REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) membeli hasil inovasi Universitas Gadjah Mada (UGM) senilai sekitar Rp40 miliar untuk mempercepat pengembangan komoditas strategis sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Kerja sama tersebut mencakup lima hingga enam komoditas, antara lain kedelai, bawang putih, kakao, pupuk, hingga pengembangan sapi perah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pembelian tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah terhadap hasil riset perguruan tinggi yang dinilai siap diterapkan di lapangan. Menurut dia, Kementan akan mengawal implementasi berbagai inovasi tersebut, termasuk pengujian varietas kedelai dan bawang putih pada lahan berskala besar.

"Kami langsung tindak lanjuti, bukan MoU tapi langsung kita beli karya-karya putra terbaik bangsa yang ada di UGM. Langsung kita beli dan kemudian kita kawal bersama. Uji sampai 1.000 hektare, 2.000 hektare untuk kedelai, begitu juga bawang putih kita langsung kawal bersama. Ini sangat baik, kolaborasi ini sangat baik," kata Amran di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Amran menjelaskan pemerintah melihat banyak hasil penelitian UGM yang memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional. Karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah sebagai regulator, dan badan usaha dinilai penting untuk mempercepat hilirisasi inovasi.

"Kalau kita ingin melompat secara eksponensial harus kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah sebagai regulator juga dengan pengusaha dalam hal ini BUMN. Insyaallah ke depan kita akan perkuat," ujarnya.

Salah satu fokus kerja sama tersebut adalah pengembangan varietas kedelai hasil penelitian UGM yang memiliki produktivitas sekitar tiga ton per hektare. Kementan akan memulai uji coba di lahan seluas 2.000 hektare di Jawa Tengah dengan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah.

Menurut Amran, varietas kedelai tersebut memiliki keunggulan karena berstatus non-genetically modified organism (non-GMO) dengan ukuran biji yang lebih besar dibandingkan kedelai impor.

"Ini kualitasnya lebih bagus karena non-GMO. Apalagi kedelai lokal tapi butirannya lebih besar daripada impor. Jadi kami langsung minta UGM, rencananya kemampuannya 1.000 hektare, tetapi saya memohon kalau bisa 2.000 hektare dan biayanya dari Kementerian Pertanian," katanya.

Pemerintah akan mengevaluasi hasil uji coba tersebut sebelum memperluas areal tanam. Jika hasilnya sesuai harapan, pengembangan kedelai akan ditingkatkan hingga mencapai 100 ribu hektare sebagai bagian dari strategi menekan impor.

Selain kedelai dan bawang putih, kerja sama Kementan dengan UGM juga mencakup pengembangan kakao, pupuk Kalium Humat berbahan batu bara, serta sapi perah Gama Gagah dan Maco. Pemerintah juga menyiapkan program hilirisasi sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa, pala, kopi, kakao, mete, dan tebu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia.

Amran menambahkan pola kolaborasi dengan perguruan tinggi akan terus diperluas. Sebelumnya, Kementan juga telah membeli benih hasil penelitian IPB senilai sekitar Rp250 miliar sebagai bagian dari upaya memperkuat inovasi di sektor pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengimbau importir kedelai untuk tidak menaikkan harga dengan semena-mena. Pasalnya, keberlangsungngan usaha para perajin tahu dan tempe sangat bergantung pada stabilitas harga kedelai, khususnya yang impor.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan agar harga kedelai asal impor harus baik bagi perajin tahu dan tempe. Konsekuensi jika melanggar, izin impor kedelai tidak diberikan pemerintah lagi.

"Nah kemudian yang impor khususnya kedelai, kami minta pada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun. Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di pertanian," kata Amran dalam dikutip dari laman resmi Bapanas, Kamis (11/6/2026).

Amran menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran ke importir kedelai apabila terjadi dampak besar yang dirasakan kalangan perajin tahu dan tempe. Untuk itu, opsi menaikkan harga tidak boleh dilaksanakan.

"Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya. Kami akan cek sumbernya dari mana. Kami pas cek, kami sudah minta, kami sudah kumpulkan semua, jangan menaikkan harga semena-mena," ujar Amran.

Adapun, rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (GAKOPTINDO), per 8 Juni secara nasional berada di level harga Rp11.126 per kilogram (kg).

Pada wilayah Jawa rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berada di Rp10.868 per kg. Namun rerata harga tertinggi ada yang menyentuh Rp11.100 per kg.

Kendati demikian, Bapanas menilai sebenarnya rerata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih dalan koridor. Plafon harga kedelai yang telah ditentukan pemerintah adalah berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal di Rp11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg.

"Tolong kepeduliannya di saat kondisi seperti sekarang, karena anda sudah untung puluhan tahun. Jangan tidak peduli pada Merah Putih, pada rakyat Indonesia. Kalau aku dapat (pelanggaran), aku pastikan izinnya aku cabut dan aku tidak beri rekomendasi impor lagi," ucap Amran,

Untuk diketahui, dalam rapat pembahasan kedelai yang digelar Bapanas (8/6/2026), GAKOPTINDO menyampaikan bahwa kondisi kenaikan harga kedelai impor masih relatif cukup aman. Rentang kenaikan harga saat ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi harga kedelai pada tahun 2022.

Harga kedelai sampai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berkisar Rp10.000 sampai Rp11.000 per kg. Memang terjadi kenaikan komponen biaya produksi lain antara lain kenaikan harga plastik dan kenaikan harga minyak goreng yang juga berpengaruh terhadap biaya produksi perajin. Ini yang meresahkan para perajin tahu dan tempe.

Terkait ketersediaan kedelai, Asosiasi Importir menyampaikan bahwa ketersediaan stok kedelai saat ini dengan posisi Juni 2026 sebanyak 450.000 ton. Kondisi ini dinilai masih cukup aman dalam pemenuhan kebutuhan kedelai secara nasional.

Batas aman harga komoditas kedelai di pasaran dipastikan masih terkendali di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan negara. Pemerintah mematok batas maksimal harga jual komoditas tersebut di tingkat konsumen tidak boleh melebihi Rp 12.000 per kilogram.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berupaya menjaga kestabilan harga kedelai untuk keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe. Meski dirinya tak menafikan, pasokan kedelai di Indonesia masih didominasi importir, Amran pun memberikan peringatan apabila ditemukan terdapat pengaturan harga melebihi HAP.

"Tolong kepeduliannya di saat kondisi seperti sekarang, karena anda sudah untung puluhan tahun. Jangan tidak peduli pada Merah Putih, pada rakyat Indonesia. Kalau aku dapat (pelanggaran), aku pastikan izinnya aku cabut dan aku tidak beri rekomendasi impor lagi," jelas Amran seperti dikutip dalam keterangan pers Bapanas, Rabu (10/6/2026).
Berdasarkan informasi dari Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (GAKOPTINDO), rata-rata harga kedelai nasional per 8 Juni 2026 berada di level Rp 11.126 per kilogram. Angka riil di lapangan tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga impor belum mengancam kelangsungan bisnis para perajin lokal.

"Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya. Kami akan cek sumbernya dari mana. Kami pas cek, kami sudah minta, kami sudah kumpulkan semua, jangan menaikkan harga semena-mena," ujarnya.

Khusus di wilayah Jawa, rata-rata harga bahan baku tersebut bahkan masih bertengger di angka Rp 10.868 per kilogram. Meskipun rentang harganya sangat aman, pemerintah tetap menyiagakan langkah antisipatif untuk mencegah aksi ambil untung berlebihan dari pihak importir.
“Plafon harga kedelai yang telah ditentukan pemerintah adalah berupa HAP kedelai di tingkat importir maksimal di Rp 11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp 12.000 per kg,” jelas Amran.

Ketegasan regulasi HAP ini berfungsi sebagai bantalan ekonomi bagi perajin di tengah kenaikan komponen biaya produksi lainnya. Pengawasan harga secara ketat memastikan tidak ada perusahaan importir yang berani menaikkan harga jual secara sepihak dan semena-mena.

Sekadar informasi, terkait ketersediaan kedelai, Asosiasi Importir menyampaikan bahwa ketersediaan stok kedelai saat ini dengan posisi Juni 2026 sebanyak 450 ribu ton. Kondisi ini masih cukup aman dalam pemenuhan kebutuhan kedelai secara nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang bergantung pada bahan baku impor seperti kedelai dan plastik.

Sebagaimana diketahui, rupiah sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS sebelum menguat kembali ke posisi Rp17.894 pada pembukaan perdagangan Rabu (10/6/2026). Penguatan tersebut terjadi setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada Selasa (9/6/2026).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan dampak fluktuasi kurs paling terasa pada pelaku usaha yang menggunakan bahan baku impor, termasuk produsen tempe dan tahu yang masih bergantung pada pasokan kedelai dari luar negeri.

“Sampai saat ini sih kalau kita lihat, yang sekarang muncul kan pedagang tempe, tahu kita. Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ,” kata Maman dalam acara Bursa Wirausaha Unggulan di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Selain sektor pangan berbasis kedelai, dia menyebut industri plastik juga sempat menghadapi tekanan akibat pelemahan rupiah, meski dampaknya mulai mereda dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Maman, pemerintah terus memantau perkembangan nilai tukar dan menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak kurs tidak mengganggu keberlangsungan usaha UMKM.

“Kami sadar, kami mengerti dan memahami bahwa tentunya ada impact, namun yang terpenting kami pemerintah tidak akan tinggal diam, dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berdampak kepada UMKM kita,” ujarnya.

Dia menambahkan upaya tersebut dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk otoritas fiskal dan moneter, untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi lain, Maman menilai kondisi pasar mulai menunjukkan perbaikan seiring penguatan rupiah dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Tren dari tadi malam sampai perhari ini, rupiah kita sudah mulai menguat, sudah mulai rebound, dan IHSG kita juga sudah mulai naik di angka 5%,” ujarnya.

Meski demikian, dia menilai arah pemulihan perlu dicermati secara lebih konsisten dalam beberapa hari ke depan untuk melihat apakah penguatan tersebut dapat berlanjut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tak segan mencabut izin usaha bila ada pengusaha yang menaikkan harga kedelai impor.

"Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di pertanian," kata Amran sebagaimana pernyataan di Jakarta, Rabu.

Kondisi harga kedelai untuk keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe diminta untuk dapat selalu stabil, terutama pasokan kedelai dari importasi. Pemerintah mengingatkan agar para importir kedelai tidak ada yang menaikkan harga dengan semena-mena.

Secara tegas, Amran memberikan peringatan agar harga kedelai asal impor harus baik bagi perajin tahu dan tempe. Konsekuensi jika melanggar, izin impor kedelai tidak diberikan pemerintah lagi.

"Yang impor khususnya kedelai, kami minta pada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun," tegasnya.

Sebagai penguatan komitmen pemerintah tersebut, Amran memastikan akan ada penelusuran ke importir kedelai apabila terjadi dampak besar yang dirasakan kalangan perajin tahu dan tempe. Untuk itu, opsi menaikkan harga tidak boleh dilaksanakan.

"Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya. Jangan menaikkan harga semena-mena," ujar Amran.

Adapun rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), per 8 Juni secara nasional berada di level harga Rp11.126 per kilogram (kg).

Pada wilayah Jawa rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berada di Rp10.868 per kg. Namun rata-rata harga tertinggi ada yang menyentuh Rp11.100 per kg.

Kendati demikian, sebenarnya rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih dalam koridor.

Plafon harga kedelai yang telah ditentukan pemerintah adalah berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal di Rp11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg.

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan kedelai yang digelar Bapanas, Senin (8/6), Gakoptindo menyampaikan kondisi kenaikan harga kedelai impor masih relatif cukup aman. Rentang kenaikan harga saat itu masih lebih rendah dibandingkan kondisi harga kedelai pada tahun 2022.

Harga kedelai sampai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berkisar Rp10.000 sampai Rp11.000 per kg.

Terjadinya kenaikan komponen biaya produksi antara lain kenaikan harga plastik dan kenaikan harga minyak goreng yang juga berpengaruh terhadap biaya produksi perajin. Ini yang meresahkan para perajin tahu dan tempe.

Terkait ketersediaan kedelai, asosiasi importir menyampaikan ketersediaan stok kedelai saat ini dengan posisi Juni 2026 sebanyak 450 ribu ton.

Kondisi itu disebut masih cukup aman dalam pemenuhan kebutuhan kedelai secara nasional. Importir berkomitmen untuk menjaga kenaikan harga yang kondusif dan tidak melonjak signifikan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga kedelai nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Terlepas dari apa pun, namun kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada dampak di beberapa sektor tertentu terhadap UMKM kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai memberikan tekanan terhadap sejumlah pelaku UMKM, terutama yang bergantung pada bahan baku impor.

"Terlepas dari apa pun, namun kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada dampak di beberapa sektor tertentu terhadap UMKM kita," kata Maman kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Maman mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Terkait sektor yang terdampak, Maman menyoroti pelaku usaha tahu dan tempe yang mulai merasakan tekanan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor kedelai sebagai bahan baku utama produksi.

"Sampai saat ini kalau kita lihat, yang sekarang muncul kan perajin tempe, tahu kita. Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ," ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Maman mengatakan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, terus melakukan pemantauan dan mitigasi guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap pelaku usaha.

"Yang terpenting kami pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berdampak kepada UMKM kita," kata dia.

Khusus untuk komoditas kedelai, pemerintah pada Selasa (9/6) mengumumkan akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah pada tahap pertama akan menyalurkan subsidi untuk 250 ribu ton kedelai.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan teknis pelaksanaan subsidi kedelai tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan asosiasi pengusaha kedelai.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

berharap kebijakan subsidi kedelai dapat segera direalisasikan

Purwokerto (ANTARA) - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menilai rencana subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kilogram merupakan bukti kehadiran pemerintah membantu industri tahu dan tempe.

"Ini jelas merupakan bentuk kehadiran negara terhadap kondisi yang saat ini kita sama-sama tahu sedang dihadapi pelaku usaha. Adanya subsidi tentu sangat disambut baik oleh teman-teman pelaku industri tahu dan tempe," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) Pujianto di Purwokerto, Banyumas, Rabu.

Meskipun nilai subsidi yang diberikan hanya sebesar Rp2.000 per kilogram, dia menilai kebijakan tersebut tetap akan memberikan manfaat karena kebutuhan bahan baku kedelai pada industri tahu dan tempe cukup besar.

Ia mengatakan sebagian besar kedelai yang digunakan pelaku usaha masih berasal dari impor sehingga fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah turut mempengaruhi biaya produksi.

"Kenaikan dolar terhadap rupiah pasti berpengaruh karena bahan baku kedelai kita masih dominan mengambil dari luar negeri," katanya menegaskan.

Ia mengaku belum menerima laporan rinci mengenai besaran dampak kenaikan harga bahan baku terhadap industri tahu dan tempe di Banyumas.

Akan tetapi, kata dia, pelaku usaha umumnya memiliki sejumlah strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut dia, ada dua pilihan yang biasanya diambil pelaku usaha, yakni menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan atau mempertahankan harga dengan konsekuensi margin usaha menjadi lebih kecil.

"Setiap pelaku usaha tentu punya strateginya masing-masing. Dengan adanya subsidi ini, mereka bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan karena biaya produksi dapat sedikit ditekan," katanya.

Menurut dia, subsidi tersebut juga berpotensi membuat pelaku usaha tetap mempertahankan harga produk sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu terdampak.

Ia mengatakan industri tahu dan tempe di Banyumas tersebar di berbagai wilayah dan jumlahnya cukup banyak seperti Pliken yang dikenal sebagai sentra tempe, Kalisari sebagai kawasan produksi tahu, serta beberapa daerah lainnya.

Meskipun belum memiliki data pasti, ia memperkirakan jumlah pelaku usaha tahu dan tempe di Banyumas lebih dari 500 orang.

“Kami berharap kebijakan subsidi kedelai dapat segera direalisasikan sehingga mampu membantu pelaku usaha menjaga stabilitas produksi, mempertahankan daya saing usaha, serta mengurangi dampak kenaikan biaya bahan baku akibat fluktuasi nilai tukar mata uang,” kata Pujianto.

Salah seorang pelaku usaha tempe di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Isti mengaku sangat terdampak kenaikan harga kedelai impor akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Saya tidak berani menaikkan harga jual tempe meskipun margin keuntungannya makin menipis, karena khawatir pelanggan beralih ke produsen lain,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan subsidi kedelai demi keberlangsungan usaha tempe.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi menyambut baik kebijakan pemerintah pusat memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram karena dapat membantu pelaku UMKM yang bergerak di sektor produksi tahu dan tempe, terutama di tengah fluktuasi harga bahan baku.

Menurut dia, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan subsidi tersebut benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran program.

"Yang kami pastikan, jika ada subsidi, harus diterima oleh pelaku UMKM yang memanfaatkan kedelai untuk produksi tahu dan tempe. Kami akan membantu mengawal agar kebijakan itu sampai kepada sasaran yang diinginkan pemerintah," kata Gatot.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan memberikan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton pertama melalui Perum Bulog. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan, khususnya bagi pelaku usaha tahu dan tempe.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah serius menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Zulhas menjelaskan keputusan subsidi diambil karena kedelai yang hampir seluruhnya masih bergantung pada impor sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar.

“Oleh karena itu, tadi kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir 100% impor itu, tentu akan terkait harganya, mungkin gak naik tapi ukurannya kurang,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pemerintah menetapkan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk volume awal 250.000 ton, yang akan disalurkan melalui Bulog.

“Tadi kita putuskan, disubsidi Rp2.000 per kilo, untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog. Dolar kan Rp16.500 jadi Rp18.000, sebetulnya nggak sampai Rp2.000 kan, tapi kita tadi kasih Rp2000 per kilo untuk 250.000 ton pertama. Nanti Bulog yang akan teknisnya seperti apa,” kata Zulhas.

Zulhas menyampaikan kebijakan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden. Selanjutnya, tindak lanjut teknis akan dibahas bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pelaksanaan kebijakan masih menunggu perintah resmi pemerintah dan akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait.

“Kan perlu diperintah. Saya kan belum ada ini, nanti kita rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelainya, sehingga hasilnya itu maksimal,” kata Rizal saat ditemui.

Terkait volume awal 250.000 ton, Rizal menegaskan hal tersebut merupakan keputusan pemerintah. Rizal juga menjelaskan distribusi kedelai bersubsidi tidak akan melalui pasar umum, melainkan langsung disalurkan kepada pelaku usaha kecil.

“Itu pengusaha-pengusaha langsung nanti perintahnya tidak melalui [pasar], tetapi langsung kepada pengusaha, pengusaha kayak pengrajin tempe, pengrajin tahu, seperti itu. Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke pengrajinnya. Supaya apa, harganya jadi lebih rendah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons keluhan mengenai kenaikan harga tempe dan tahu yang belakangan dikeluhkan konsumen maupun perajin.

Pemerintah, kata dia, akan memantau perkembangan harga serta memastikan pasokan kedelai impor tetap terjaga agar harga tidak terus mengalami kenaikan.

“Kami terus memantau, masalahnya apakah karena harga impornya. Tetapi kami terus menjaga pasokannya harus stabil. Nanti kami lakukan pengawasan, jangan sampai naik terus,” ujar Budi usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Menurut Budi, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari perajin tempe dan tahu kepada Kementerian Perdagangan terkait tekanan harga yang mereka hadapi. Namun, pemerintah akan terus mencermati perkembangan di lapangan.

“Belum, belum. Nanti kami lihat, karena kedelai kan impor semua. Jadi ketersediaannya harus kami jamin dan nanti kami usahakan agar tidak makin naik, jadi tempe juga bisa dikonsumsi dengan baik,” katanya.

Kenaikan harga tempe dan tahu belakangan menjadi perhatian setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi harga kedelai impor. Pelemahan nilai tukar rupiah juga disebut berpotensi menambah tekanan terhadap harga bahan baku tersebut.

Meski demikian, Budi menjelaskan bahwa tempe dan tahu tidak termasuk dalam kelompok komoditas kebutuhan pokok yang secara rutin dipantau melalui mekanisme harga acuan maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Tempe tahu itu kan tidak termasuk kebutuhan pokok yang dipantau. Jadi yang dipantau di luar itu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fokus pengawasan pemerintah saat ini tetap diarahkan pada komoditas pangan pokok yang memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Untuk komoditas yang harganya melampaui HET, pemerintah berupaya menjaga kelancaran distribusi dan pasokan agar harga dapat kembali stabil.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kelebihan pasokan dan penurunan harga di tingkat peternak maupun produsen.

Budi mencontohkan komoditas telur ayam yang sebelumnya mengalami penurunan harga akibat surplus produksi. Untuk membantu menyerap kelebihan pasokan tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemarin misalnya telur, itu kan harganya murah. Kami kerja sama dan koordinasi dengan MBG untuk menyerap telur terutama yang ada di Blitar, dan itu sudah dilakukan,” katanya.

Menurut dia, skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain yang mengalami tekanan harga akibat kelebihan pasokan, seperti daging ayam.

“Kalau harganya turun, ya kami minta MBG menyerap. Termasuk juga bantuan pangan bisa saja nanti pakai telur kalau harganya turun, karena sekarang telur surplus 12,5 persen,” ujarnya.

Terkait kemungkinan langkah khusus untuk membantu perajin tahu dan tempe yang terdampak kenaikan harga kedelai, Budi mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian lebih lanjut dan membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha.

“Nanti kami pelajari lagi. Itu kan memang kedelai dari impor. Jadi kami usahakan pasokannya terjaga dan nanti bisa kita komunikasikan, kita carikan solusinya yang terbaik,” katanya.

Menurut Budi, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pasokan kedelai impor sehingga kebutuhan industri tahu dan tempe tetap terpenuhi dan gejolak harga dapat diminimalkan.

“Tapi yang penting pasokan impornya harus terjaga dulu,” kata Budi.

Cianjur (ANTARA) - Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat kenaikan harga kedelai lebih terkendali dibandingkan sebelumnya dimana harga merangkak naik akibat melemahnya nilai rupiah terhadap Dolar Amerika.

Ketua Kopti Cianjur Hugo Siswaya saat dihubungi di Cianjur Minggu, mengatakan sejak nilai tukar rupiah melemah harga bahan baku kedelai terus merangkak naik, sehingga dampaknya mulai memberatkan pelaku usaha di Cianjur karena biaya operasional membengkak.

Pihaknya menilai kenaikan harga saat ini merangkak tidak seperti sebelumnya langsung melambung tinggi, namun tetap dirasakan berat bagi sekitar 300 pengusaha tahu dan tempe di Cianjur, sehingga mereka berharap ada upaya dari pemerintah untuk menstabilkan harga.

"Meski kenaikan lebih terkendali dibandingkan dengan sebelumnya namun tetap saja berdampak terhadap pelaku usaha tahu tempat di Cianjur, kami berharap pemerintah turun tangan secepatnya guna menstabilkan harga kedelai di pasaran," katanya.

Dia menjelaskan, berbagai upaya dilakukan pelaku usaha guna menekan kenaikan biaya operasional yang terus mengalami kenaikan, sehingga tidak sedikit yang memilih berhenti berproduksi karena merugi.

Ia mengungkapkan, ada sekitar 50 pengusaha tahu yang berhenti sementara karena tidak mampu lagi membeli bahan baku, sementara yang lain masih bertahan dengan mengurangi ukuran tahu atau mengurangi skala produksinya.

Sementara pemilik Pabrik Tahu di Kecamatan Cianjur Taufik Munandar, mengatakan sejak nilai tukar rupiah melemah berdampak terhadap bahan baku kedelai impor yang bergantung pada nilai tukar mata uang, dimana harga satu kilogram kedelai mencapai Rp10.500.

Kenaikan harga kedelai yang terus merangkak naik membuat ongkos produksi mengalami kenaikan sedangkan angka penjualan terus menurun, kondisi tersebut membuat pihaknya menghentikan produksi sejak dua bulan terakhir karena terus merugi.

"Biasanya setiap hari kami dapat mengolah 100 sampai 200 kilogram kedelai menjadi tahu atau tempe dengan melibatkan 14 orang pekerja, namun sejak harga kedelai terus merangkak naik, biaya operasional membengkak sedangkan pendapatan menurun," katanya.

Dia dan ratusan pengusaha tahu tempe di Cianjur, berharap pemerintah dapat segera membantu menstabilkan harga kedelai di pasaran agar para pelaku usaha dapat kembali berproduksi.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) turut dirasakan oleh masyarakat seperti pedagang tahu dan tempe.

Depresiasi rupiah hingga menyentuh Rp18.000 per dolar AS ini disebut menaikkan biaya bahan baku tahu dan tempe, yakni kedelai, yang notabenenya diimpor. Akibatnya, keuntungan pedagang ikut tergerus.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan yang bagus kami akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik," kata Purbaya pada konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Untuk mencapai stabilitas rupiah, Purbaya menyebut telah memperkuat koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia (BI). Koordinasi lebih lanjut turut dibahas dengan DPR pada rapat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pagi ini.

Purbaya mengatakan bahwa pemerintah akan mendukung bank sentral agar dampak kebijakan fiskal dan moneter lebih signifikan ke perekonomian.

"Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang," jelasnya.

Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut akan melakukan dua hal dalam kaitannya dengan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, BI akan ikut menaikkan imbal hasil obligasinya yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SBRI) bersamaan dengan SBN guna menarik aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia.

Kedua, BI akan meningkatkan remunerasi atas penyimpanan kas pemerintah di rekening yang ada di bank sentral. Tujuannya adalah untuk meringankan beban bunga utang pemerintah usai menaikkan imbal hasil SBN.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI," jelas Perry pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, BANDUNG — Sebanyak 140 perajin tahu yang tergabung dalam Sentra Industri Tahu Cibuntu, Kota Bandung, mulai mempertimbangkan aksi penghentian produksi dalam beberapa hari ke depan.

Rencana tersebut muncul seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak langsung pada kenaikan harga kedelai impor.

Ketua Paguyuban Perajin Tahu dan Tempe Jawa Barat, M. Zamaludin, mengatakan mayoritas perajin masih bergantung pada pasokan kedelai impor dari Amerika Serikat, Kanada, dan Brasil. Kondisi tersebut membuat industri tahu sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Ya dampaknya harga kedelai sekarang mahal. Dulu sebelum puasa sekitar Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilogram, sekarang sudah ada yang mencapai Rp11.000 per kilogram," ujar Zamaludin, Sabtu (6/6/2026).

Menurut dia, para perajin di Kota Bandung maupun sejumlah daerah lain di Jawa Barat mulai khawatir dengan tren pelemahan rupiah yang berpotensi terus mendorong kenaikan harga bahan baku.

"Kami khawatir harga kedelai terus naik, lalu diikuti bahan-bahan lainnya. Kalau dolar naik tentu berpengaruh karena bahan baku yang kami gunakan sebagian besar impor, bukan lokal," katanya.

Zamaludin menjelaskan, keterbatasan produksi kedelai dalam negeri membuat perajin tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan impor. Jika harga kedelai terus meningkat, ia menilai kondisi serupa yang terjadi pada 2023 bisa kembali terulang.

"Kalau harga kedelai naik terus, bukan tidak mungkin kejadian tahun 2023 terulang lagi. Menaikkan harga tahu dan tempe juga tidak mudah, sehingga salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah aksi mogok produksi," ujarnya.

Pada 2023, perajin tahu dan tempe di berbagai daerah sempat menghentikan produksi secara serentak sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga kedelai. Aksi tersebut menyebabkan pasokan tahu dan tempe di sejumlah pasar menurun drastis.

Zamaludin menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai, aksi serupa berpotensi kembali dilakukan.

"Mogok massal produksi seperti yang pernah terjadi pada 2023 bisa saja kembali dilakukan," tegasnya.

Meski demikian, ia menyebut sebagian perajin masih memiliki stok kedelai yang dibeli sebelum harga melonjak. Karena itu, produksi dan penjualan masih berjalan normal, tanpa pengurangan ukuran maupun kenaikan harga produk.

"Ukuran masih tetap dan harga juga belum berubah. Hanya saja keuntungan kami semakin berkurang, bahkan ada yang sudah merugi," katanya.

Dia berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat menekan biaya impor kedelai sehingga harga bahan baku tidak terus meningkat.

"Pemerintah perlu segera turun tangan membantu. Dulu ada kebijakan yang meringankan biaya impor untuk beberapa komoditas. Harapannya, kedelai juga bisa mendapat perhatian serupa agar harga lebih terkendali," pungkasnya.