Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin kebijakan yang ramah investor guna mendukung pengembangan industri udang agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor perikanan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya ingin menjadikan NTB sebagai provinsi ramah investor dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi," ujar dia dalam diskusi hilirisasi industri tambak udang di Mataram, Jumat.

Iqbal mengatakan investasi yang sehat harus memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, manfaat bagi masyarakat, hingga menjamin keberlanjutan ekosistem.

Ia memastikan pemerintah daerah menjaga stabilitas kebijakan dan menghindari penerbitan regulasi yang menghambat dunia usaha di Nusa Tenggara Barat. Kepastian regulasi merupakan faktor penting untuk menarik investasi ke sektor perikanan.

"Kami tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kami ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata," tegas Iqbal.

Pemerintah NTB terus berupaya mendorong hilirisasi agar hasil perikanan bisa diolah dan diekspor langsung dari daerah tanpa perlu lagi dijual secara mentah, sehingga dapat memperbesar penerimaan ekonomi bagi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mendukung investasi mulai dari penyiapan studi kelayakan dan dokumen perencanaan teknis untuk hilirisasi udang, serta siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi 100 hektare di Bandara Lombok.

Pemerintah NTB menegaskan segera membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses perizinan investasi sebagai dukungan prioritas dalam mempercepat perizinan penanaman modal.

Pada 2025, Nusa Tenggara Barat memproduksi udang vaname sebanyak lebih dari 198 ribu ton. Jumlah produksi yang melimpah tersebut menjadi modal kuat untuk pengembangan industri pengolahan udang.

Ketua Umum Shrimp Club Indonesia Andi Tamsil memandang kepastian regulasi menjadi kebutuhan utama pelaku usaha saat berinvestasi di Nusa Tenggara Barat.

Ia menekankan benur harus bersertifikat bebas penyakit dan penggunaan antibiotik terlarang harus dihindari agar produk udang asal Nusa Tenggara Barat diterima di pasar internasional.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Bontang tengah menyiapkan terobosan ambisius untuk mengubah wajah ekonomi maritim daerah melalui pengembangan industri manufaktur pengalengan ikan.

Langkah ini memanfaatkan potensi melimpah Selat Makassar yang selama ini belum tergarap maksimal, sekaligus menjawab urgensi hilirisasi produk perikanan nasional.

Wakil Walikota Bontang Agus Haris menyatakan komitmen pemerintah daerah membuka akses seluas-luasnya bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor ini.

"Kami siap menyambut karpet merah kepada para calon investor agar masuk ke Kota Bontang melihat potensi industri manufaktur pengalengan ikan menjadi salah satu pilihan berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Dia menambahkan, kepastian regulasi menjadi kunci utama strategi pemerintah kota.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, Bontang menjanjikan garansi kepastian hukum, insentif fiskal, hingga pemangkasan jalur birokrasi perizinan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur menyebutkan instansinya tidak sekadar membuka pintu, tetapi mengawal investasi dari hulu hingga hilir.

"Kami di DPMPTSP Bontang tidak hanya membuka pintu, tapi juga memastikan kenyamanan berinvestasi. Sektor ketahanan pangan dan perikanan adalah prioritas utama kami," sebutnya.

Berdasarkan kajian bersama DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dan DPMPTSP Kota Bontang, empat faktor strategis menjadikan Bontang lokasi ideal bagi hilirisasi perikanan a.l keberlanjutan pasokan bahan baku laut sepanjang tahun, dan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang representatif.

Kemudian, kesesuaian tata ruang untuk kawasan industri manufaktur, dan regulasi pro-investasi yang menjamin kemudahan usaha.

Secara geografis, wilayah laut Bontang mencapai 497,57 kilometer persegi, jauh melampaui luas daratan.

Kekayaan ini ditopang produksi perikanan tangkap yang mencapai 20.335,99 ton per tahun, yang melibatkan 3.181 rumah tangga nelayan, dan perikanan budidaya sebesar 4.453,04 ton yang dihasilkan 351 rumah tangga pembudidaya.

Komoditas unggulan seperti cakalang, tongkol, dan tuna terus menunjukkan tren peningkatan keberlanjutan. Dari sisi kelayakan finansial, Aspian memaparkan hasil studi teknis begitu menjanjikan.

Proyeksi nilai Net Present Value (NPV) pada tahun kelima mencapai Rp3,3 miliar, dengan Internal Rate of Return (IRR) di angka 56,01% atau jauh di atas standar industri.

Rasio Net Benefit/Cost tercatat 1,6, sementara periode pengembalian modal (payback period) diprediksi hanya memerlukan waktu empat tahun empat bulan.

Adapun dia menuturkan titik impas unit produksi berada di angka 549.653 kaleng dengan nilai impas rupiah Rp5,4 miliar per tahun.

"Melalui langkah agresif dan terukur ini, Pemkot Bontang optimistis mampu mentransformasi kekayaan mentah tersebut menjadi produk hilirisasi bernilai tambah tinggi yang siap bersaing di pasar nasional maupun internasional," pungkasnya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi klarifikasi terkait dengan berita yang beredar soal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia.

Dalam berita yang beredar, pernyataan Purbaya itu disebut sebagai respons atas surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia

PPID Kemenkeu melalui situs resmi mereka menyatakan berita tersebut merupakan hoaks.

Dalam situs resmi mereka, terlampir tangkapan layar dari akun TikTok @viralinbae yang ditempel cap hoaks berwarna merah dengan logo Kementerian Keuangan.

"Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, merupakan berita hoaks," tulis PPID Kemenkeu dalam situs resminya yang dilihat pada Minggu (17/5).

PPID Kemenkeu pun meminta masyarakat waspada terhadap penyebaran berita hoaks yang mengatasnamakan Purbaya.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya," tulis PPID Kemenkeu.

Dalam surat yang dilayangkan Kamar Dagang China ke Prabowo, mereka menyoroti perusahaan Negeri Tirai Bambu yang beroperasi di Indonesia menghadapi berbagai persoalan.

Persoalan itu seperti regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga praktik korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.

"Masalah-masalah itu telah mengganggu kegiatan usaha secara normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, serta memicu kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi asal China terhadap iklim usaha dan prospek pengembangan mereka di Indonesia," tulis surat tersebut.

Ada enam hal yang disoroti oleh Kamar Dagang China. Pertama, terjadi kenaikan pajak dan pungutan yang signifikan.

Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, disebut naik berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin ketat bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dinilai menimbulkan ketidakpastian tinggi bagi eksportir sumber daya alam.

Eksportir diwajibkan menempatkan 50 persen devisa hasil ekspor di bank-bank BUMN Indonesia minimal selama satu tahun, yang disebut dapat mengganggu likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang.

Ketiga, kuota bijih nikel disebut dipangkas drastis. Sejak tahun ini, kuota penambangan bijih nikel disebut turun tajam, dengan pengurangan di tambang besar mencapai lebih dari 70 persen atau total sekitar 30 juta ton, sehingga mengganggu pengembangan industri hilir seperti energi baru dan baja nirkarat.

Keempat, penegakan hukum kehutanan dinilai terlalu diperketat. Satuan Tugas Khusus Penertiban Kawasan Hutan (PKH) disebut menjatuhkan denda rekor sebesar 180 juta dolar AS kepada perusahaan investasi asal China dengan alasan tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sah.

Kelima, sejumlah proyek besar disebut dihentikan. Otoritas disebut melakukan intervensi terhadap operasional perusahaan dengan menuduh proyek PLTA besar yang dibangun dan dibiayai perusahaan China merusak kawasan hutan dan memperparah banjir, sehingga proyek diperintahkan berhenti dan dikenakan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja disebut diperketat. Proses persetujuan visa kerja dinilai semakin rumit, dengan biaya lebih tinggi, persyaratan lebih ketat, serta pembatasan yang dianggap tidak masuk akal seperti penentuan lokasi kerja tertentu, sehingga menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajerial.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengungkap keluhan investor asing terhadap regulasi dan birokrasi investasi di Indonesia tidak hanya datang dari investor asal China, tetapi juga investor Amerika Serikat.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan investor asal Amerika Serikat telah lebih dulu menyampaikan keluhan terkait hambatan investasi sejak awal pemerintahan baru berjalan.

“Sebelum investor China menyurati presiden, itu sebenarnya sudah ada investor Amerika yang komplain. Cuma investor Amerika itu tertutup, tidak dibuka, tidak di-expose,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurut Akhmad, persoalan utama investasi di Indonesia saat ini bukan pada minat investor, melainkan regulasi dan birokrasi yang dinilai menghambat realisasi investasi di lapangan.

Dia menilai upaya pemerintah menarik investasi asing belum sepenuhnya diikuti sinkronisasi kebijakan di kementerian maupun pemerintah daerah.

“Presiden sudah keliling dunia untuk menarik investasi dan berhasil menarik investasi. Tetapi tidak disambut dengan regulasi di kementerian terkait dan di pemerintah daerah,” katanya.

Akhmad, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional, mengatakan masih banyak regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, implementasi kebijakan di daerah kerap berbeda dengan arahan pemerintah pusat.

Dia juga menyoroti kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam proses birokrasi investasi yang dinilai menghambat kepastian usaha.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya masih memiliki daya tarik investasi yang besar karena didukung sumber daya alam melimpah dan pasar domestik yang luas. Namun, potensi tersebut belum optimal akibat persepsi negatif investor terhadap proses birokrasi.

“Sebenarnya investor luar sangat tertarik ke Indonesia. Tetapi persoalannya adalah momok birokrasi yang berbelit-belit,” tegasnya.

Di sisi lain, Akhmad menyebut sejumlah anggota HKI masih melanjutkan ekspansi kawasan industri. Meski demikian, proses perizinan dinilai makin kompleks sehingga pelaku usaha membutuhkan waktu lebih panjang untuk memperoleh kepastian izin.

Sebagian investor, lanjutnya, memilih menyampaikan hambatan investasi langsung kepada pemerintah pusat. Namun, ada pula investor yang memilih menahan ekspansi karena enggan menyampaikan keluhan secara terbuka.

Karena itu, HKI menyambut positif rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Akhmad, pembentukan satgas tersebut diperlukan untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi.

“Harapan kami, kami bisa terlibat supaya bisa memberi masukan dengan sepenuh hati untuk bagaimana hambatan investasi ini cepat bisa teratasi. Dan kami optimistis pemerintahan baru ini, di bawah presiden, semuanya bisa teratasi,” ujarnya.

Dia menilai pembentukan Satgas Deregulasi perlu dilakukan secepatnya agar kepercayaan investor global terhadap Indonesia tidak menurun.

“Kalau cepat tidak direspons, dunia luar untuk investasi di Indonesia akan ragu. Maka perlu kecepatan dan ketepatan untuk membentuk tim regulasi itu. Mana-mana sih daerah yang perlu dikasihkan ke daerah, mana yang tidak pantas dikasihkan ke daerah,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim kian mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis serta penyelesaian berbagai hambatan investasi secara efektif, praktis, dan transparan.

Langkah penguraian hambatan aliasdebottleneckingini bertujuan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah, salah satunya, melalui KanalDebottleneckingSatuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Penguraian hambatan itu juga dikatakan akan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih ada.

Skema penguraian hambatan investasi dan bisnis yang dilakukan pemerintah kini mencakup penyelesaian berbagai kendala, mulai dari perizinan, regulasi, perpajakan, logistik, infrastruktur, akses energi hingga koordinasi lintas sektor, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pada Selasa (12/5/2026) bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan investasi dan partisipasi sektor swasta dalam perekonomian.

“Oleh karena itu, iklim usaha yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, serta konsistensi penegakan aturan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Purbaya menyebut bahwa implementasi hal-hal tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan. Hal itu, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan para investor dalam menjalankan usaha dan berinvestasi di Indonesia.

Dia pun mengatakan bahwa pembentukan KanalDebottleneckingmenjadi salah satu pendekatan praktis untuk mewujudkan kondisi itu.

Purbaya melihat bahwa mekanisme KanalDebottleneckinglebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi. Hal itu disebabkan oleh perbaikan regulasi yang langsung berasal dari permasalahan nyata yang memang dihadapi dunia usaha di Indonesia.

Dia dan pihaknya mengaku telah mendengar langsung permasalahan dari sektor swasta dan telah menyelesaikannya. Tidak lupa, dia menyebut bahwa peraturan yang ada akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno juga menegaskan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendukung peningkatan investasi nasional.

Dia menggarisbawahi dinamika ekonomi global saat ini, termasuk adanya fenomena penggunaan hubungan ekonomi sebagai senjata. Tren itu kemudian yang mengharuskan negara-negara untuk makin adaptif dan cerdik dalam menjaga daya saing ekonominya.

Havas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tidak sekadar bersaing dalam aspek lahan, insentif pajak, maupun fasilitas investasi semata dengan negara-negara lain. Namun, persaingan juga terjadi dalam hal pembangunan kepercayaan, kapasitas, efisiensi, ketahanan, kepastian hukum dan strategi investasi yang kredibel serta berkelanjutan.

Berhubungan dengan itu, upayadebottleneckingdisebut sebagai aspek penting untuk menciptakan proses investasi yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan investor.

Havas menekankan bahwa isu investasi, perdagangan, serta hubungan ekonomi internasional kini telah menjadi bagian penting dari kekuatan diplomasi Indonesia. Isu-isu itu pun turut dibahas dalam berbagai proses negosiasi internasional.

Dia pun menyatakan bahwa para Perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi investasi, baik menuju (inboundmaupun dari Indonesia (outbound). Para wakil juga menjadi pihak penerima pengaduan hambatan investasi serta menjadi fasilitator penyelesaian masalah investasi.

Maka, dia menilai bahwa Satgas P3-MPPE dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh Perwakilan RI di luar negeri dalam menemukan, memantau, dan menindaklanjuti potensi investasi dari berbagai aktor internasional lain secara terarah dan terkoordinasi.

Pemerintah pun menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat fasilitasi investasi, kepastian hukum, serta kemitraan antara pemerintah dan para pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah juga menekankan komitmen Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, HOUSTON - Optimisme terhadap peluang investasi hulu migas Indonesia semakin menguat di panggung global. Dalam forum “Indonesia Untapped and Frontier Resources: Scale, Strategy and Partnership” yang digelar di Houston pada 5 Mei 2026 dalam rangkaian Offshore Technology Conference (OTC), Indonesia menegaskan bahwa momentum investasi energi saat ini berada pada titik yang sangat strategis, tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi penyedia teknologi energi dunia.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Susilo, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi investasi melalui perbaikan regulasi, kepastian hukum, serta penyiapan wilayah kerja migas yang semakin kompetitif, termasuk mendorong kolaborasi global dalam pengembangan proyek strategis seperti Abadi Masela.

Dari sisi potensi, Senior Manager - Oilfield Development SKK Migas, Wilson Pariangan, memaparkan bahwa Indonesia masih menyimpan peluang besar yang belum tergarap. Dari 128 cekungan migas yang ada, baru 20 yang berproduksi, sementara 43 masih dalam tahap eksplorasi dan 65 belum tersentuh.

“Dengan potensi mencapai 2,7 miliar barel minyak dan 39,35 TCF gas, serta 158 blok migas yang tersedia, Indonesia menawarkan peluang investasi yang nyata dengan sistem yang semakin kompetitif dan ramah investor,” ujarnya.

Narasi peluang tersebut semakin kuat ketika dikaitkan dengan kemampuan eksekusi di lapangan.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan potensi, tetapi juga telah membuktikan kemampuan untuk mengonversinya menjadi produksi nyata.

“Indonesia adalah frontier energy opportunity yang belum sepenuhnya tergarap, dan saat ini adalah momentum terbaik bagi investor untuk masuk. Kami tidak hanya bicara potensi, tetapi juga eksekusi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Pertamina secara konsisten menunjukkan kinerja eksplorasi yang solid. Pada 2025, perusahaan melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi, dengan delapan di antaranya berhasil menemukan cadangan baru, tingkat keberhasilan yang mencerminkan kualitas data dan pendekatan teknologi yang digunakan.

“Dengan dukungan survei seismik 2.931 km (2D) dan 855 km² (3D), kami memastikan setiap langkah eksplorasi berbasis data yang kuat, sehingga memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi bagi investor,” lanjutnya.

Selain itu, peluang investasi tidak hanya berada pada eksplorasi baru, tetapi juga pada peningkatan produksi dari aset eksisting. Implementasi teknologi seperti Chemical EOR, Thermal EOR, optimalisasi reservoir berkualitas rendah, serta program infill telah terbukti meningkatkan produksi di lapangan strategis seperti Blok Rokan.

“Ini merupakan peluang low risk, high value bagi investor. Aset eksisting kami masih menyimpan potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui penerapan teknologi,” ujarnya.

Pertamina juga secara aktif membuka ruang kolaborasi bagi penyedia teknologi energi global, khususnya dari Amerika Serikat, untuk berperan dalam peningkatan produksi migas Indonesia.

“Kami membuka peluang kolaborasi seluas-luasnya bagi technology providers. Indonesia membutuhkan solusi teknologi mutakhir, baik untuk eksplorasi, peningkatan perolehan minyak, maupun pengelolaan reservoir kompleks. Ini adalah peluang besar untuk tumbuh bersama,” katanya.

Peluang terintegrasi juga terbuka di sektor gas melalui penguatan infrastruktur yang menghubungkan Sumatera dan Jawa, serta optimalisasi pasokan dari Indonesia Timur sebagai pusat suplai nasional.

Di sisi lain, Indonesia juga menawarkan peluang investasi masa depan melalui pengembangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan dan berpotensi menjadi regional hub. Potensi energi panas bumi Indonesia yang mencapai 24 GW, terbesar di dunia, menjadi daya tarik besar dengan peluang pengembangan yang masih terbuka luas.

Dengan kombinasi potensi sumber daya yang besar, kebijakan yang semakin progresif, serta rekam jejak eksekusi yang teruji, Indonesia menegaskan kepada investor global bahwa peluang investasi hulu migas tidak hanya menjanjikan, tetapi juga siap direalisasikan saat ini bersama mitra teknologi terbaik di dunia.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, kementeriannya memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh regulasi mendukung kelancaran investasi di berbagai sektor.

“Pemerintah sangat terbuka terhadap investasi. Tugas kami memastikan regulasi yang ada selaras dan mendukung kelancaran investasi, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya dalam acara Halalbihalal PT Donggi Senoro LNG di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Supratman juga mengapresiasi kontribusi PT Donggi Senoro LNG dalam pengembangan sektor minyak dan gas, khususnya di Sulawesi Tengah. Dia menilai keberadaan proyek LNG tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara investasi domestik dan asing.

Ia turut menyoroti kemitraan antara Mitsubishi Corporation dan Korea Gas Corporation dengan Pertamina serta Medco Energi Internasional sebagai contoh konkret sinergi lintas negara dan sektor.

“Ini adalah bentuk nyata kolaborasi investasi yang memberikan dampak positif bagi daerah. Momentum ini juga memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan investor,” katanya.

Sementara itu, President Director PT Donggi Senoro LNG Yuichi Sakaguchi menyampaikan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

"Acara ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah dan pelaku industri, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan sektor energi nasional," tuturnya.

Sebagai informasi, PT Donggi Senoro LNG didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) pada 28 Desember 2007 dengan komposisi awal pemegang saham terdiri dari Pertamina Energy Services Pte Ltd (29%), PT Medco LNG Indonesia (20%), dan Mitsubishi Corporation (51%).

Namun demikian, sejak Februari 2011 struktur kepemilikan berubah menjadi PT Pertamina Hulu Energi (29%), PT Medco LNG Indonesia (11,1%), dan Sulawesi LNG Development Ltd (59,9%).

DSLNG merupakan proyek LNG pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang kegiatan usaha hilir, yang memungkinkan pemisahan antara kegiatan hulu sebagai penyedia gas dan kegiatan hilir berupa pengolahan LNG.

Model bisnis hilir tersebut memberikan keuntungan bagi negara karena mengalihkan kebutuhan investasi serta risiko pembangunan kilang LNG dari pemerintah kepada badan usaha.

Adapun kilang DSLNG berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sekitar 45 kilometer tenggara Kota Luwuk. Fasilitas ini berdiri di atas lahan lebih dari 300 hektare di pesisir yang menghadap Selat Peling, dengan akses jalur pelayaran laut dalam yang menghubungkan Surabaya dan Makassar menuju Luwuk hingga Manado.

Bisnis.com, JAKARTA — PT AXA Mandiri Financial Services menilai bahwa emas sebagai instrumen safe haven dapat melindungi aset dari depresiasi mata uang di saat krisis ekonomi atau geopolitik. Namun, penempatan investasi asuransi di emas masih terbatas aturan.

Chief Investment Officer AXA Mandiri Erika Marthalina mengatakan industri asuransi masih memerlukan regulasi menyeluruh untuk menempatkan dana pada instrumen tersebut. Saat ini, alokasi masih banyak pada obligasi.

“Secara produk, AXA Mandiri memiliki Asuransi Mandiri Wealth Signature USD yang dapat melindungi aset nasabah dalam denominasi dolar AS,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Di lain sisi, Erika mengungkapkan portofolio investasi AXA Mandiri saat ini ditempatkan pada berbagai instrumen keuangan untuk memaksimalkan imbal hasil sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang.

Komposisi portofolionya mencakup deposito, obligasi, saham, serta reksa dana dengan instrumen dengan porsi terbesar adalah obligasi. Secara keseluruhan, portofolio ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati.

“Namun, emas bisa menjadi instrumen investasi yang menarik sebagai langkah diversifikasi portofolio investasi karena mempunyai kenaikan harga dalam jangka panjang. Investasi pada emas akan disesuaikan dengan strategi investasi dalam produk yang kami miliki ke depannya,” jelasnya.

Meski membuka peluang ke depan, Erika menekankan saat ini AXA Mandiri belum menempatkan investasi dalam emas fisik atau instrumen berbasis emas.

“Kami menunggu persiapan baik dari segi regulasi dan kesiapan industri dalam mengakomodir secara utuh investasi pada emas,” tegasnya.

Lebih jauh, dia berpendapat bahwa instrumen emas fisik dan Exchange Traded Fund (ETF) memiliki keunggulan yang berbeda. Emas fisik memberikan nilai tambah untuk jangka panjang, sedangkan ETF unggul dalam hal likuiditas.

“Keduanya bisa menjadi instrumen yang menarik bagi yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pihaknya telah berbicara dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait rencana pendirian family office di Bali. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya special financial center di Pulau Dewata tersebut.

"Kita pun berbicara dengan DEN, lagi mengkaji untuk pembangunan family office ini, aturan-aturan apa saja, dan yang paling penting bagaimana kalau itu benar-benar bisa berjalan dan berfungsi," ujar Rosan usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rosan menjelaskan kajian bersama DEN berfokus pada penyusunan regulasi dan kesiapan implementasi. Pemerintah, lanjut Rosan, ingin memastikan konsep tersebut secara matang agar dapat berjalan efektif.

"Tetapi ini sedang kita detailkan. Tim kita cukup intens antara DEN dan juga Kementerian Investasi. Cukup intens," lanjut CEO Danantara tersebut.

Rosan menyampaikan pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi model family office yang telah sukses diterapkan di Abu Dhabi. Menurut Rosan, model tersebut relevan untuk mendukung ekosistem investasi yang kompetitif dan menarik bagi investor global.

"Kita kelihatannya lebih memakai sistem financial office yang di Abu Dhabi (UEA). Itu salah satu yang paling sukses. Itu sedang kita jalankan," ucap Rosan.

Ia menyebut komunikasi dengan pihak Abu Dhabi telah berlangsung dengan cukup lancar. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan.

"Dengan Abu Dhabi sudah mudah bicara. Karena memang ada beberapa faktor yang harus disempurnakan terkait penggunaan, misalnya enclave common law dan lain-lain. Kita juga sedang mengkaji berapa potensi dana yang masuk sini," ungkap dia.

Rosan menegaskan pembahasan mengenai family office saat ini telah memasuki tahap yang cukup intensif. Dia optimistis inisiatif ini dapat menjadi salah satu pendorong masuknya investasi berkualitas ke dalam negeri.

"Pembicaraan ini sudah cukup intens," kata Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal selesai pada semester II/2026. Dalam aturan baru itu, pemerintah berencana membuka lebih banyak peluang investasi bagi pihak swasta di sektor-sektor yang sebelumnya tertutup atau dibatasi secara ketat.

Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengaku belum bisa membeberkan detail terkait rencana sektor apa saja yang akan dibuka untuk digarap swasta. Dia hanya mengungkapkan target penyelesaian pada paruh kedua tahun ini.

"Detail nanti setelah perpres terbit ya, di semester dua [2026] harusnya sudah selesai," ujar Ferry kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026)

Sebelumnya, dia mengungkapkan revisi Perpres tersebut dalam dalam forum Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 46 oleh Bank Indonesia pada Jumat (27/2/2026).

Ferry menyampaikan bahwa langkah pelonggaran regulasi tersebut merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk menggenjot laju investasi di Tanah Air.

"Kami juga sedang merevisi Perpres mengenai bidang usaha penanaman modal. Di Perpres ini kami buka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke sektor-sektor tertentu. Ini kami harapkan juga menjadi dorongan kuat untuk sisi investasinya," ujarnya.

Adapun, Perpres No. 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur sejumlah bidang usaha yang tertutup untuk sektor swasta. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bidang usaha yang tertutup adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.

Selain itu, ada pelarangan industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010); industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt.

Pasal 2 ayat (3) menambahkan pihak swasta juga tidak dapat memasuki kegiatan usaha yang dikhususkan bagi pemerintah pusat, seperti kegiatan yang bersifat pelayanan, kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis, dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang akan membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta untuk menggarap sektor-sektor yang sebelumnya tertutup atau dibatasi secara ketat.

Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa langkah pelonggaran regulasi tersebut merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk menggenjot laju investasi di Tanah Air.

"Kita juga lagi merevisi Perpres mengenai bidang usaha penanaman modal. Di Perpres ini kita buka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke sektor-sektor tertentu. Ini kita harapkan juga menjadi dorongan kuat untuk sisi investasinya," ujarnya dalam forum Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 46 pada Jumat (27/2/2026).

Adapun, Perpres No. 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur sejumlah bidang usaha yang tertutup untuk sektor swasta. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bidang usaha yang tertutup adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.

Selain itu, ada pelarangan industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010); industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt.

Pasal 2 ayat (3) menambahkan pihak swasta juga tidak dapat memasuki kegiatan usaha yang dikhususkan bagi pemerintah pusat, seperti kegiatan yang bersifat pelayanan, kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis, dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Lebih lanjut, selain melonggarkan daftar bidang usaha, Ferry menjelaskan pemerintah turut mengawal ketat reformasi di sisi perizinan berusaha melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025. Beleid tersebut memberikan kepastian tata waktu penerbitan izin bagi para investor.

Regulasi ini juga memberlakukan skema fiktif-positif. Melalui skema ini, jika permohonan perizinan dari pelaku usaha tidak mendapatkan jawaban atau persetujuan dari otoritas terkait dalam batas waktu yang ditentukan maka permohonan tersebut secara otomatis dianggap sah dan disetujui secara hukum.

Ferry menambahkan pemerintah juga ingin memastikan tidak ada hambatan bagi pelaku usaha yang sudah berkomitmen menanamkan modal atau ekspansi. Pemerintah, sambungnya, mengandalkan Kelompok Kerja (Pokja) II Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Satgas P2SP) yang akan fokus melakukan debottlenecking.

"Di Pokja II ini berbagai keluhan, berbagai catatan dari pelaku usaha itu kita address. Ini kita harapkan juga bisa tadi regulasi yang kita siapin, kalau ada permasalahannya kita bisa juga atasi," tambahnya.

Genjot Ekspor

Selain memacu investasi, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah amunisi untuk menjaga daya saing dan menumbuhkan optimisme kinerja ekspor nasional pada 2026.

Ferry memaparkan bahwa optimisme tersebut ditopang oleh rampungnya sejumlah perundingan perjanjian dagang internasional strategis. Beberapa di antaranya meliputi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Kanada, Uni Eropa, dan kawasan Eurasia, serta Australia.

"Ini kita harapkan meskipun butuh waktu, tapi paling tidak penyiapannya bisa menumbuhkan optimisme yang tinggi untuk kita bisa meningkatkan dari sisi ekspor," jelasnya.

Apalagi, dia menjelaskan kinerja neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2025 berhasil membukukan surplus sebesar US$41 miliar, mencatatkan peningkatan 31,02% capaian pada 2024.

Melalui berbagai penyelesaian perjanjian dagang internasional terbaru, pemerintah meyakini produk domestik akan memiliki daya saing yang cukup kuat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat ekspor pada 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemengaruh atau influencer di pasar modal melalui Peraturan OJK (POJK) baru. Aturan tersebut akan mengatur secara khusus pihak-pihak yang menyebarkan informasi seputar investasi di media sosial.

“Ada (pengetatan aturan). Tahun ini kami targetkan akan keluar Peraturan OJK yang khusus terkait pihak yang menyebarkan informasi. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah influencer,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi usai menghadiri acara peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) di Kompleks BI, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Hasan menyebut saat ini proses penyusunan POJK tersebut tengah memasuki tahap penyusunan draf atau rulemaking. Masyarakat dapat memantau perkembangan draf tersebut melalui situs resmi OJK yang memuat pasal-pasal berupa ketentuan do’s and don’ts.

“Harapan kami, jika POJK sudah keluar, maka OJK memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk menegakkan ketentuan tersebut,” ujarnya.

“Jadi setiap pihak penyebar informasi seperti influencer kami harapkan tunduk dan mengacu pada norma atau ketentuan yang ada di POJK nanti. POJK-nya sedang dalam proses finalisasi yang ditargetkan akan terbit dalam waktu dekat tahun ini. Targetnya semester I, karena pembahasan telah dilakukan di forum RDK, termasuk untuk draf atau konsep peraturannya,” ungkapnya.