Bisnis.com, YOGYAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen penuh untuk gotong royong bersama Kementerian ESDM dalam upaya perluasan akses gas bumi di wilayah Yogyakarta. Melalui inovasi pemanfaatan gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) clustering, masyarakat Yogya, khususnya kabupaten Sleman, kini sudah dapat menikmati manfaat nyata dari gas bumi yang aman, andal, dan efisien untuk memasak sehari-hari.

Keberhasilan implementasi skema CNG Clustering di Kabupaten Sleman sekaligus menjadi. proyek percontohan (showcase) ini juga berkesempatan ditinjau langsung dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pada Jumat pekan lalu (19/6).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengapresiasi kesiapan PGN dalam implementasi jargas berbasis CNG di Sleman. Inovasi ini sejalan dengan langkah pemerintah yang terus mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi yang lebih bersih, efisien, dan berasal dari sumber daya domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Melalui RPJMN 2026-2029, pemerintah menargetkan pengembangan sekitar 350 ribu sambungan rumah per tahun melalui berbagai skema pendanaan.

"Penggunaan CNG dan jargas berdampak pada efisiensi Ibu-ibu rumah tangga, praktis dan aman. Sedangkan bagi Pemerintah dapat mengurangi konsumsi LPG Subsidi dan mengurangi beban subsidi dan impor LPG," ujar Yuliot.

Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menyambut baik kunjungan Wakil Menteri ESDM tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada KESDM serta stakeholder terkait atas dukungan implementasi CNG Clustering di Sleman ini. PGN menegaskan bahwa jargas Sleman yang menggunakan skema CNG clustering berhasil dilaksanakan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa inovasi tersebut dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia. Dengan skema CNG Clustering ini, gas bumi dapat didistribusikan secara aman dan andal ke jaringan distribusi rumah tangga, tanpa menunggu keberadaan jaringan pipa transmisi utama.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan, karena CNG yang bertekanan tinggi sekitar 200 bar telah disesuaikan dengan sistem cluster agar mengalir dengan aman ke dapur-dapur rumah tangga. Dengan pengawasan yang ketat dan teknologi pengaturan tekanan (PRS) yang andal, aliran gas bumi ke dapur-dapur dipastikan aman untuk penggunaan sehari-hari,” jelas Arief.

Arief melanjutkan, kehadiran jargas ini sangat mendukung aktivitas memasak rumah tangga menjadi jauh lebih praktis, efisien dan tenang karena keamanannya terjaga. Di sisi lain, jargas ini merupakan langkah nyata untuk membantu pemerintah dalam meringankan beban anggaran negara dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan subsidi energi.

Hingga saat ini, PGN telah membangun lebih dari 4.500 Sambungan Rumah (SR) di Sleman dengan bentangan jaringan pipa distribusi sepanjang lebih dari 141 kilometer. Rata-rata penyaluran gas bumi kepada pelanggan Jargas Sleman telah mencapai sekitar 84 ribu meter kubik (M3) per bulan. Angka ini setara dengan pemanfaatan sekitar 64 metrik ton LPG per bulan.

Pemanfaatan jargas di wilayah Sleman juga tidak hanya menyasar sektor rumah tangga, tetapi akan terus diperluas secara masif untuk memperkuat ekonomi lokal, mulai dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), restoran, perhotelan, hingga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.

Dalam mengeksekusi layanan beyond pipeline ini, PGN mengoptimalkan sinergi bersama anak perusahaannya, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas), yang telah memiliki portofolio dalam pengelolaan distribusi gas non-pipa. Saat ini, PGN melalui Gagas mengelola dan mengoperasikan 14 SPBG/Mother Station serta 4 Mobile Refueling Unit (MRU) yang telah menjangkau berbagai konsumen CNG di sektor transportasi, komersial, dan industri di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu pelanggan komersial yang telah menggunakan CNG adalah Rumah Makan Payakumbuah Yogyakarta, dengan pemakaian CNG mencapai 2.000 - 2.300 M³. Manfaat yang dirasakan pada operasional rumah makan ini adalah efisiensi biaya energi. Jika dibandingkan energi sebelumnya, memakai CNG dapat menghemat biaya sekitar 30-33%.

"PGN telah memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan gas bumi, baik melalui jaringan pipa maupun moda non-pipa seperti CNG maupun LNG. Sebagai Subholding Gas Pertamina, kami siap mendukung langkah Pemerintah dalam merumuskan pemanfaatan implementasi CNG yang tepat sasaran dan berperan aktif dalam target diversifikasi energi nasional. Melalui sinergi yang erat, PGN berkomitmen untuk memastikan bahwa manfaat gas bumi dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Arief.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai kenaikan biaya logistik di sejumlah platform e-commerce dipicu oleh meningkatnya ongkos operasional distribusi serta mulai berkurangnya subsidi dari platform demi menjaga keberlanjutan bisnis.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan penyesuaian ongkir pada dasarnya merupakan kombinasi dari kenaikan biaya logistik di lapangan, terutama BBM, distribusi, dan operasional, serta mulai dikuranginya subsidi oleh platform agar model bisnis lebih berkelanjutan.

“Jadi bukan semata keputusan sepihak platform,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, perubahan biaya tersebut juga berkaitan erat dengan mitra logistik. Tarif yang diterapkan kepada seller mencerminkan struktur biaya logistik sekaligus cara platform mengatur subsidi dan promosi. Karena itu, ketika salah satu komponen berubah, dampaknya akan langsung terasa.

Budi menuturkan penyesuaian biaya tersebut mulai memberi tekanan terhadap margin penjual, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski demikian, respons seller masih beragam dan belum seluruhnya meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.

“Ada yang efisiensi, ada yang adjust harga, ada juga yang masih menyerap sebagian biaya. Jadi belum bisa dibilang semua langsung naikkan harga,” katanya.

Lebih lanjut, dia memandang kondisi ini sebagai bagian dari fase industri e-commerce yang semakin matang. Menurutnya, hal terpenting saat ini ialah transparansi dan ruang adaptasi bagi seller. Sementara itu, peran pemerintah dinilai lebih tepat difokuskan pada peningkatan efisiensi logistik dan dukungan terhadap UMKM, bukan intervensi harga secara langsung.

“Kami juga terus berdiskusi dan memberi masukan agar keseimbangannya tetap terjaga,” tutur Budi.

Adapun penyesuaian biaya layanan logistik mulai diterapkan sejumlah platform e-commerce besar pada kuartal II/2026. Tokopedia bersama TikTok, misalnya, mulai memberlakukan Biaya Layanan Logistik untuk seluruh pesanan baru sejak 1 Mei 2026.

Dalam penjelasannya kepada penjual, biaya tersebut dikenakan untuk berbagai layanan terkait logistik, mulai dari pemrosesan pesanan, koordinasi pengiriman, penanganan masalah distribusi, hingga insentif pengiriman dasar. Besaran biaya dihitung berdasarkan berat paket dan rute pengiriman.

Platform menyebut kebijakan itu dilakukan agar perusahaan dapat terus menjaga jaringan logistik yang dinilai berkualitas dan berkelanjutan di tengah perubahan kondisi global. Biaya tambahan tersebut dibebankan kepada penjual dan tidak ditampilkan kepada pembeli saat checkout.

Dokumen rincian tarif yang beredar menunjukkan biaya tambahan berbeda berdasarkan wilayah pengiriman dan jenis layanan. Untuk layanan standar di wilayah Jawa, biaya tambahan paket 0–1 kilogram berkisar mulai Rp690 untuk pengiriman Jakarta ke Jakarta. Sementara itu, untuk pengiriman antarpulau, nilainya mencapai lebih dari Rp5.000 per pesanan. Tarif juga meningkat seiring kenaikan berat paket dan jarak distribusi.

Selain itu, Shopee juga mengumumkan penyesuaian Biaya Layanan Program Opsional Gratis Ongkir XTRA mulai 2 Mei 2026 untuk produk ukuran biasa maupun ukuran khusus.

Shopee menjelaskan produk ukuran biasa merupakan barang dengan berat di bawah 5 kilogram serta memiliki dimensi tertentu. Sementara itu, produk ukuran khusus mencakup barang dengan berat minimal 5 kilogram atau berdimensi besar.

Penyesuaian biaya dari berbagai platform tersebut diperkirakan menambah tekanan biaya operasional seller, terutama UMKM yang selama ini mengandalkan program subsidi ongkir untuk menjaga daya saing harga dan meningkatkan volume transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya langkah evaluasi anggaran pemerintah guna menjaga efisiensi fiskal sekaligus menekan potensi lonjakan defisit dan utang negara.

Dia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara selektif, dengan memangkas pos tertentu tanpa mengorbankan sektor-sektor vital.

Menurut JK, pemerintah perlu cermat dalam mengkaji struktur defisit agar tidak melebar. Dia menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempertahankan batas defisit APBN di kisaran 3%. Konsekuensinya, pengeluaran negara harus disesuaikan.

Meskipun tidak merinci pos mana yang harus dipangkas, tetapi JK secara tegas mengingatkan agar sejumlah sektor strategis tetap dipertahankan dan tidak terkena pengurangan anggaran.

"Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PUPR jangan dikurangi itu. Kesehatan," kata JK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemangkasan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat luas, termasuk pada pembangunan jangka panjang.

"Karena kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dan pendidikan di masa depan, karena itu kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa katakanlah dikurangi, ditunda, dan sebagainya," ujarnya.

Pengurangan Subsidi

Selain efisiensi belanja, JK juga menyoroti perlunya kebijakan pengurangan subsidi sebagai bagian dari strategi menekan defisit anggaran. Menurutnya, langkah tersebut lazim dilakukan berbagai negara, meskipun berdampak pada kenaikan harga.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK.

Dia menilai harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan menghambat upaya penghematan.

"Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang cenderung untuk tidak berhemat. Di jalan akan macet karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," kata JK.

Kendati demikian, JK mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga dan penolakan publik. Namun dia menilai langkah tersebut tetap diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal negara.

"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," ucap JK.

Dampak Sosial dan Pola Konsumsi

JK juga menyoroti bahwa konsumsi bahan bakar terbesar justru berasal dari kelompok masyarakat pengguna kendaraan pribadi, yang secara ekonomi relatif lebih mampu.

"Ya pasti sementara ada protes, tapi ingat yang paling banyak memakai BBM yang punya mobil, ya. Yang punya mobil itu pertama dia lebih mampu jadi kalau naik saja 20% - 30% itu bagi mereka tentu tidak, biasa saja. Kedua kalau motor tentu, bisa diatur," kata JK.

Dia pun mengaitkan isu penghematan energi dengan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya efektif jika tidak diiringi perubahan pola mobilitas masyarakat.

"Karena itu ada hubungannya dengan work from home, supaya tidak perlu work from home itu boleh dibilang kita nanti bikin survei, Anda bikin survei, apa dikerjakan PNS pada saat work from home? Karena itu umumnya administratif. Anda tidak bisa melayani masyarakat di rumahnya kan? Ah maka itu maka dua hal itu bersamaan, hampir bersamaan," tutur JK.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar pembatasan penggunaan BBM diiringi dengan peningkatan penggunaan transportasi umum, dibandingkan sekadar membatasi aktivitas melalui WFH.

"Kalau masyarakat membatasi BBM itu, angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa. Daripada tinggal di rumah, Anda tinggal di rumah 3 hari, kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga, mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," tuturnya.

Transparansi Kebijakan

Terkait dengan potensi resistensi masyarakat, JK menilai kunci keberhasilan kebijakan terletak pada komunikasi yang transparan dan jelas dari pemerintah.

"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," kata JK.

Dia juga mencontohkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang telah lebih dulu menyesuaikan harga energi tanpa gejolak berarti.

"Tidak ada demo apa-apa karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini. Dan kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, lebih baik kepada yang, agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekdays ya mungkin keluar kota malah orang ya seperti itu ya," pungkas JK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi energi sebagai langkah strategis menekan defisit anggaran dan laju utang negara.

Menurut dia, kebijakan harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebihan di masyarakat.

“Kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung berhemat. Penggunaan BBM akan terus meningkat dan pada akhirnya membebani anggaran negara,” kata Kalla dalam konferensi pers di kediamannya, Ahad (5/4/2026).

Ia menjelaskan, pengurangan subsidi pada praktiknya akan berdampak pada kenaikan harga energi. Namun, kebijakan tersebut dinilai lazim dilakukan di banyak negara sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal.

“Untuk mengurangi defisit dan utang, salah satu caranya adalah mengurangi subsidi. Artinya harga naik, dan itu dilakukan di banyak negara,” ujarnya.

Kalla mengakui, kebijakan tersebut berpotensi memicu penolakan publik dalam jangka pendek. Namun, ia meyakini jika dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima karena manfaat jangka panjangnya lebih besar.

Ia juga menilai, kelompok masyarakat yang paling banyak mengonsumsi bahan bakar justru berasal dari kalangan mampu. “Yang paling banyak memakai BBM itu yang punya mobil. Kalau harga naik 20–30 persen, bagi mereka sebenarnya tidak terlalu berdampak,” katanya.

Selain itu, Kalla menekankan pentingnya penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang, ketimbang membatasi aktivitas melalui kebijakan seperti work from home (WFH). Menurut dia, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi lebih efektif jika diimbangi dengan ketersediaan angkutan umum yang memadai.

“Kalau ingin membatasi penggunaan BBM, maka transportasi umum harus diperkuat. Misalnya, kantor-kantor mendorong pegawai menggunakan angkutan umum,” ujarnya.

Kalla juga mencontohkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara yang telah menaikkan harga bahan bakar tanpa menimbulkan gejolak berarti. Ia menilai, kondisi tersebut dapat diterima masyarakat karena dipahami sebagai dampak faktor eksternal.

Lebih lanjut, Kalla mengingatkan pentingnya menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas yang berpotensi memperbesar utang negara. Pemerintah, kata dia, menghadapi dilema antara menjaga belanja dan mengendalikan defisit.

“Defisit itu artinya utang. Kalau tidak dijaga dengan baik, utang akan terus membesar dan itu berbahaya,” katanya.

Ia menyinggung komitmen pemerintah untuk mempertahankan batas defisit di kisaran 3 persen. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian belanja negara, termasuk kemungkinan pengurangan pos tertentu.

Namun demikian, Kalla menegaskan agar penghematan tidak menyasar sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, serta transfer ke daerah. “Jangan sampai sektor-sektor yang menyentuh langsung masyarakat dan masa depan bangsa justru dikurangi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan penundaan kenaikan tarif Transjakarta pada 2026, sehingga harga yang penumpang bayar tetap Rp3.500.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan, sebenarnya pemerintah secara teknik telah siap melaksanakan pengurangan subsidi.

Atas permintaan pemerintah pusat, Pemprov DKI menundanya dengan pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif.

“Kenaikan itu ditunda atas permintaan pemerintah pusat. Kami harus mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Skyline Building, Kamis (8/1/2026).

Yoga menjelaskan, sejatinya pemerintah DKI telah memberikan subsidi senilai Rp11.500 untuk setiap orang per trip atau per perjalanan.

Sementara itu, melalui rencana tarif Rp5.000, Yoga menekankan hal tersebut bukanlah kenaikan tarif, melainkan pengurangan jumlah subsidi sehingga anggaran yang pemprov keluarkan berkurang dan menjadi Rp10.000 per trip.

Tujuannya adalah semata agar beban efisiensi dan anggaran pemerintah DKI dapat lebih rendah di tengah pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Terkait jangka waktu penundaan, Yoga belum dapat memastikannya karena akan tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pada 2026, Transjakarta membutuhkan anggaran senilai Rp4,8 triliun untuk dapat memberikan standar pelayanan minimum (SPM) seperti 2025. Namun, APBD DKI telah diketok dengan anggaran subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun.

Angka tersebut sekitar Rp1,1 lebih rendah dari kebutuhan, maupun lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp4,51 triliun.

Yoga melanjutkan, sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap meminta agar pelayanan tak berubah. Artinya, butuh tambahan anggaran.

“Sudah diputuskan, maka nanti di Juni itu dimasukkan dalam APBD perubahan. Jadi yang Rp1,1 triliun tadi akan dimasukkan ke sana, yang berarti memberi jaminan layanan itu sama dengan 2025 ini sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.

Dalam keterbatasan anggaran, nantinya pemprov akan melakukan realokasi anggaran dari program atau proyek yang dapat ditunda, dan mengutamakan subsidi transportasi.

“Kepentingan yang skala prioritasnya mungkin tidak utama, tapi penting, namun masih bisa ditunda, itu yang akan dialihkan di APBD perubahan dan itu juga berlaku di MRT sama LRT,” tambahnya.

Nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas dalam APBD DKI 2026. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.