NTB - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadinya krisis air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini ribuan Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan, krisis air bersih terjadi lantaran minimnya intensitas hujan di sana.

"Krisis air bersih terjadi di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akibat intensitas hujan yang sangat rendah dalam beberapa waktu terakhir," kata Muhari, Senin (29/6/2026).

Muhari merincikan, hal itu terjadi di Kelurahan Tanjung, Paruga, dan Pane di Kecamatan Rasanae Barat; Kelurahan Sambinae, Panggi, Manggemaci, dan Monggonao di Kecamatan Mpunda; Kelurahan Rontu di Kecamatan Raba; serta Kelurahan Melayu di Kecamatan Asakota.

"Kejadian ini berdampak pada sekitar 1.129 kepala keluarga," ujarnya.

Lihat video: Sebab Terjadinya Kemarau Basah di Indonesia, Kepala BMKG Beri Penjelasan



Menurut Muhari, belum laporan terkait adanya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat kejadian tersebut. Sebagai upaya penanganan, BPBD Kota Bima segera melakukan asesmen dan koordinasi lintas instansi serta telah melaksanakan pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak sebanyak 70.000 liter.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian kekeringan masih mendominasi di sejumlah daerah seiring meningkatnya wilayah yang memasuki musim kemarau.

BNPB merangkum pada periode Rabu, (24/6), pukul 07.00 WIB, hingga Kamis, (25/6), pukul 07.00 WIB juga tercatat kejadian tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan keringan melanda Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdampak pada 42 kepala keluarga atau 125 jiwa di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro.

"BPBD Kabupaten Boyolali telah menyalurkan bantuan air bersih yang dilaporkan tersalurkan secara merata, aman, dan tertib kepada seluruh warga yang membutuhkan," ujar Aam sapaan Abdul Muhari, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, tanah longsor terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 22 Juni 2026, sekitar pukul 04.00 WITA, yang berdampak pada 10 kepala keluarga atau 39 jiwa yang mengungsi serta 25 kepala keluarga atau 87 jiwa berisiko terdampak bencana tanah longsor di Desa Oinlasi, Kecamatan Kie.

Pemerintah daerah bersama BPBD telah membangun tenda pengungsian, menyalurkan sembako, serta memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Kie kepada para pengungsi.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Rabu, 24 Juni 2026, sekitar pukul 11.30 WIT, yang menghanguskan sekitar 50 hektare lahan di Kampung Mekar Sari, Distrik Bomberay. Tim gabungan berhasil mengendalikan api pada pukul 17.00 WIT di hari yang sama dan hingga kini kondisi di lokasi dilaporkan kondusif dengan pemantauan yang terus dilakukan.

Lihat video: Kemarau Panjang, Masyarakat Kuningan Kekeringan dan Krisis Air Bersih



Aam mengatakan BNPB juga terus memantau perkembangan sejumlah kejadian bencana yang masih dalam penanganan. Di Provinsi Jawa Barat, kekeringan yang mulai terjadi pada Selasa 9 Juni 2026, melanda Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

"Di Kabupaten Bekasi, bencana ini berdampak pada 2.172 kepala keluarga atau 5.425 jiwa, dengan status siaga darurat yang telah ditetapkan sejak 10 Juni hingga 30 September 2026," kata Aam.

Aam pun mengungkapkan BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 5.000 liter air bersih kepada 30 kepala keluarga atau 85 jiwa di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, dengan total akumulasi distribusi mencapai 130.000 liter.

Selanjutnya, bencana kekeringan di Kabupaten Bogor berdampak pada 1.141 kepala keluarga atau 4.092 jiwa, dengan status siaga darurat yang juga berlaku sejak 10 Juni hingga 30 September 2026. BPBD Kabupaten Bogor terus menyalurkan bantuan air bersih, termasuk 5.000 liter yang telah didistribusikan ke wilayah Kecamatan Nanggung.

Di Provinsi Jawa Tengah, sejumlah kejadian kekeringan dan banjir rob turut menjadi perhatian. Banjir rob di Kabupaten Pati yang berdampak pada 127 kepala keluarga dengan 73 unit rumah terdampak, berdasarkan data mutakhir Rabu, (24/6), menunjukkan kondisi yang berangsur surut, dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan yang masih dapat terpenuhi dengan baik.

"Kekeringan di Kabupaten Banjarnegara yang terjadi pada periode Juni 2026 berdampak pada 339 kepala keluarga atau 2.069 jiwa, dengan status siaga darurat yang telah ditetapkan sejak 22 Juni hingga 19 September 2026, dan BPBD setempat telah mendistribusikan 6.000 liter air bersih," katanya.

Kekeringan juga melanda Kabupaten Klaten pada periode Juni 2026 dengan dampak mencapai 2.161 kepala keluarga atau 6.859 jiwa, di mana distribusi air bersih hingga 24 Juni 2026 telah mencapai 121 tangki atau setara dengan 605.000 liter air.

Selain itu, kekeringan di Kabupaten Cilacap yang terjadi sejak (9/6)berdampak pada 667 kepala keluarga atau 2.386 jiwa, dengan BPBD setempat yang telah menyalurkan 25.000 liter air bersih kepada 523 kepala keluarga atau 1.932 jiwa di Kecamatan Adipala, Patimuan, Kampung Laut, dan Gandrungmangu.

Di luar Jawa, Aam juga melaporkan sejumlah bencana juga terus dipantau. Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terjadi pada Selasa, (23/6), berdampak pada 4.245 kepala keluarga atau 12.008 jiwa, dengan distribusi air bersih hingga 24 Juni 2026 yang telah menjangkau empat desa dan sembilan dusun dengan total volume 450.000 liter.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang mulai terjadi pada Kamis, (15/1), masih menjadi perhatian dengan total luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 24 Juni 2026 mencapai 457,22 hektare, bertambah 0,44 hektare dibandingkan laporan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan terus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak serta memperkuat langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.

"Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kondisi yang dapat memicu terjadinya bencana," imbaunya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan usai gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, laporan sementara mencatat adanya kerusakan pada sejumlah bangunan di beberapa titik di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Namun, hingga berita ini diterbitkan rincian jumlah serta tingkat kerusakan masih dalam proses pendataan oleh tim BPBD setempat. "Pendataan terhadap kemungkinan adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi juga masih berlangsung," katanya, Selasa (16/6/2026).

Adapun BMKG melaporkan bahwa hingga pukul 12.17 WITA telah terjadi 13 kali gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo yang bervariasi di sekitar lokasi gempa utama. "Kondisi ini perlu diwaspadai oleh masyarakat di wilayah terdampak," ujarnya.

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama TRC dan Pusdalops BPBD Kabupaten Sigi serta Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan koordinasi dan asesmen cepat untuk memperoleh gambaran dampak secara menyeluruh. "Hingga saat ini, belum terdapat kebutuhan mendesak yang dilaporkan dari daerah terdampak," ujarnya.

Lihat video: Gempa Guncang Sulawesi, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami, Warga Masih Khawatir

SULSEL - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian banjir hingga kebakaran hutan dan lahan melanda empat daerah di Indonesia dalam periode 24 jam terakhir, Sabtu sampai dengan Minggu (13-14/6/2026) pukul 07.00 WIB.

Laporan pertama ialah kejadian Banjir yang melanda Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu (13/6). Peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang kemudian menyebabkan debit air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga. Wilayah terdampak yaitu Kelurahan Salubattang dan Pentojangan yang berada di Kecamatan Telluwanua.

"Hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Palopo, sebanyak 10 unit rumah dan satu hektar lahan perkebunan terendam dengan tinggi muka air (TMA) mencapai 30 sentimeter," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2026).

Peristiwa selanjutnya yaitu angin kencang yang menerjang Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu (13/6). Lokasi terdampak ialah Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun. Sebanyak 80 unit rumah warga mengalami kerusakan, dengan rincian 14 unit rusak berat dan 66 unit rusak ringan.

"Angin tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga merusak dua fasilitas pendidikan. BPBD Kabupaten Lingga terus mengupayakan penanganan darurat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah setempat," ujar Aam sapaan Abdul Muhari.

Berikutnya di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara. Fenomena angin kencang ini menyebabkan sebanyak 12 unit rumah warga yang berada di Desa Parbuluan IV Kecamatan Parbuluan mengalami kerusakan setelah diterjang angin kencang ini. Merespon hal ini, BPBD Kabupaten Dairi melakukan pendataan dan monitoring di lokasi terdampak.

Lihat video: Bencana Alam di Sulut, Banjir Sitaro Renggut Banyak Nyawa



Beralih ke Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan seluas 20 hektare yang berada di Desa Eimau dan Eilode Kecamatan Sabu Tengah terbakar.

"Hasil kaji cepat BPBD Kabupaten Sabu Raijua dan tim gabungan mengungkap penyebab kebakaran diduga berasal dari sisa pembakaran sampah, terbawa angin sehingga menyebar dan memicu kebakaran," kata Aam.

Merespon kejadian bencana yang terjadi, Aam mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, saat terjadi hujan deras dalam durasi lebih dari satu jam, masyarakat diharapkan berlindung di lokasi yang aman dan memperhatikan wilayah sekitar apabila terdapat tanda-tanda alam yang dapat berpotensi menjadi bencana turunan, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

"Selanjutnya apabila terjadi peristiwa angin kencang, warga agar tetap bertahan di dalam bangunan seperti rumah atau gedung lainnya. Apabila berada di luar rumah agar mencari tempat berlindung yang aman dan jauhi pohon serta baliho atau bangunan semi permanen lainnya," kata Aam.

Sementara itu, Aam juga mengingatkan masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan diharapkan agar tidak membakar sampah di lahan yang kering dan pastikan sampah yang terbakar telah padam tidak menyisakan bara atau api sekecil apapun.

"Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait agar melakukan penguatan personel dan peralatan serta rutin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing," pungkasnya.

BANTEN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejumlah bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia akibat cuaca ekstrem. Hal itu akibat fenomena peralihan musim kemarau terjadi di sebagian wilayah Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan peristiwa cuaca ekstrem berupa angin kencang melanda Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Selasa 26 Mei 2026. Kejadian ini menyebabkan 40 Kepala Keluarga (KK) terdampak.

"Hasil asesmen yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, dampak yang ditimbulkan meliputi dua unit rumah mengalami rusak sedang dan 38 unit rumah rusak ringan. Hingga Rabu (27/5), wilayah terdampak masih dalam penanganan BPBD Kota Tangerang bersama warga setempat," ungkap Aam sapaan Abdul Muhari, Kamis (28/5/2026).

Selain angin kencang, hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kota Tangerang, juga menyebabkan terjadinya banjir dan merendam permukiman. "Sebanyak 180 KK di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, terdampak peristiwa ini. Kondisi terkini yang dilaporkan BPBD Kota Tangerang, banjir telah surut pada Rabu (27/5)," kata Aam.

Aam pun mengatakan BNPB memantau peristiwa bencana selanjutnya dari Provinsi Jakarta, yang mana sebagian wilayah Ibukota dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi pada Selasa (27/5) sore hari.

Lihat video: CUACA EKSTREM, POHON & REKLAME ROBOH



"Adapun wilayah yang terdampak adalah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Empat kelurahan di empat kecamatan terdampak luapan kali Mampang dengan ketinggian genangan antara 30-110 sentimeter. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Cilandak, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, dan Pasar Minggu," kata Aam.

"Kaji cepat personel di lapangan mencatat 343 unit rumah terdampak. Sebanyak 1.007 jiwa turut terdampak. Banjir dilaporkan telah surut pada malam harinya," paparnya.

Berikutnya, angin kencang akibat cuaca ektrem terjadi di kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. "Sembilan unit rumah terdampak dan jumlah warga yang terdampak ada sebanyak 16 KK atau 41 jiwa. Pada Rabu (27/5), kerusakan terdampak masih dalam penanganan oleh BPBD Provinsi Jakarta," ujar Aam.

Beralih ke Provinsi Kalimantan Selatan, Aam mengatakan hujan deras disertai angin kencang dilaporkan melanda permukiman penduduk di Desa Benua Anyar di Kecamatan Astambul dan Desa Pematang Baru di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar pada Selasa (26/5).

Akibatnya sebanyak 11 KK atau 35 jiwa di wilayah tersebut terdampak angin kencang. Sementara itu, jumlah rumah yang rusak ada sebanyak 31 unit. Hari Rabu (27/5), Tim BPBD Kabupaten Banjar masih melakukan pembersihan dan pendataan lanjutan terhadap kerusakan rumah warga terdampak.

Aam mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang dapat dipicu oleh cuaca ekstrem selama peralihan musim seperti angin kencang, hujan ekstrem, angin puting beliung, banjir dan gelombang tinggi.

"BNPB juga mengimbau agar masyarakat juga tetap waspada terhadap kemungkinan bencana geologi seperti gempabumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diharapkan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan dan senantiasa memantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya seperti BNPB, BPBD, dan BMKG," imbaunya.

SULTENG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah peristiwa bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam 24 jam terakhir, sejak Senin-Selasa (18-19/5/2026) pukul 07.00 WIB. Bencana hidrometeorologi basah seperti banjir masih menjadi atensi pemerintah daerah selama periode tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan kejadian pertama adalah banjir yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (18/5).

"Adapun wilayah yang terdampak adalah Desa Tuladenggi Pantai Kecamatan Moutong. Sebanyak 66 warga terdampak atas kejadian ini," kata Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2026).

Aam mengatakan banjir juga merendam permukiman warga dan fasilitas lainnya. Tercatat 66 unit rumah, 1 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas ibadah dan 1 fasilitas umum. BPBD Parigi Moutong telah melakukan asesmen dan upaya penanganan darurat. Kondisi terkini dilaporkan banjir sudah mulai surut.

Berikutnya, kata Aam, peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sebelumnya terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada Senin (18/5) pukul 08.54 WITA. Sedikitnya 155 unit rumah warga di Desa Lawahan Kecamatan Tapin Selatan terendam banjir dengan tinggi muka air bervariasi.

"Terdapat 589 jiwa terdampak atas kejadian ini. Berdasarkan pantauan visual dilapangan, debit air masih mengalami kenaikan. BPBD Kabupaten Tapin berkoordinasi dengan instansi terkait guna penanganan darurat," katanya.

Lihat video: MENCEKAM! Banjir Bandang Terjang Mamasa, Puluhan Warga Terjebak di Rumah



Masih di Provinsi Kalimantan Selatan, banjir terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Senin (18/5). Lokasi terdampak antara lain Desa Kayu Jabah; Desa Jaranih; Desa Masiraan; Desa Palajau di Kecamatan Pandawan, Desa Mandingin; Desa Pajukungan; Kelurahan Bukat; Kelurahan Barabai Utara; Kelurahan Barabai Selatan; Kelurahan Barabai Darat; Kelurahan Barabai Timur di Kecamatan Barabai, Desa Paya Besar; Desa Aluan Besar di Kecamatan Batu Benawa.

"Hasil kaji cepat sementara mencatat 2.489 rumah, 12 unit fasilitas ibadah, 13 unit fasiliytas pendidikan, 15 unit perkantoran terdampak banjir dengan tinggi muka air berkisar antara 10 - 60 sentimeter. BPBD Hulu Sungai Tengah segera melakukan asesmen dan melakukan upaya penganan darurat," ujar Aam.

Beralih ke Provinsi Jawa Barat, Aam mengatakan bahwa banjir terjadi di Kabupaten Cirebon. Hujan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin (18/5) memicu peningkatan debit sungai hingga meluap ke perumahan warga. Adapun lokasi terdampak berada di Kelurahan Kalijaga; Kelurahan Harjamukti di Kecamatan Harjamukti, Kelurahan Pegambiran; Kelurahan Kasepuhan di Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Drajat di Kecamatan Kesambi, Kelurahan Jagasatru di Kecamatan Pekalipan.

"Atas peristiwa ini sebanyak 1.363 unit rumah terdampak dan 5.139 warga terdampak. Banjir juga memaksa 30 warga mengungsi ke rumah kerabat. Kondisi terkini, banjir berangsur surut dengan ketinggian air berkisar antara 40-150 sentimeter. BPBD Kabupaten Cirebon segera melakukan penanganan darurat dan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman," ungkapnya.

Menyikapi masih tingginya curah hujan di berbagai wilayah di Tanah Air yang memicu rangkaian bencana, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman bencana, khususnya bahaya hidrometeorologi basah.

"Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, masyarakat diimbau untuk melakukan evakuasi mandiri dan mengetahui jalur evakuasi yang aman. Sedangkan untuk warga yang tinggal di daerah bantaran sungai juga diminta untuk rutin memantau ketinggian muka air serta memperbarui informasi cuaca dari lembaga resmi," imbaunya.

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana tertinggi di dunia.

Penegasan itu diungkapkan Suharyanto saat memberikan arahan kepada para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia dalam agenda Senior Disaster Management Training (SDMT) di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Tidak hanya itu, Kepala BNPB juga memaparkan data Bank Dunia (World Bank) yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tingkat risiko bencana dan peringkat keempat sebagai negara yang paling terpapar bencana di dunia.

“Indonesia peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, dan peringkat keempat negara dengan paparan bencana tertinggi di dunia. Di atasnya ada Filipina. Meski negara lebih kecil, tapi bedanya Filipina menjadi langganan angin topan. Ingat, kita masih punya Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan Filipina. Ini yang harus kita pahami betul,” jelas Suharyanto dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/5/2026).

Di sisi lain, Suharyanto mengajak para peserta untuk kembali menyadari bahwa Indonesia dianugerahi bentang alam yang indah dan kekayaan alam melimpah. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir dan tanah longsor kerap melanda Indonesia. Bahkan, dunia internasional menjuluki Indonesia sebagai “laboratorium bencana”.

Lihat video: Kepala BNPB Pastikan Penanganan Darurat Bencana di Aceh Tamiang Berjalan Cepat



Predikat tersebut, menurut Suharyanto, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kapasitas para pemimpin penanggulangan bencana di daerah untuk membaca situasi secara cepat dan tepat, serta mampu mengambil keputusan terukur saat menghadapi kondisi darurat.

“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” kata Suharyanto.

Sebanyak 67 peserta SDMT BNPB Batch III merupakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta dipersiapkan menjadi pemegang tongkat komando penanggulangan bencana di wilayah masing-masing, baik mereka yang baru menjabat hitungan bulan maupun yang telah lebih dari satu tahun menduduki posisi Kepala Pelaksana BPBD.

Materi pembekalan yang disampaikan Kepala BNPB selanjutnya bicara mengenai penguatan terkait mitigasi dan kesiapsiagaan, sebagai langkah utama dalam mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana.

“Penanggulangan bencana ini sudah menjadi bagian dari program prioritas Presiden,” terang Suharyanto.

Melalui paparannya, Suharyanto mengajak seluruh peserta meninjau kembali berbagai kejadian bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Pembelajaran dari peristiwa masa lalu dinilai sangat penting agar penanganan ke depan semakin efektif, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalkan.

Hal sekecil apa pun, seperti pemberian sosialisasi, memiliki peran krusial. Sebab, sistem manajemen peringatan dini tidak bisa berdiri sendiri; masyarakat harus mampu memahami tanda bahaya dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban fatal.

Suharyanto kemudian mengajak peserta mengulas peristiwa erupsi Gunung Dukono dan Marapi pada 2023 silam. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban jiwa kini berada di pundak para peserta SDMT yang mewakili daerahnya masing-masing.

“Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Statusnya level II atau Waspada. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang. Sosialisasi menjadi hal yang harus disampaikan terus-menerus, dan itu bagian dari tugas kita semua yang ada di sini,” tegas Suharyanto.

Berikutnya, Suharyanto juga mempertegas peran Kepala Pelaksana BPBD saat fase tanggap darurat. Secara khusus, Suharyanto meminta agar setiap terjadi bencana, BPBD segera membentuk posko darurat dan menetapkan status tanggap darurat.

Adapun penetapan status tanggap darurat ini bukan berarti pemerintah daerah tidak sanggup menangani masalah. Melainkan sebagai bagian dari mekanisme administratif agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat segera turun memberikan bantuan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi. Dengan status tersebut, kami di pusat maupun instansi di daerah dapat membantu. Memang itu yang sudah diatur di undang-undang,” jelas Suharyanto meluruskan.

Lebih lanjut, peserta SDMT juga menerima materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan sosial-ekonomi melalui konsep build back better.

Menurut Suharyanto, penanganan pascabencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel dengan upaya pemulihan saat tanggap darurat. Suharyanto mencontohkan, masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian seharusnya tidak lebih dari dua pekan sudah mulai berpindah ke hunian sementara (huntara).

Kuncinya, menurut Suharyanto, adalah kecepatan pendataan dari BPBD yang kemudian divalidasi secara akurat. Berdasarkan data tersebut, BNPB akan memberikan dukungan huntara, baik di atas lahan milik warga maupun lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Hal ini menuntut kecepatan proses administrasi yang tetap akuntabel. Jika prosesnya lamban, masyarakatlah yang akan menanggung penderitaan lebih lama.

“Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data, maka BNPB akan bantu. Namun terkadang, masih banyak daerah yang terlalu lama memberikan data. Akibatnya, masyarakat semakin lama menderita. Ini jangan sampai terjadi,” tegas Suharyanto.

Melalui forum tersebut, Suharyanto kembali menyampaikan bahwa jabatan Kepala Pelaksana BPBD merupakan amanah besar yang penuh tantangan. Dinamika di lapangan menuntut pemimpin penanggulangan bencana untuk mampu bertindak cepat, bijak, dan memahami strategi manajemen secara menyeluruh. Kesalahan dalam membaca situasi dapat berdampak langsung pada beratnya penderitaan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa setelah pelatihan SDMT ini berakhir, ia tidak ingin mendengar adanya daerah yang menyerah atau menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana.

Segala kendala yang dirasa berat harus dicari solusinya melalui komunikasi yang baik, karena BNPB selalu terbuka bagi seluruh BPBD di Indonesia. Seluruh materi SDMT diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan rasa optimisme dalam memimpin.

“Jangan sampai ada pemimpin daerah yang merasa tidak sanggup atau menyerah menangani bencana. Masyarakat sudah memilih pemimpinnya, jangan mengecewakan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik. Intinya komunikasi. Kami di pusat bersama kementerian/lembaga pasti membantu, dan Kepala Pelaksana BPBD harus mampu mendampingi setiap pemimpin di daerah,” tegas Suharyanto.

Di akhir sesi, Kepala BNPB menekankan kepada seluruh peserta SDMT agar memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan tugas di daerah. Mereka yang terpilih adalah pemegang kendali rantai komando penanggulangan bencana demi mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.

“Kalian harus punya rasa percaya diri. Jika terjadi bencana, kalianlah yang semestinya memegang komando penanggulangan bencana, bukan yang lain. Karena itulah bunyi undang-undangnya. Hadir di lapangan saat terjadi bencana dan sampaikan: saya yang memegang komando penanggulangan bencana,” tutupnya.

HALMAHERA - Tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR) gabungan menemukan satu korban erupsi Gunung Dukono pada Sabtu (9/5/2026) pukul 14.30 WIT. Korban berinisial E, warga negara Indonesia (WNI), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar 50 meter dari bibir kawah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan berdasarkan laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Utara, Hentje M.L. Hetharia, proses pencarian sempat mengalami kendala akibat material pasir vulkanik yang menutupi area pencarian dengan ketebalan bervariasi.

“Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang masih berlangsung fluktuatif sehingga menyulitkan tim dalam melakukan penyisiran,” ungkap Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/5/2026).

Pada pukul 14.30 WIT, hujan dengan intensitas cukup deras mengguyur lokasi pencarian sehingga tim SAR gabungan menghentikan sementara operasi dan berlindung hingga kondisi memungkinkan untuk melanjutkan pencarian.

“Setelah hujan reda, jasad korban yang sebelumnya tertutup material pasir mulai terlihat. Saat ditemukan, bagian tubuh korban yang tampak hanya dari kaki hingga pinggang, sementara bagian tubuh lainnya masih tertimbun pasir vulkanik,” jelas Aam.

Lihat video: 3 Pendaki Gunung Dukono Tewas Usai Abaikan Larangan Mendaki



Mengetahui temuan tersebut, tim SAR gabungan segera melakukan proses evakuasi secara hati-hati sesuai prosedur keselamatan. Setelah berhasil di evakuasi, jenazah korban dibawa menuju posko penanganan erupsi sebelum selanjutnya dirujuk ke RSUD Tobelo.

Usai menemukan korban pertama, tim SAR gabungan juga mendapati dua titik timbunan material pasir dalam radius sekitar tiga meter dari lokasi penemuan korban. “Dua titik tersebut diduga kuat berkaitan dengan dua korban lain yang masih dalam pencarian,” ujar Aam.

Namun demikian, Aam mengatakan bahwa tim SAR gabungan memutuskan untuk memprioritaskan evakuasi korban pertama dengan mempertimbangkan faktor keselamatan personel di lapangan. Selain kondisi cuaca yang mulai gelap menjelang sore, aktivitas vulkanik Gunung Dukono juga masih terpantau tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi operasi SAR hari ini, tim gabungan akan kembali melanjutkan penyisiran pada Minggu (10/5), khususnya di dua titik timbunan material yang telah ditandai menggunakan koordinat GPS (Global Positioning System).

BUTON - Banjir yang dipicu hujan lebat melanda Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Sebanyak empat desa terdampak kejadian ini, antara lain Desa Wacu Laea di Kecamatan Kulisusu, Desa Lamoahi di Kecamatan Kulisusu Utara, Desa Wantulasi di Kecamatan Wakorumba Utara dan Desa Lapandewa di Kecamatan Kulisusu Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bajir ini menyebabkan, 632 jiwa terdampak serta rusaknya infrastuktur warga. BNPB juga malaporkan 120 unit rumah rusak akibat banjir itu.

"Tercatat sebanyak 120 unit rumah dan 632 jiwa terdampak serta satu unit jembatan putus akibat banjir," ucap Abdul dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Ia menyampaikan bahwa BPBD Kabupaten Buton Utara bersama tim gabungan, terus melakukan peninjauan lapangan serta pembersihan rumah warga terdampak. Abdul membahayakan bahwa banjir pada hari ini telah surut.

Selain wilayah tersebut, banjir dan tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (8/5/2026). Hujan deras memicu air sungai meluap dan merendam pemukiman warga di empat kecamatan,"

Lihat video: MAGELANG BERDUKA! Banjir Bandang Terjang Pemukiman, Rumah Rusak Parah



Lokasi yang terdampak yakni Kecamatan Latambaga (Kelurahan Sakuli dan Manggolo), Kecamatan Kolaka (Kelurahan Watuliandu), Kecamatan Pomalaa (Desa Totobo dan Pelambua) serta Kecamatan Samaturu (Desa Latuo, Ulu Konaweha, Wawo Tamboli dan Konaweha). Sedangkan tanah longsor terjadi di Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka.

"BPBD Kabupaten Kolaka melaporkan sebanyak 587 unit rumah, 10 unit fasilitas pendidikan, 23 hektare lahan sawah, 10,5 hektare tambak serta delapan hektare kebun terdampak banjir dan satu unit rumah terdampak tanah longsor," sambungnya.

Kini tim di lapangan mengerahkan pompa air serta melakukan pembersihan rumah warga terdampak banjir dan tanah longsor.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 814 kejadian bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada periode 1 Januari hingga 24 April 2026. Dalam laporannya, kejadian bencana hidrometeorologi basah khususnya banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi.

“Jumlah kejadian bencana per tanggal 24 April 2026 tercatat sebanyak 814 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana hidrometeorologi 99,26% dan bencana geologi 0,74% dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan gelombang pasang atau abrasi,” tulis BNPB dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

BNPB melaporkan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan total 384 kejadian. Disusul oleh cuaca ekstrem sebanyak 253 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 85 kejadian, serta tanah longsor sebanyak 72 kejadian. Selain itu, tercatat 8 kejadian gelombang pasang atau abrasi dan 6 kejadian kekeringan.

Untuk kategori bencana geologi, BNPB mencatat telah terjadi 5 kali gempa bumi dan 1 kali erupsi gunungapi selama periode hampir empat bulan pertama di tahun ini.

Rentetan bencana ini membawa dampak kemanusiaan yang signifikan. Data BNPB menunjukkan sebanyak 214 orang dinyatakan meninggal dunia, 13 orang hilang, dan 1.670 orang mengalami luka-luka. Dampak yang paling masif terlihat pada jumlah warga yang menderita dan harus mengungsi, yakni mencapai 2.352.265 jiwa.

Lihat video: CUACA EKSTREM MENGINTAI! Apakah Kita Siap Hadapi Bencana Hidrometeorologi?



Kerusakan materiil juga tercatat cukup besar. Sebanyak 8.962 rumah dilaporkan rusak, dengan rincian 1.661 rusak berat, 1.879 rusak sedang, dan 5.422 rusak ringan. Bencana juga merusak fasilitas publik, di antaranya 95 tempat ibadah, 52 jembatan, 43 bangunan satuan pendidikan, 35 fasilitas pelayanan kesehatan, dan 11 kantor pemerintah.

Secara geografis, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi. BNPB mencatat Jawa Tengah dengan angka kejadian terbanyak yakni 156 bencana, disusul Jawa Barat dengan 138 kejadian, dan Jawa Timur dengan 115 kejadian. Wilayah lain yang menunjukkan angka cukup tinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTT) dengan 53 kejadian.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada periode 24 jam terakhir pada 17 hingga 18 Januari 2026. Kejadian bencana dilaporkan antara lain peristiwa angin kencang di Kabupaten Deli Serdang, banjir di Kota Tegal dan Jakarta, dan penambahan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Jumat (17/4), hujan disertai angin kencang melanda Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terjangan angin mengakibatkan tujuh unit rumah mengalami rusak ringan. Peristiwa ini juga mengakibatkan jaringan listrik di Desa Tanjung Anom padam.

"Sebanyak tujuh kepala keluarga atau 29 jiwa terdampak. Satu orang diantaranya mengalami luka ringan. Saat ini warga terdampak masih bertahan di rumah masing-masing," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (18/4/2026).

Sebagai langkah penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang melakukan giat gotong royong bersama pemerintah desa setempat dan memberikan bantuan permakanan kepada korban terdampak.

Selanjutnya, hujan dengan intensitas sedang pada hari Jumat (17/4) di Kota Tegal, Jawa Tengah, juga menyebabkan banjir di empat kelurahan di Kecamatan Marganda. Kelurahan terdampak yaitu Kelurahan Kalinyamat Kulon, Krandon, Cabawan, dan Kaligangsa.

"Warga terdampak sebanyak 17 kepala keluarga atau sejumlah 36 jiwa. Sembilan unit rumah dan sembilan akses jalan terdampak. Banjir yang terjadi pada pukul 04.30 WIB ini terpantau berangsur surut pada pukul 10.00 WIB," ungkap Aam sapaan Abdul Muhari.

Lihat video: BNPB Buka Jalan Terputus di Aceh Utara, Warga Bertahan dengan Kayu Gelondongan



Wilayah Daerah Khusus Jakarta turut mengalami banjir serupa pada Jumat (17/4) setelah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya Kali Ciliwung pada pukul 01.30 WIB dini hari. Ketinggian air antara 30-90 sentimeter berdampak pada 251 unit rumah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Sebanyak 766 jiwa terdampak kejadian ini. BPBD DKI Jakarta melakukan pemantauan dan asesmen di lokasi terdampak. Pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB genangan air terpantau telah surut total," kata Aam.

Sementara itu, Aam mengungkapkan bahwa BNPB kembali menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukamara pada Jumat (17/4).

Karhutla terjadi di Desa Sungai Cabang Barat. Luasan lahan terbakar pada peristiwa ini seluas 2,90 hektare. BPBD Kabupaten Sukamara gerak cepat melakukan pemadaman pada tipe permukaan jenis tanah mineral ini.

"Pemadaman dilakukan secara mekanis menggunakan kopyor dan jet shooter atau pompa punggung. Kejadian ini menambah total luasan lahan terbakar akibat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal Januari 2026 menjadi total seluas 379,76 hektare," ujarnya.

Dalam menghadapi masa peralihan musim ini, Aam mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi selama musim hujan seperti angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, banjir dan gelombang tinggi serta kemungkinan bencana geologi seperti gempa bumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat, kata Aam, juga tidak boleh lengah akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk pencegahan terjadinya karhutla, warga diimbau untuk tidak membakar sampah, membuka lahan dengan pembakaran, serta memastikan padamnya bara saat membuang puntung rokok.

"Selalu siapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan dan senantiasa pantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya, seperti BNPB, BPBD dan BMKG," imbaunya.

KALTENG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lahan seluas 379,76 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng) dilanda kebakaran sejak Januari 2026. Jumlah luas lahan yang terbakar ini kembali bertambah akibat terjadinya peristiwa kebakaran di Kabupaten Sukamara pada Jumat, 17 April 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari menjelaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Desa Sungai Cabang Barat, Sukamara itu terjadi pada lahan seluas 2,90 hektare.

"Kejadian ini menambah total luasan lahan terbakar akibat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal Januari 2026 menjadi total seluas 379,76 hektare," jelas Abdul Muhari, Sabtu (18/4/2026).

Abdul mengatakan BPBD Sukamara bergerak cepat untuk melakukan operasi pemadaman saat si jago merah mengamuk. Abdul memastikan kebakaran itu juga telah berhasil dipadamkan. "Pemadaman dilakukan secara mekanis menggunakan kopyor dan jet shooter atau pompa punggung," imbuh Abdul.

Atas peristiwa ini, BNPB mengimbau warga untuk tidak lengah akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering. Sejalan dengan ini, ia juga mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah hingga memastikan tidak membuang puntung rokok sembarangan.

Lihat video: Indonesia Darurat Karhutla, Jangan Sampai Peristiwa Karhutla 2015 Terjadi Lagi

"Masyarakat juga tidak boleh lengah akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk pencegahan terjadinya karhutla, warga diimbau untuk tidak membakar sampah, membuka lahan dengan pembakaran, serta memastikan padamnya bara saat membuang puntung rokok," tandas dia.