Tito mengatakan penambahan anggaran tersebut setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk wilayah Aceh mendapatkan suntikan TKD Rp1,6 triliun, Sumatra Utara Rp6 triliun, dan Sumatra Barat Rp2 triliun.

"Ini dikawal agar digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan di wilayah masing-masing yang mereka mampu dan kami sudah menginventarisir rencana kegiatan mereka semua," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Tito menjelaskan tambahan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk daerah di Sumatra merupakan pengembalian alokasi anggaran 2025 yang sebelumnya sempat dipangkas. Alhasil pengembalian ke Sumatra Utara lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

"Itu sebetulnya anggaran tahun 2025 yang waktu itu dikurangi, dikembalikan lagi seperti semula. Sumatra Utara kenapa paling banyak? Karena lebih banyak dipotong waktu itu, otomatis dikembalikan lagi semula dia tambah banyak dapatnya," jelasnya.

Dia melanjutkan untuk Aceh memperoleh tambahan sekitar Rp1,6 triliun lantaran pemotongan anggaran sebelumnya relatif lebih kecil. Meski demikian, Tito menyebut masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus, terutama delapan wilayah di Aceh yang dinilai masih menghadapi tantangan cukup berat.

Dia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Sumatra Utara yang memberikan hibah antardaerah kepada Aceh sebesar Rp260 miliar dan Sumatra Barat Rp24 miliar guna membantu 11 kabupaten yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus.

Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan tahap penanganan pascabencana di Sumatra-Aceh masuk tahap pemulihan permanen.

Pemerintah, katanya, menggelontorkan total dana Rp100,166 triliun untuk penanganan selama 3 tahun terhitung sejak 2026 sampai 2028 yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Secara rinci, dia menyebut, untuk tahun 2026 anggaran yang diserap sebanyak Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebanyak Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebanyak Rp28,2 triliun. Adapun pengeluaran terbesar adalah sektor infrastruktur mencapai Rp69 triliun

"Terbesar adalah infrastruktur (Kementerian PU) total Rp69 Triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 Triliun. Di samping itu juga, hunian tetap Kementerian PKP Rp7,4 Triliun selama 2 tahun," ucapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Huntap rampung pada tahun 2027, di tahun ini juga pemerintah akan mengupayakan optimalisasi sungai agar kembali berfungsi normal.

Nantinya setiap kementerian atau lembaga diminta membuat timeline awal Juni dan akan dievaluasi setiap dua Minggu oleh Satgas PRRP dan dilaporkan ke DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan 11.512 program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp 100,1 triliun hingga 2028.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari unsur pemerintah, Mendagri Tito Karnavian, mengatakan, seluruh program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar hingga pemulihan permukiman warga terdampak.

“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp 100,166 triliun selama tiga tahun,” ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Tito, program rehabilitasi dan rekonstruksi akan dijalankan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028.

Pada 2026 pemerintah mengalokasikan Rp 38,9 triliun, kemudian Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.

Ia menjelaskan ribuan program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Seluruh pelaksanaan proyek akan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) yang telah disusun dan disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tito mengatakan sektor infrastruktur mendapatkan alokasi terbesar dalam program tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh anggaran sekitar Rp 69 triliun selama tiga tahun.

“Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya Rp 69 triliun selama tiga tahun. Tahun ini Rp 22 triliun,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp 7,4 triliun selama dua tahun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan hunian tetap.

Tak hanya dari APBN pusat, pemerintah sebelumnya juga telah menyetujui tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Nah ini yang kami kawal juga dari satgas pemerintah, agar Rp 10,6 triliun ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan wilayah masing-masing yang mereka mampu,” ujar Tito.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana alam hidrometeorologi di Sumatra-Aceh masuk tahap pemulihan permanen.

Pemerintah menggelontorkan Rp100,16 triliun untuk penanganan selama 3 tahun.

Tito mengatakan saat ini layanan pemerintahan di wilayah terdampak mulai kembali berjalan normal, begitupun sejumlah kantor desa yang tetap berjalan meski mengunakan tenda atau lokasi sementara lainnya.

"Sekarang kita akan melakukan proses menuju Pemulihan Permanen. Kuncinya adalah Renduk (Rencana Induk). Renduk ini direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan K/L. Diselesaikan dalam waktu 3 tahun (2026, 2027, 2028)," katanya di Kompleks Parlemen usai rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan DPR RI, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan terdapat 11.512 program kegiatan di mana yang menjadi prioritas utama di tahun 2026 adalah perbaikan infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, sekolah, dan Huntap (Hunian Tetap).

Dia menuturkan total anggaran untuk proses pemulihan tersebut sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun terhitung sejak 2026 sampai 2028 yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Secara rinci, dia menyebut, untuk tahun 2026 anggaran yang diserap sebanyak Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebanyak Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebanyak Rp28,2 triliun. Adapun pengeluaran terbesar adalah sektor infrastruktur mencapai Rp69 triliun.

"Terbesar adalah infrastruktur (Kementerian PU) total Rp69 Triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 Triliun. Di samping itu juga, hunian tetap Kementerian PKP Rp7,4 Triliun selama 2 tahun," ucapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Huntap rampung pada tahun 2027, di tahun ini juga pemerintah akan mengupayakan optimalisasi sungai agar kembali berfungsi normal.

Nantinya setiap kementerian atau lembaga diminta membuat timeline awal Juni dan akan dievaluasi setiap dua Minggu oleh Satgas PRRP dan dilaporkan ke DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Sumatra pada 2025 terus menunjukkan perkembangan, baik dari sisi pemulihan fisik maupun ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra itu menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

“2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah melanda wilayah Sumatra, bahkan Indonesia. Pada kondisi awal, berdasarkan data Satgas PRR pada 2 Desember 2025 tercatat 2.178.269 jiwa terdampak di tiga provinsi,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara ratusan ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan hingga memutus konektivitas antarwilayah. Pemerintah kemudian membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Qodari menjelaskan pemerintah memfokuskan penanganan pada enam isu strategis, yakni percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), penyaluran dana hunian, pemulihan konektivitas, rehabilitasi layanan dasar, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam aspek penyediaan hunian, pemerintah mencatat pembangunan huntara hampir rampung. Berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, sebanyak 19.312 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.338 unit.

Sementara itu, pembangunan huntap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memiliki total komitmen sebanyak 39.335 unit yang didukung berbagai pihak, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, Polri, Baznas, Kadin hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses,” kata Qodari.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menggelontorkan bantuan keuangan bagi warga terdampak melalui tiga instrumen sekaligus.

Pertama, dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan atau Rp1,8 juta per KK. Penyaluran bantuan tersebut disebut telah mencapai 100% kepada 20.767 KK, yang terdiri atas 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatra Utara, dan 2.932 KK di Sumatra Barat.

Kedua, bantuan perbaikan rumah rusak yang telah diberikan kepada 31.007 unit rumah. Rinciannya, sebanyak 18.335 rumah rusak ringan menerima bantuan Rp15 juta per unit, sedangkan 12.672 rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta per unit. Total nilai bantuan mencapai Rp655 miliar.

Ketiga, pemerintah menyalurkan dukungan isi hunian, jaminan hidup (jadup), dan stimulan ekonomi dengan total realisasi lebih dari Rp860 miliar. Rinciannya, Rp192 miliar untuk isi hunian, Rp347 miliar untuk jadup, dan Rp320 miliar untuk stimulan ekonomi.

Dalam sektor layanan dasar, pemerintah mengklaim sebagian besar fasilitas publik telah kembali beroperasi.

Qodari menyebut seluruh desa terdampak di tiga provinsi kini telah kembali menikmati layanan listrik 100%. Selain itu, seluruh 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas terdampak juga sudah beroperasi penuh.

Namun demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga tengah merevitalisasi 3.002 sekolah dengan total anggaran Rp2,86 triliun.

Pemulihan jaringan komunikasi juga diklaim telah mencapai 100% dengan seluruh BTS terdampak kembali aktif, meliputi 3.815 BTS di Aceh, 5.845 BTS di Sumatra Utara, dan 1.483 BTS di Sumatra Barat.

Adapun untuk infrastruktur transportasi, sebanyak 150 ruas jalan dan jembatan nasional telah kembali fungsional sejak akhir Desember 2025.

Sementara itu, pemulihan jalan dan jembatan daerah masih berlangsung. Di Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan dan 351 dari 652 jembatan telah kembali fungsional. Di Sumatra Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan telah pulih. Sedangkan di Sumatra Barat, 149 dari 167 ruas jalan serta 97 dari 163 jembatan telah kembali digunakan.

Qodari juga menyoroti pemulihan ekonomi masyarakat yang mulai menunjukkan tren positif. Sebanyak 196 dari total 210 pasar rakyat di tiga provinsi telah kembali beroperasi.

Di sisi lain, transaksi e-commerce UMKM di wilayah terdampak pada periode 22 Januari hingga 23 April 2026 tercatat mencapai Rp13,2 triliun.

“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujarnya.

Pemerintah juga mencatat terdapat 193.703 debitur kredit usaha rakyat (KUR) terdampak dengan outstanding mencapai Rp11,2 triliun yang telah diidentifikasi sebagai dasar restrukturisasi dan pendampingan usaha.

Di sisi lain, sebanyak 1.558 dari 1.593 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Kementerian Agama juga telah menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala sebesar Rp5 miliar untuk 132 unit.

Secara keseluruhan, Qodari menyebut terdapat empat capaian utama yang mulai dirasakan masyarakat terdampak. Mulai dari kepastian ekonomi keluarga melalui bantuan senilai lebih dari Rp1,42 triliun, pulihnya layanan dasar, tersambungnya konektivitas nasional, hingga bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ekonomi bergerak kembali dengan transaksi UMKM Rp13,2 triliun dan 196 dari 210 pasar rakyat sudah beroperasi. Jadi nanti perdagangan hewan ternak buat kurban sudah bisa,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan progres sejumlah agenda prioritas nasional dalam Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (11/5/2026).

Melalui keterangan tertulis di akun Instagram resminya, Selasa (12/5/2026), AHY menyampaikan pemerintah fokus memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan ketahanan wilayah sesuai arahan Presiden.

Dalam laporannya, AHY menyebut terdapat lima agenda utama yang tengah dikawal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pertama, pemerintah memprioritaskan penyelamatan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang terdampak abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob.

Kedua, percepatan rehabilitasi pascabencana di berbagai daerah untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar dan aktivitas masyarakat berjalan optimal.

Ketiga, melalui Gerakan Indonesia Asri, pemerintah mendorong pembangunan ruang terbuka hijau dan biru guna menciptakan kota yang lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Keempat, AHY melaporkan perkembangan Program 3 Juta Rumah yang terintegrasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) untuk menghadirkan kawasan hunian yang terkoneksi dengan transportasi publik.

Kelima, pemerintah memperkuat transformasi jaringan kereta api nasional guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, AHY juga menekankan pentingnya swasembada air melalui pengelolaan irigasi dan sistem perpipaan rumah tangga yang berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

“Tantangan ke depan tidaklah ringan, namun dengan kerja keras dan kolaborasi lintas sektoral, kita optimistis infrastruktur nasional akan semakin tangguh dan membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tulis AHY dalam keterangannya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyelenggarakan program renovasi masjid dan mushalla di wilayah Sumatera pascabencana guna memastikan keberlanjutan dan ketersediaan rumah ibadah agar dapat kembali difungsikan.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan renovasi masjid dan mushalla itu merupakan bagian dari misi perseroan untuk memberikan kontribusi sosial yang positif kepada masyarakat.

Selain itu, inisiatif tersebut sekaligus kepedulian nyata perseroan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap renovasi masjid dan mushalla ini dapat mempercepat pemulihan aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan, serta menguatkan kembali semangat masyarakat untuk bangkit,” kata Imam.

Aksi sosial itu dilaksanakan dengan menggandeng sepuluh lembaga filantropi dan lembaga amil zakat (LAZ) yaitu Baitulmaal Muamalat, BAZNAS, Al Bahjah Peduli, Dompet Dhuafa, Yayasan Asar Humanity, Rumah Yatim, Baitulmaal Hidayatullah, Human Initiative, Relawan Nusantara, dan Wakaf DT.

Perseroan mengajak seluruh nasabah untuk dapat berpartisipasi. Selain dapat mengembalikan fungsi masjid dan mushalla sebagai tempat ibadah dan sosial, donasi nasabah juga memberikan manfaat spiritual jangka panjang.

Nasabah dapat mengakses fitur zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) pada aplikasi mobile banking Muamalat DIN dan memilih lembaga filantropi/LAZ untuk menyalurkan donasi.

“Insya Allah setiap donasi yang disalurkan membawa manfaat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana,” kata Imam.

Perseroan menyampaikan bahwa program ini diselenggarakan bertepatan dalam rangka milad Bank Muamalat yang ke-34. Pada momentum milad ini, perseroan menyatakan komitmennya untuk terus bergerak maju melalui transformasi yang berkelanjutan.

“Melalui transformasi yang berkelanjutan, kami memperkuat layanan, mengembangkan kapabilitas digital, dan menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah,” kata dia.

Imam menambahkan, perseroan juga meyakini bahwa perjalanan yang bernilai tidak ditempuh sendiri melainkan tumbuh dari kebersamaan yang saling menguatkan dan memberi manfaat, termasuk menolong sesama yang membutuhkan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal I/2026 tetap tumbuh positif meskipun berada di tengah tekanan ekonomi akibat bencana yang melanda tiga provinsi, termasuk Sumatra Barat.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli mengatakan kondisi tersebut secara umum telah memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi target utama penyaluran KUR.

Penyaluran KUR secara total pada periode kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp294,13 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp231,13 miliar yang disalurkan kepada 1.147 debitur, serta KUR Syariah sebesar Rp62,99 miliar kepada 351 nasabah.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal I/2025, realisasi penyaluran KUR pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Dia menyampaikan kondisi ini tidak terlepas dari adanya tekanan ekonomi sebagai dampak pascabencana yang terjadi di beberapa wilayah, yang turut memengaruhi aktivitas usaha dan kemampuan ekspansi pelaku UMKM.

Hafid melihat beberapa debitur cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan penambahan pembiayaan, sementara di sisi lain perbankan juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran.

Secara persentase, lanjutnya, penyaluran KUR Bank Nagari pada kuartal I/2026 masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Dominasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan fokus pembiayaan pada sektor riil yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurutnya untuk sektor perdagangan tetap menjadi kontributor utama seiring dengan tingginya perputaran usaha dan kebutuhan modal kerja, sementara sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menunjukkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung rantai nilai produksi di daerah.

Sebaran penyaluran KUR tercatat paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang. Tingginya realisasi di wilayah tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi yang kuat serta jumlah pelaku UMKM yang relatif banyak.

Selain itu, akses layanan perbankan dan efektivitas jaringan pemasaran turut mendukung optimalisasi penyaluran KUR di daerah tersebut.

Dalam kondisi tersebut, Hafid menyebut tunggakan kredit pada kuartal I/2026 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan akibat bencana yang melanda Sumatra Barat.

“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas kredit secara umum tetap terkendali, di tengah tantangan yang dihadapi oleh para debitur, khususnya pelaku UMKM yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh gangguan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan ekspansi KUR, Bank Nagari secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Menurut Hafid, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat, skema, serta persyaratan KUR, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor produktif.

Bank Nagari menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun pada 2026. Perseroan optimistis realisasi pada kuartal II/2026 dapat melampaui target periode tersebut.

“Optimisme ini didukung oleh berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan dalam mendorong akselerasi penyaluran, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik,” tegasnya.

Salah satu pendorongnya ialah kebijakan relaksasi bagi debitur KUR terdampak bencana, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan tersebut memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh keringanan sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kembali kapasitas pembiayaan. Dengan relaksasi ini, kepercayaan dan kemampuan debitur mengakses pembiayaan diharapkan meningkat dan mendorong percepatan penyaluran KUR.

Di sisi lain, Bank Nagari juga mengoptimalkan ekspansi melalui penguatan tenaga pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesamaan kerentanan terhadap bencana alam mendorong Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana, mulai dari pemanfaatan teknologi hingga dukungan rekonstruksi pascabencana.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Myochin Mitsuru mengatakan kerja sama yang dilakukan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh aspek teknis yang penting, seperti penggunaan teknologi satelit Jepang untuk memperkuat sistem peringatan dini, terutama dalam menghadapi bencana seperti topan dan cuaca ekstrem.

“Jadi, dalam hal tersebut, Jepang dapat memberikan bantuan kepada Indonesia, tidak hanya melalui pemanfaatan satelit, tetapi juga dengan menjajaki berbagai kemungkinan untuk mendukung sistem peringatan dini,” ungkap Myochin dalam acara diskusi bersama di Kantor Kedutaan Besar Jepang Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Namun demikian, dia menambahkan bahwa dalam beberapa situasi, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak menerima bantuan internasional. Salah satu contohnya terjadi saat banjir besar melanda Sumatera beberapa waktu lalu. Meski begitu, Jepang tetap menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari prinsip kerja sama yang berbasis permintaan.

“Pemerintah Jepang memberikan bantuan berdasarkan permintaan dari pemerintah penerima. Namun, pada saat itu pemerintah Indonesia tidak membutuhkan bantuan untuk sistem peringatan dini dari negara lain. Oleh karena itu, Jepang menghormati keputusan tersebut dan tidak memberikan bantuan,” jelasnya.

Ke depan, Jepang tetap membuka peluang untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam fase pemulihan pasca-bencana. Dukungan ini dinilai penting untuk membantu Indonesia membangun kembali infrastruktur serta meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

“Jepang memiliki beberapa skema untuk memberikan bantuan, seperti bantuan teknis, hibah, serta pinjaman. Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan World Risk Report 2023 yang dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia memang menempati peringkat kedua sebagai negara paling rentan terhadap bencana setelah Filipina. Namun, tingkat kerentanan yang tinggi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kesiapsiagaan yang memadai.

Hal ini tercermin dari berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia yang masih menimbulkan dampak besar. Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu menggeser pendekatan dari sekadar tanggap bencana menjadi kesiapsiagaan yang lebih proaktif.

Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM Prof. Djati Mardiatno menilai perhatian pemerintah terhadap penguatan kesiapsiagaan bencana belakangan cenderung menurun.

Hal ini terlihat dari alokasi anggaran mitigasi yang lebih kecil dibandingkan anggaran untuk penanganan darurat bencana. Padahal, upaya mitigasi dinilai mampu menekan dampak yang ditimbulkan saat bencana terjadi.

“Investasi untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana akan mengurangi dampak dari kejadian bencana,” katanya, dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Djati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana. Menurutnya, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas merupakan inisiatif penting dari masyarakat yang perlu didukung oleh pemerintah setempat. Kesadaran masyarakat harus diiringi dengan penyediaan fasilitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

“Multiple helix dalam penanganan bencana itu penting karena masalah bencana menjadi urusan bersama,” ujarnya. (Putri Astrian Surahman)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan penanganan pascabencana termasuk pemulihan akses dan infrastruktur di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terus berjalan.

"Pekerjaan kita di Aceh belum selesai di Sumut dan Sumbar belum selesai," kata Dody dalam kegiatan Silaturahmi Generasi Muda Kementerian PU di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan penugasan penanganan bencana masih berlangsung hingga April 2026 dengan sistem rotasi bagi para relawan dan pegawai di lapangan.

Dody mengapresiasi para relawan Kementerian PU yang telah terlibat langsung dalam penanganan bencana, termasuk dalam pemulihan akses jalan dan infrastruktur dasar di wilayah terdampak.

"Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas pengabdiannya selama beberapa minggu kemarin. Tetap semangat karena ke depan masih banyak yang harus kita kerjakan dan negara masih membutuhkan jasa dari teman-teman sekalian," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama saat terjadi bencana.

Menurut dia, tugas Kementerian PU tidak hanya terbatas pada penanganan bencana, tetapi juga mencakup penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses air bersih di berbagai daerah.

"Masih ada masalah kekurangan jembatan, penyediaan air bersih. Jadi yang kita kerjakan itu dalam pelayanan. Negara hadir manakala rakyatnya itu membutuhkan," ucap Dody.

Sebelumnya, Kementerian PU mencatat pada akhir Februari 2026 progres penanganan pascabencana di Sumatera menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor, di antaranya layanan air baku dan air bersih telah mencapai sekitar 71 persen, serta 153 dari 176 sistem penyediaan air minum telah kembali berfungsi.

Di sektor konektivitas, seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi 100 persen, sementara jalan daerah mencapai sekitar 93 persen dan jembatan daerah sekitar 63 persen.

Pemulihan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Dody juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor di internal kementerian agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan lebih optimal.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah relawan berbagi pengalaman di lapangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga tantangan fisik dan mental selama bertugas di wilayah terdampak bencana.

Meski demikian, mereka mengaku bangga dapat berkontribusi dalam pemulihan infrastruktur dan membantu masyarakat terdampak bencana kembali beraktivitas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026