Depok (ANTARA) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) terus mendampingi dan mengurasi produk fesyen Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar semakin berdaya saing tinggi.

Kepala Disdagin Kota Depok, Widyati Riyandani di Depok, Senin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program kurasi terhadap ratusan produk IKM sektor fesyen dan kerajinan tangan yang telah dilakukan tahun lalu.

Melalui pembinaan, pelaku usaha dibekali penguatan mental, manajemen usaha, hingga strategi pemasaran.

"Kami berharap para pelaku usaha terus naik kelas, yang saat ini berada di kategori pemula bisa menjadi madya, kemudian menjadi utama melalui proses pembinaan dan evaluasi yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan Disdagin bersama Dekranasda akan terus melakukan pendampingan dan kurasi agar semakin banyak produk IKM Kota Depok mampu menembus pasar regional, nasional, hingga global.

Pada seminar inspiratif dan workshop teknis ini, Disdagin menghadirkan narasumber ahli, sehingga hasil produk lokal Depok lebih berkualitas.

"Kami berharap produk IKM Kota Depok semakin berkembang dan memiliki daya saing sehingga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas," ujarnya.

Salah satu upaya pembinaan yang dilakukan Pemkot Depok adalah meningkatkan kapasitas pelaku IKM melalui seminar dan workshop bertajuk Depok Ruang Kreasi yang telah terselenggara pada Sabtu dan Minggu, 21-22 Juni 2026 di Alun-alun Timur Kota Depok.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) sektor kreatif agar mampu memanfaatkan peluang pasar yang terus berkembang.

Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami perilaku konsumen, menyusun strategi bisnis, hingga menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, perubahan preferensi konsumen, terutama dari kalangan generasi muda, menuntut pelaku industri kreatif untuk tidak hanya mengandalkan kreativitas, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat terhadap tren dan perilaku pasar.

"Pelaku industri kreatif perlu memiliki pondasi pengetahuan dan riset pasar yang kuat untuk dapat memenangkan persaingan bisnis pada masa mendatang. Oleh sebab itu, Kemenperin melalui BPIFK secara rutin menyelenggarakan workshop Creative Talk sebagai upaya penguatan ekosistem industri kreatif dan peningkatan daya saing pelaku usaha," ujar Agus dalam keterangan resmi seperti dilansir Antara, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, kreativitas dan inovasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan membaca perubahan kebutuhan konsumen. Dengan begitu, produk yang dihasilkan tidak hanya menarik dari sisi desain, tetapi juga memiliki nilai jual yang tinggi karena sesuai dengan preferensi pasar.

Agus menegaskan, Indonesia memiliki banyak pelaku industri kreatif yang inovatif. Namun, agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional, mereka juga dituntut adaptif dalam memahami karakter konsumen.

"Sudah saatnya produk kreatif Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita memiliki banyak perancang dan pelaku industri yang kreatif, inovatif, serta harus adaptif dalam memahami produk yang relevan untuk target pasar yang disasar," katanya.

Sebagai bagian dari pembinaan tersebut, Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) menggelar workshop Creative Talk bertajuk Consumer Behavior: Memahami Konsumen untuk Mengembangkan Bisnis Kreatif di Badung, Bali, pada 11 Juni 2026.

Kegiatan itu diikuti pelaku IKM sektor fesyen dan kriya serta menghadirkan akademisi dari Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai narasumber.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi salah satu fondasi utama dalam mengembangkan produk sekaligus menyusun strategi pemasaran yang efektif.

Menurut dia, keberhasilan sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas maupun kreativitas pembuatnya, tetapi juga oleh kemampuannya menjawab kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berubah.

"Karena itu, pelaku IKM perlu memahami perubahan perilaku pasar agar dapat menghasilkan produk yang tepat sasaran," ujar Reni.

Melalui program tersebut, Kemenperin berharap pelaku IKM semakin dekat dengan kebutuhan pasar sehingga mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, berdaya saing, dan berpeluang menembus pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Kemenperin juga menilai masih banyak pelaku usaha yang memerlukan pendampingan, mulai dari pengembangan model bisnis, pemasaran, hingga perluasan jaringan usaha. Berbagai studi bisnis menunjukkan bahwa minimnya pemahaman terhadap kebutuhan pasar menjadi salah satu penyebab utama kegagalan sebuah usaha.

Dalam workshop itu, peserta dibekali berbagai materi mengenai riset perilaku konsumen, mulai dari identifikasi kebutuhan dan kebiasaan pelanggan, faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, penyusunan nilai tambah produk, hingga strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar.

Sementara itu, Kepala BPIFK Dickie Sulistya Aprilyanto menegaskan pihaknya akan terus menghadirkan berbagai program pembinaan untuk meningkatkan kapasitas bisnis pelaku industri kreatif.

"Memahami perilaku konsumen merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun strategi bisnis yang tepat. BPIFK berkomitmen menjadi mitra bagi pelaku industri kreatif untuk meningkatkan kapasitasnya, mulai dari pengembangan produk hingga penyusunan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar," ujar Dickie.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang industri kecil dan menengah (IKM) untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) terus terbuka seiring meningkatnya investasi manufaktur dan target peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Namun, pelaku IKM masih menghadapi sejumlah tantangan untuk dapat memenuhi standar industri otomotif modern.

Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, tantangan terbesar bagi IKM bukan terletak pada minimnya peluang pasar, melainkan pada kemampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan produsen kendaraan listrik.

"Dari sudut pandang produsen kendaraan, tantangan terbesar dalam melibatkan IKM sebagai pemasok adalah menjaga konsistensi kualitas, kapasitas produksi, dan kontinuitas pasokan," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Yannes menjelaskan, industri kendaraan listrik memiliki standar keselamatan dan keandalan yang jauh lebih ketat dibanding industri manufaktur pada umumnya. Konsekuensinya, setiap komponen harus memenuhi spesifikasi teknis secara konsisten.

Di sisi lain, masih banyak IKM yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh sertifikasi industri, memiliki fasilitas pengujian, mengadopsi teknologi produksi yang lebih modern hingga meningkatkan kapasitas ketika permintaan meningkat.

Kemudian, keterbatasan akses pembiayaan dan investasi untuk pembaruan mesin produksi juga menjadi hambatan bagi IKM untuk meningkatkan daya saingnya.

Akibat berbagai keterbatasan tersebut, produsen kendaraan listrik umumnya lebih memilih melibatkan IKM sebagai pemasok komponen nonkritis terlebih dahulu sembari melakukan proses pembinaan secara bertahap.

"Pendekatan seperti ini merupakan praktik umum dalam pengembangan rantai pasok industri otomotif di berbagai negara," sebutnya.

Kendati demikian, Yannes menilai prospek IKM untuk masuk ke rantai pasok kendaraan listrik tetap cukup besar. Hal itu didorong oleh meningkatnya investasi manufaktur kendaraan listrik serta kebijakan pemerintah yang terus mendorong lokalisasi produksi melalui peningkatan target TKDN.

Menurutnya, kenaikan target kandungan lokal akan membuat produsen membutuhkan lebih banyak pemasok domestik sehingga membuka peluang bagi IKM, terutama sebagai pemasok tier-2 dan tier-3 pada komponen noninti.

Dia menambahkan, peluang tersebut terutama terbuka bagi IKM yang telah memiliki standar kualitas memadai serta berada di kawasan industri yang dekat dengan pusat produksi otomotif dan baterai.

Adapun, komponen yang paling realistis diproduksi IKM dalam jangka pendek meliputi jok, panel bodi, interior, bracket, casing, lampu, wiring harness, komponen plastik, hingga beberapa bagian pendukung sistem baterai.

Sementara itu, komponen inti seperti sel baterai, motor listrik traksi, inverter, battery management system (BMS), dan sistem kendali elektronik masih membutuhkan investasi besar, penguasaan teknologi tinggi, serta proses pengujian yang sangat ketat.

"Strategi paling realistis bagi IKM saat ini adalah memperkuat posisi pada komponen pendukung sambil membangun kemitraan dan transfer teknologi agar dapat naik kelas secara bertahap menuju produk bernilai tambah lebih tinggi," tutur Yannes.

Dia menambahkan, target TKDN akan lebih efektif apabila diikuti kebijakan yang memperkuat kapasitas IKM, bukan hanya kewajiban administratif bagi produsen kendaraan.

Oleh karena itu, Yannes mendorong pemerintah memperluas program pelatihan teknis, business matching, sertifikasi industri, serta menyediakan pembiayaan khusus untuk modernisasi mesin produksi.

Pemerintah juga perlu memperkuat laboratorium pengujian bersama, pusat pengembangan prototipe, serta mendorong kolaborasi antara IKM, perguruan tinggi, lembaga riset, dan produsen otomotif.

"Dengan pendekatan seperti ini, peningkatan TKDN tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menghasilkan industri komponen nasional yang lebih kuat, kompetitif, dan berkelanjutan," pungkasnya.

IDXChannel—Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk akselerasi pengembangan industri perhiasan nasional sebagai salah satu subsektor manufaktur bernilai tambah tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap ekspor.

Sepanjang 2025, nilai ekspor barang perhiasan dan barang berharga nasional berhasil mencapai USD9,1 miliar (Rp160,74 triliun).

Capaian tersebut mencerminkan lonjakan tajam sebesar 64,73 persen jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD5,5 miliar (Rp97,15 triliun).

Akselerasi ini diimplementasikan melalui berbagai program pembinaan, peningkatan kapasitas industri, transformasi teknologi, hingga perluasan akses pasar global yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa industri perhiasan memiliki karakteristik unik karena memadukan kreativitas, keterampilan tangan, warisan budaya, dan teknologi canggih.

Agus menilai momentum pertumbuhan ini harus terus dijaga melalui penguatan ekosistem industri yang adaptif terhadap fluktuasi harga bahan baku, perubahan preferensi konsumen, serta tantangan ekonomi global.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menekankan pentingnya implementasi Industri 4.0 dan transformasi digital guna mengerek daya saing sektor ini.

Pemanfaatan teknologi modern terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan menghasilkan produk dengan tingkat presisi tinggi.

Kemenperin juga telah melakukan penilaian Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) terhadap sejumlah pelaku industri logam mulia dan perhiasan, yang menunjukkan hasil tingkat kematangan yang baik dalam adopsi digitalisasi sistem manajemen, kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, hingga integrasi teknologi pintar dalam proses manufaktur.

Sinergi ini tidak hanya mempertemukan produsen dengan pembeli potensial secara langsung, melainkan juga membuka peluang transaksi dan investasi yang lebih luas.

Melalui ruang kolaborasi dan pertukaran inovasi ini, komoditas perhiasan Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan kualitasnya agar semakin diterima dan memiliki daya saing yang tangguh di pasar internasional.

(Eugenia Siregar)

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang industri kecil dan menengah (IKM) untuk masuk ke dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dinilai semakin terbuka seiring dengan pertumbuhan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Namun, kemampuan memenuhi standar kualitas, harga yang kompetitif, hingga kepastian permintaan masih menjadi tantangan.

Tidak dipungkiri, penjualan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari-Mei 2026. Dari catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan battery electric vehicle (BEV) secara wholesales mencapai 57.087 unit hingga Mei 2026, melonjak 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 31.709 unit.

Dengan capaian tersebut, BEV menjadi kontributor terbesar pertumbuhan kendaraan listrik nasional. “Bisa dilihat pada data-data Gaikindo bahwa penjualan BEV meningkat terus,” ujar Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto kepada Bisnis, Minggu (14/6/2026).

Adapun, kinerja hybrid electric vehicle (HEV) juga tetap positif. Penjualan wholesales HEV mencapai 34.151 unit, naik 49,7% dibandingkan Januari-Mei 2025 yang tercatat 22.819 unit. Sementara itu, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) membukukan pertumbuhan paling tinggi secara persentase, yakni 416,1%, dari 504 unit menjadi 2.601 unit, meskipun volumenya masih relatif kecil.

Pada sisi produksi, tren peningkatan kendaraan elektrifikasi juga terlihat cukup kuat. Produksi HEV pada Januari-Mei 2026 mencapai 46.659 unit atau meningkat 39,6% dibandingkan tahun lalu. Produksi BEV melonjak 219,5% menjadi 27.755 unit dari sebelumnya 8.686 unit. Produksi PHEV juga meningkat menjadi 1.489 unit dari 423 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Di tengah pasar kendaraan listrik yang menunjukkan sinyal positif ini, Jongkie mengatakan, peluang bagi IKM untuk memasok komponen kendaraan jenis ini dipastikan tersedia. Kendati demikian, industri perlu terlebih dahulu mengidentifikasi jenis komponen yang dapat diproduksi oleh IKM beserta kesiapan kapasitas produksinya.

"Peluang pasti ada. Mari sama-sama dipelajari komponen apa saja yang dapat disuplai oleh IKM, bagaimana kesiapan IKM untuk memasok, bagaimana skala ekonominya, serta kesiapan investasi oleh IKM," tuturnya.

Jongkie menyebut, produsen kendaraan listrik tetap akan mengedepankan dua faktor utama dalam memilih pemasok lokal, yakni harga yang kompetitif dan kualitas produk yang memenuhi standar industri.

"Yang penting harga dan kualitas akan menjadi syarat utama para pemegang merek," tegasnya.

Pendalaman Industri Masih Jadi PR

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai target pemerintah untuk mendorong IKM masuk ke rantai pasok kendaraan listrik pada dasarnya realistis karena didukung oleh pertumbuhan pasar yang sangat cepat.

Permintaan yang besar ini menciptakan peluang bagi pemasok komponen lokal. “Namun, adanya peluang pasar tidak otomatis menjamin keterlibatan IKM,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, tantangan utama justru terletak pada lambatnya pendalaman struktur industri domestik. Selama produsen masih dapat memperoleh komponen impor dengan harga lebih murah dan siap digunakan, insentif untuk mengembangkan pemasok lokal akan tetap terbatas.

Pengalaman Thailand, katanya, menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kendaraan listrik tidak selalu diikuti berkembangnya pemasok lokal bernilai tinggi karena banyak komponen inti masih bergantung pada impor.

“Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan daya saing IKM,” sebutnya.

Lebih lanjut, Yusuf menilai sebagian IKM otomotif di Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman memproduksi komponen kendaraan konvensional sehingga memiliki kemampuan teknis dasar yang memadai. Kendala terbesar justru berada pada konsistensi produksi massal, kepemilikan sertifikasi industri, serta efisiensi biaya produksi.

Industri kendaraan listrik, lanjutnya, menuntut standar presisi tinggi dan tingkat cacat produksi (zero-defect) yang sulit dipenuhi apabila IKM masih menghadapi keterbatasan modal kerja, mesin produksi presisi, maupun biaya sertifikasi.

Oleh karena itu, dalam jangka pendek, peluang terbesar IKM berada pada komponen non inti kendaraan listrik, seperti rangka, bodi, jok, kabel,bracket, casing, hingga perangkat pendukung infrastruktur pengisian daya.

Sebaliknya, komponen strategis seperti sel baterai,battery management system(BMS),controller, dan motor listrik masih membutuhkan penguasaan teknologi, kapasitas riset, serta investasi besar sehingga masih didominasi produk impor.

"Secara realistis, peran IKM dalam jangka pendek berada pada lapisan kedua dan ketiga rantai pasok, bukan pada teknologi inti yang membutuhkan modal dan kapasitas riset tinggi," katanya.

Yusuf juga menilai programlink and matchyang mempertemukan IKM dengan industri kendaraan listrik merupakan langkah positif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut setelah forum bisnis berlangsung.

Dia berpendapat, kerja sama hanya akan terealisasi apabila tersedia kepastian volume pesanan, harga yang kompetitif, serta skema pembayaran yang memberikan kepastian bagi IKM untuk berinvestasi meningkatkan kapasitas produksi.

Yusuf menambahkan, pengalaman Jepang dan Korea Selatan menunjukkan pemasok lokal berkembang bukan semata karena dipertemukan dengan industri besar, melainkan karena memperoleh pendampingan teknologi serta jaminan permintaan dalam jangka panjang.

Untuk mempercepat pendalaman industri, Yusuf mendorong pemerintah menghubungkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara langsung dengan pengembangan IKM.

Peningkatan target TKDN katanya hanya akan menghasilkan pendalaman industri apabila kandungan lokal benar-benar berasal dari pemasok dalam negeri, bukan sekadar aktivitas perakitan akhir.

"Pemerintah perlu menjadikan penggunaan komponen IKM sebagai salah satu syarat pemberian insentif fiskal, membantu pembiayaan sertifikasi dan modernisasi mesin produksi, serta mendorong perusahaan agregator yang dapat mengonsolidasikan kapasitas banyak IKM agar mencapai skala ekonomi yang layak," saran Yusuf.

Dia menilai pendekatan tersebut telah menjadi salah satu faktor yang membantu Cina membangun rantai pasok kendaraan listrik yang semakin terintegrasi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan, perkembangan kendaraan listrik di Indonesia membuka peluang besar bagi IKM komponen otomotif untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas pasar.

Untuk itu, kementerian katanya memfasilitasi pertemuan langsung antara pelaku IKM komponen otomotif dan agen pemegang merek (APM) kendaraan listrik. Kegiatan temu bisnis tersebut dilaksanakan dalam dua sektor utama, yaitu kendaraan listrik roda dua serta kendaraan listrik roda empat atau lebih.

Untuk sektor roda dua, kegiatan diselenggarakan di Kota Bekasi pada 7 Mei 2026 bekerja sama dengan PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) dan diikuti 60 IKM komponen alat angkut.

Dari kegiatan tersebut, telah terjalin tindak lanjut penjajakan kerja sama antara Polytron dengan anggota Perkumpulan Industri Elektronik Logam dan Otomotif Tegal (PIELLOT), Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), serta Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang (APEK) untuk memasok berbagai kebutuhan komponen, mulai dari jok motor, housing plastik, mold and dies stamping, hingga komponen pendukung lainnya.

Selain itu, PT Pindad (Persero) selaku pelaksana utama proyek strategis nasional mobil nasional juga melakukan diskusi lanjutan dengan sejumlah pelaku IKM komponen, guna menjajaki peluang keterlibatan mereka dalam rantai pasok proyek mobil nasional.

Adapun, kegiatan temu bisnis sektor kendaraan listrik roda empat atau lebih dilaksanakan di Kabupaten Bekasi pada 22 Mei 2026 bekerja sama dengan PT SGMW Motor Indonesia dan PT VKTR Teknologi Mobilitas. Kegiatan tersebut mempertemukan sekitar 70 IKM komponen alat angkut dengan industri kendaraan listrik untuk menjajaki peluang penyediaan komponen lokal bagi kendaraan listrik roda empat, bus, dan truk listrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri kecil dan menengah (IKM) masih menghadapi berbagai hambatan untuk berperan sebagai pemasok dalam rantai pasok industri nasional. Akibatnya, ketergantungan industri manufaktur terhadap impor bahan baku dan komponen masih sulit ditekan meskipun berbagai program substitusi impor terus dijalankan pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, secara jumlah, IKM mendominasi struktur industri Indonesia. Tercatat terdapat sekitar 4,43 juta unit IKM atau hampir 99,8% dari total industri nasional yang menyerap sekitar 12,81 juta tenaga kerja.

Namun, dominasi tersebut belum tecermin dalam kontribusinya terhadap output industri. IKM hanya menyumbang sekitar 21% output industri nonmigas, sementara hampir 79% sisanya berasal dari industri besar.

Peran IKM saat ini masih lebih banyak sebagai penyerap tenaga kerja dan penyangga sosial. “Perannya sebagai penghasil nilai tambah dan penguat rantai pasok domestik masih belum optimal," ujar Yusuf kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab program substitusi impor belum mampu menekan ketergantungan industri terhadap pasokan luar negeri secara signifikan. Hingga kini, struktur impor Indonesia masih didominasi bahan baku dan barang penolong yang mencapai sekitar 71% dari total impor sepanjang Januari-April 2026.

Yusuf menjelaskan, ketergantungan terbesar industri nasional justru berada pada komponen dan barang setengah jadi yang menjadi bagian utama proses produksi. Sementara itu, banyak program substitusi impor selama ini lebih berfokus pada produk akhir.

Akibatnya, produk yang dirakit di dalam negeri masih bergantung pada komponen impor dalam jumlah besar. Kondisi tersebut terlihat pada industri otomotif yang masih mencatat kenaikan impor komponen dari sekitar US$2,29 miliar pada 2024 menjadi US$2,42 miliar pada 2025.

"Selama industri antara dan industri hulu belum berkembang kuat, substitusi impor di tingkat hilir hanya memindahkan ketergantungan ke tahap produksi sebelumnya," jelas Yusuf.

Sementara itu, dia menilai, salah satu tantangan terbesar adalah membawa IKM naik kelas dan masuk ke dalam rantai pasok industri besar. Sejumlah kendala masih membayangi pelaku usaha, mulai dari keterbatasan pembiayaan, teknologi, biaya sertifikasi yang tinggi hingga ketidakpastian pasar.

Di sisi lain, industri besar mensyaratkan kualitas produk, kapasitas produksi, serta ketepatan pengiriman yang konsisten. Persyaratan tersebut sering kali sulit dipenuhi oleh pelaku IKM yang masih menghadapi keterbatasan modal dan kapasitas produksi.

Tanpa kepastian permintaan, banyak IKM juga enggan melakukan ekspansi usaha maupun investasi mesin untuk meningkatkan kualitas produksi. Karena itu, Yusuf menilai program link and match antara IKM dan industri besar yang dijalankan pemerintah sudah

“Tantangannya adalah memperluas skala dan memastikan kerja sama tersebut menghasilkan transaksi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Agar IKM bisa memperluas skala rantai pasok industri, kata Yusuf, pengembangan IKM sebaiknya difokuskan pada sektor yang realistis dan sesuai dengan kemampuan teknologi yang dimiliki.

Beberapa sektor yang dinilai potensial, antara lain komponen otomotif tingkat menengah, pengolahan pangan, kemasan, produk logam dan plastik sederhana, alas kaki, furnitur, tekstil hilir, serta kosmetik.

Indonesia telah memiliki lebih dari 1.400 IKM komponen otomotif yang dinilai dapat menjadi fondasi penguatan rantai pasok domestik. Sebaliknya, sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor dan komponen elektronik canggih masih sulit dijangkau mayoritas IKM.

“Karena itu, strategi yang lebih rasional adalah memperbanyak keberhasilan pada komponen dan industri antara yang memang dapat diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.

Selain memperdalam industri antara dan hulu melalui insentif investasi yang lebih terarah, pemerintah katanya bisa memperbaiki desain tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) agar tidak hanya mengejar kandungan lokal, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing dan efisiensi.

Kemudian, membangun program pengembangan pemasok yang menghubungkan industri besar dengan IKM melalui pendampingan teknologi, sertifikasi, dan kepastian serapan produk.

“Perkuat fondasi industri melalui pembiayaan produktif yang lebih murah, biaya logistik yang kompetitif, energi yang terjangkau, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja,” tambah Yusuf.

BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

Bane mengatakan, jumlah SNI wajib yang berlaku di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut, jumlah SNI wajib Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Karena itu, Komisi VII melalui Panja SNI mendorong agar pemerintah memperluas pemberlakuan SNI wajib, khususnya pada sektor-sektor industri yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan daya saing produk nasional.

“Kita dari Panja SNI Komisi VII berharap industri di republik ini jauh lebih maju. Kita berharap SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen sebanyak-banyaknya, demi kepentingan konsumen sebanyak-banyaknya,” ujar Bane usai mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, SNI juga dapat berfungsi sebagai non-tariff barrier atau hambatan non-tarif untuk memproteksi industri dalam negeri. Dalam konteks perdagangan global yang semakin terbuka, menurutnya, standardisasi menjadi instrumen penting agar produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia mencontohkan sektor tekstil dan pakaian yang saat ini menghadapi tekanan dari masuknya produk impor dengan harga sangat murah. Jika Indonesia memiliki SNI wajib untuk produk-produk tekstil tertentu, kata Bane, maka produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke pasar domestik tanpa memenuhi standar yang berlaku.

“SNI yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu juga bagian dari non-tariff barrier. Artinya untuk memproteksi industri dalam negeri. Misalnya saat ini industri pakaian begitu bebas masuk dari berbagai negara dengan harga yang super murah. Seandainya di Indonesia sudah ada SNI wajib buat produk-produk tekstil, maka ada kemungkinan besar produk-produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Meski demikian, Bane mengingatkan agar pemberlakuan SNI wajib tidak justru menjadi hambatan baru bagi pelaku industri nasional. Ia menekankan pentingnya kepastian waktu dan proses dalam pengurusan SNI. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap layanan standardisasi memiliki service level agreement yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, pelaku industri membutuhkan kepastian dalam proses pengurusan SNI agar dapat menyusun rencana produksi, distribusi, hingga pemasaran secara lebih baik. Jangan sampai, kata Bane, pelaku usaha harus menunggu dalam ketidakpastian, lalu pada akhirnya permohonannya ditolak tanpa kejelasan proses.

“Kita enggak mau pemberlakuan SNI malah mempersulit industri untuk berkembang. Harus ada kepastian pengurusan SNI itu berapa lama. Kalau sudah ada service level agreement, harus jelas berapa lama. Jangan menanti dalam ketidakpastian kemudian tiba-tiba ditolak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bane menilai SNI juga dapat menjadi pintu masuk bagi IKM untuk naik kelas dan menembus pasar ekspor. Menurutnya, dalam situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah, produk Indonesia seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar luar negeri karena menjadi lebih kompetitif dari sisi harga.

Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku IKM. Salah satu penyebabnya, kata Bane, banyak produk IKM yang belum memenuhi persyaratan standardisasi yang dibutuhkan untuk dapat diterima di pasar ekspor. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif mendampingi IKM agar mampu memperoleh SNI.

“Di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, harusnya ini menjadi peluang buat ekspor. Tapi banyak produk dalam negeri yang dihasilkan IKM tidak memiliki syarat yang dibutuhkan untuk jual ke luar negeri, salah satunya soal SNI,” katanya.

Bane menambahkan, pendampingan kepada IKM tidak cukup hanya berupa imbauan agar pelaku usaha mengurus SNI. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan afirmatif berupa keringanan biaya atau skema insentif yang lebih realistis. Ia menyoroti batas nilai penjualan Rp60 juta per tahun bagi IKM untuk mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam pengurusan SNI yang dinilainya terlalu rendah.

Menurutnya, ambang batas tersebut perlu dinaikkan agar lebih banyak IKM dapat memperoleh manfaat. Jika pembebasan biaya sepenuhnya belum memungkinkan, pemerintah dapat mempertimbangkan skema tarif diskon untuk meringankan beban pelaku IKM.

“Jangan dibatasi industri kecil menengah yang nilai jualnya Rp60 juta setahun baru dapat bebas tarif nol persen untuk mengurus SNI. Kalau hanya Rp60 juta, itu akan mempersulit IKM. Harusnya dinaikkan angkanya, supaya mereka dapat gratis pengurusan SNI atau diberikan tarif diskon,” ujarnya.

Bane menegaskan, arah kerja Panja SNI Komisi VII DPR RI salah satunya adalah mendorong peningkatan jumlah SNI wajib di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut harus tetap diletakkan dalam dua kerangka utama, yakni perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri.

“Salah satu catatan kita, kita mau meningkatkan jumlah SNI wajib yang diberlakukan di Indonesia. Dengan catatan, SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri. Itu bagian yang penting,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Kondisi ini dinilai menjadi peluang besar bagi industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif agar tak hanya menjadi penonton di tengah berkembangnya ekosistem kendaraan listrik nasional.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun mulai mendorong keterlibatan IKM lokal agar bisa masuk ke rantai pasok industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Langkah ini dinilai penting agar manfaat pertumbuhan industri kendaraan listrik bisa dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah ingin pengembangan industri kendaraan listrik tidak hanya didominasi pemain besar, tetapi juga membuka ruang bagi industri kecil dan menengah.

“Pemerintah berupaya agar ekosistem industri KBLBB tidak hanya diisi oleh pelaku industri besar, namun juga oleh industri berskala kecil dan menengah sehingga dapat terjadi proses transfer wawasan, pengetahuan, dan teknologi bagi pengembangan industri dalam negeri ke depan,” ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Dorongan tersebut muncul seiring pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang semakin pesat. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) pada triwulan I 2026 mencapai 33.150 unit. Angka itu melonjak 95,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Tak hanya mobil listrik, populasi kendaraan listrik lain juga terus meningkat. Hingga April 2026, jumlah bus listrik nasional tercatat mencapai 798 unit. Sementara kendaraan listrik roda dua sudah menyentuh 236.451 unit pada Februari 2026 atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik di Indonesia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menilai tren tersebut menjadi peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan pelaku IKM komponen otomotif.

jadi kerja sama dengan Disperindag. IKM itu 'nature'-nya pasti lebih dekat dengan dinas perindustrian di daerah masing-masing

Bandung (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerah-daerah guna memperkuat akses industri kecil menengah (IKM) dalam layanan sertifikasi Standard Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kunci karena pelaku IKM secara alami lebih dekat dengan pemerintah daerah dalam mengakses layanan industri.

“Ya, jadi kerja sama dengan Disperindag. IKM itu naturenya pasti lebih dekat dengan dinas perindustrian di daerah masing-masing,” kata Emmy Suryandari di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Ia menjelaskan kedekatan tersebut membuat Disperindag menjadi penghubung penting agar layanan balai dan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Perindustrian dapat diakses IKM secara lebih cepat dan langsung di daerah.

Menurut dia, mekanisme tersebut juga bertujuan memastikan informasi dan layanan SNI tidak lagi bergantung pada pihak ketiga yang berpotensi menambah beban biaya bagi pelaku IKM.

“Jadi kami menginformasikan ke Disperindag bahwa ada fasilitas ini di balai kami. Ini yang kami arahkan,” ujarnya.

Emmy menambahkan pemerintah telah menyediakan berbagai insentif untuk mempercepat sertifikasi SNI bagi IKM, termasuk diskon tarif layanan pengujian hingga 75 persen dari tarif dasar yang berlaku.

Selain itu, untuk kategori tertentu seperti usaha mikro dan wirausaha baru, layanan pengujian dapat dikenakan tarif hingga 0 rupiah (Rp0) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyebut adanya fasilitas pendampingan tanpa biaya bagi IKM, mulai dari penyusunan dokumen SNI, penerapan ISO 9001 (International Organization for Standardization 9001) atau sistem manajemen mutu, hingga perbaikan tata letak produksi dan alur proses manufaktur.

“Misalnya mereka bisa memperoleh diskon pengujian, kemudian pendampingan penyusunan dokumen SNI tanpa biaya,” kata Emmy.

Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur skema tarif dan layanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bagi industri mikro dan kecil.

Emmy menegaskan berbagai layanan tersebut banyak dimanfaatkan oleh IKM sektor makanan, air minum dalam kemasan (AMDK), dan garam, dengan AMDK menjadi yang paling dominan.

Dari sisi kelembagaan, Kemenperin mencatat laboratorium dan lembaga sertifikasi telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan cakupan sekitar 40 komoditas dan lebih dari 200 variasi produk.

Ia juga menyampaikan kinerja layanan yang terus berjalan, dengan sekitar 14.310 laporan hasil uji (LHU) dan 1.153 sertifikat SNI diterbitkan dalam satu tahun terakhir.

Selain penguatan layanan, Kemenperin turut memperluas jaringan laboratorium pengujian di luar Jawa melalui peningkatan kapasitas balai, transformasi kelembagaan, serta penguatan akreditasi ISO/IEC 17025.

“Pemerintah sebenarnya untuk SNI hadir untuk IKM. Hanya saja memang harus langsung, hubungan langsung,” katanya.

Ia menegaskan tantangan utama saat ini adalah memastikan informasi layanan benar-benar tersampaikan ke IKM melalui Disperindag dan jaringan balai di daerah.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui penguatan akses pasar dan kemitraan dengan sektor ritel modern. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kemenperin dengan PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau MR.DIY di Jakarta, Senin (18/5).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kerja sama itu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional, terutama bagi pelaku IKM agar semakin kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan ekosistem pemasaran yang lebih kuat agar produk IKM Indonesia semakin kompetitif, memiliki akses distribusi yang lebih luas, dan mampu menjangkau pasar yang lebih besar,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Agus, sektor manufaktur nasional masih menunjukkan kinerja positif meski menghadapi tekanan ekonomi global. Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04 persen dengan kontribusi sebesar 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur tetap menjadi penopang utama perekonomian nasional,” ujarnya.

Selain itu, optimisme pelaku industri juga dinilai tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 yang berada di level ekspansif sebesar 51,75.

Agus menilai kondisi global seperti ketegangan geopolitik dan krisis energi dunia yang berdampak pada biaya logistik serta bahan baku membuat penguatan pasar domestik menjadi semakin penting.

“Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat pasar domestik dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai fondasi utama memperkuat daya saing industri nasional, khususnya sektor IKM,” katanya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

IKM binaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat potensi kerja sama bisnis ratusan juta rupiah usai tampil dalam ajang Home InStyle 2026 di Hong Kong. Produk kriya lokal yang dibawa dalam pameran internasional tersebut berhasil menarik perhatian buyer dari berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Abu Dhabi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan produk kerajinan IKM Indonesia memang memiliki daya saing untuk masuk pasar global. Pemerintah pun terus membuka akses pasar internasional melalui fasilitasi partisipasi pelaku usaha dalam berbagai pameran dunia.

“Ini merupakan suatu kebanggaan setiap kali Kemenperin memfasilitasi IKM dalam pameran internasional bergengsi. Produk kerajinan IKM Indonesia memang layak bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Dalam ajang tersebut, Kemenperin memfasilitasi tiga IKM alumni program Creative Business Incubator, yakni Manamu asal Bali, Kampoeng Anyaman dari Jawa Tengah, dan Koto Batu dari Banten.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengatakan produk anyaman pandan milik Kampoeng Anyaman menjadi salah satu yang paling banyak menarik perhatian buyer mancanegara, khususnya dari sektor dekorasi rumah tangga dan produk ramah lingkungan.

“Kampoeng Anyaman juga menerima permintaan sampel produk dari buyer asal Amerika Serikat dan Abu Dhabi. Potensi nilai kerja sama tersebut diperkirakan mencapai Rp340 juta,” ujar Reni.

Selain itu, produk tenun kawat milik Manamu juga diminati buyer dari Filipina, Selandia Baru, dan Hong Kong. Penjajakan kerja sama dilakukan untuk pengembangan pasar sekaligus distribusi produk di luar negeri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri kosmetik Indonesia memiliki daya saing tinggi di panggung domestik dan global, sehingga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku usaha kosmetik di Indonesia. Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat terdapat 1.684 industri kosmetik di Indonesia, dengan sekitar 85 persen di antaranya merupakan industri kecil dan menengah (IKM).

“Industri kosmetik Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan hampir 85 persen pelaku industri merupakan industri kecil dan menengah,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita dalam keterangan bersama Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga riset termasuk Statista, nilai pasar kosmetik Indonesia pada 2026 diperkirakan akan mencapai lebih dari 10 miliar dolar AS dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 5,5 persen dalam lima tahun ke depan.

Namun, Reni menilai penguatan ekosistem industri masih menjadi tantangan, terutama karena bahan baku kosmetik masih didominasi impor hingga sekitar 80 persen.

“Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan bahan baku dalam negeri melalui penguatan riset, komersialisasi hasil penelitian, serta kolaborasi antara pemerintah, regulator, asosiasi, dan pelaku industri,” ujar dia.

Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin Sopar Halomoan Sirait menambahkan, ke depannya perlu didorong substitusi impor agar industri kosmetik nasional semakin mandiri dan mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri.

“Indonesia memiliki potensi besar melalui kekayaan biodiversitas dengan lebih dari 30 ribu jenis tanaman berkhasiat dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku kosmetik,” kata Sopar.

Di sisi lain, Ketua Umum PERKOSMI Sancoyo Antarikso menilai transformasi industri kosmetik ke arah yang semakin berbasis kepada inovasi, pengembangan teknologi, keamanan produk, dan praktik berkelanjutan pun menjadi penting untuk berjalan beriringan dengan pertumbuhan industri.

Sancoyo mengatakan hal itu mengingat konsumen kini tidak hanya mencari produk yang efektif, tetapi juga aman digunakan, transparan, dan diproduksi dengan memperhatikan dampak lingkungan

“Industri kecantikan saat ini bergerak menuju standar yang lebih tinggi, di mana teknologi, keamanan, dan keberlanjutan menjadi faktor utama dalam pengembangan produk. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat transformasi ini,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026