Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa menanggung tambahan biaya impor minyak dan gas sebesar 27 miliar euro (setara US$32 miliar) sejak dimulainya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Lonjakan biaya energi kembali menyoroti tingginya ketergantungan kawasan tersebut terhadap bahan bakar fosil impor.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Eropa kini menghadapi krisis energi besar kedua dalam empat tahun terakhir, sehingga negara-negara anggota Uni Eropa perlu mengambil pelajaran penting dari situasi tersebut.

Pada 2022, kata dia, Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan pasokan gas ke Eropa. Kini, tekanan baru datang dari Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi distribusi energi global.

“Ketergantungan besar kita terhadap impor bahan bakar fosil membuat kita rentan. Kita harus mengurangi ketergantungan ini,” ujarnya dalam konferensi pers dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Selasa (28/4/2026).

Von der Leyen menambahkan, negara-negara Eropa perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan serta mengeksplorasi inovasi nuklir, termasuk reaktor modular kecil atau small modular reactors (SMR), guna menjamin pasokan energi yang andal.

“Setiap kilowatt-jam energi yang dihasilkan di sini akan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, energi yang terjangkau, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian Eropa,” katanya.

Sebelumnya, melalui rencana kebijakan Bersama AccelerateEU, Komisi Eropa mengusulkan langkah terkoordinasi antarnegara anggota terkait penyimpanan gas, cadangan minyak, serta manajemen pasokan bahan bakar.

Selain itu, blok tersebut juga akan membentuk observatorium bahan bakar baru guna memantau arus distribusi dan tingkat cadangan energi di kawasan Uni Eropa.

Paket kebijakan ini juga mencakup dukungan terarah bagi konsumen dan industri, seperti pemberian voucher energi, skema bantuan pendapatan, serta fleksibilitas sementara dalam aturan bantuan negara.

Untuk jangka panjang, Komisi Eropa mendorong percepatan elektrifikasi, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, serta penguatan jaringan listrik di seluruh kawasan.

Komisi Eropa menyatakan masyarakat Eropa kembali membayar harga dari ketergantungan terhadap energi fosil impor untuk kedua kalinya dalam kurun kurang dari lima tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Eropa kembali membeli energi dari Rusia semakin menguat di tengah kekhawatiran krisis pasokan. Sejumlah pejabat Eropa mulai menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas energi dibanding mempertahankan tekanan politik.

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, secara terbuka menyampaikan pandangannya. Ia menilai Eropa berisiko menghadapi kebuntuan energi jika tetap menutup akses terhadap pasokan Rusia.

"Mari kita kembali membeli gas dari seluruh dunia, termasuk Rusia, karena kita tidak sedang berperang dengan Rusia," kata Wakil Perdana Menteri Italia, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Tass dan RTVI.

Salvini menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum politik di Milan. Ia menegaskan bahwa kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, langkah-langkah yang terlalu keras terhadap Rusia justru dapat merugikan masyarakat Eropa sendiri. Ia mengingatkan bahwa industri dan rumah tangga sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil.

Dalam beberapa tahun terakhir, Eropa memang berupaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Namun, proses tersebut tidak berjalan mudah dan membutuhkan waktu panjang.

Kebutuhan energi di Eropa sangat besar dan terus meningkat. Sementara itu, sumber alternatif belum sepenuhnya mampu menggantikan pasokan dari Rusia.

Salvini bahkan menyebut bahwa kebijakan pembatasan energi bisa berdampak luas. Ia mengingatkan potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk industri dan pendidikan.

Ia juga menyinggung keputusan Amerika Serikat yang memberikan kelonggaran terhadap sanksi energi Rusia. Menurutnya, jika Washington bisa bersikap fleksibel, maka Eropa seharusnya mempertimbangkan hal serupa.

Dalam pandangannya, membeli energi dari berbagai sumber, termasuk Rusia, adalah langkah realistis. Ia menegaskan bahwa Eropa tidak sedang berada dalam kondisi perang langsung dengan Rusia.