REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Eropa kembali membeli energi dari Rusia semakin menguat di tengah kekhawatiran krisis pasokan. Sejumlah pejabat Eropa mulai menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas energi dibanding mempertahankan tekanan politik.

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, secara terbuka menyampaikan pandangannya. Ia menilai Eropa berisiko menghadapi kebuntuan energi jika tetap menutup akses terhadap pasokan Rusia.

"Mari kita kembali membeli gas dari seluruh dunia, termasuk Rusia, karena kita tidak sedang berperang dengan Rusia," kata Wakil Perdana Menteri Italia, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Tass dan RTVI.

Salvini menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum politik di Milan. Ia menegaskan bahwa kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, langkah-langkah yang terlalu keras terhadap Rusia justru dapat merugikan masyarakat Eropa sendiri. Ia mengingatkan bahwa industri dan rumah tangga sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil.

Dalam beberapa tahun terakhir, Eropa memang berupaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Namun, proses tersebut tidak berjalan mudah dan membutuhkan waktu panjang.

Kebutuhan energi di Eropa sangat besar dan terus meningkat. Sementara itu, sumber alternatif belum sepenuhnya mampu menggantikan pasokan dari Rusia.

Salvini bahkan menyebut bahwa kebijakan pembatasan energi bisa berdampak luas. Ia mengingatkan potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk industri dan pendidikan.

Ia juga menyinggung keputusan Amerika Serikat yang memberikan kelonggaran terhadap sanksi energi Rusia. Menurutnya, jika Washington bisa bersikap fleksibel, maka Eropa seharusnya mempertimbangkan hal serupa.

Dalam pandangannya, membeli energi dari berbagai sumber, termasuk Rusia, adalah langkah realistis. Ia menegaskan bahwa Eropa tidak sedang berada dalam kondisi perang langsung dengan Rusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) membentuk saluran komunikasi khusus dengan China untuk memastikan kelancaran pasokan logam tanah jarang yang krusial bagi industri Eropa di tengah ketatnya kontrol ekspor Beijing.

Melansir Reuters pada Kamis (6/11/2025), Komisioner Perdagangan UE Maros Sefcovic mengatakan telah beberapa kali berdiskusi langsung dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao terkait hal tersebut.

Dia menekankan bahwa proses ekspor yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap sektor produksi dan manufaktur di Eropa.

“Kami bersepakat untuk memprioritaskan permohonan dari perusahaan-perusahaan Eropa,” ujarnya saat menghadiri Forum Bisnis GCC–UE 2025 di Kuwait.

Melalui saluran khusus tersebut, pejabat dari kedua pihak bekerja sama untuk meninjau dan mempercepat penerbitan izin ekspor logam tanah jarang.

Menurut Sefcovic, sejak pembatasan ekspor diberlakukan oleh Beijing, sekitar 2.000 aplikasi telah diajukan oleh perusahaan Eropa ke otoritas China, dan lebih dari separuhnya telah disetujui. Dia menambahkan bahwa Brussels terus mendesak China agar mempercepat proses untuk sisa permohonan yang belum disetujui.

Di saat bersamaan, UE juga tengah berupaya mendiversifikasi sumber pasokan dengan mengembangkan proyek produksi logam tanah jarang dan magnet di dalam negeri, termasuk di Estonia.

Langkah ini diambil setelah China memperketat ekspor logam tanah jarang awal tahun ini, yang sempat memicu kekhawatiran di Eropa terkait potensi gangguan terhadap rantai pasok kendaraan listrik, turbin angin, dan teknologi berbasis magnet permanen.

Sejumlah kesepakatan antara Eropa dan Amerika Serikat belakangan membantu meredakan krisis pasokan tersebut. Namun demikian, UE, AS, dan mitra lain kini berlomba membangun rantai pasok alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap China.

Pada Selasa (5/11/2025), Komisi Eropa juga mengonfirmasi bahwa pejabat UE dan China telah membahas penerapan izin ekspor umum (general licenses) guna mempermudah pengiriman logam tanah jarang—serupa dengan kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai antara Beijing dan Washington.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin negara-negara Uni Eropa tengah berdebat upaya menyelaraskan tujuan iklim yang ambisius dengan peningkatan daya saing perusahaan dan berupaya mencapai kesepakatan mengenai target emisi baru 2040 meskipun ada penolakan yang semakin besar terhadap langkah-langkah ramah lingkungan dari beberapa negara anggota.

KTT para pemimpin Uni Eropa berlangsung di tengah melemahnya momentum politik untuk upaya ambisius melawan perubahan iklim dengan Presiden AS Donald Trump yang mencabut langkah-langkah pengurangan emisi AS dan meskipun cuaca ekstrem di seluruh dunia semakin memburuk.

Uni Eropa sedang berupaya meloloskan target baru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca bersih sebesar 90% pada 2040. Target ini telah memicu penolakan dari beberapa negara mengenai cara mendanai transisi rendah karbon di samping prioritas seperti pertahanan dan revitalisasi bisnis lokal.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kesempatan Eropa untuk menghidupkan kembali industri-industri yang lesu dan mengurangi ketergantungan pada impor China.

"Setiap megawatt-jam dan ton bahan baku yang kita hemat dalam memproduksi barang dan jasa untuk diri kita sendiri, dan untuk seluruh dunia, membuat kita lebih kompetitif dan lebih mandiri dari pemasok eksternal. Ini adalah peluang bisnis besar bagi Eropa. Memanfaatkannya membutuhkan keteguhan dan dorongan yang tak kenal lelah untuk menghadapi para pesaing kita, dimulai dengan China," ujarnya dilansir Reuters, Kamis (23/10/2025).

Negara-negara Uni Eropa sangat terpecah belah terkait ambisi iklim mereka. Brussels telah mengurangi berbagai kebijakan keberlanjutan tahun ini dalam upaya untuk meredam tekanan politik, baik dari pemerintah Uni Eropa maupun mitra dagang termasuk AS dan Qatar.

Menjelang KTT tersebut, Komisi Eropa berjanji untuk membebaskan petani kecil dari undang-undang anti-deforestasi dan mengubah skema harga karbon yang akan datang untuk bahan bakar transportasi, yang terakhir atas permintaan negara-negara termasuk Republik Ceko dan Prancis. Brussels juga mempertimbangkan untuk melonggarkan larangan mesin pembakaran pada tahun 2035 setelah mendapat tekanan dari Jerman dan Italia.

Sejauh ini, Uni Eropa belum mengurangi target inti pengurangan emisinya. Draf kesimpulan untuk KTT Uni Eropa menyebutkan bahwa para pemimpin akan sepakat untuk melanjutkan tujuan iklim 2040 yang kemudian akan disetujui oleh para menteri mereka pada pertemuan 4 November, tepat sebelum KTT iklim COP30 PBB.

Namun, draf tersebut juga menetapkan syarat-syarat untuk melakukan hal ini termasuk menambahkan klausul revisi yang berpotensi melemahkan target iklim di masa mendatang.

Negara-negara termasuk Polandia berpendapat bahwa klausul revisi diperlukan jika teknologi hijau tidak berkembang sesuai rencana, atau kondisi ekonomi menghambat investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target iklim. Para pemimpin juga akan mencari jaminan bahwa industri lain tidak akan dipaksa untuk mengurangi emisi lebih cepat, jika hutan dan lahan pertanian kesulitan menyerap emisi CO2 yang cukup untuk memenuhi tujuan tersebut.

Para diplomat Uni Eropa menyatakan perubahan tersebut tidak cukup jauh bagi beberapa pemerintah yang ingin melemahkan target 2040 termasuk dengan mengizinkan mereka membeli kredit karbon asing untuk menutupi lebih dari 3% porsi target yang diusulkan.