Bisnis.com, JAKARTA — Kejati DKI Jakarta telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi belanja rutin pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya KemenPU periode 2023-2025.

Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan dua tersangka itu yakni SKN dan MT selaku pegawai pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya KemenPU.

Dapot menegaskan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta melakukan penetapan tersangka terhadap SKN dan MT," ujar Dapot di Kejati Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Kemudian, Dapot menjelaskan keduanya diduga telah melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya pada 2023-2024.

"Peranan tersangka SKN dan MT secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar," imbuhnya.

Atas perbuatannya, SKN dan MT disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis.Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Adapun, untuk kepentingan penyidikan para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Cipinang.

Dapot menambahkan, penyidik masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun Swasta untuk membongkar kasus ini secara terang benderang.

"Saat ini Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," pungkasnya.

IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memproyeksikan 10 ruas jalan tol baru siap difungsionalkan untuk mendukung arus lalu lintas libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Menteri PU Dody Hanggodo optimistis kehadiran infrastruktur ini dapat mengurai kepadatan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.

“Pembangunan jalan tol selalu memiliki arti strategis, tidak hanya bagininfrastruktur fisik, tetapi juga bagi penguatan fondasi ekonomi nasional,” ujar Dody dalam keterangannya dikutip Rabu (24/6/2026).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati merinci, total panjang 10 ruas tol tersebut mencapai 201,12 kilometer. Rinciannya meliputi Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) sepanjang 24,67 kilometer yang akan dibuka dua jalur dua arah untuk semua golongan kendaraan.

Selain itu, Tol Palembang–Betung Seksi hingga 4 (Kramasan–Pulo Rimo) sepanjang 54,50 kilometer serta Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 3b(Paiton–Besuki) sepanjang 25,60 kilometer juga disiapkan dengan skema dua jalur dua arah bagi kendaraan Golongan I non-bus.

Target fungsional lainnya mencakup Tol Serang–Panimbang Seksi 2 (Rangkasbitung–Cileles) sepanjang 24,17 kilometer yang akan dibuka satu jalur satu arah via Jalur A. Sementara itu, Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 6 (Kutanegara–Sadang) serta Tol Akses Patimban sepanjang 19,39 kilometer akan beroperasi dengan empat lajur dua arah.

Daftar target penyelesaian turut meliputi Tol Semarang–Demak Seksi 1A dan 1C (3,66 km), Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Paket 1.2B, 2.1A, dan 2.2B (18,36 km), serta Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 1 dan 6 (15,10 km).

Terakhir, segmen Akses Tol Bandara pada ruas Kediri–Tulungagung sepanjang 7,17 kilometer juga ditargetkan rampung untuk menghubungkan Kota Kediri langsung ke Bandara Internasional Dhoho.

Untuk memastikan target tercapai, BPJT akan memperketat pengawasan progres konstruksi di lapangan agar seluruh ruas siap melayani masyarakat tepat waktu.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian konstruksi sehingga ruas-ruas tersebut dapat difungsionalkan untuk mendukung pergerakan masyarakat pada periode Nataru nanti,” kata Ni Komang.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan hunian sementara (Huntara) yang sebelumnya dibangun untuk korban banjir bandang di Aceh rusak akibat angin puting beliung pada Selasa (2/6/2026), sekitar pukul 17.10 WIB.

Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan jajaran Kementerian PU melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis (PS) Aceh untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang mengalami kerusakan agar masyarakat dapat kembali menempati hunian tersebut dengan aman dan nyaman.

"Saya telah menginstruksikan jajaran Kementerian PU untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang terdampak cuaca ekstrem di Kecamatan Langkahan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Sebagai langkah tanggap darurat, Tim Teknis Satker Prasarana Strategis Aceh bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor pelaksana telah melakukan pendataan kerusakan, membantu pembersihan material bangunan yang terdampak, serta menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat bagi warga.

Kementerian PU juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendirikan tenda darurat sebagai tempat penampungan sementara apabila diperlukan selama proses perbaikan berlangsung.

Berdasarkan hasil identifikasi awal Tim Teknis terdapat kerusakan pada beberapa bagian bangunan, antara lain plafon dan atap pada Blok A, kebocoran plafon pada Blok B, kerusakan ringan pada nok atap Blok C, serta kerusakan plafon area dapur pada Blok D.

Tim teknis Kementerian PU saat ini tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan seluruh perbaikan dapat dilaksanakan secara tepat dengan target selesai 1 minggu.

Huntara di Kecamatan Langkahan merupakan salah satu fasilitas yang dibangun Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Pembangunan dilakukan di atas lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan total luas bangunan sekitar 1.440 m2 dengan total bangunan 5 blok huntara berkapasitas sekitar 60 kepala keluarga.

Secara teknis, huntara dibangun menggunakan sistem modular dengan struktur rangka baja ringan yang memungkinkan proses konstruksi berlangsung cepat dan efisien.

Setiap unit dilengkapi insulated panel, ventilasi, exhaust fan, dan kipas angin guna menjaga kenyamanan penghuni. Selain itu tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti toilet komunal, area cuci, dapur bersama, jaringan listrik dan pencahayaan, serta sistem air bersih dan sanitasi yang memadai.

(kunthi fahmar sandy)

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Kementerian PU tidak menghina program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Arahan itu berkaitan dengan Dody yang beberapa hari lalu memanggil dua ASN Kementerian PU yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri karena diduga bermasalah.

Salah satu ASN diduga terlibat kasus suap saat menjalani pendidikan di Jepang. Sementara ASN lainnya yang berkuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk kerap memamerkan gaya hidup atau flexing hingga menghina program prioritas pemerintah, yaitu MBG.

Dody sejatinya tidak melarang mereka yang ingin flexing, tetapi jangan menjadi ASN bila ingin melakukannya. Ia mengingatkan kalau mereka digaji menggunakan pajak dari masyarakat.

"Kalau mau flexing boleh, tapi jangan jadi ASN," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5) lalu.

Satu hal yang ditekankan Dody, ASN muda ini jangan menghina program prioritas Prabowo seperti MBG.

Menurut Dody, para ASN muda ini tidak berhak menghina MBG jika mereka tidak mengerti secara detail dari program tersebut yang tujuannya pengentasan stunting.

"Tolong jangan menghina program prioritas pemerintah kecuali adik-adik mengerti dengan detail, apa sih maksudnya Pak Presiden bikin makan bergizi gratis? Mengerti dengan detail loh ya, bukan hanya sekadar ngerti-ngertian," ujar Dody.

"Pernah tahu enggak itu (MBG) ada upaya untuk pengetasan stunting? Ujung-ujungnya cuma satu, bagaimana Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud," jelasnya.

Ketika ditemui di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5), Dody pernah menjelaskan ASN yang diduga menerima suap telah dipanggil aparat penegak hukum (APH) untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut dari proses tersebut.

"Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya," ujarnya dikutip dari Detik.

Sementara itu, ASN yang sedang menempuh pendidikan di London disebut masih dalam proses pemanggilan pulang ke Indonesia. Dody memperkirakan ASN tersebut akan tiba di Tanah Air dalam waktu dekat untuk menjalani pemeriksaan internal.

"Itu dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses," tuturnya.

Menurut Dody, kedua ASN tersebut memperoleh beasiswa yang dibiayai negara. Karena itu, ia menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat melukai kepercayaan masyarakat.

"ASN itu kan dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan berbagai macam kategori. Ada yang punya, ada yang enggak punya. Kalau begitu tuh pasti akan melukai hati masyarakat yang mungkin menengah ke bawah," katanya.

Kementerian PU, lanjut Dody, masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Setelah proses pemeriksaan rampung, kementerian akan menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut.

"Biar diperiksa dulu sama teman-teman dari BPSDM. Nanti kemudian kita akan ada sanksinya," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Tiga tersangka itu, yakni mantan Dirjen SDA KemenPU Dwi Purwantoro (DP) Sekretaris Dirjen Cipta Karya KemenPU, Riono Suprapto (RS); dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adi Suadi (AS).

Kasipenkum Kejati Jakarta Dapot Pariarma mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Penyidik Pidsus telah melakukan penetapan tersangka terhadap DP," ujar Dapot di Kejati Jakarta, Kamis (21/5/2026) malam.

Dia menjelaskan bahwa DP menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Ditjen SDA KemenPU.

Sementara itu, RS dan AS jadi tersangka dugaan korupsi Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya pada KemenPU.

Selanjutnya, Dapot mengatakan DP dalam kasusnya diduga telah memeras dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi uang Rp2 miliar dan dua unit mobil CRV dan Innova Zenix.

Dua jenis aset itu diduga berasal dari sejumlah BUMN karya dan pihak swasta terkait beberapa proyek di Ditjen SDA.

"Berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp2 miliar rupiah dan 2 unit mobil mewah berupa CRV dan Innova Zenix dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta terkait beberapa proyek pada Ditjen SDA," imbuhnya.

Sementara itu, RS dan AS diduga telah secara bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode 2023-2024. Kedua kasus ini pun merugikan negara Rp16 miliar.

"Dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar," pungkasnya.

Atas perbuatannya, DP disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsidair Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) UU Tipikor atau Pasal 605 ayat (2) atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara, RS dan AS disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor.

Adapun, terhadap 3 orang tersangka ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. DP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan RS dan AS ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur.

IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT Hutama Karya (Persero) mempercepat pemulihan akses jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana.

Puluhan alat berat dikerahkan untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah yang sempat terputus akibat longsor dan banjir bandang.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan infrastruktur dasar menjadi prioritas untuk memastikan mobilitas warga serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Fokus penanganan dilakukan secara paralel, terutama pada sektor sumber daya air dan konektivitas jalan nasional.

"Kami memprioritaskan normalisasi sungai, pengamanan tanggul, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Infrastruktur sumber daya air harus kembali berfungsi agar aktivitas warga pulih dan risiko bencana lanjutan dapat ditekan," ujar Dody dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

Di lapangan, Hutama Karya mendukung pekerjaan darurat di sejumlah titik strategis yang berdampak langsung terhadap akses transportasi. Di Pidie Jaya, alat berat seperti excavator dimobilisasi untuk membersihkan material longsor.

Sementara di Takengon, penanganan Jembatan Krueng Pelang diperkuat dengan pemasangan Jembatan Bailey serta dukungan crane, wheel loader, dan dump truck.

Dukungan juga dilakukan pada ruas Gayo Lues–Blangkejeren dengan pengerahan belasan unit excavator dan wheel loader guna mempercepat penanganan badan jalan. Pada wilayah Lawe Alas, Natam, Ketambe, dan Kampung Simpur, pekerjaan mencakup perbaikan jalan akses serta pembangunan tanggul sungai untuk mengamankan jalur transportasi dari ancaman banjir.

Pada koridor Gayo Lues–Kutacane, penanganan dilakukan di Jembatan Lawe Penanggalan dan Jembatan Mengkudu I, termasuk pengalihan aliran sungai, pembuatan tanggul, pemindahan jalan akses sementara, serta perbaikan badan jalan yang terdampak erosi.

Di Aceh Tamiang, percepatan pemulihan dilakukan di sejumlah titik seperti Karang Baru, Kuala Simpang, hingga Desa Lintang Kuala dengan dukungan lebih dari 10 unit alat berat yang terdiri dari excavator, motor grader, dan dump truck. Selain akses jalan, rehabilitasi instalasi pengolahan air (IPA) juga dilakukan untuk memulihkan layanan air bersih bagi warga.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menuturkan penanganan darurat difokuskan pada pembukaan kembali akses yang aman dan dapat dilalui kendaraan. Menurutnya, kondisi tanah dan aliran sungai yang masih dinamis menjadi tantangan utama dalam pekerjaan lapangan.

"Mobilisasi alat dan metode kerja diarahkan agar hasilnya cepat, tetapi tetap mempertimbangkan faktor keselamatan dan keandalan infrastruktur agar konektivitas warga bisa terjaga selama masa pemulihan," ujarnya.

Pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh telah berlangsung sejak akhir November 2025 dan dikerjakan secara berkelanjutan. Lebih dari 100 personel diterjunkan untuk mendukung paket pekerjaan yang mencakup sektor sumber daya air, bina marga, serta fasilitas dasar masyarakat.

Pemerintah berharap percepatan pemulihan akses jalan dan jembatan ini dapat mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini bergantung pada jalur darat untuk aktivitas perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) percepat penanganan dampak bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara yang melanda 12 kabupaten/kota.

Terdapat 263 titik longsoran tebing, 19 titik jalan putus, 65 titik jalan amblas, 7 titik jembatan putus/rusak, serta 28 titik genangan banjir yang ditangani.

Tercatat hingga 6 Januari 2026 pukul 20.00 WIB, seluruh 263 titik longsoran tebing telah ditangani, 14 titik jalan putus sudah fungsional, seluruh 65 titik jalan amblas tertangani, 7 titik jembatan putus/rusak telah difungsikan kembali, serta 28 titik genangan banjir telah surut.

Saat ini masih terdapat satu segmen jalan yang terputus yakni Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang akibat longsoran lereng dan tebing di lima lokasi dengan kondisi tanah yang belum stabil.

"Kementerian PU bergerak cepat agar akses logistik dan mobilitas warga segera pulih. Keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama, sehingga setiap penanganan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapangan dan stabilitas lereng," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resmi, Rabu (7/1/2026).

Selanjutnya untuk segmen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang, penanganan darurat belum memungkinkan dilakukan tetapi Kementerian PU telah merencanakan penanganan permanen melalui pengalihan trase jalan. Namun akses Tarutung–Sibolga tetap dapat dilalui melalui jalur Tarutung–Rampa–Poriaha dengan pembatasan untuk kendaraan kecil.

Sedangkan untuk koridor Tarutung–Sipirok sepanjang 68 km telah kembali terhubung sepenuhnya, meskipun masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara (detour) demi keselamatan pengguna jalan. Koridor Batangtoru–Singkuang juga telah terhubung dan dapat dilalui kendaraan ringan, namun masih memerlukan penimbunan, perbaikan, dan pemadatan agregat karena kondisi cuaca yang kerap hujan.

Pada koridor Sibolga–Batangtoru, pemasangan jembatan bailey bentang 33 meter di Jembatan Aek Garoga 2 dan jembatan bailey bentang 44 meter di Sungai Garoga 3 telah selesai dan fungsional. Akses menuju Kota Sibolga kini dapat ditempuh melalui beberapa alternatif jalan nasional dan provinsi, meskipun sebagian masih terbatas untuk kendaraan kecil.

Ruas terdampak paling banyak berada pada ruas Batas Kota Tarutung–Batas Kabupaten Tapanuli Tengah–Sibolga dengan 176 titik, serta ruas Tarutung–Sipirok dengan 55 titik. Dari 23 lokasi jalan putus, 17 titik telah difungsikan kembali, sementara satu titik pada Jembatan Aek Puli B tidak ditangani karena telah tersedia jembatan duplikasi.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan kejadian longsor yang menyebabkan amblasnya struktur pada ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, tepatnya di Injak Jembatan KM 41+600 B.

Kejadian longsor dipicu oleh hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Deli Serdang sehingga meningkatkan debit air Sei Batu Gingging dan menggerus pondasi timbunan jalan.

Sebagai langkah darurat, Kementerian PU telah meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk segera melakukan penanganan cepat, termasuk penutupan sementara jalur terdampak, pengamanan lokasi, pemeriksaan struktur jembatan, penataan aliran air, dan mobilisasi alat berat. Pemeriksaan geoteknik juga mulai dilakukan untuk memastikan rancangan penanganan permanen sesuai standar keselamatan.

Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan penanganan dilakukan tanpa menunda waktu mengingat ruas tol ini merupakan jalur vital dan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama menjelang arus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Berdasarkan koordinasi di lapangan diperlukan rekayasa lalu lintas yang mulai berlaku Jumat 28 November 2025, sejak pukul 11.50 WIB hingga dinyatakan aman.

Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan penutupan jalur arah Medan di KM 43 B dan pengalihan arus keluar melalui Gerbang Tol Paluh Kemiri dan Kualanamu. Kemudian penutupan jalur arah Tebing Tinggi di KM 6 A dan pengalihan arus keluar melalui Gerbang Tol Lubuk Pakam.

Kementerian PU mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memperhatikan rute alternatif yang disiapkan. Personel pengamanan telah dikerahkan di lapangan meliputi Tim 203, MCSS 210, MCS 212, unsur rescue, serta unit PJR 40.

Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi yang memiliki panjang 61,70 km merupakan salah satu infrastruktur penting yang mempermudah konektivitas di Provinsi Sumatera Utara. Ruas tol ini melancarkan arus pergerakan warga yang melakukan perjalanan untuk merayakan Nataru, utamanya warga Medan dan sekitarnya yang akan melakukan perjalanan ke Kisaran, Tanjung Balai, atau sebaliknya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum mulai melakukan penanganan genangan yang terjadi di ruas Jalan Pantura Kaligawe–Sayung, Kota Semarang-Kabupaten Demak.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, fokus utama mempercepat surutnya banjir di Jalan Nasional Kaligawe–Sayung melalui pembangunan sodetan darurat di Kaligawe sepanjang 227 meter, dan penambahan kapasitas pompa di Sayung.

Pembangunan sodetan darurat dilaksanakan Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Ditjen Bina Marga sejak Minggu (26/10/2025) sepanjang 227 meter dengan kedalaman 1,5 meter dari jalan nasional Kaligawe menuju kolam retensi yang berlokasi di belakang Kampus Unissula. Selanjutnya, air yang tertampung di kolam retensi di Kampus Unissula dipompa ke Kolam Retensi Terboyo.

"Alhamdulillah, dari pantauan kami muka air genangan di Kaligawe sudah turun signifikan dan arus lalu lintas sudah mulai berjalan normal," kata Kepala BBPJN Jateng-DI Yogyakarta Iqbal Tamher dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Kolam Retensi Terboyo memiliki luas tampung 189 hektar dengan kapasitas 6,7 juta m3. Saat ini progres fisiknya telah mencapai 40,86 persen dan ditargetkan selesai pada Maret 2026 sebagai bagian dari proyek Jalan Tol Semarang - Demak Seksi 1C.

Selain Kolam Retensi Terboyo, Pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 juga akan dibangun Kolam Retensi Sriwulan seluas 28 hektar dengan volume tampung 1,1 juta m3 untuk menahan limpasan air dari hulu sebelum dialirkan secara bertahap ke laut, sehingga secara terpadu kedua kolam ini akan memperkuat sistem pengendalian banjir di kawasan timur Semarang.

Dalam penanganan darurat genangan di kawasan Sayung, BBPJN Jateng-DIY juga telah memasang 2 unit pompa portable yang masing-masing berkapasitas 250 liter/detik. Genangan air dialirkan melalui pipa fleksibel menuju ke Sungai Dompo Sayung.

Ke depannya, BBPJN Jateng-DIY telah menyiapkan penanganan permanen yaitu di Area Sodetan Kaligawe/Unissula dengan memperlebar sodetan menjadi 4 meter dengan kedalaman 2,5 meter dan membangun rumah pompa di sekitar Pabrik Polytron-Sayung. Penanganan permanen ini ditargetkan selesai di bulan Desember 2025.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memantau pelaksanaan dan penyerapan anggaran kementerian tersebut sepanjang 2025.

Purbaya tiba di kantor Kementerian PUPR sekitar pukul 16.45 WIB. Ia mengungkapkan kunjungannya kali ini merupakan bagian dari “safari anggaran”.

“Saya ke sini, safari anggaranlah kira-kira gitu, untuk memastikan anggaran yang ada dibelanjakan dengan baik. Di sini memang anggaran benar-benar 50 persen lebih,” kata Purbaya usai bertemu Menteri Dody, Jumat (17/10/2025).

Purbaya juga menilai kinerja penyerapan anggaran kementerian ini cukup baik, dengan potensi serapan mencapai 94 persen atau lebih hingga akhir tahun.

“Saya tadi tanyakan ke Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa, dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus, sehingga akhir tahun mungkin 94 persen atau lebih bisa diserap,” lanjutnya.

Purbaya menambahkan, sejumlah program prioritas di Kementerian PU tengah dikebut untuk mempercepat penyerapan, terutama proyek irigasi dan jalan desa yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.

“Ada beberapa program yang penting, seperti irigasi yang akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa, itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan dengan belanja kementerian,” kata dia

Sebagai informasi, total anggaran Kementerian PU tahun 2025 mencapai Rp85,7 triliun setelah mendapatkan tambahan pada pertengahan tahun.

Hingga akhir September 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp41,3 triliun atau 48,2 persen.Purbaya mengatakan dirinya ingin membantu mempercepat pencairan agar sisa anggaran dapat terserap optimal sebelum tutup tahun.

“Supaya dia menyerap lebih cepat dari yang sekarang,” ujarnya.

Selain Kementerian PU, Purbaya juga akan melakukan pemantauan serupa ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertanian, yang disebut memiliki anggaran besar namun tingkat penyerapan masih rendah.

(Febrina Ratna Iskana)