Bisnis.com, JAKARTA — Meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang diikuti pembukaan kembali Selat Hormuz sempat memunculkan harapan stabilitas di pasar energi global. Harga minyak dunia yang sebelumnya melonjak akibat kekhawatiran gangguan pasokan pun mulai mendingin.

Namun, di tengah kondisi tersebut, pemerintah justru tetap membuka ruang relaksasi terhadap kebijakan pembatasan produksi batu bara nasional melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan. Jika risiko geopolitik mulai mereda dan tekanan terhadap pasokan energi global berkurang, apakah relaksasi produksi batu bara masih relevan?

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan produksi batu bara tahun depan akan disesuaikan dengan kebutuhan domestik, khususnya untuk memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

"Iya pasti [di atas 600 juta ton]. Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri, itu kan ada DMO yang ditetapkan," kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa target produksi batu bara nasional bakal melampaui batas 600 juta ton yang sebelumnya sempat digadang-gadang pemerintah. Padahal, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasi produksi batu bara nasional yang mencapai 834 juta ton pada 2024 dan 790 juta ton pada 2025.

Gagasan relaksasi pertama kali disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada awal Juni lalu. Saat itu, pemerintah mengakui perlu menyesuaikan kebijakan produksi dengan perkembangan harga komoditas dan dinamika pasar global.

Menurut Bahlil, pengelolaan produksi tidak dapat dilakukan secara kaku. Pemerintah harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan volume produksi dengan kondisi harga dan permintaan pasar.

"Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," ujar Bahlil.

Kepastian Lebih Penting dari Relaksasi

Pelaku industri menyambut positif sinyal relaksasi RKAB. Namun, mereka menilai isu utama yang dihadapi sektor pertambangan saat ini bukan sekadar tambahan kuota produksi, melainkan kepastian perizinan dan operasional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, penentuan angka produksi ideal seharusnya tetap mengacu pada perhitungan pemerintah yang memiliki data lengkap mengenai kebutuhan domestik maupun ekspor.

"Soal angka produksi yang ideal tahun ini, sejujurnya itu bukan angka yang bisa saya sebutkan sepihak dari sisi asosiasi. Yang lebih tepat punya gambaran komprehensif ya pemerintah," ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Gita, hingga kini belum ada keputusan final mengenai relaksasi RKAB sehingga masih terlalu dini untuk menghitung dampaknya terhadap harga batu bara global.

Meski demikian, APBI melihat kebijakan tersebut sebagai sinyal positif karena memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menyusun rencana produksi.

"Yang pasti, kami melihat sinyal relaksasi ini sebagai langkah positif karena memberikan kepastian dan stabilitas bagi pelaku usaha untuk bisa merencanakan produksi dengan lebih baik," ucap Gita.

Dia menambahkan bahwa relaksasi pembatasan produksi batu bara masih tetap relevan meski risiko geopolitik mulai mereda dan tekanan terhadap pasokan energi global berkurang.

"Masih," katanya singkat.

Gita menilai relaksasi tetap diperlukan karena berkaitan dengan kepastian usaha dan perencanaan produksi jangka panjang. Dinamika harga minyak tidak serta-merta mengubah kebutuhan industri terhadap kepastian regulasi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo. Menurutnya, kebutuhan utama industri sebenarnya bukan relaksasi produksi, melainkan kepastian RKAB dalam jangka panjang.

"Yang dibutuhkan semestinya bukan relaksasi, tapi kepastian RKAB tiga tahun yang tepat," kata Singgih.

Dia menilai ketidakpastian RKAB sepanjang awal tahun justru menjadi sumber persoalan utama bagi industri batu bara. Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan biaya produksi, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), hingga berbagai perubahan tata kelola sektor pertambangan.

Bahkan jika relaksasi diberikan saat ini, implementasinya tidak serta-merta bisa meningkatkan produksi dalam waktu singkat. Perusahaan masih membutuhkan waktu untuk membuka area tambang baru atau melakukan penyesuaian operasional.

"Relaksasi perlu waktu. Bisa jadi tambang mesti melakukan pembukaan pit terlebih dahulu," ujarnya.

Di sisi lain, efektivitas relaksasi juga dipengaruhi oleh skema harga DMO yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

Saat ini harga batu bara untuk PLN ditetapkan sebesar US$70 per ton untuk batu bara acuan 6.322 kcal/kg. Untuk batu bara berkalori lebih rendah sekitar 4.000 kcal/kg, harga yang diterima pemasok bisa berada di kisaran US$44 per ton.

Menurut Singgih, harga tersebut pada sejumlah tambang hanya sedikit berada di atas biaya produksi. Akibatnya, minat perusahaan untuk meningkatkan pasokan domestik tidak terlalu besar meski kuota produksi diperluas.

Persoalan ini menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, kenaikan harga DMO dapat memperbaiki keamanan pasokan dan kualitas batu bara bagi PLN. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi meningkatkan biaya pokok penyediaan listrik dan memperbesar kebutuhan subsidi energi.

"Kondisi ekonomi nasional saat ini jelas membuat pemerintah berat untuk merevisi harga DMO batu bara," katanya.

Harga Bisa Tertekan, Tetapi Terbatas

Dari perspektif pasar, relaksasi produksi berpotensi meningkatkan pasokan batu bara global dan memberikan tekanan terhadap harga. Namun dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, produksi batu bara nasional berpotensi kembali mendekati level tinggi seperti beberapa tahun terakhir.

"Untuk batu bara sepertinya tetap berada di kisaran 900 juta ton. Ini angka yang paling moderat atau bisa lebih sedikit," ujarnya.

Menurut Bisman, tambahan pasokan memang secara teori dapat menekan harga. Namun kondisi pasar global saat ini masih ditopang permintaan yang relatif kuat sehingga efek penurunannya diperkirakan terbatas.

"Secara normatif iya bisa jadi penyebab potensi turun, karena tambahan pasokan berpotensi menekan harga. Tetapi tidak akan besar dampaknya karena permintaan global juga lagi tinggi," ujarnya.

Senada dengan APBI, Bisman juga menilai relaksasi tetap dibutuhkan untuk menjaga iklim investasi dan penerimaan negara dari sektor pertambangan.

"Iya tentu relaksasi masih relevan, baik karena kondisi juga untuk kepastian usaha dan penerimaan negara," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi saat ini, Pemerintah Indonesia dan Pertamina memperkuat komitmen untuk berkolaborasi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tantangan geopolitik, geoekonomi serta ketegangan politik global saat ini melahirkan ketidakpastian. Pandangan hampir semua negara melihat semakin tidak jelas ke mana arahnya.

"Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang sedang bertikai, tapi hampir semua negara, bahkan hampir semua rakyat dunia, termasuk di Indonesia. Tetapi Indonesia harus saya sampaikan bahwa dari kondisi geopolitik-geoekonomi yang tidak menentu, tumbuh ekonomi pada kuartal pertama," kata Bahlil pada pembukaan IPA Convex ke-50 yang berlangsung di Ice BSD City pada 20 – 22 Mei 2026.

Ia juga menjelaskan bahwa hampir semua negara sekarang berpikir untuk melindungi negaranya masing-masing. Hal ini dilakukan baik oleh negara yang mempunyai sumber minyak maupun yang tidak mempunyai sumber minyak.

"Namun, kami bersyukur bahwa dalam kondisi seperti ini, atas arahan Presiden, harus segera mencari alternatif-alternatif energi lain yang tidak hanya mengedepankan BBM yang bersumber dari fosil. Ketika lifting kita tidak tercapai, maka harus ada cara lain yang harus kita lakukan," jelasnya.

Senada dengan itu, Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika industri energi global yang semakin kompleks seiring berakhirnya era easy energy, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta gangguan rantai pasok dunia.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pertamina tetap optimis. Penguatan kolaborasi strategis, akselerasi penerapan teknologi, dan optimalisasi produksi energi domestik menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, dalam sesi Global Executive Talk bertema “The End of Easy Energy: The New Reality of Oil and Gas” di ajang yang sama.

“Pada dasarnya, memang era easy energy sudah berlalu. Namun, jika kita melihat lebih jauh, khususnya di Indonesia, kita masih memiliki peluang yang sangat besar. Jadi, bagi para investor, praktisi industri energi, maupun regulator, Indonesia menawarkan begitu banyak peluang yang dapat dikembangkan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Oki juga menyoroti meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global, khususnya akibat ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi utama dunia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu volatilitas harga energi dan memengaruhi stabilitas pasokan energi global.

Menurut Oki, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi di seluruh Indonesia. Karena itu, respons strategis Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada diversifikasi impor dan pengelolaan pasokan jangka pendek, tetapi juga perlu didukung oleh peningkatan produksi minyak dan gas domestik.

“Hal pertama yang kami lakukan adalah meningkatkan dan memaksimalkan produksi domestik minyak dan gas,” katanya.

Selain penguatan produksi nasional, Pertamina juga menempatkan kolaborasi sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan industri energi yang semakin kompleks dan berisiko tinggi.

Ia mengatakan kemitraan memungkinkan perusahaan berbagi keahlian dan pengetahuan untuk mengurangi risiko bisnis. Saat ini, Pertamina juga memiliki kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan energi global. “Kami membutuhkan partnership. Kami memiliki banyak perusahaan mitra yang sangat andal,” katanya.

Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi energi. Ketika tingkat pengembalian investasi (rate of return) masih terbatas, diperlukan dukungan melalui perpanjangan masa kontrak, penyesuaian skema bagi hasil, maupun insentif fiskal.

Pemanfaatan teknologi juga dinilai semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko operasi. Ia mencontohkan penggunaan supercomputer dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh perusahaan energi global untuk mendukung proses eksplorasi dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Di tengah sejumlah tantangan tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor energi, termasuk pada sumber daya migas nonkonvensional dan enhanced oil recovery (EOR). Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pertamina mendorong pengembangan teknologi produksi dan optimalisasi lapangan eksisting melalui berbagai pendekatan, termasuk chemical enhanced oil recovery (EOR) dan optimalisasi sumur produksi.

“Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Jadi, bagi para investor, engineer, maupun regulator, Indonesia menawarkan begitu banyak peluang yang dapat dikembangkan,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga plastik nasional dinilai menyingkap persoalan mendasar dalam struktur industri petrokimia Indonesia yang selama ini belum terselesaikan. Ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku membuat industri domestik rentan setiap kali terjadi gejolak global.

Peneliti dan pengajar Universitas Indonesia Mohamad Dian Revindo menilai krisis plastik yang terjadi saat ini bukan semata akibat kenaikan harga global atau ketegangan geopolitik internasional, melainkan konsekuensi dari kelemahan struktural industri petrokimia nasional. “Secara umum, krisis plastik ini bermuara pada satu masalah utama: krisis plastik saat ini bukan sekadar gejolak harga dan isu geopolitik, ini adalah konsekuensi dari kelemahan struktural yang sudah lama diabaikan,” kata Revindo, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, kapasitas petrokimia hulu Indonesia menjadi yang terendah di kawasan ASEAN jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Sementara negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand terus memperluas kapasitas industri hingga 2035, Indonesia belum memiliki ekspansi yang benar-benar terkonfirmasi. Kondisi tersebut membuat industri nasional berulang kali menghadapi respons darurat yang mahal setiap terjadi gangguan global. “Pergeseran sumber impor hanya memindahkan ketergantungan, bukan menyelesaikan masalah strukturalnya,” ujar Revindo.

Revindo menyoroti peralihan sumber impor nafta dari Timur Tengah ke Amerika Serikat yang membawa konsekuensi biaya logistik lebih tinggi. Sekitar 70 persen kebutuhan nafta nasional sebelumnya berasal dari Timur Tengah, namun gangguan rantai pasok mendorong diversifikasi impor ke wilayah yang jaraknya jauh lebih panjang. Ia menilai peningkatan jarak pengiriman hingga tiga kali lipat otomatis menaikkan ongkos pengapalan di tengah harga nafta global yang sudah meningkat tajam. “Seluruh kebutuhan nafta Indonesia masih bergantung pada impor,” kata Revindo.

Tekanan tersebut dinilai tidak hanya memukul sektor industri, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas neraca perdagangan dan cadangan devisa nasional. Meski Indonesia masih mencatat surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, tekanan impor energi dan bahan baku dinilai dapat mengurangi ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian geoekonomi global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bp menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) produknya. Jenis solar atau BP Ultimate Diesel naik dari Rp 25.560 per liter pada pertengahan April 2026 menjadi Rp 30.890 per liter.

Dikutip dari laman Instagram resmi BP Indonesia dengan nama pengguna bp_idn di Jakarta, Senin (4/5/2026), kenaikan harga hanya terjadi pada BBM jenis solar. Sementara itu, untuk bensin jenis BP Ultimate masih berada di level Rp 12.930 per liter. Begitu pula BBM jenis BP 92 yang tetap berada di level Rp 12.390 per liter.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 4 Mei. Jenis BBM nonsubsidi solar dan Pertamax Turbo mengalami lonjakan, sementara Pertamax tetap.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Senin, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM.

Seperti di Jabodetabek, tercatat harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) meningkat menjadi Rp 19.900 per liter dari Rp 19.400 per liter pada April.

Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar di wilayah tersebut turut mengalami peningkatan. Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) naik menjadi Rp 26.000 per liter dari Rp 23.600 per liter pada April 2026.

Pertamina Dex (CN 53) juga naik menjadi Rp 27.900 per liter dari sebelumnya Rp 23.900 per liter.

Sementara itu, Pertamina masih menahan harga Pertamax (RON 92) di level Rp 12.300 per liter. Begitu pula Pertamax Green (RON 95) di level Rp 12.900 per liter sejak Maret, tepatnya sebelum konflik antara Amerika Serikat (AS)–Israel dengan Iran.

Harga BBM penugasan dan subsidi juga tidak mengalami perubahan, yaitu Pertalite Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Policy Strategist CERAH, Naomi Devi Larasati, mengatakan ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi nasional. Menurut dia, ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap guncangan harga dan gangguan pasokan akibat konflik internasional.

“Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,” ujar Naomi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Ia menilai tren global saat ini menunjukkan sejumlah negara kembali menggunakan batu bara demi menjaga keamanan pasokan energi. Namun, langkah tersebut dinilai hanya bersifat jangka pendek dan berisiko tinggi dalam jangka panjang, terutama di tengah tekanan kebijakan internasional terhadap energi berbasis karbon.

Naomi menambahkan, sektor energi fosil kini menghadapi tantangan ganda. Selain volatilitas harga, lembaga keuangan global mulai menarik diri dari pendanaan proyek batu bara. Di sisi lain, kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) berpotensi membebani produk ekspor yang masih bergantung pada energi karbon tinggi.

Pengalaman negara lain juga menjadi rujukan. Pakistan, misalnya, mempercepat pengembangan energi terbarukan setelah terdampak konflik Rusia–Ukraina, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan meningkatkan ketahanan industri domestik.

Selain aspek ketahanan energi, pengembangan PLTS skala besar juga dinilai membuka peluang bagi pertumbuhan industri hijau nasional. Mulai dari manufaktur panel surya, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi yang dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Namun demikian, realisasi target tersebut membutuhkan penyesuaian kebijakan yang signifikan. Saat ini, target PLTS dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) masih berada di kisaran 17 GW, jauh di bawah potensi yang diusulkan.

Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia, Feiral Rizky Batubara, menilai penguatan tata kelola menjadi faktor kunci dalam menarik investasi ke sektor ini.

Menurut dia, perbaikan proses tender yang transparan, konsistensi regulasi, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sangat diperlukan untuk mendorong masuknya modal.

“Kita membutuhkan skema pembiayaan hijau agar seluruh program transisi energi memiliki akses pendanaan yang lebih mudah. Instrumennya bisa berupa green bond, tax deduction, hingga penerapan carbon tax,” ujar Feiral.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Eropa kembali membeli energi dari Rusia semakin menguat di tengah kekhawatiran krisis pasokan. Sejumlah pejabat Eropa mulai menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas energi dibanding mempertahankan tekanan politik.

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, secara terbuka menyampaikan pandangannya. Ia menilai Eropa berisiko menghadapi kebuntuan energi jika tetap menutup akses terhadap pasokan Rusia.

"Mari kita kembali membeli gas dari seluruh dunia, termasuk Rusia, karena kita tidak sedang berperang dengan Rusia," kata Wakil Perdana Menteri Italia, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Tass dan RTVI.

Salvini menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum politik di Milan. Ia menegaskan bahwa kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, langkah-langkah yang terlalu keras terhadap Rusia justru dapat merugikan masyarakat Eropa sendiri. Ia mengingatkan bahwa industri dan rumah tangga sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil.

Dalam beberapa tahun terakhir, Eropa memang berupaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Namun, proses tersebut tidak berjalan mudah dan membutuhkan waktu panjang.

Kebutuhan energi di Eropa sangat besar dan terus meningkat. Sementara itu, sumber alternatif belum sepenuhnya mampu menggantikan pasokan dari Rusia.

Salvini bahkan menyebut bahwa kebijakan pembatasan energi bisa berdampak luas. Ia mengingatkan potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk industri dan pendidikan.

Ia juga menyinggung keputusan Amerika Serikat yang memberikan kelonggaran terhadap sanksi energi Rusia. Menurutnya, jika Washington bisa bersikap fleksibel, maka Eropa seharusnya mempertimbangkan hal serupa.

Dalam pandangannya, membeli energi dari berbagai sumber, termasuk Rusia, adalah langkah realistis. Ia menegaskan bahwa Eropa tidak sedang berada dalam kondisi perang langsung dengan Rusia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Iran terkait posisi kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Bahlil enggan memerinci bentuk negosiasi yang dilakukan pemerintah agar dua kapal Pertamina dapat kembali melintasi selat tersebut.

“Kita terus melakukan komunikasi intensif dengan pihak dari Iran. Kolaborasi ESDM dengan Menlu itu juga kita lakukan terus, doakan ya,” ujar Bahlil usai konferensi pers Penemuan Gas Raksasa di Kalimantan Timur di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah terus berupaya melobi pemerintah Iran agar memberikan lampu hijau bagi dua kapal Pertamina tersebut. Kendati begitu, Bahlil mengaku tidak bisa membeberkan lebih dalam mengenai upaya tersebut kepada publik.

“Karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi seperti ini, ya boleh kita terbuka, tapi jangan terlalu banyak terbuka-terbuka, nanti malu juga kita ya,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping (PIS) Vega Pita mengatakan kedua kapal PIS, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, saat ini masih berada di Teluk Arab. Vega menyampaikan kedua kapal PIS tersebut belum dapat melintasi Selat Hormuz.

“PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di Selat Hormuz,” ujar Vega dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (19/4/2026).

Vega mengatakan PIS saat ini terus melakukan sejumlah langkah dalam mengupayakan hal tersebut. Vega mengatakan perusahaan pun terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.

“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian dan otoritas berwenang, sambil tetap menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman,” ucap Vega.

Vega menegaskan PIS tetap mengutamakan aspek keselamatan terkait hal ini. Dia mengatakan prioritas utama perusahaan adalah keselamatan seluruh awak kapal, keamanan kapal, serta muatannya.

“Kami berharap kondisi di jalur tersebut segera membaik dan kondusif agar kapal Pertamina Pride serta Gamsunoro dapat segera melanjutkan pelayaran dengan aman,” kata Vega.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai harga minyak Rusia yang lebih murah menjadi faktor utama di balik rencana Indonesia mengimpor minyak mentah dan LPG dari negara tersebut. Selisih harga yang signifikan dibandingkan acuan global memberi ruang efisiensi bagi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI – Krisis energi yang dipicu perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran mendorong sejumlah negara non-nuklir mulai melirik sumber energi tanpa emisi tersebut. Perang memangkas pasokan energi, terutama di Asia dan Afrika.

Blokade Selat Hormuz, jalur seperlima perdagangan minyak dan salah satu rute utama perdagangan gas dunia, menaikkan harga energi. Hal ini mendorong negara-negara Asia dan Afrika yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) meningkatkan produksi mereka.

Sementara itu, negara-negara non-nuklir juga mempercepat penyusunan rencana pembangunan PLTN untuk mengamankan pasokan energi di tengah meningkatnya volatilitas harga bahan bakar fosil. Namun, pakar mengingatkan nuklir bukan solusi cepat untuk krisis energi.

Peneliti seniorCouncil on Foreign Relations(CFR) Joshua Kurlantzick mengatakan, butuh puluhan tahun untuk membangun PLTN, terutama bagi negara yang belum pernah memilikinya. Namun, PLTN dapat menjadi langkah jangka panjang untuk menjaga pasokan energi.

Konflik AS-Iran mendorong Korea Selatan (Korsel) meningkatkan produksi PLTN mereka. Sementara Taiwan sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali PLTN yang sudah dinonaktifkan.

Negara-negara Afrika juga berencana membangun PLTN. Kenya, Rwanda, dan Afrika Selatan menjadi negara-negara garda depan dalam rencana tersebut.

Energi nuklir dihasilkan dengan memanfaatkan energi yang dilepaskan saat inti atom (biasanya menggunakan unsur uranium) terbelah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses pembelahan inti atom ini disebut fisi.

Berbeda dengan bahan bakar fosil yang melepaskan karbon dioksida saat dibakar, energi nuklir tidak menghasilkan emisi karbon. Hal ini menjadikannya salah satu sumber energi yang tidak memperburuk perubahan iklim.

Meskipun bersih dari emisi udara, proses nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang berpotensi sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan dalam jangka waktu yang sangat lama. Limbah radioaktif ini menjadi alasan utama banyak negara menolak PLTN.

Penasihat seniorBulletin of the Atomic ScientistsRachel Bronson mengatakan, perang AS-Israel dengan Iran mempercepat apa yang ia sebut “pencerahan nuklir”. Karena perang menyadarkan banyak negara pada risiko pasar bahan bakar fosil.

Berdasarkan data Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA), saat ini terdapat 31 negara yang menggunakan energi nuklir yang menyediakan sekitar 10 persen listrik global. Sekitar 40 negara lainnya sedang mempertimbangkan atau mempersiapkan pembangunan PLTN.

Sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia, memilih untuk meningkatkan penggunaan batu bara atau membeli minyak mentah dari Rusia untuk mengatasi krisis energi. Namun, negara-negara yang sudah memiliki PLTN memilih meningkatkan produksi energi mereka dari nuklir.

Korsel meningkatkan produksi dari PLTN dan mempercepat perawatan lima reaktor yang tidak aktif. Lima reaktor itu rencananya akan diaktifkan kembali pada Mei.

Taiwan dan Jepang mencabut kebijakan larangan PLTN yang diterapkan setelah bencana PLTN Fukushima pada 2011 lalu. Taiwan berencana untuk mulai mengaktifkan kembali dua reaktor nuklir mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana Indonesia mengimpor minyak mentah dan LPG dari Rusia dinilai menarik dari sisi harga, tetapi menyimpan tantangan besar. Faktor logistik hingga kesiapan kilang menjadi penentu apakah kebijakan ini bisa berjalan efektif.

Praktisi migas Hadi Ismoyo mengatakan, jarak pengiriman menjadi isu utama dalam skema impor ini. Jika pasokan berasal dari Rusia bagian Eropa, waktu tempuh bisa mencapai 45 hingga 60 hari dengan biaya logistik dan asuransi yang tinggi.

“Tantangannya ada pada lokasi pengiriman. Jika titik pengiriman berada di Rusia bagian Eropa, maka biaya pengiriman, asuransi, serta kebutuhan armada akan lebih besar dengan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 hari,” kata Hadi kepada Republika, Sabtu (18/4/2026).

Sebaliknya, jika pengiriman dilakukan dari wilayah Rusia bagian Asia, waktu tempuh bisa ditekan jauh lebih singkat. “Namun jika titik pengiriman berada di Rusia bagian Asia, waktu tempuh bisa sekitar 15 hari,” ujarnya.

Selain logistik, aspek teknis juga menjadi tantangan. Tidak semua kilang di Indonesia mampu mengolah jenis minyak mentah tertentu, sehingga perlu penyesuaian spesifikasi. “Tidak setiap kilang cocok dengan jenis minyak dari Rusia, sehingga perlu dipastikan spesifikasi yang sesuai,” jelas Hadi.

REPUBLIKA.CO.ID, Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada Maret 2026 menembus 102,26 dolar AS per barel. Angka ini merupakan harga tertinggi sepanjang 2026.

Penetapan ICP tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 149.K/MG.03/MEM.M/2026. Kenaikan tajam terjadi dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 68,79 dolar AS per barel.

“Rata-rata ICP bulan Maret 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 33,47 dolar AS per barel dibandingkan bulan Februari 2026, dari 68,79 dolar AS per barel menjadi 102,26 dolar AS per barel. Kenaikan ini sejalan dengan tren harga minyak mentah utama dunia yang juga mengalami peningkatan tajam,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Laode menjelaskan lonjakan harga tidak lepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak langsung pada pasokan energi dunia.

Gangguan distribusi energi menjadi salah satu pemicu utama. Pelayaran melalui Selat Hormuz yang selama ini menopang sekitar 20 persen pasokan minyak dunia sempat terhenti, memicu kekhawatiran pasar.

Serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah ikut memperburuk kondisi pasokan. Sejumlah negara produsen mengalami gangguan operasional yang mempengaruhi produksi dan distribusi energi global.

“Situasi geopolitik yang memanas menyebabkan ketidakpastian pasokan global, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan,” ujar Laode.

Gangguan juga terjadi pada produksi LNG di Qatar, operasional kilang minyak di Arab Saudi, hingga penurunan produksi di Kuwait dan Irak. Sejumlah fasilitas strategis, termasuk pelabuhan Basrah di Irak dan terminal energi di Uni Emirat Arab, dilaporkan sempat menghentikan operasional.

Ancaman penutupan Selat Hormuz, serangan terhadap kapal tanker, serta potensi meluasnya konflik di kawasan Teluk memperkuat sentimen kenaikan harga di pasar internasional. Kondisi ini membuat pasar energi bergerak dalam tekanan tinggi sepanjang Maret.

Pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak dunia guna menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri. Langkah mitigasi disiapkan untuk merespons dinamika global yang bergerak cepat.

Secara rinci, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026 sebagai berikut:

Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia naik sebesar 33,47 dolar AS per barel dari 68,79 dolar AS per barel menjadi 102,26 dolar AS per barel

Harga Brent (ICE) meningkat sebesar 30,23 dolar AS per barel dari 69,37 dolar AS per barel menjadi 99,60 dolar AS per barel. WTI (Nymex) naik sebesar 26,47 dolar AS per barel dari 64,52 dolar AS per barel menjadi 91,00 dolar AS per barel

Dated Brent mengalami kenaikan sebesar 32,73 dolar AS per barel dari 71,15 dolar AS per barel menjadi 103,89 dolar AS per barel. Kemudian, Basket OPEC naik sebesar 48,13 dolar AS per barel dari 67,90 dolar AS per barel menjadi 116,03 dolar AS per barel (per 30 Maret 2026)

Kenaikan ini menunjukkan tekanan harga terjadi merata di pasar minyak global. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar ketahanan energi nasional tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Moskow untuk bertemu Vladimir Putin menandai babak baru strategi diversifikasi energi Indonesia di tengah ketidakpastian pasokan global. Di saat ketergantungan impor migas masih tinggi dan tekanan geopolitik kian kompleks, opsi kerja sama dengan Rusia kembali mengemuka sebagai peluang sekaligus risiko bagi ketahanan energi nasional.

Langit malam di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menjadi saksi langkah penting yang diambil Prabowo Subianto. Pada Minggu (12/4/2026), Presiden Republik Indonesia itu bertolak menuju Moskow untuk bertemu langsung dengan Vladimir Putin—sebuah pertemuan yang tidak sekadar simbol diplomasi, tetapi juga mencerminkan arah baru strategi energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kunjungan ini, sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi sangat krusial di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

“Jelang tengah malam di hari Minggu ini, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia,” katanya.

Lebih jauh, dia menambahkan bahwa agenda utama pertemuan tersebut bukan hanya soal diplomasi politik, melainkan juga menyangkut isu strategis seperti energi.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” tandas Teddy.

Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap energi global mengalami perubahan drastis. Konflik geopolitik, terutama sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, serta ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah, telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia, berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan.

Indonesia sendiri menghadapi tantangan struktural dalam sektor energi. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik terus menurun di kisaran 600.000–700.000 barel per hari.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyoroti besarnya ketergantungan ini dengan mengartikan sekitar 70% kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor.

“Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali. Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Senin (13/4/2026).

Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional ketika terjadi gangguan pasokan global.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada distribusi energi nasional, termasuk pasokan yang dikelola oleh Pertamina. Di sisi lain, opsi pengalihan impor ke negara lain seperti Amerika Serikat juga tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kalau kemudian mau dialihkan ke Amerika itu tidak semudah itu juga. Jadi sebagai salah satu alternatif, Rusia saya kira cukup bagus juga sebagai sumber,” jelasnya.

Fahmy menilai Rusia memiliki keunggulan tidak hanya dari sisi cadangan minyak, tetapi juga penguasaan teknologi energi, termasuk energi nuklir yang dapat menjadi opsi jangka panjang bagi Indonesia.

Salah satu aspek menarik dari kerja sama dengan Rusia juga dari sisi potensi pengembangan energi nuklir. Mengingat, Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi nuklir paling maju di dunia, melalui perusahaan seperti Rosatom.

Pengembangan PLTN di Indonesia telah lama menjadi wacana, namun belum terealisasi karena berbagai pertimbangan, mulai dari aspek keamanan hingga penerimaan publik.

“Rusia punya minyak, kemudian juga kalau ke depan mengembangkan nuklir, dia punya teknologi nuklir juga. Jadi saya kira itu sama-sama strategis,” katanya.

Dia menambahkan, diversifikasi sumber energi perlu dilakukan secara menyeluruh agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan atau negara tertentu. Kombinasi pasokan dari Timur Tengah, Amerika Serikat, Rusia, hingga negara-negara Afrika dinilai dapat meningkatkan resiliensi energi nasional.

“Tidak tergantung hanya dari Timur Tengah, tidak tergantung hanya dari Amerika. Tapi ada Timur Tengah, Amerika, kemudian juga Rusia. Jadi saya kira ini untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan,” ujarnya.

Bahkan, secara keseluruhan, Fahmy menilai langkah pemerintah untuk membuka peluang kerja sama energi dengan Rusia tidak terlambat, melainkan menjadi bagian penting dalam merespons tantangan pasokan energi global saat ini.

“Saya kira tidak terlambat untuk membahas ini sekarang meskipun harga minyak terus mengalami kenaikan. Ini justru untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan yang dibutuhkan Indonesia,” pungkasnya.

Peta Impor Energi Indonesia: Dari Timur Tengah ke Afrika

Selama beberapa dekade, Indonesia sangat bergantung pada kawasan Timur Tengah sebagai pemasok utama minyak mentah dan LPG. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait menjadi tulang punggung impor energi nasional.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai melakukan diversifikasi sumber impor. Data dari berbagai laporan industri menunjukkan bahwa Indonesia kini juga mengimpor minyak dari negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari kawasan Asia seperti Malaysia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Moshe Rizal, menegaskan bahwa langkah ini sudah berada di jalur yang benar agar Indonesia tidak bergantung hanya pada negara tertentu.

“Minyak mentah kita tidak hanya impor dari Timur Tengah, justru banyak dari Afrika. Itu sudah positif karena saat gejolak global kita tidak terlalu terpengaruh dibanding negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura,” katanya kepada Bisnis.

Kendati demikian, ketergantungan terhadap kawasan tertentu masih cukup tinggi, terutama untuk LPG. Sekitar 50% impor LPG Indonesia masih berasal dari Timur Tengah, menjadikannya titik rawan dalam ketahanan energi nasional.

Selain itu, Moshe menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam sumber impor energi agar tidak terjadi ketergantungan berlebihan pada satu negara atau kawasan tertentu. Dia mengingatkan bahwa ketergantungan energi sebaiknya dibatasi maksimal 20%–30% dari satu sumber.

“Jagan sampai lebih dari 20%–30% energi kita bergantung dari satu negara atau satu area. Itu yang membuat pertahanan energi kita lebih aman,” ujarnya.

Rusia: Opsi Lama yang Kembali Menguat

Di tengah upaya diversifikasi tersebut, Rusia muncul kembali sebagai opsi strategis. Sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar dunia, Rusia memiliki kapasitas untuk memasok energi dalam jumlah besar dengan harga kompetitif.

Menurut Moshe, peluang kerja sama dengan Rusia sebenarnya sudah terbuka sejak awal konflik Ukraina. Bahkan, Rusia menawarkan berbagai insentif, termasuk diskon harga energi.

“Perang Ukraina dimulai saya juga sudah menyarankan kalau memang ada opsi diversifikasi energi dengan membeli migas dari Rusia ya kita lakukan. Kenapa? Karena waktu itu Rusia menawarkan banyak kemudahan dan juga diskon harga BBM, gas, dan sebagainya,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa momentum tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Kini, dengan harga energi global yang kembali meningkat, opsi tersebut kembali relevan.

“Padahal kita bisa saving berapa triliun itu per harinya kalau kita lakukan dari awal-awal,” jelas Moshe.

Sejarah Singkat Kerja Sama Energi Indonesia–Rusia

Hubungan energi antara Indonesia dan Rusia sebenarnya bukan hal baru. Sejak era Uni Soviet, kerja sama bilateral telah terjalin, meskipun lebih banyak berfokus pada sektor militer dan teknologi.

Dalam sektor energi, beberapa tonggak penting antara lain. Misalnya, pada 2000-an awal Rusia mulai menjajaki investasi di sektor migas Indonesia melalui perusahaan seperti Rosneft. Lalu pada 2016 terjadinya penandatanganan kerja sama antara Pertamina dan Rosneft untuk pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur.

Adapun, pada 2018–2020 antara kedua negara terjadi diskusi intensif mengenai pengembangan energi nuklir sipil, termasuk potensi pembangunan PLTN. Namun, banyak dari proyek tersebut berjalan lambat atau tertunda, terutama karena faktor geopolitik dan pertimbangan ekonomi.

Geopolitik Energi: Antara Rusia dan Amerika Serikat

Meskipun menjanjikan, tetapi kerja sama energi dengan Rusia tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah tekanan geopolitik dari Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko memicu sanksi ekonomi.

“Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS,” ujarnya.

Dia juga menyoroti keterikatan Indonesia dalam perjanjian dagang dengan AS.

“Dalam ART misalnya ada komitmen Rp225 triliun pembelian BBM dan LPG dari AS. Jika Indonesia melakukan pembelian minyak dari Rusia, konsekuensi tekanan dari AS semakin besar,” jelasnya.

Menurut Bhima, risiko ini tidak bisa dianggap remeh, sebab ada potensi sanksi yang mengintai Indonesia.

“Bisa kena sanksi dan merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS,” tegasnya.

Bhima menilai bahwa di sinilah prinsip politik luar negeri Indonesia diuji. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia secara teoritis memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa terikat blok tertentu.

Alhasil, kata Bhima, di tengah perdebatan mengenai sumber impor, muncul satu benang merah dari para ahli: Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada energi fosil impor. Dia menegaskan bahwa solusi jangka panjang adalah transisi energi.

“Di tengah situasi geopolitik yang rumit, Indonesia harus bisa melepas ketergantungan dari migas. Masalahnya ada di impor BBM dan LPG yang besar sekali,” ujarnya.

Bhima mendorong percepatan transisi energi sebagai solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Langkah tersebut meliputi pembangunan energi terbarukan dalam skala besar hingga perubahan pola konsumsi energi masyarakat.

“Solusi transisi energi dengan bertahap membangun panel surya 100 GW, elektrifikasi transportasi, hingga mengurangi konsumsi BBM merupakan cara yang paling murah,” ucapnya.

Dalam konteks ini, kunjungan Prabowo ke Moskow dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun strategi energi yang lebih adaptif dan fleksibel.

Diversifikasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan menggabungkan pasokan dari Timur Tengah, Afrika, Amerika Serikat, dan Rusia, Indonesia dapat mengurangi risiko ketergantungan dan meningkatkan ketahanan energi.

Pada akhirnya, kebijakan energi Indonesia berada di persimpangan antara realisme dan idealisme. Di satu sisi, kebutuhan akan pasokan energi yang stabil dan terjangkau mendorong pemerintah untuk menjajaki semua opsi, termasuk Rusia. Di sisi lain, tekanan geopolitik dan komitmen internasional membatasi ruang gerak tersebut.

Namun satu hal yang pasti: dunia energi sedang berubah, dan Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pola lama.

Selain itu, konflik geopolitik global, termasuk ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah, turut memperumit upaya mencari sumber pasokan energi baru. Kondisi tersebut membuat biaya dan risiko dalam pengadaan migas semakin tinggi.

“Perang masih berlanjut di Timur Tengah, yang artinya waktu dan energi untuk mencari pasokan migas sangat mahal. Dibanding cari penjual minyak, lebih baik sumber daya yang ada dorong transisi energi,” pungkasnya.

Dengan demikian, Bhima menekankan bahwa fokus kebijakan energi Indonesia ke depan perlu diarahkan pada penguatan energi domestik dan percepatan transisi menuju energi bersih, ketimbang sekadar mencari alternatif impor baru.

Kunjungan Prabowo ke Moskow mungkin hanya satu langkah dalam perjalanan panjang, tetapi ia mencerminkan kesadaran baru—bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga strategi, diplomasi, dan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian global.

Dan di tengah semua itu, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah Indonesia siap menavigasi kompleksitas ini untuk mencapai kemandirian energi yang sesungguhnya?