Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru setelah enam bulan diberlakukan sejak awal 2026.

Burhanuddin mengatakan, sebagai praktisi hukum, dirinya melihat masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru tersebut.

"Tetapi di dalam pelaksanaannya, kita sebagai orang praktisi masih banyak kekurangan-kekurangannya, apalagi ini baru 6 bulan," ujar Burhanuddin di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menilai perlu adanya penyempurnaan aturan internal Kejaksaan agar selaras dengan KUHP dan KUHAP yang baru.

Terlebih, pimpinan Kejaksaan RI itu mengakui implementasi KUHP dan KUHAP baru belum berjalan secara menyeluruh.

"Saya mengharapkan ini bagaimanapun juga aturan-aturan baku yang kami buat di kami itu belum bisa menyeluruh karena ini baru 6 bulan," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menilai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru merupakan momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya reformasi hukum pidana materiil dan formil dilakukan secara bersamaan.

Menurutnya, KUHP baru telah menggeser paradigma pemidanaan yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi proses hukum yang lebih berkeadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Sementara itu, KUHAP baru memperkuat prinsip due process of law dengan menjadikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), peradilan yang adil, serta akuntabilitas aparat penegak hukum sebagai fondasi utama.

"KUHAP ini memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, hingga para penyandang disabilitas serta penyempurnaan kewenangan aparat terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan penyiraman air keras oleh orang tidak kenal kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus adalah bentuk perlawanan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman atas kesimpulan rapat khusus Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026). Dia menilai tindakan penyiraman air keras adalah bentuk kejahatan demokrasi.

"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aksi penyiraman air keras terhadap saudara Andrie Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita," katanya.

Dia menegaskan, Andrie Yunus wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana hukum nasional maupun hukum internasional yang diakui oleh Tanah Air, terlebih peristiwa pidana tersebut menimpa seorang aktivis.

Selain itu, dia turut mendesak Polri segera merampungkan penyidikan secara transparan dan akuntabel sesuai mekanisme yang tertuang dalam perundang-undangan.

"Komisi III DPR meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andrie Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mungkin mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Habiburokhman menginginkan Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk berkoordinasi memberikan perlindungan bagi keluarga hingga organisasi untuk memberikan kemanan agar kekerasan serupa tidak terjadi.

Selain itu, Komisi III menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menanggung seluruh biaya pengobatan Andrie Yunus karena mendapatkan luka yang cukup serius.

Komisi III juga menjadwalkan mengadakan rapat bersama aparat penegak hukum untuk memastikan penanganan kasus tersebut.

"Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andrie Yunus untuk memastikan ditegakkannya hukum, kebenaran, dan keadilan bagi saudara Andrie Yunus dengan melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat secara berkala dengan aparat penegak hukum terkait," tandasnya.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta .

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Sontak, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.