Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah pascapenolakan status darurat sampah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas pengelolaan limbah di wilayah Kota Kembang tetap terjaga.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meskipun tidak mendapatkan legalitas status darurat.

"Ketika pengajuan tidak disetujui, kita akan cari jalan lain. Persoalan sampah ini harus selesai, tidak bisa ditunda," ujar Farhan.

Farhan menjelaskan, Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan sistem pengelolaan sampah masih bergantung penuh pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketergantungan ini berdampak pada terbatasnya fleksibilitas Pemkot Bandung dalam pengangkutan sampah, termasuk dalam hal pengaturan kuota harian dan perizinan pembuangan residu.

Sebagai langkah taktis jangka pendek, Pemkot Bandung menyambut rencana dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan.

"Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan di setiap kelurahan. Apapun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya," kata Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung tengah menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA mandiri sebagai solusi jangka panjang.

Namun, upaya ekspansi infrastruktur tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi yang representatif serta pemenuhan aspek perizinan yang ketat.

Dalam masa transisi ini, Farhan menekankan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir yang memadai.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber yang bertajuk "Gaslah". Hingga saat ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menunjukkan tren peningkatan.

"Dari sebelumnya hanya sekitar 10 rumah per RT yang melakukan pemilahan, kini meningkat menjadi 20 rumah. Target kami minimal 60 rumah per RT," ungkapnya.

Meski menunjukkan progres, Farhan mengakui capaian tersebut masih berada di kisaran 30% dari target total. Oleh karena itu, Pemkot Bandung tetap memprioritaskan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat ketimbang langkah represif.

Farhan menambahkan, meski aturan sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah sembarangan telah tersedia secara legal, namun penerapannya belum menjadi prioritas utama karena mempertimbangkan aspek sosial dan sosiologis warga.

"Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap," ujarnya.

Pihaknya optimistis melalui kombinasi penguatan infrastruktur, dukungan lintas pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, krisis sampah di Kota Bandung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

"Kami akan terus berupaya maksimal. Ini pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung resmi mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusul lonjakan volume limbah selama periode libur panjang.

Langkah ini diambil guna mempercepat penanganan tumpukan sampah yang kian membebani daya dukung lingkungan pasca Lebaran dan rangkaian akhir pekan panjang dalam beberapa minggu terakhir.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan tingginya mobilitas masyarakat serta arus wisatawan domestik memberikan tekanan signifikan terhadap sistem pengelolaan sampah kota setiap hari.

Saat ini, skema pengelolaan limbah di Kota Bandung masih bergantung sepenuhnya pada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) Sarimukti.

Menurutnya, ketiadaan fasilitas pembuangan akhir mandiri membuat kapasitas pengelolaan sampah di Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh kuota pengiriman residu yang ditetapkan oleh otoritas provinsi ke TPPA Sarimukti.

"Selama musim liburan ini, mulai dari libur Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan sangat berat. Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi," ujar Farhan belum lama ini.

Meski menghadapi tantangan berat, Farhan mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah merespons kondisi ini dengan memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke TPPA Sarimukti.

Intervensi tersebut dinilai efektif dalam mencegah terjadinya akumulasi sampah yang lebih masif di titik-titik krusial kota.

Farhan menjelaskan pihaknya terus memacu kapasitas pengolahan sampah di tingkat lokal melalui optimalisasi berbagai fasilitas yang ada. Namun, ia menekankan bahwa residu hasil pengolahan tersebut tetap memerlukan akses pembuangan akhir yang memadai.

"Kami bisa melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Tetapi untuk sisa residu tetap memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi karena kewenangan pengelolaan TPPA Sarimukti berada di tingkat provinsi," katanya.

Saat ini, Pemerintah Kota Bandung tengah menunggu keputusan final dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Jika status tersebut resmi ditetapkan, pemerintah daerah memiliki legitimasi untuk mengambil berbagai kebijakan darurat guna mengakselerasi penanganan persoalan persampahan.

Di sisi lain, Farhan menegaskan persoalan sampah bukan hanya menjadi domain pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah langsung dari sumbernya.

Dia berharap kesadaran publik terhadap pemilahan sampah terus meningkat demi menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan sampah yang semakin kompleks," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengerahkan 1.025 personel untuk menangani tumpukan sampah di 71 titik pascalibur Lebaran 2026, setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti kembali beroperasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung Salman Faruq mengatakan, pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti kembali berjalan sejak H+2 Lebaran. Kondisi ini membuat penanganan sampah di tingkat tempat penampungan sementara (TPS) dan ruas jalan kembali dilakukan.

“H+2 kemarin sebetulnya kami sudah mulai bisa mengirimkan lagi sampah ke Sarimukti. Alhamdulillah, jadi penanganan di TPS-TPS dan di rute jalan sudah mulai bisa dilakukan kembali,” ujar Salman, Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan, TPA Sarimukti sempat tidak menerima kiriman sampah pada Hari H Lebaran dan H+1 karena libur operasional. Kondisi tersebut menyebabkan pengangkutan sampah sempat tertahan di sejumlah titik.

“Pada saat Hari H itu TPA tutup, kemudian H+1 karena hari Minggu memang tidak menerima kiriman sampah. Baru pada H+2 kami sudah bisa kirim kembali ke Sarimukti,” jelasnya.

Untuk mempercepat penanganan, DLH mengerahkan 1.025 personel yang terdiri atas 619 petugas penyapu dan 406 petugas angkutan. Mereka didukung 134 unit armada, yakni 66 truk, 7 pikap, 57 motor sampah, 2 road sweeper, dan 2 alat berat.

Penanganan difokuskan pada 71 titik pantau di seluruh Kota Bandung, terutama di kawasan dengan aktivitas tinggi seperti pusat kota, destinasi wisata, pasar, dan ruas jalan utama. Selain itu, DLH juga melakukan pemantauan aktif di 66 titik strategis, termasuk Alun-alun, Braga, Gasibu, dan Asia Afrika.

“Secara visual memang ada peningkatan karena kunjungan wisatawan ke pusat kota cukup tinggi. Kami lihat di Asia Afrika dan Braga sampai malam masih ramai,” kata Salman.

Meski begitu, dia mengakui penanganan sampah pada H+2 belum sepenuhnya tuntas. Keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti membuat tidak semua TPS bisa langsung dibersihkan secara menyeluruh.

“Memang belum seluruh TPS itu 'clear'. Tetapi yang penting tidak meluber ke jalan, tidak mengganggu lalu lintas. Jadi kami kendalikan supaya tetap aman,” ujarnya.

DLH juga menurunkan tim taktis berjumlah 25 personel untuk menangani titik-titik dengan potensi penumpukan tinggi. Penanganan sampah turut diperkuat oleh personel Gaslah dan Gober yang mulai kembali beroperasi di sejumlah wilayah.

“Beberapa kecamatan sudah mulai berjalan sesuai target pengumpulan sampah organik oleh Gaslah. Mudah-mudahan segera optimal, karena ini masih suasana Lebaran,” katanya.

Di sisi lain, fasilitas pengolahan sampah juga mulai kembali beroperasi. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Babakan Siliwangi dan fasilitas pengolahan di Gedebage telah kembali menerima sampah.

“Di Gedebage sudah menerima input hampir 8 ton. Ini cukup positif karena pengolahan juga sudah berjalan kembali,” ungkapnya.

Pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan TPS skala lingkungan yang dikelola kewilayahan maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) juga mulai kembali optimal untuk membantu mengurangi beban pengangkutan ke TPA.

DLH pun mulai mengalihkan fokus penanganan ke titik-titik pembuangan liar yang muncul selama periode Lebaran.

“Kami akan menyisir titik-titik yang tiba-tiba jadi tempat buang sampah liar. Kalau dibiarkan, itu akan memicu timbulan sampah yang lebih besar,” jelas Salman.

Menurut DLH, volume sampah pada malam Lebaran mencapai 438 meter kubik atau setara 208 ton, meningkat sekitar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, penanganan sampah dari H-1 hingga H+2 mencakup 263 titik pantau dengan dukungan 2.266 personel dan 423 armada. Rinciannya, pada H-1 terdapat 66 titik pantau dengan 926 personel dan 127 armada, Hari H sebanyak 17 titik dengan 200 personel dan 47 armada, H+1 sebanyak 108 titik dengan 445 personel dan 115 armada, serta H+2 sebanyak 71 titik dengan 1.025 personel dan 134 armada.

Dengan kembali normalnya pengangkutan ke TPA Sarimukti serta dukungan fasilitas pengolahan dan personel lapangan, DLH optimistis kondisi kebersihan Kota Bandung akan berangsur membaik pascaperayaan Idulfitri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian operasional insinerator yang melampaui baku mutu emisi udara di Kota Bandung. Instruksi tersebut disampaikan saat meninjau Tempat Penampungan Sementara (TPS) Batu Rengat dan Pasar Caringin.

Hanif menyoroti kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung yang masih rendah. Berdasarkan data KLH/BPLH, tingkat pengelolaan sampah di kota tersebut baru mencapai sekitar 22 persen.

“Kota Bandung memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dengan capaian yang masih sekitar 22 persen, upaya perbaikan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ujar Hanif, dikutip dari siaran pers, Sabtu (17/1/2026).

Hanif menegaskan bahwa penanganan sampah tidak boleh mengabaikan dampak terhadap kualitas udara. Ia meminta Wali Kota Bandung menghentikan sementara fasilitas pembakaran di TPS Batu Rengat hingga seluruh persyaratan teknis dan baku mutu lingkungan terpenuhi.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah harus mematuhi ketentuan lingkungan yang berlaku. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh fasilitas beroperasi sesuai standar sebelum digunakan kembali.

Selain itu, Hanif mendorong Pemerintah Kota Bandung memperkuat pemilahan sampah sejak dari sumber. Pemilahan di tingkat rumah tangga dinilai penting untuk mengurangi beban pengolahan di tahap akhir.

Hanif juga menyebut pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) dapat menjadi salah satu opsi pengelolaan sampah, khususnya untuk sampah bernilai kalor tinggi, dengan catatan didukung sistem pemilahan yang memadai dan kesiapan pihak pemanfaat.

“Pemanfaatan RDF dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah, sepanjang didukung pemilahan yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan,” tambahnya.

KLH/BPLH, lanjut Hanif, akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah. Namun, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami siap mendampingi pemerintah daerah, tetapi komitmen dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan menjadi kunci. Pengelolaan sampah adalah kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tutup Hanif.