Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyinggung wacana penyatuan satuan kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ke dalam struktur baru bernama Jaksa Agung Muda Operasi.

Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam Seminar Nasional Refleksi Enam Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP serta Bedah Buku di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Mulanya, Burhanuddin menjelaskan refleksi implementasi KUHP dan KUHAP. Dalam pidatonya, dia beberapa kali menyebut istilah pidana umum (Pidum). Padahal, di lingkungan Kejaksaan Agung terdapat satuan kerja lain yang juga berkaitan dengan penegakan hukum, yakni pidana khusus (Pidsus).

Menurut Burhanuddin, pemisahan antara Pidum dan Pidsus di Korps Adhyaksa saat ini dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, muncul wacana pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi.

"Kenapa saya sampaikan di sini selalu menyebutkan Pidum-Pidum? Karena memang di kami ini sebenarnya idealnya begitu, adalah Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian nanti ada Pidana Umum, Pidana Khusus," ujar Burhanuddin.

Dia menambahkan, di bawah Jaksa Agung Muda Operasi nantinya akan dilakukan penyelarasan aturan pelaksanaan yang selama ini terpisah antara Pidum dan Pidsus.

"Tapi saya melihat ini kurang efektif sebenarnya. Kenapa tidak digunakan menjadi Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian ada Pidana Umum dan Pidana Khusus," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menegaskan bahwa penyatuan satuan kerja di Kejaksaan Agung tersebut masih sebatas wacana. Pasalnya, proses pembentukannya masih panjang dan memerlukan masukan dari berbagai pihak terkait.

Adapun, Burhanuddin menyatakan pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi merupakan bentuk sikap adaptif Korps Adhyaksa dalam mengikuti penyempurnaan KUHP maupun KUHAP.

"Sehingga di dalam pelaksanaannya kita harapkan lebih mudah, lebih efektif, dan terutama lebih murah lagi, tidak terlalu panjang antara pemisahan Pidum dan Pidsus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti menyayangkan permohonan justice collaborator (JC kliennya ditolak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Padahal, kata Krisna, kliennya itu memiliki andil besar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Terlebih, jabatan Sony sebagai salah satu pimpinan di Badan Gizi Nasional.

"Amat disayangkan di saat saudara Soni ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini," ujar Krisna saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Dia menambahkan, Sony juga sudah siap membongkar 41 nama besar yang diduga terlibat serta dugaan praktik culas pengadaan barang pada program MBG.

Oleh karenanya, Krisna mengaku kebingungan atas sikap dari penyidik korps Adhyaksa yang menolak permohonan kliennya.

"Bingung juga sih kita gitu lho. Sehingga ada ruang bagi saudara Sony menyuarakan kebenaran di balik korupsi MBG ini," imbuhnya.

Namun demikian, Krisna secara pribadi tetap menghormati keputusan Kejagung. Sebab, dari Sony Sonjaya sendiri belum ada respons karena Krisna baru menemui kliennya itu siang ini.

Adapun, Krisna juga tetap mendorong soal permohonan JC dan perlindungan kepada LPSK. Pasalnya, Sony sudah secara terang-terangan siap membongkar kasus ini. Oleh karena itu, keamanan Sony Sonjaya dinilai perlu dijamin.

"Kami akan terus memperjuangkan hak daripada klien kami, Soni Sanjaya, untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK," pungkasnya.

Sebelumnya, Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan penolakan pengajuan JC itu lantaran Sony Sonjaya dinilai merupakan pelaku utama dalam kasus MBG. Hal tersebut terungkap dari proses penyidikan yang ada.

Berdasarkan perannya, Sony diduga berperan besar dalam pengaturan atau penjualan titik SPPG dalam perkara ini. Bahkan, Sony juga dinilai belum mengakui perbuatannya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menolak permohonan justice collaborator dari eks Waka BGN Sony Sonjaya.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penolakan itu tidak akan berpengaruh terhadap penyidikan jika nantinya Sony memutuskan untuk tidak terbuka dalam perkara MBG ini.

"Ya, jadi gini. Alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Dia menambahkan, korps Adhyaksa tidak hanya bergantung pada keterangan yang dimiliki Sony Sonjaya. Sebab, alat bukti bisa ditelusuri dari pihak lain.

Misalnya, dari barang bukti elektronik, bukti dokumen, ahli hingga keterangan dari pihak lainnya untuk membuat perkara ini terungkap secara terang benderang.

"Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja ya. Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi," imbuhnya.

Adapun, Syarief menyatakan untuk menolak pengajuan JC itu lantaran Sony Sonjaya dinilai merupakan pelaku utama dalam kasus MBG. Hal tersebut terungkap dari proses penyidikan yang ada.

Berdasarkan perannya, Sony diduga berperan besar dalam pengaturan atau penjualan titik SPPG dalam perkara ini. Bahkan, Sony juga dinilai belum mengakui perbuatannya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah meminta tambahan pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) dari unsur Kejaksaan RI.

Dadan menjelaskan bahwa sejatinya dari BGN saat ini memiliki pengawasan internal yang bekerja sama dengan BPKP. Bahkan, program ini bisa diawasi oleh masyarakat umum.

Namun demikian, untuk memaksimalkan pengawasan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. BGN pun meminta penambahan unsur Kejaksaan RI agar turut mengawasi program ini.

"Dan sekarang kita ingin menambah satu komponen pengawasan, yaitu melalui seluruh komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, yang ada di daerah," ujar Dadan usai menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Selasa (17/3/2026).

Dia mengemukakan alasan pihaknya menggandeng korps Adhyaksa karena Kejagung melalui direktorat Jamintel memiliki intel yang tersebar di wilayah Indonesia hingga ke desa-desa.

Dengan adanya kerja sama ini, Dadan berharap agar pihak Kejaksaan RI bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran program MBG.

"Kami tadi membicarakan terkait mekanisme tambahan pengawasan agar komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung di desa-desa ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Adapun, kata Dadan, dengan adanya tambahan pengawasan ini maka seluruh mitra MBG diharap bisa bijak menggunakan anggaran dari pemerintah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi digunakan seoptimal mungkin, setransparan mungkin untuk penggunaan program makan bergizi gratis. Itu yang pertama, yang saya sampaikan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kejaksaan TinggiJawa Timur secara resmi menghentikan penyidikan kasus Mohammad Hisabul Huda, seorang guru honorer di SDN Brabe 1 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, yang terjerat kasus rangkap jabatan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo menjelaskan walau pengusutan terkait perkara tersebut telah disetop, tapi jajaran Korps Adhyaksa bersikukuh tetap menemukan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Wagiyo membeberkan saat itu Huda yang bekerja sebagai guru honorer tetap melanjutkan niatannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon tenaga pendamping profesional atau pendamping lokal desa (PLD).

Dia menyebut bahwa yang bersangkutan sesungguhnya telah mengetahui bahwa salah satu persyaratan pendaftaran PLD, yang tidak memperbolehkan seseorang yang menerima honor yang bersumber dari APBN, APBD, ataupun APBDes untuk merangkap jabatan.

"Padahal salah satu syarat untuk bisa mendaftar tenaga pendamping lokal desa itu adalah dia tidak boleh terikat atau bekerja di instansi lain, yang gaji atau mendapat honor yang bersumber dari APBN, APBD atau APBDes. Itu dilarang dan tersangka mengetahui hal itu," ungkap Wagiyo saat ditemui awak media di Kantor Kejati Jawa Timur, Rabu (25/2/2026).

Berkas maupun dokumen persyaratan dari seluruh pendaftar calon PLD pun kemudian diperiksa oleh instansi terkait. Hasilnya, terdapat beberapa pendaftar yang dievaluasi oleh tim penilai sehingga harus mengundurkan diri dari seleksi penerimaan calon PLD.

Wagiyo mengungkapkan berkas ataupun dokumen seleksi kepunyaan Hisabul Huda juga dievaluasi oleh tim penilai seleksi PLD. Namun, lanjut dia, yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dan tetap melanjutkan seleksi penerimaan dengan melakukan pemalsuan terhadap beberapa dokumen persyaratan.

"Yang dipalsukan adalah tandatangan kepala sekolah, dilakukan oleh tersangka dan capnya, cap kepala desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sudah tidak lagi sebagai guru tidak tetap di SD Negeri Nomor 1 Brabe. Di samping itu, ada juga yang dipalsukan adalah surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah tidak menjadi sebagai guru tetap. Jadi, ini harus dipahami juga oleh teman-teman ya bahwa seperti itu proses dari awalnya," paparnya.

Wagiyo menjelaskan Hisabul Huda kemudian mendapat jabatan atau pekerjaan rangkap dan mendapat juga gaji yang ganda, baik sebagai guru tidak tetap (GTT) di sekolah negeri serta sebagai pendamping lokal desa (PLD) yang terhitung sejak tahun 2019 hingga 2025.

"Tidak kurang kira-kira mendapat perolehannya, guru tidak tetap itu gajinya Rp1.200.000 atau Rp1.300.000. Kemudian sebagai pendamping lokal desa yang mendapat gaji perbulannya sekitar Rp2,2 juta, seperti itu," bebernya.

Lebih lanjut, Wagiyo menjelaskan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama dengan Kejaksaan Agung pada Senin (23/2/2026) lalu melakukan pengambilalihan perkara, hingga pendampingan terhadap jajaran penyidik Kejari Kabupaten Probolinggo.

"Selanjutnya dengan melihat eskalasi yang berkembang di media tentunya, kami mengambil alih hari ini, kita lakukan ambil alih oleh Kejaksaan Tinggi dan dilakukan gelar perkara dipimpin oleh langsung oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi [Jawa Timur]," jelasnya.

Muhammad Hisabul Huda pun saat ini telah dibebaskan dari rumah tahanan pada Jumat (20/2/2026). Kemudian, yang bersangkutan juga telah mengembalikan jumlah atau nilai kerugian negara yang telah ditimbulkan dalam perkara tersebut, yakni sebesar Rp118.860.000.

"Jadi, perbuatan secara yuridis memang betul, yang menjadi hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman sudah sesuai dengan mekanisme, SOP penyidikan yang kita lakukan, sudah diekspos, dan sudah ditetapkan tersangka. Kemudian, kami mengambil sikap bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, maka kita mengambil sikap terhadap penanganan perkara ini dihentikan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang Fadilah Helmi dikabarkan dijemput dan diamankan oleh jajaran Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung, Selasa (20/1/2026).

Merespons hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Agus Sahat Lumban Gaol pun membenarkan kabar mengenai pengamanan Fadilah ke Jakarta oleh tim Satgasus Kejagung RI tersebut.

"Dari Jamintel [Kejagung] yang bawa, bukan di kita, di Jakarta, dibawa ke sana. Itulah sikap tegas dari Jaksa Agung itu," ungkap Agus saat dikonfirmasi, Rabu (21/1/2026).

Lebih lanjut, Agus juga membeberkan bahwa kegiatan penjemputan Fadilah oleh tim Kejagung tersebut disebutnya adalah tindak lanjut yang tegas dari Jaksa Agung ST Burhanudin dalam merespons laporan dalam rangka menjaga kapasitas, integritas, serta nama baik Korps Adhyaksa itu.

"Kita belum belum tahu ya hasilnya, tapi tindak lanjutnya Pam SDO itu menindaklanjuti ya terhadap laporan-laporan begitu. Jadi, untuk menjaga marwah kita, menjaga nama baik jaksa," bebernya.

Agus juga menerangkan meski secara hierarki Kajati Jatim membawahi Kajari Sampang, tetapi penanganan perkara yang berkaitan dengan etik seorang jaksa tersebut diselesaikan oleh Kejagung, termasuk di antaranya oleh jajaran Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO).

Apalagi, lanjut Agus, tindakan pengamanan tersebut dilakukan atas dasar laporan yang tidak hanya berasal dari wilayah Jawa Timur saja. Namun, juga berasal daerah penugasan yang bersangkutan di tempat sebelumnya.

Walau begitu, Agus enggan untuk membeberkan secara detil mengenai lokus dari laporan-laporan yang berkaitan dengan kinerja jaksa Fadilah Helmi itu.

"Kalau tindak lanjutnya tetap di sana, Jaksa Agung, bukan karena wilayah saya, dan ada beberapa laporan itu kan yang bukan hanya dari sini, tapi dari tempat sebelumnya juga. Jadi, diklarifikasi ke sana lah sepertinya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima kunjungan dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna menyatakan pertemuan itu dalam rangka koordinasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

"Kebetulan juga koordinasinya dalam rangka, itu kan, kita melihat potensi-potensi terkait dengan PNBP," ujar Anang di Kejagung, Rabu (14/1/2026).

Dia menambahkan kunjungan Menkeu Purbaya merupakan buntut dari kinerja Korps Adhyaksa terhadap penerimaan negara yang cukup signifikan senilai triliunan.

Oleh sebab itu, koordinasi ini dinilai perlu untuk membahas langkah-langkah ke depan terkait dengan PNPB dari penegakan hukum, khususnya Kejaksaan RI.

"Ya nanti kalau memang ada potensi dari PNBP yang bisa direalisasikan, ya mungkin diadakan penagihan, nanti otomatis kan kita akan setor ke kas negara," imbuhnya.

Di lain sisi, Anang menyatakan bahwa kehadiran bendahara negara itu tidak berkaitan dengan laporan kasus atau isu-isu lainnya.

"Enggak, enggak. Terbatas koordinasi kinerja aja," pungkasnya.

Adapun, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kehadiran Menkeu Purbaya tidak terlihat oleh awak media yang sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) meminta kubu eks MendikbudristekNadiem Makarim agar tidak membangun opini penegakan hukum soal Chromebook seolah-olah hal kejam atau zalim.

Hal tersebut disampaikan jaksa dalam surat tanggapan terhadap eksepsi Nadiem dalam kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Jaksa menyampaikan, eksepsi yang diutarakan oleh Nadiem dan pengacaranya telah menggiring opini publik bahwa penegakan hukum oleh korps Adhyaksa tidak berdasarkan berkeadilan.

Dalam hal ini, JPU menilai bahwa penggiringan opini publik ini bisa memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

"Alasan keberatan yang sangat membahayakan yang menggiring opini seolah-olah penegakan hukum bekerja membuat kezaliman terhadap terdakwa," ujar jaksa.

Kemudian, jaksa meminta agar penasihat hukum bisa membela Nadiem Makarim sesuai dengan norma hukum yang ada. Dengan begitu, proses penegakan hukum bisa sesuai jalurnya.

"Sehingga penegakan hukum ini harus berjalan on the track dan tidak perlu bersusah mencari simpati dengan penggiringan opini," imbuhnya.

Lebih jauh, jaksa juga berharap kubu Nadiem bisa menanggapi keberatan dalam kasus ini dengan relevansi materi perkara a quo.

"Untuk itu kami penuntut umum akan memberikan tanggapan atau pendapat sepanjang keberatan tersebut memiliki relevansi dengan materi keberatan sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh undang-undang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap giat penyidik Pidsus di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kemarin Rabu (8/1/2025) berkaitan dengan kasus tambang.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan penyidikan kasus tambang bermasalah itu berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

"Dalam perkara pembukaan kegiatan tambang oleh perusahaan-perusahaan tambang yang memasuki wilayah kawasan hutan yang diberikan oleh Kepala Daerah saat itu di Konawe Utara dengan melanggar dan tidak sesuai ketentuan," ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).

Dia menambahkan, giat penyidik di Kemenhut hanya berupa pencocokan data berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan di sejumlah daerah. Data itu bakal digunakan untuk keperluan penyidikan kasus tambang di Konawe Utara.

"Ada beberapa data dan dokumen yang diperlukan dalam penyidikan dan sudah diberikan oleh pihak kemenhut ke penyidik dan disesuaikan atau dicocokan datanya," imbuhnya.

Di samping itu, Anang menegaskan bahwa giat penyidik Korps Adhyaksa di kantor Dirjen Planologi Kemenhut bukan penggeledahan.

Lebih lanjut, dia juga memastikan pihak Kemenhut telah kooperatif atas permintaan data dari penyidik Kejagung.

"Kegiatan Pencocokan data ini bukanlah penggeledahan dan semua berjalan dengan baik sebagai bentuk pro aktif penyidik mendatangi kantor kementrian kehutanan untuk mempercepat dan memperoleh data sesuai yang dibutuhkan," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus tambang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara sudah naik penyidikan sekitar Agustus-September 2025.

Kasus ini berkaitan dengan pemberian izin untuk pertambangan yang memasuki kawasan hutan lindung di Konawe Utara oleh pejabat daerah.

Dalam perkara ini, korps Adhyaksa telah memeriksa sejumlah saksi hingga melakukan upaya penggeledahan di Konawe dan Jakarta. Namun, pihak Kejagung tidak menjelaskan secara detail saksi-saksi yang sudah diperiksa.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menindak ratusan jaksa sepanjang 2025. Bahkan, ada puluhan jaksa yang telah mendapat hukuman disiplin dengan kategori berat.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna saat konfrensi pers Capaian Kinerja Kejaksaan RI 2025, di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

"Bidang pengawasan hukuman disiplin 56 non-jaksa, 101 jaksa," kata Anang.

Dari jumlah itu, kata Anang, sebanyak 44 kasus mendapat hukuman disiplin berjenis ringan, 44 sedang dan 69 berat. Anang pung mengatakan, jaksa ada yang mendapat hukuman berat.

"Ada yang dicopot dari jabatan, ada yang dicopot jaksanya. Yang berat ini kan sudah jabatan dicopot, copot pula jaksanya, apa enggak lebih berat lagi itu dua kali berat," ujar Anang.

Anang mengatakan, tingkat pelaporan LHKPN periode 2024 per 22 Desember 2025 mencapai 96,45%. Anang, ada 13.556 wajib lapor LHKPN di lingkungan Kejaksaan. "Sudah lapor 13.075, belum lapor 475," pungkas Anang.

JAKARTA - Kebijakan Jaksa Agung melakukan rotasi di lingkungan Kejaksaan dinilai sudah berdasarkan ketentuan. Sehingga sesuai aturan manajemen karier atau kepangkatan di lingkungan Korps Adhyaksa.

“Yang perlu diingat, sejak Oktober lalu mutasi dan promosi itu menyasar ratusan pejabat, bukan satu dua orang saja. Artinya sudah pasti melalui tahapan perencanaan dan pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata pakar hukum Universitas Nasional dan peneliti BRIN, Ismail Rumadan dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Dia menjelaskan, ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman kewilayahan bagi pegawai, peningkatan motivasi kinerja, termasuk pelaksanaan penghargaan atau sanksi.

“Kejaksaan itu lembaga besar yang sedang dipercaya publik, tidak mungkin merusak diri dengan melakukan rotasi serampangan atas dasar nepotisme atau perkoncoan,” jelasnya.

Terkait dengan beberapa pejabat yang kembali dimutasi, Ismail menegaskan Jaksa Agung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), juga sebagai Pejabat yang Berwenang (PYB) memiliki kewenangan melakukan itu meski kurang dari dua tahun dengan berbagai pertimbangan.

“Dari ratusan pejabat yang dilantik, berapa orang yang kembali dimutasi? Saya pikir sebagian kecil saja. Kalau dari jabatan Wakil Kajati satu daerah dipindah ke jabatan yang sama di daerah lain apa masalahnya? Yang salah itu kalau pangkatnya tidak sesuai tapi dipaksakan,” tegasnya.

Ismail menyayangkan narasi sebagian pihak yang menyebut perombakan itu sebagai manuver ST Burhanuddin untuk mempertahankan jabatannya atau meningkatkan posisi tawar di mata suksesornya.

Ia menilai, anggapan itu terlalu jauh mengingat penggantian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden.

“Narasi buat bikin gaduh saja itu. Bagaimana jika yang terjadi sebaliknya, justru publik curiga tudingan semacam itu adalah manuver pihak berkepentingan untuk jatuhkan Jaksa Agung. Bisa saja kan,” ungkapnya.

Ketimbang mempermasalahkan sesuatu yang sudah sesuai aturan, ia minta semua pihak untuk mengawal kinerja Kejagung dalam memberantas korupsi.

Menurut Ismail, yang terpenting bahwa rotasi jabatan jangan mengganggu agenda utama konsentrasi Kejaksaan Agung dalam memberantas tindak pidana korupsi yang sangat masif terjadi saat ini. Sebab saat ini masyarakat sedang menaruh harapan besar bagi Kejaksaan Agung untuk memberantas tindak pidana korupsi yang marak terjadi

Terlebih saat ini, Kejagung jadi lembaga andalan Prabowo serta paling dipercaya publik di antara lembaga penegak hukum lain. “Kita kawal bersama. Yang kurang kita koreksi, tapi yang sudah benar jangan dipermasalahkan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin resmi melantik 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di sejumlah wilayah Indonesia pada Kamis (23/10/2025).

Burhanuddin mengatakan kepada pejabat yang telah dilantik agar bisa menunjukkan dedikasi dan meningkatkan kinerja saat mengemban tugas baru sebagai korps Adhyaksa.

“Pergantian pejabat juga merupakan hal yang wajar dalam rangka penyesuaian dan peningkatan kinerja institusi,” ujar Burhanuddin dalam amanatnya saat pelantikan, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kemudian, Burhanuddin meminta agar Kajati yang baru dilantik bisa berani dalam memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor) di masing-masing wilayah yang dipimpinnya.

Tak hanya tindakan tegas, orang nomor satu di korps Adhyaksa itu meminta agar Kajati jajaran bisa melakukan langkah mitigasi dan perbaikan tata kelola agar korupsi bisa benar-benar ditekan.

"Segera optimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi di masing-masing wilayah satuan kerja [Kejati, Kejari, sampai dengan Cabjari]," pungkasnya.

Berikut ini daftar pejabat kejati yang dilantik Kamis (23/10/2025)

1. Sutikno sebagai Kajati Riau

2. Ketut Sumedana sebagai Kajati Sumatera Selatan

3. Hermon Dekristo sebagai Kajati Jawa Barat

4. Sufari sebagai Kajati Maluku Utara

5. Jacop Hendrik Pattipeilohy sebagai Kajati Sulawesi Utara

6. Bernadeta Maria Erna Elastiyani sebagai Kajati Banten

7. I Gde Ngurah Sriada sebagai Kajati DI Yogyakarta

8. Rudy Irmawan sebagai Kajati Maluku

9. Roch Adi Wibowo sebagai Kajati Nusa Tenggara Timur

10. Sugeng Hariadi sebagai Kajati Jambi

11. Didik Farkhan Alisyahdi sebagai Kajati Sulawesi Selatan

12. Muhibuddin sebagai Kajati Sumatera Barat

13. Chatarina Muliana sebagai Kajati Bali

14. Yudi Indra Gunawan sebagai Kajati Kalimantan Utara

15. Tiyas Widiarto sebagai Kajati Kalimantan Selatan

16. Emilwan Ridwan sebagai Kajati Kalimantan Barat

17. Siswanto sebagai Kajati Jawa Tengah