Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengebut target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun ini. Sampai tanggal 27 Juni 2026, realisasi distribusi beras SPHP tersebut sukses menyentuh angka 392 ribu ton.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, mengatakan realisasi penyaluran beras SPHP terpantau telah mencapai 392 ribu ton. Target realisasi tersebut sudah terdata 47,56 persen dari target nasional yaitu sebesar 828 ribu ton tahun ini.
"Secara terata, (realisasi lebih) 45 persen cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan," jelas Maino dalam keterangan pers Bapanas, Selasa (30/6/2026).
Maino menuturkan penyaluran beras SPHP ini juga dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama. Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.
"Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM (Gerakan Pangan Murah). Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat," terang Maino.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menegaskan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras terkoreksi di sekitar sepertiga wilayah Indonesia. Sementara itu, sebagian besar provinsi mencatat perubahan harga yang relatif rendah bahkan stabil.
"Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.
Diketahui sebelumnya, Inflasi nasional secara year on year pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi angka tersebut karena masih berada dalam rentang target pemerintah yakni 1,5 hingga 3,5 persen.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyalurkan jagung pakan subsidi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna menjaga keberlanjutan peternak unggas dan menstabilkan harga nasional.

"Jagung pakan sudah kita subsidi. Ada jagung 200 ribuan ton (itu) subsidi (melalui) SPHP. Kita kasih dengan harga yang baik untuk peternak," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan program SPHP jagung pakan disalurkan pemerintah untuk memberikan pasokan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau kepada peternak unggas. Fasilitas subsidi harga jagung pakan telah bergulir sejak awal Mei 2026.

Amran mengaku telah menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan SPHP jagung dengan target sementara sebanyak 213,2 ribu ton dari total alokasi 242 ribu ton untuk tahun ini.

Ia menjelaskan stok jagung pakan yang disalurkan merupakan hasil penyerapan panen petani lokal yang disimpan menjadi cadangan jagung pemerintah (CJP).

Lebih lanjut, dia mengatakan usai pemerintah menopang panen petani jagung dalam negeri dengan harga penyerapan yang baik, maka selanjutnya stok CJP dipergunakan untuk mendukung peternak unggas.

"Justru kami beli dari awal untuk peternak. Jadi kami beli, supaya petani (jagung) berproduksi dengan baik. Kita beri harga yang baik yaitu Rp5.500 per kilo. Kemudian kita simpan. Setelah peternak butuh pada musim seperti sekarang, langsung kita suplai," terang Amran.

Amran menjelaskan, realisasi penyaluran program SPHP jagung pakan tahun 2026 hingga 29 Juni mencapai 55,5 ribu ton. Target program itu menyasar ke 5.543 orang peternak di 26 provinsi yang merupakan peternak dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Pertanian.

Adapun total anggaran yang telah disiapkan pemerintah melalui Bapanas sebanyak Rp678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Ini untuk subsidi harga dengan total alokasi penyaluran maksimal sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Terpisah, Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen berbeda jauh terhadap kondisi harga di tingkat peternak.

Kehadiran pemerintah sedang dibutuhkan untuk mendukung peternak unggas yang saat ini sedang mengalami penurunan harga di hilir.

"Telur masih Rp30.000 per kilo atau sesuai HAP (harga acuan penjualan). Namun hari ini di kandang, teman-teman peternak kita sangat kesulitan karena harga rata-rata nasional Rp21.000. Bahkan hari ini di daerah Jawa Timur sebagai sentral ayam, di Blitar, Magetan, itu rata-rata ada Rp 17.000 per kilo," kata Maino.

Oleh karena itu, Bapanas juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah untuk dapat menghubungkan daerah yang sedang mengalami harga telur dan ayam broiler yang berfluktuasi ke asosiasi peternak yang membutuhkan dukungan penyerapan.

"Jadi peternak bisa mendapatkan harga yang baik dan tentunya nanti di tingkat konsumen juga bisa mendapatkan harga yang wajar atau sesuai HAP," urai Maino.

Bapanas juga mendorong penyerapan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah sehingga dapat memberikan efek pengungkit terhadap harga di tingkat peternak.

Selanjutnya Bapanas juga mendorong pelaksanaan komitmen penyerapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung dari peternak unggas dapat berlaku secara nasional.

Dengan begitu, saat program makan bergizi gratis (MBG) mulai aktif sepenuhnya kembali usai libur sekolah di pertengahan Juli mendatang dapat berpengaruh terhadap peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga beras.

Hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 392.000 ton atau 47,56% dari target nasional sebanyak 828.000 ton yang ditetapkan untuk periode Maret–Juni 2026.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pasar rakyat menjadi prioritas distribusi karena menjadi acuan pemantauan harga beras di berbagai daerah.

Maino menjelaskan penyaluran SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, intervensi melalui pasar rakyat dinilai lebih efektif untuk menekan kenaikan harga.

“Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM [Gerakan Pangan Murah]. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan,” kata Maino dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Maino, realisasi penyaluran hingga akhir Juni masih sesuai dengan target pemerintah. Meski demikian, distribusi akan terus dioptimalkan dengan mempertimbangkan wilayah prioritas agar intervensi terhadap harga beras lebih efektif.

“Secara rerata, [realisasi lebih] 45% cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan,” jelasnya.

Dia menambahkan penguatan distribusi melalui pasar rakyat diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus menjaga harga tetap berada di kisaran harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih relatif terkendali. Kenaikan harga tercatat hanya terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi perubahannya masih terbatas.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.

“Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.

Menurut BPS, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat intervensi di daerah yang mengalami kenaikan harga sehingga stabilitas pasokan dan harga beras tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 29 permohonan uji materi pada Senin.

Dilansir laman resmi MK, sidang akan digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.

Salah satu permohonan yang akan diputus, yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dharma Pongrekun.

Dalam permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026 itu, Dharma yang juga calon gubernur DKI Jakarta tahun 2024 mempersoalkan tidak adanya indikator pasti mengenai kejadian luar biasa (KLB) dan wabah dalam UU Kesehatan.

Selain itu, ada pula permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi UU Pilkada. Empat mahasiswa menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Mereka meminta penegasan pilkada dilakukan hanya secara langsung.

Berikutnya, permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi batas usia calon kepala desa (kades). Dua mahasiswa yang merasa terhalang maju jadi kades menguji Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Kedua mahasiswa itu meminta batas usia calon kades diubah dari minimal 25 tahun, menjadi minimal 25 tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa.

Berikut rincian 29 permohonan yang bakal diputus Mahkamah hari ini.

1. Permohonan nomor 199/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

2. Permohonan nomor 198/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

3. Permohonan nomor 197/PUU-XXIV/2026 menyoal uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

4. Permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

5. Permohonan nomor 194/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

6. Permohonan nomor 193/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

7. Permohonan nomor 139/PUU-XXIII/2025 menyoal uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

8. Permohonan nomor 196/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

9. Permohonan nomor 180/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

10. Permohonan nomor 177/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

11. Permohonan nomor 181/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

12. Permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

13. Permohonan nomor 173/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

14. Permohonan nomor 175/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Jabatan Notaris.

15. Permohonan nomor 210/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

16. Permohonan nomor 182/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

17. Permohonan nomor 164/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

18. Permohonan nomor 183/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

19. Permohonan nomor 188/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

20. Permohonan nomor 187/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

21. Permohonan nomor 189/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

22. Permohonan nomor 170/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

23. Permohonan nomor 179/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

24. Permohonan nomor 185/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

25. Permohonan nomor 174/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

26. Permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

27. Permohonan nomor 176/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

28. Permohonan nomor 184/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

29. Permohonan nomor 178/PUU-XXIV/2026 mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peneliti pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyebut penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kompetitif di tingkat ritel.
Pasalnya penyaluran beras SPHP yang dikemas dalam kemasan 5 kilogram (Kg), kerap jarang diminati kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Eliza menerangkan, kemasan beras SPHP 5 Kg ini dipandang masyarakat seperti kelas premium. Sementara kelas masyarakat menengah ke bawah, sebut Eliza, umumnya membeli beras ukuran 1-2 Kg saja.
"Daya beli pangsa pasar SPHP ini kan untuk menengah ke bawah agar terjaga daya belinya, karena SPHP disubsidi pemerintah. Dan penyaluran SPHP ini kurang menjangkau masyarakat menengah bawah yang terbiasa membeli di warung terdekat rumahnya," ujar Eliza kepada warta ekonomi, Senin (29/7/2026).
Menurut Eliza, faktor jangkauan masyarakat kelas menengah ke bawah ini dikarenakan saat ini didominasi bekerja pada sektor informal. Oleh sebab itu, pekerja sektor informal dipastikan memiliki upah yang tidak menentu sehingga membeli kebutuhan pokok sebagai pemenuhan hidup per hari saja.
"Mereka beli kebutuhan pokok itu sedikit-sedikit karena untuk harian saja. Jadi membeli langsung 5 kg itu akan terasa berat bagi mereka," ungkap Eliza.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum BULOG, Rahmanto Amin Jatmiko, menuturkan ketersediaan beras SPHP terpantau aman dan tersedia di pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), maupun ritel modern.
"BULOG terus menyuplai ke pasar pantauan dengan tetap mematuhi Harga Eceran Tertinggi. Dua mandat utama, yaitu menjaga ketersediaan dan mendukung stabilisasi harga, terus kami jalankan,” ujar Rahmanto dikutip dari keterangan pers resmi Perum Bulog.
Rahmanto menambahkan, BULOG akan terus mendorong percepatan penyaluran beras SPHP dan memperluas jangkauannya agar manfaat stabilisasi harga semakin dirasakan masyarakat.
“BULOG akan terus memperkuat instrumen untuk ikut menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pada sisi pasar beras medium maupun premium, sehingga fungsi stabilisasi pangan dapat berjalan semakin menyeluruh,” tutup Rahmanto.

Harga HP atau smartphone, laptop, hingga tablet berpotensi naik seiring melonjaknya biaya cip memori yang dipicu oleh pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI). Apple salah satu yang mengumumkan rencana kenaikan harga produk.

Cip memori atau RAM merupakan komponen penting bagi berbagai perangkat komputasi, mulai dari ponsel, tablet, hingga laptop. Namun, pasokannya kini semakin terbatas karena tingginya permintaan dari pusat data AI.

Perusahaan teknologi seperti Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), dan Google berlomba mengamankan pasokan RAM untuk mendukung pengembangan teknologi AI mereka. Akibatnya, harga cip memori terus meningkat dan mulai membebani produsen maupun peritel perangkat elektronik.

Dampaknya mulai terlihat. Apple mengumumkan kenaikan harga MacBook dan iPad dengan meneruskan kenaikan biaya cip memori kepada konsumen. Perusahaan juga menyebut kelangkaan memori sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta mengisyaratkan masih ada potensi kenaikan harga berikutnya.

Analis Senior Gartner, Ranjit Atwal, memperkirakan kondisi itu akan berdampak besar terhadap pasar perangkat elektronik tahun ini. Berdasarkan riset Gartner yang dirilis pada Februari, pengiriman komputer pribadi (PC) secara global diproyeksikan turun 10,4%, sedangkan pengiriman smartphone diperkirakan merosot 8,4%.

Di saat yang sama, harga HP hingga laptop diperkirakan ikut meningkat. Gartner memperkirakan harga PC naik sekitar 17% dibandingkan level 2025, sementara harga smartphone diproyeksikan meningkat 13%.

Menurut Atwal, kenaikan kali ini berbeda dibandingkan lonjakan harga chip memori sebelumnya.

"Yang berbeda kali ini yakni seberapa besar kenaikan harga memori dan berapa lama harga tinggi itu akan bertahan," katanya dikutip dari CNBC Internasional, akhir pekan lalu (26/6).

Ia memperkirakan harga cip memori baru kembali mendekati level normal pada akhir 2027.

Meski kenaikan harga belum sepenuhnya terlihat di toko karena sebagian peritel telah menambah stok pada kuartal pertama tahun ini, Atwal menilai kondisi itu hanya bersifat sementara.

"Pada akhirnya semua akan terdampak. Akan tiba saatnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen," ujarnya.

Atwal juga menilai sebagian konsumen kemungkinan tidak langsung menyadari kenaikan harga. Banyak pengguna mengganti laptop setiap empat hingga lima tahun sehingga tidak lagi mengingat harga perangkat lama yang mereka beli. Meski demikian, dampaknya terhadap perilaku konsumen diperkirakan akan muncul dalam beberapa waktu ke depan.

Salah satu peritel elektronik terbesar di Amerika Serikat, Best Buy, memperkirakan divisi komputer menjadi bisnis yang paling terdampak akibat kenaikan harga cip memori.

CEO baru Best Buy Jason Bonfig mengatakan perusahaan sudah melihat kenaikan harga secara bertahap pada kuartal pertama dan memperkirakan harga jual rata-rata perangkat akan meningkat pada kuartal kedua. Kenaikan harga itu juga diperkirakan memengaruhi volume penjualan karena sensitivitas konsumen terhadap harga.

Meski begitu, hingga saat ini Best Buy belum melihat tanda-tanda konsumen mempercepat pembelian ataupun mengurangi belanja akibat kenaikan biaya cip memori. Perusahaan bahkan mencatat penjualan komputer dengan pertumbuhan positif selama sembilan kuartal berturut-turut.

Analis Loop Capital Anthony Chukumba menilai peritel besar seperti Best Buy akan lebih mampu menghadapi kondisi tersebut dibandingkan peritel kecil, karena memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemasok. Hal itu memungkinkan mereka menahan kenaikan harga lebih lama.

Namun, risiko yang lebih besar tetap membayangi industri. Atwal memperingatkan mahalnya chip memori dapat membuat konsumen menunda penggantian smartphone maupun laptop. Jika tren itu berlanjut, siklus pembaruan perangkat akan semakin panjang dan produsen akan lebih sulit mendorong penjualan perangkat AI premium yang membutuhkan kapasitas memori lebih besar.

Kekhawatiran tersebut juga disampaikan sejumlah organisasi ritel di Amerika Serikat, termasuk National Retail Federation (NRF). Dalam surat kepada Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan AS, mereka meminta pemerintah meninjau ketidakseimbangan pasokan chip memori yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga signifikan bagi konsumen dalam jangka pendek.

Wakil Presiden Supply Chain and Customs Policy NRF Jon Gold mengatakan dampaknya bukan hanya kenaikan harga, tetapi juga potensi kelangkaan produk elektronik apabila pasokan chip memori tetap terbatas.

Menurutnya, jika konsumen semakin lama menahan penggunaan perangkat lama karena harga HP maupun laptop baru semakin mahal, pasar elektronik berisiko mengalami perlambatan yang turut memengaruhi peritel maupun produsen.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai belum mampu meredam kenaikan harga beras di pasaran. Penilaian tersebut didasarkan pada rendahnya realisasi penyaluran beras SPHP dalam beberapa bulan terakhir.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan data internal Perum Bulog menunjukkan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Merujuk data Bulog, dari Maret hingga 20 Juni 2026 penjualan beras SPHP hanya mencapai 361.667 ton atau rata-rata 3.229 ton per hari. Volume penjualan beras SPHP ini menurun dibandingkan tahun lalu," kata Khudori dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Khudori, rendahnya penetrasi beras SPHP mengindikasikan adanya persoalan, baik pada mekanisme distribusi maupun kualitas beras yang disalurkan.

Ia mengutip pernyataan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2026. Dalam rapat tersebut disebutkan sekitar 1,3 juta ton dari total 5 juta ton stok beras yang dikelola Bulog telah berusia lebih dari satu tahun.

"Berdasarkan keterangan Ketua Komisi IV DPR RI, ada sekitar 1,3 juta ton beras Bulog yang usianya telah melewati satu tahun," ujarnya.

Khudori menambahkan, berdasarkan keterangan Komisi IV DPR RI, sebagian beras di gudang Bulog telah mengalami perubahan warna menjadi putih kusam. Bahkan, Titiek Soeharto mengusulkan agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah berusia lebih dari satu tahun dialihkan menjadi pakan ternak.

Di sisi lain, penyaluran bantuan pangan beras periode Februari-Maret 2026 kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat juga disebut belum sepenuhnya rampung.

"Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan beras mencapai 588.843 ton dari alokasi 664.888 ton. Masih tersisa sekitar 76.045 ton yang belum disalurkan," kata Khudori.

Menurut dia, apabila penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan dilakukan dalam volume yang lebih besar, harga beras berpeluang ditekan atau setidaknya tertahan agar tidak terus meningkat.

Karena itu, Khudori mendorong Bulog segera mengeluarkan stok Cadangan Beras Pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton.

"Agar stok beras tidak menyusut, mutunya tidak menurun, tidak berpotensi rusak, serta tidak membebani biaya penyimpanan," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengatakan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 naik 0,58 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 8,10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 naik 0,58 persen secara month-to-month dan meningkat 8,10 persen secara year-on-year," kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri menggeledah empat lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi terkait importasi ponsel ilegal.

Kabag Ops Kortastipidkor, Kombes Yusuf Afandi mengatakan lima lokasi yang digeledah yaitu

Kantor PT TSL yang berlokasi di Komplek Ruko Suryo Inti Permata Juanda, Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, Rumah Saudara AHT yang berlokasi di Perumahan Permata Tropodo, Kabupaten Sidoarjo dan dua cafe di Sidoarjo.

"Penyidik Kortastipidkor Polri melanjutkan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi telepon seluler yang tidak sesuai ketentuan," ujar Yusuf saat dihubungi, Kamis (25/6/2025).

Dia menjelaskan, penggeledahan ini dilakukan berdasarkan izindari pengadilan dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti.

Nantinya, alat bukti tersebut bakal menjadi dasar untuk Kortastipidkor Polri menetapkan tersangka atau sosok yang bertanggung jawab dalam perkara ini.

"Guna kepentingan penetapan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta pemberkasan untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Adapun, dari penggeledahan ini penyidik telah menyita sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, barang bukti elektronik hingga barang bukti lainnya.

"Keseluruhan barang bukti yang diamankan akan didalami dan dianalisi oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan berikutnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejati DKI Jakarta telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi belanja rutin pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya KemenPU periode 2023-2025.

Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan dua tersangka itu yakni SKN dan MT selaku pegawai pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya KemenPU.

Dapot menegaskan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta melakukan penetapan tersangka terhadap SKN dan MT," ujar Dapot di Kejati Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Kemudian, Dapot menjelaskan keduanya diduga telah melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya pada 2023-2024.

"Peranan tersangka SKN dan MT secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar," imbuhnya.

Atas perbuatannya, SKN dan MT disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis.Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Adapun, untuk kepentingan penyidikan para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Cipinang.

Dapot menambahkan, penyidik masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun Swasta untuk membongkar kasus ini secara terang benderang.

"Saat ini Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru setelah enam bulan diberlakukan sejak awal 2026.

Burhanuddin mengatakan, sebagai praktisi hukum, dirinya melihat masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru tersebut.

"Tetapi di dalam pelaksanaannya, kita sebagai orang praktisi masih banyak kekurangan-kekurangannya, apalagi ini baru 6 bulan," ujar Burhanuddin di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menilai perlu adanya penyempurnaan aturan internal Kejaksaan agar selaras dengan KUHP dan KUHAP yang baru.

Terlebih, pimpinan Kejaksaan RI itu mengakui implementasi KUHP dan KUHAP baru belum berjalan secara menyeluruh.

"Saya mengharapkan ini bagaimanapun juga aturan-aturan baku yang kami buat di kami itu belum bisa menyeluruh karena ini baru 6 bulan," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menilai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru merupakan momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya reformasi hukum pidana materiil dan formil dilakukan secara bersamaan.

Menurutnya, KUHP baru telah menggeser paradigma pemidanaan yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi proses hukum yang lebih berkeadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Sementara itu, KUHAP baru memperkuat prinsip due process of law dengan menjadikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), peradilan yang adil, serta akuntabilitas aparat penegak hukum sebagai fondasi utama.

"KUHAP ini memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, hingga para penyandang disabilitas serta penyempurnaan kewenangan aparat terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyinggung wacana penyatuan satuan kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ke dalam struktur baru bernama Jaksa Agung Muda Operasi.

Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam Seminar Nasional Refleksi Enam Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP serta Bedah Buku di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Mulanya, Burhanuddin menjelaskan refleksi implementasi KUHP dan KUHAP. Dalam pidatonya, dia beberapa kali menyebut istilah pidana umum (Pidum). Padahal, di lingkungan Kejaksaan Agung terdapat satuan kerja lain yang juga berkaitan dengan penegakan hukum, yakni pidana khusus (Pidsus).

Menurut Burhanuddin, pemisahan antara Pidum dan Pidsus di Korps Adhyaksa saat ini dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, muncul wacana pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi.

"Kenapa saya sampaikan di sini selalu menyebutkan Pidum-Pidum? Karena memang di kami ini sebenarnya idealnya begitu, adalah Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian nanti ada Pidana Umum, Pidana Khusus," ujar Burhanuddin.

Dia menambahkan, di bawah Jaksa Agung Muda Operasi nantinya akan dilakukan penyelarasan aturan pelaksanaan yang selama ini terpisah antara Pidum dan Pidsus.

"Tapi saya melihat ini kurang efektif sebenarnya. Kenapa tidak digunakan menjadi Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian ada Pidana Umum dan Pidana Khusus," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menegaskan bahwa penyatuan satuan kerja di Kejaksaan Agung tersebut masih sebatas wacana. Pasalnya, proses pembentukannya masih panjang dan memerlukan masukan dari berbagai pihak terkait.

Adapun, Burhanuddin menyatakan pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi merupakan bentuk sikap adaptif Korps Adhyaksa dalam mengikuti penyempurnaan KUHP maupun KUHAP.

"Sehingga di dalam pelaksanaannya kita harapkan lebih mudah, lebih efektif, dan terutama lebih murah lagi, tidak terlalu panjang antara pemisahan Pidum dan Pidsus," pungkasnya.

LONDON - Dalam penggunaan telepon sehari-hari, menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal bukanlah hal yang aneh.

Namun, di balik pesan-pesan yang tampaknya tidak berbahaya itu bisa jadi merupakan tanda paling jelas bahwa perangkat Anda sedang menjadi sasaran peretas atau, lebih buruk lagi, telah terinfeksi spyware.

Karena kebiasaan subjektif, banyak orang sering kali menggeser layar melewati atau mengabaikan pesan dan notifikasi yang tidak dikenal.

Namun, tanda-tanda ini bisa jadimerupakan celah keamanan yang memungkinkan penjahat untuk diam-diam mencuri data pribadi, informasi perbankan, dan mengubah ponsel menjadi alat kendali jarak jauh.

Jenis pesan ini menunjukkan bahwa ponsel sedang dipantau.

Segala pesan yang berisi kode verifikasi OTP atau pemberitahuan login dari platform media sosial atau aplikasi perbankan yang tidak Anda minta merupakan tanda bahaya.

Ini menunjukkan seseorang sedang mencoba meretas akun Anda, dan jika mereka telah menguasai pesan-pesan Anda, kehilangan uang hanyalah masalah waktu.

Para penipu kini juga menggunakan taktik seperti mengirim pesan yang menyamar sebagai instansi kepolisian, pengadilan, bank, atau layanan pengiriman yang dikenal.

Pesan-pesan ini seringkali bernada mengancam atau mendesak, meminta Anda untuk mengklik tautan terlampir agar sesuatu dapat dilakukan. Begitu Anda mengklik, malware akan diunduh dan diaktifkan untuk berjalan di latar belakang.

Selain itu, jenis pesan lain yang sangat berbahaya namun sering diabaikan adalah pesan teks yang hanya berisi rangkaian karakter yang tidak berarti, kode yang rumit, atau bahkan hanya spasi kosong.

Ini bukan pesan yang salah kirim. Menurut para ahli keamanan, pesan-pesan ini sebenarnya adalah perintah kendali jarak jauh yang dikirim secara diam-diam oleh peretas ke perangkat lunak mata-mata yang sudah terpasang di perangkat Anda untuk mengaktifkan kamera, mikrofon, atau mengekstrak data.

Munculnya pesan-pesan yang tidak biasa disertai dengan perubahan fisik dan perangkat lunak yang terlihat jelas pada ponsel. Salah satu tanda yang paling mudah terlihat adalah penurunan daya baterai yang cepat dan drastis.

Spyware terus berjalan di latar belakang untuk mengumpulkan data lokasi, merekam audio, mengambil foto, dan mengirim data ke server, menyebabkan perangkat bekerja dengan kapasitas penuh dan menjadi panas berlebih bahkan jika Anda hanya menyimpannya di saku.

Selain itu, Anda juga akan menyadari bahwa penggunaan data seluler Anda meningkat secara tiba-tiba dan tidak wajar.

Data pribadi Anda, termasuk gambar dan pesan, terus-menerus dikemas dan ditransmisikan secara eksternal, sehingga mengonsumsi sejumlah besar bandwidth jaringan.

Yang lebih serius, jika Anda memperhatikan layar ponsel Anda menyala otomatis, memulai ulang sendiri di malam hari, atau ikon mikrofon dan kamera di sudut layar sesekali berkedip saat Anda tidak menggunakan aplikasi apa pun, ada kemungkinan besar Anda sedang dimata-matai.

Prosedur darurat yang harus diikuti ketika mendeteksi gejala yang tidak biasa.

Jika Anda mencurigai ponsel Anda tidak lagi aman, langkah pertolongan pertama yang pertama dan terpenting adalah segera memutuskan sambungannya dari internet.

Mematikan Wi-Fi, data seluler, atau mengaktifkan mode pesawat pada perangkat Anda akan langsung memblokir transmisi, mencegah spyware terus mengirim data Anda ke luar.

Setelah mengisolasi perangkat, tinjau dengan tenang seluruh daftar aplikasi yang terpasang.!"

Anda perlu segera meninjau dan mencabut izin akses sensitif seperti kontak, pesan, kamera, dan mikrofon dari aplikasi dengan nama yang aneh atau aplikasi yang tidak Anda ingat pernah instal.

Jika Anda melihat tanda-tanda infeksi malware yang parah atau tidak dapat mengendalikan situasi sendiri, tindakan paling efektif adalah mengembalikan perangkat kekeadaan semula.

Segera cadangkan hanya data yang benar-benar penting seperti foto dan dokumen pribadi ke platform cloud yang aman; jangan sekali-kali mencadangkan semua aplikasi.

Selanjutnya, lakukan reset pabrik untuk menghapus sepenuhnya semua malware yang bersembunyi