Namun, produktivitas mereka saat ini baru mencapai sekitar 26,5 persen dari potensi maksimal yang dapat dicapai

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai perbaikan produktivitas petani sawit swadaya penting dilakukan untuk mencegah potensi kehilangan produk domestik bruto (PDB) Rp70,3 triliun, crude palm oil (CPO) melalui penguatan peremajaan, legalitas, dan pembiayaan.

Chief Executive Officer CIPS Anton Rizki menyampaikan isu produktivitas petani sawit swadaya merupakan persoalan yang sangat urgen untuk segera ditangani. Saat ini, sekitar 41 persen petani sawit di Indonesia merupakan petani independen atau swadaya yang masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitasnya.

"Dan kalau ini tidak dilakukan maka dalam studi kami, kami perkirakan bisa mencapai potensi kehilangan lebih dari Rp70 triliun dari segi pendapatan PDB Indonesia. Jadi cukup besar juga potensinya," kata Anton di Jakarta, Selasa.

Dia memaparkan hal itu dalam Exclusive Media Luncheon Discussion bertajuk Peningkatan Produktivitas Petani Swadaya: Kunci Dongkrak Daya Saing Minyak Sawit Indonesia yang dihadiri sejumlah asosiasi petani sawit.

Lebih lanjut, ia menekankan masih adanya hambatan struktural yang dihadapi petani. Oleh karena itu, CIPS merekomendasikan peningkatan investasi kepada petani, tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga melalui perhatian kebijakan dan upaya bersama untuk mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

Di tempat yang sama, Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Rahmad Supriyanto mengatakan studi terbaru yang dilakukan pihaknya menunjukkan tanpa perbaikan pada kendala yang dihadapi petani swadaya,

"Indonesia berisiko kehilangan tambahan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 4,73 juta ton, kehilangan peningkatan ekspor hingga 718,5 juta dolar AS, dan kehilangan tambahan PDB sekitar Rp70,3 triliun," kata Rahmad.

Rahmad menekankan temuan itu menjadi penting mengingat data Kementerian Pertanian (2026) mencatat petani sawit swadaya mengelola sekitar 41 persen lahan sawit nasional dan berkontribusi terhadap 35-40 persen produksi tandan buah segar (TBS) Indonesia.

"Namun, produktivitas mereka saat ini baru mencapai sekitar 26,5 persen dari potensi maksimal yang dapat dicapai," ujarnya.

Dia menuturkan rendahnya produktivitas petani sawit swadaya merupakan cerminan berbagai hambatan yang masih dihadapi petani. Persoalan itu tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga membatasi potensi kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional.

"Selama tantangan seperti peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di sektor kelapa sawit," ujar Rahmad.

Di balik potensi ekonomi yang besar, lanjutnya, produktivitas petani swadaya masih tertahan oleh berbagai hambatan yang saling berkaitan sehingga kontribusi mereka terhadap pertumbuhan produksi sawit nasional belum optimal.

Studi CIPS (2026) mencatat sekitar 2,4 juta petani saat ini mengelola tanaman sawit yang telah berusia lebih dari 25 tahun dan tidak lagi produktif. Sementara itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dirancang pemerintah belum memberikan hasil yang optimal.

Hasil studi juga menemukan petani masih menghadapi keterbatasan kapasitas praktik budidaya yang baik (good agricultural practices/GAP), akses terhadap benih unggul, pembiayaan yang terjangkau, serta pendampingan teknis yang memadai.

Selain itu, sebagian besar petani swadaya masih terkendala legalitas lahan, yang menghambat mereka mendapatkan akses bantuan maupun sertifikasi berkelanjutan.

Padahal, sertifikasi dapat menjadi instrumen untuk mendorong penerapan praktik budidaya yang lebih baik, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas, serta akses yang lebih luas terhadap pendampingan dan pasar.

CIPS mendorong adanya prioritas program peremajaan sawit dengan skema yang lebih menarik minat petani swadaya, penyelesaian legalitas lahan, dan penyederhanaan proses Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Hal itu penting agar petani swadaya lebih mudah mengakses berbagai program dukungan pemerintah, termasuk peremajaan, pembiayaan, dan sertifikasi berkelanjutan.

CIPS juga menilai pendekatan yurisdiksional di tingkat daerah perlu diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan petani untuk memastikan layanan seperti pelatihan hingga pendampingan teknis dapat menjangkau lebih banyak petani secara inklusif.

"Salah satu tantangan utama dalam sektor sawit adalah memastikan petani swadaya memiliki akses terhadap faktor-faktor krusial yang menentukan produktivitas mereka," katanya.

Ia menambahkan selama hambatan tersebut belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang ekonomi yang sebenarnya dapat diraih secara optimal.

Menanggapi temuan tersebut, Head of Smallholders di Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Guntur Cahyo Prabowo menegaskan sertifikasi tidak seharusnya dipandang sekedar sebagai persyaratan pasar, melainkan bagian dari ekosistem yang lebih luas untuk memperkuat kapasitas, produktivitas, dan daya saing jangka panjang petani swadaya.

la menjelaskan banyak petani swadaya tertinggal bukan karena kurang memiliki komitmen atau kemauan untuk berkembang.

Sebaliknya, kata Guntur, mereka sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai passive exclusion, yaitu kondisi ketika sistem, kebijakan, pasar, dan institusi tapa disadari lebih menghargai petani yang sudah siap, dibanding membantu lebih banyak petani agar menjadi siap.

Ia menegaskan seiring ekspektasi pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi passive exclusion dengan membantu lebih banyak petani swadaya menjadi siap.

"Bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk bersaing, seraya membuktikan bahwa pertumbuhan masa depan dapat dicapai tapa bergantung pada perluasan lahan," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyatakan kemajuan kerja sama antara Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral China (People's Bank of China/PBOC) berkontribusi positif dalam memajukan ekonomi serta menjaga stabilitas keuangan kedua negara.

"Kerja sama keuangan antara China dan Indonesia terus mengalami pendalaman dan telah membuahkan hasil yang signifikan. Kerja sama keuangan berkontribusi positif dalam mendorong kemakmuran ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan," kata Dubes Wang dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar China di Jakarta, yang dikonfirmasi pada Jumat (12/6/2026) lalu.

Ia mengatakan penguatan kerja sama tersebut terjalin melalui Pertemuan Gubernur Bank Sentral Indonesia-China dalam Program Kerja Bersama (Joint Working Program/JWP) pada Kamis (11/6/2026), yang berhasil mencapai empat kesepakatan.

Kesepakatan tersebut meliputi nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pembentukan Renminbi Clearing Arrangement serta MoU trilateral antara PBOC, BI, dan Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) terkait transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT).

Selain itu, kedua bank sentral menyepakati adopsi sistem pembayaran berbasis kode QR lintas batas China-Indonesia yang implementasinya telah diluncurkan baru-baru ini.

Kerja sama lainnya meliputi keikutsertaan Bank Mandiri sebagai partisipan langsung dalam Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), yang merupakan infrastruktur pembayaran internasional berbasis renminbi yang beroperasi di bawah naungan PBOC.

Menurut Dubes Wang, penguatan kerja sama sektor keuangan tersebut selaras dengan tren positif perdagangan antara Indonesia dan China.

Mengutip data pemerintah Indonesia, ia menyampaikan investasi langsung China ke Indonesia pada 2025 mencapai 7,5 miliar dolar AS. "Sementara menurut statistik pihak China, nilai perdagangan bilateral pada 2025 mencapai rekor 167,49 miliar dolar AS, untuk pertama kalinya melampaui 150 miliar dolar AS," ujar Dubes China.

Kemitraan yang terjalin selama ini menjadikan China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut serta masuk tiga besar sumber investasi asing langsung di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut, kata Dubes China.

"China dan Indonesia terus memperdalam kerja sama di bidang keuangan, yang akan semakin memperkuat kemudahan perdagangan dan investasi bilateral," kata Wang.

Dengan demikian, diharapkan perdagangan dan investasi kedua negara dapat terus bertumbuh, serta kerja sama rantai industri dan rantai pasok yang dibangun bersama menjadi semakin kuat.

Ia juga optimistis kerja sama Indonesia-China akan semakin meluas ke sektor-sektor strategis yang berkembang saat ini, antara lain ekonomi digital, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), dan kendaraan listrik.

Shanghai: Hubungan ekonomi Indonesia dan China terus menunjukkan penguatan. Sejalan dengan tren tersebut, Bank Mandiri menjadi bank pertama di Indonesia yang terhubung langsung ke Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran internasional berbasis Renminbi (RMB) yang berada di bawah naungan People's Bank of China (PBoC).

Peresmian keanggotaan ini berlangsung dalam Launching Ceremony of Bank Mandiri as Direct Participant of The Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) di Shanghai, China, Kamis, 11 Juni 2026.

Keanggotaan ini memperkokoh posisi Bank Mandiri sebagai satu-satunya institusi perbankan Indonesia yang terhubung secara langsung ke dalam salah satu infrastruktur pembayaran global utama, sekaligus memperluas jangkauan layanan transaksi lintas batas untuk mendukung arus perdagangan dan investasi yang terus tumbuh dalam koridor Indonesia-China.

Partisipasi Bank Mandiri dalam CIPS merupakan tindak lanjut dari penguatan kerja sama ekonomi dan transaksi bilateral antara Indonesia dan China yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBOC).

Melalui koneksi langsung tersebut, Bank Mandiri dapat menghadirkan layanan transaksi berbasis RMB yang lebih cepat, transparan, aman, dan andal bagi pelaku usaha, investor, serta nasabah korporasi di kedua negara.

Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama, mengatakan status Bank Mandiri sebagai Direct Participant CIPS merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas layanan transaksi internasional sekaligus komitmen untuk mendukung hubungan ekonomi Indonesia dan China yang semakin erat.

“Sebagai Direct Participant CIPS, Bank Mandiri dapat menghadirkan layanan transaksi RMB yang lebih efisien dan andal, sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China serta memperkuat konektivitas industri keuangan nasional dengan ekosistem pembayaran global,” ujar Timothy dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2026.

Dengan status tersebut, Bank Mandiri kini memiliki akses langsung ke jaringan pembayaran RMB internasional sehingga mampu menyediakan layanan transaksi yang lebih seamless dibandingkan mekanisme pembayaran konvensional.

Integrasi langsung ini menyederhanakan proses transaksi, mengurangi kompleksitas antarbank, serta meningkatkan kepastian penyelesaian transaksi lintas negara.

Nasabah pun dapat memperoleh pengalaman transaksi internasional yang lebih optimal, khususnya untuk kebutuhan perdagangan, investasi, maupun aktivitas treasury dengan mitra bisnis di China.

Selain meningkatkan kecepatan dan keandalan layanan, Bank Mandiri juga memperluas fleksibilitas transaksi dalam mata uang RMB guna mendukung kebutuhan bisnis nasabah yang semakin dinamis.

Upaya tersebut didukung dengan perpanjangan waktu layanan pengiriman dana internasional berbasis RMB.

"Tonggak sejarah hari ini turut memperkuat peran Bank Mandiri sebagai mitra finansial tepercaya bagi pelaku usaha di sektor perdagangan internasional, dengan menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan nasabah secara dinamis di tengah ekonomi global yang semakin terinterkoneksi," lanjut Timothy.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

IDXChannel- Bank Mandiri (BMRI) mencatatkan tonggak sejarah baru sebagai bank pionir di Indonesia yang bergabung sebagai Direct Participant dalam Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), infrastruktur pembayaran internasional berbasis Renminbi (RMB) yang beroperasi di bawah naungan People's Bank of China (PBoC).

Peresmian keanggotaan ini berlangsung dalam Launching Ceremony of Bank Mandiri as Direct Participant of The Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) di Shanghai, China, Kamis (11/6/2026), dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Bank Sentral China Pan Gongsheng, Chairman CIPS Wang Hongbo, serta Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama.

Keanggotaan ini memperkokoh posisi Bank Mandiri sebagai satu-satunya institusi perbankan Indonesia yang terhubung secara langsung ke dalam salah satu infrastruktur pembayaran global utama, sekaligus memperluas jangkauan layanan transaksi lintas batas untuk mendukung arus perdagangan dan investasi yang terus tumbuh dalam koridor Indonesia-China.

Partisipasi Bank Mandiri dalam CIPS merupakan tindak lanjut dari penguatan kerja sama ekonomi dan transaksi bilateral antara Indonesia dan China yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBOC).

Melalui koneksi langsung tersebut, Bank Mandiri dapat menghadirkan layanan transaksi berbasis RMB yang lebih cepat, transparan, aman, dan andal bagi pelaku usaha, investor, serta nasabah korporasi di kedua negara.

Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama, mengatakan status Bank Mandiri sebagai Direct Participant CIPS merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas layanan transaksi internasional sekaligus komitmen untuk mendukung hubungan ekonomi Indonesia dan China yang semakin erat.

“Sebagai Direct Participant CIPS, Bank Mandiri dapat menghadirkan layanan transaksi RMB yang lebih efisien dan andal, sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China serta memperkuat konektivitas industri keuangan nasional dengan ekosistem pembayaran global,” ujar Timothy dalam keterangan pers Kamis (11/6/2026).

Dengan status tersebut, Bank Mandiri kini memiliki akses langsung ke jaringan pembayaran RMB internasional sehingga mampu menyediakan layanan transaksi yang lebih seamless dibandingkan mekanisme pembayaran konvensional.

Integrasi langsung ini menyederhanakan proses transaksi, mengurangi kompleksitas antarbank, serta meningkatkan kepastian penyelesaian transaksi lintas negara.

Nasabah pun dapat memperoleh pengalaman transaksi internasional yang lebih optimal, khususnya untuk kebutuhan perdagangan, investasi, maupun aktivitas treasury dengan mitra bisnis di China.

Selain meningkatkan kecepatan dan keandalan layanan, Bank Mandiri juga memperluas fleksibilitas transaksi dalam mata uang RMB guna mendukung kebutuhan bisnis nasabah yang semakin dinamis. Upaya tersebut didukung dengan perpanjangan waktu layanan pengiriman dana internasional berbasis RMB.

"Tonggak sejarah hari ini turut memperkuat peran Bank Mandiri sebagai mitra finansial tepercaya bagi pelaku usaha di sektor perdagangan internasional, dengan menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan nasabah secara dinamis di tengah ekonomi global yang semakin terinterkoneksi," ujar Timothy.

Kapabilitas ini turut memperkuat dukungan Bank Mandiri terhadap pengembangan Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan China, termasuk untuk kebutuhan transaksi perdagangan dan investasi di kedua negara.

Dengan posisi China sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, kebutuhan akan infrastruktur pembayaran lintas negara yang cepat, aman, dan efisien semakin penting dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional.

Bank Mandiri optimistis konektivitas yang semakin terintegrasi ini akan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha yang aktif menjalin hubungan bisnis dengan China.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai mitra strategis global, mengembangkan layanan transaksi berbasis RMB, serta memperkokoh perannya sebagai penyedia solusi finansial terdepan untuk kebutuhan transaksi internasional nasabah.

Melalui inovasi dan penguatan kapabilitas layanan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pengembangan kerja sama regional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa konektivitas finansial yang semakin kuat akan membuka lebih banyak peluang pertumbuhan berkelanjutan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional, sekaligus memperkuat integrasi Indonesia dengan ekosistem ekonomi global,” ujar Timothy.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) bergabung sebagai partisipan langsung (direct participant) dalam Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) yang memperkuat konektivitas finansial antara Indonesia dan China.

CIPS merupakan infrastruktur pembayaran internasional berbasis Renminbi (RMB) yang beroperasi di bawah naungan People's Bank of China (PBoC).

“Sebagai Direct Participant CIPS, Bank Mandiri dapat menghadirkan layanan transaksi RMB yang lebih efisien dan andal,” kata Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Partisipasi Bank Mandiri dalam CIPS merupakan tindak lanjut dari penguatan kerja sama ekonomi dan transaksi bilateral antara Indonesia dan China yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) dan PBoC.

Timothy menyatakan status Bank Mandiri sebagai Direct Participant CIPS merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China serta memperkuat konektivitas industri keuangan nasional dengan ekosistem pembayaran global.

Dengan status tersebut, Bank Mandiri kini memiliki akses langsung ke jaringan pembayaran RMB internasional.

Integrasi langsung dalam mekanisme ini menyederhanakan proses transaksi, mengurangi kompleksitas antarbank, serta meningkatkan kepastian penyelesaian transaksi lintas negara.

Dengan begitu, nasabah dapat memperoleh pengalaman transaksi internasional yang lebih optimal, khususnya untuk kebutuhan perdagangan, investasi, maupun aktivitas treasury dengan mitra bisnis di China.

Bank Mandiri juga memperluas fleksibilitas transaksi dalam mata uang RMB guna mendukung kebutuhan bisnis nasabah yang makin dinamis.

Upaya tersebut didukung dengan perpanjangan waktu layanan pengiriman dana internasional berbasis RMB

Kapabilitas ini disebut turut memperkuat dukungan Bank Mandiri terhadap pengembangan Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan China, termasuk untuk kebutuhan transaksi perdagangan dan investasi di kedua negara.

Bank Mandiri optimistis konektivitas yang semakin terintegrasi ini akan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha yang aktif menjalin hubungan bisnis dengan China.

“Kami percaya bahwa konektivitas finansial yang semakin kuat akan membuka lebih banyak peluang pertumbuhan berkelanjutan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional, sekaligus memperkuat integrasi Indonesia dengan ekosistem ekonomi global,” tutur Timothy.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kesejahteraan petani isu kompleks yang seharusnya juga mencakup akses terhadap aset, pendidikan, bahkan hingga layanan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan petani secara utuh.

Hal ini merespons klaim pemerintah yang memandang kenaikan NTP cukup sebagai bukti meningkatnya kesejahteraan petani.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS Maria Dominika mengatakan NTP hanya merekam perbandingan harga yang diterima dan dibayarkan petani, tanpa memasukkan berbagai aspek kesejahteraan yang bersifat tidak kasat mata, seperti beban biaya hidup, akses pendidikan, kepemilikan aset, hingga layanan kesehatan.

"Kenaikan Nilai Tukar Petani tidak bisa langsung disimpulkan sebagai peningkatan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani adalah isu kompleks yang seharusnya juga mencakup akses petani terhadap aset, pendidikan, bahkan hingga layanan kesehatan," kata Maria.

BPS mencatat NTP nasional sepanjang Januari-Desember 2025 berada di angka 123,26 atau naik 3,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka di atas 100 ini secara teknis menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan oleh petani, yang kemudian dijadikan dasar klaim pemerintah bahwa daya beli petani sedang positif.

Namun, CIPS menyoroti bahwa NTP bukan alat ukur yang ideal untuk melihat kesejahteraan petani secara utuh.

Riset CIPS pada 2023 menunjukkan bahwa NTP justru dapat meningkat saat harga produk pertanian naik akibat keterbatasan pasokan, yang berarti pendapatan riil petani sebenarnya menurun.

Indikator itu juga mengindikasikan fakta bahwa mayoritas petani merupakan konsumen pangan yang ikut terbebani saat harga pangan naik.

Di sisi lain, BPS sebenarnya sudah mengakui NTP bukan indikator yang tepat untuk sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan petani dan berjanji menambahkan indikator baru bernama Indeks Kesejahteraan Petani (IKP).

Namun, hingga saat ini, perubahan tersebut belum kunjung terealisasi.

"Kebijakan pertanian harus beralih ke pendekatan penghidupan berkelanjutan yang lebih holistik. Fokus pemerintah perlu diarahkan untuk memberdayakan petani dalam adopsi input pertanian yang terjangkau, membuka akses terhadap pasar, hingga upaya-upaya peningkatan produktivitas secara berkelanjutan," imbuh Maria.

Maka dari itu, CIPS merekomendasikan pemerintah untuk tidak lagi menjadikan indeks yang hanya fokus pada angka dan fungsi produksi seperti NTP sebagai kompas utama untuk memahami kesejahteraan petani.

Arah kebijakan perlu dialihkan pada strategi yang memberdayakan petani, setidaknya lewat dua langkah reformasi.

Pertama, mengganti skema subsidi input menjadi bantuan langsung yang meningkatkan keterjangkauan dan pemanfaatan secara nyata.

Mekanisme ini pada gilirannya dapat memberi kebebasan bagi petani untuk memilih input pertanian sesuai kebutuhan spesifik lahan.

Kedua, mendorong modernisasi pertanian dengan membuka akses terhadap teknologi maupun investasi. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar semakin kompetitif dan inovatif.

"Sudah saatnya kesejahteraan petani tidak lagi hanya diukur dari angka pendapatan di atas kertas, tetapi pada kapasitas mereka dalam menentukan pilihan untuk penghidupan yang lebih berkelanjutan," tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merekomendasikan pemerintah mengalihkan kebijakan impor dari sistem kuota, termasuk neraca komoditas, menuju mekanisme pasar yang lebih transparan dan responsif untuk menghadapi kenaikan harga pangan selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran mengatakan pendekatan berbasis pasar memungkinkan pelaku usaha menyesuaikan pasokan secara fleksibel, sehingga risiko kelangkaan dan kenaikan harga pada periode permintaan tinggi dapat diantisipasi.

"Perubahan kondisi pasokan dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar, sehingga respons impor yang tepat waktu menjadi sangat penting. Mekanisme yang responsif akan membantu menjaga pasokan tetap stabil dan harga pangan tetap terjangkau," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Di saat yang sama, lanjut Hasran, pemerintah tetap dapat memperkuat penyerapan hasil panen petani melalui perluasan akses pasar dan modernisasi produksi.

Pendekatan terpadu ini akan menjaga harga lebih stabil pada hari-hari besar nasional.

Studi terbaru CIPS menunjukkan bahwa neraca komoditas (NK) pada praktiknya masih mirip dengan sistem kuota lama.

Sistem ini masih mengatur alokasi kuota impor, sehingga kemudahan perdagangan sulit dicapai karena tata kelolanya belum efisien dan responsif.

Neraca komoditas juga belum optimal dalam menjaga stabilitas harga.

Analisis CIPS menunjukkan penerapan NK terhadap beras dan gula tidak menghasilkan harga yang lebih stabil untuk dua komoditas tersebut.

Sejak diterapkan pada 2022, berbagai persoalan masih muncul dalam implementasi NK.

Data pasokan belum selalu akurat, proses revisi kuota berjalan lambat, dan alokasi kuota tidak selalu sesuai kebutuhan.

Salah satu dampaknya terjadi pada Maret 2024, ketika harga daging sapi naik menjelang Lebaran karena keterlambatan penerbitan izin impor.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah mitigasi dengan mengevaluasi sistem NK.

Menurutnya, sistem tata kelola impor ini belum mampu menjaga harga pangan secara efektif, termasuk saat menghadapi tren kenaikan harga menjelang hari-hari besar nasional.

"Lonjakan permintaan pada Natal-tahun baru dan Lebaran membutuhkan sistem impor yang mampu bergerak cepat. Tata kelola yang lebih terbuka dan adaptif diperlukan agar harga pangan tetap terjaga saat kebutuhan konsumen memuncak," terangnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

NK berhasil membuat data lebih terintegrasi. Rakortas bisa lebih cepat. Selain itu, praktik-praktik perburuan rente juga bisa dikurangi. Tapi masalah yang sangat substansi bagi pelaku usaha masih ada,

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penerapan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK) memang bisa mengintegrasikan data komoditas namun belum bisa mengatasi sebagian besar kendala lama sehingga tata kelola impor belum menunjukkan perbaikan.

“NK berhasil membuat data lebih terintegrasi. Rakortas bisa lebih cepat. Selain itu, praktik-praktik perburuan rente juga bisa dikurangi. Tapi masalah yang sangat substansi bagi pelaku usaha masih ada,” kata Senior Research and Policy Analyst CIPS Hasran dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat.

Diterapkan pada 2022, sistem NK berfungsi sebagai basis data yang menghimpun informasi mengenai kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) berbagai komoditas dalam kurun waktu tertentu. Kehadirannya diharapkan bisa memperbaiki berbagai masalah yang sebelumnya muncul dalam mekanisme kuota impor lama.

Sebelum NK diterapkan, sistem kuota lama kerap dikritik karena data tidak terintegrasi, birokrasi berbelit, hingga marak praktik korupsi.

CIPS memandang bahwa NK memperbaiki sebagian masalah ini, tetapi persoalan yang mendasar masih muncul antara lain data pasokan belum akurat, proses revisi kuota tetap lama, alokasi kuota impor sering tidak sesuai kebutuhan, dan transparansi masih terbatas.

Keadaan ini menghambat arus impor hingga berdampak besar bagi pelaku UMKM dan petani kecil. Keterlambatan pasokan membuat harga bahan baku naik dan biaya produksi ikut melonjak.

Menurut CIPS, sistem NK pada dasarnya masih berupa sistem pembatasan kuota. Dampaknya terhadap kelancaran pasokan serta stabilitas harga belum signifikan.

Jika dilihat secara kuantitatif dari tren arus impor dan pergerakan harga, CIPS mencatat bahwa volume impor tidak menunjukkan perubahan berarti setelah komoditas-komoditas tertentu diatur melalui sistem NK.

Selain itu, mekanisme NK belum berhasil meneruskan penurunan harga internasional ke pasar domestik.

“Apa yang salah? Apakah kita terlambat impor? Barangkali, itu hipotesis kita. Barangkali karena prosesnya lumayan kaku, makanya kemudian impornya terlambat, kita tidak berhasil menurunkan harga domestik sesuai dengan harga internasional,” jelas Hasran.

Melalui pendekatan synthetic control method, CIPS menyimpulkan bahwa penerapan NK tidak berhasil menstabilkan harga beras dan gula, meskipun memberikan dampak stabilisasi pada harga daging sapi.

Adapun analisis analisis autoregressive distributed lag (ARDL) tidak menemukan bukti statistik bahwa NK berdampak signifikan pada pergerakan harga komoditas yang dianalisis.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, CIPS menilai bahwa pemerintah perlu menghapus sistem kuota, termasuk NK.

Selain karena sistem belum bisa menjawab sebagian besar permasalahan lama, pembatasan kuota seperti NK dinilai tidak relevan mengingat Indonesia tengah mengupayakan bergabung dengan OECD, memperluas jaringan CEPA, menjalin kerja sama dagang dengan Amerika Serikat, dan melakukan diversifikasi perdagangan.

Data pasokan yang digunakan dalam sistem kuota lama maupun NK juga seringkali tidak akurat. Menurut CIPS, kecil kemungkinannya dapat ditingkatkan hingga mencapai tingkap detail yang dibutuhkan.

Menurut CIPS, mekanisme impor berbasis pasar dinilai lebih efektif karena memungkinkan industri menyesuaikan pasokan dengan cepat, menghindari kelangkaan bahan baku, dan menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen.

Namun, sistem NK tidak bisa dihapus begitu saja karena membutuhkan proses. Meski demikian, sejumlah perbaikan perlu dilakukan pemerintah salah satunya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dinilai perlu mengupayakan otomatisasi proses penerbitan izin impor.

“Karena sebenarnya sudah dibahas dalam Rakortas, datanya sudah terintegrasi, tidak perlu lagi lama-lama, keluarkan saja (penerbitan izin impor) secara otomatis. Harusnya seperti itu,” kata Hasran.

Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebaiknya tidak menambah jenis komoditas baru ke dalam cakupan NK, terutama komoditas yang lebih kompleks, sebelum mengevaluasi kinerja secara menyeluruh.

Proses revisi NK juga perlu disederhanakan, serta kementerian koordinator dan kementerian teknis terkait perlu melakukan survei tingkat perusahaan untuk memantau kendala mereka dalam proses pengajuan serta penerbitan kuota dan izin impor.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025