Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan persoalan tumpukan sampah di wilayah Bandung Raya dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari ke depan.

Ia mengaku akan langsung turun ke lapangan untuk mengomandoi penanganan sampah di kawasan tersebut.

Menurutnya, saat ini masih terdapat sekitar 113 ton sampah yang menumpuk dan sebagian di antaranya diduga sudah lama tidak tertangani.

“Pagi hari ini saya akan berangkat ke Bandung untuk mengomandoi seluruh wilayah Bandung Raya agar sampahnya selesai dalam waktu tiga hari ke depan sehingga tidak ada lagi sampah yang menahun,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Ia mengatakan persoalan sampah di Bandung Raya kerap meningkat setiap libur panjang karena volume sampah bertambah, sementara proses pengangkutan tidak berjalan optimal.

“Setiap libur panjang pasti melahirkan tumpukan sampah yang mungkin tidak selesai ditangani pascalibur itu,” katanya.

Setelah penanganan darurat selesai, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, mulai dari skala besar hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, pengelolaan sampah akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni optimalisasi pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) dan penguatan pengolahan sampah berbasis lingkungan permukiman.

“Ke depan kita akan fokus melakukan pengelolaan sampah dengan baik, baik yang berada di TPA maupun yang masih ada di rumah-rumah,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga akan mendorong pembentukan sistem pengelolaan sampah skala kecil di desa dan kelurahan guna mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengerahkan 1.025 personel untuk menangani tumpukan sampah di 71 titik pascalibur Lebaran 2026, setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti kembali beroperasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung Salman Faruq mengatakan, pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti kembali berjalan sejak H+2 Lebaran. Kondisi ini membuat penanganan sampah di tingkat tempat penampungan sementara (TPS) dan ruas jalan kembali dilakukan.

“H+2 kemarin sebetulnya kami sudah mulai bisa mengirimkan lagi sampah ke Sarimukti. Alhamdulillah, jadi penanganan di TPS-TPS dan di rute jalan sudah mulai bisa dilakukan kembali,” ujar Salman, Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan, TPA Sarimukti sempat tidak menerima kiriman sampah pada Hari H Lebaran dan H+1 karena libur operasional. Kondisi tersebut menyebabkan pengangkutan sampah sempat tertahan di sejumlah titik.

“Pada saat Hari H itu TPA tutup, kemudian H+1 karena hari Minggu memang tidak menerima kiriman sampah. Baru pada H+2 kami sudah bisa kirim kembali ke Sarimukti,” jelasnya.

Untuk mempercepat penanganan, DLH mengerahkan 1.025 personel yang terdiri atas 619 petugas penyapu dan 406 petugas angkutan. Mereka didukung 134 unit armada, yakni 66 truk, 7 pikap, 57 motor sampah, 2 road sweeper, dan 2 alat berat.

Penanganan difokuskan pada 71 titik pantau di seluruh Kota Bandung, terutama di kawasan dengan aktivitas tinggi seperti pusat kota, destinasi wisata, pasar, dan ruas jalan utama. Selain itu, DLH juga melakukan pemantauan aktif di 66 titik strategis, termasuk Alun-alun, Braga, Gasibu, dan Asia Afrika.

“Secara visual memang ada peningkatan karena kunjungan wisatawan ke pusat kota cukup tinggi. Kami lihat di Asia Afrika dan Braga sampai malam masih ramai,” kata Salman.

Meski begitu, dia mengakui penanganan sampah pada H+2 belum sepenuhnya tuntas. Keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti membuat tidak semua TPS bisa langsung dibersihkan secara menyeluruh.

“Memang belum seluruh TPS itu 'clear'. Tetapi yang penting tidak meluber ke jalan, tidak mengganggu lalu lintas. Jadi kami kendalikan supaya tetap aman,” ujarnya.

DLH juga menurunkan tim taktis berjumlah 25 personel untuk menangani titik-titik dengan potensi penumpukan tinggi. Penanganan sampah turut diperkuat oleh personel Gaslah dan Gober yang mulai kembali beroperasi di sejumlah wilayah.

“Beberapa kecamatan sudah mulai berjalan sesuai target pengumpulan sampah organik oleh Gaslah. Mudah-mudahan segera optimal, karena ini masih suasana Lebaran,” katanya.

Di sisi lain, fasilitas pengolahan sampah juga mulai kembali beroperasi. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Babakan Siliwangi dan fasilitas pengolahan di Gedebage telah kembali menerima sampah.

“Di Gedebage sudah menerima input hampir 8 ton. Ini cukup positif karena pengolahan juga sudah berjalan kembali,” ungkapnya.

Pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan TPS skala lingkungan yang dikelola kewilayahan maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) juga mulai kembali optimal untuk membantu mengurangi beban pengangkutan ke TPA.

DLH pun mulai mengalihkan fokus penanganan ke titik-titik pembuangan liar yang muncul selama periode Lebaran.

“Kami akan menyisir titik-titik yang tiba-tiba jadi tempat buang sampah liar. Kalau dibiarkan, itu akan memicu timbulan sampah yang lebih besar,” jelas Salman.

Menurut DLH, volume sampah pada malam Lebaran mencapai 438 meter kubik atau setara 208 ton, meningkat sekitar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, penanganan sampah dari H-1 hingga H+2 mencakup 263 titik pantau dengan dukungan 2.266 personel dan 423 armada. Rinciannya, pada H-1 terdapat 66 titik pantau dengan 926 personel dan 127 armada, Hari H sebanyak 17 titik dengan 200 personel dan 47 armada, H+1 sebanyak 108 titik dengan 445 personel dan 115 armada, serta H+2 sebanyak 71 titik dengan 1.025 personel dan 134 armada.

Dengan kembali normalnya pengangkutan ke TPA Sarimukti serta dukungan fasilitas pengolahan dan personel lapangan, DLH optimistis kondisi kebersihan Kota Bandung akan berangsur membaik pascaperayaan Idulfitri.

Bisnis.com, BANDUNG — Volume sampah di Kota Bandung diproyeksikan mencapai sekitar 2.100 ton per hari, meningkat hingga sekitar 40% dibandingkan dengan hari biasa.

Sejalan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan volume sampah selama Ramadan hingga Idulfitri.

Kepala DLH Kota Bandung, Darto mengatakan peningkatan tersebut dipicu meningkatnya aktivitas masyarakat, terutama dalam menyiapkan makanan selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

“Selama Ramadan hingga hari ketiga Lebaran diperkirakan terjadi penambahan volume sampah hingga sekitar 40%. Kalau dalam kondisi normal sekitar 1.500 ton per hari, maka ada potensi tambahan sekitar 600 ton,” kata Darto, Jumat (13/3/2026).

Menurut Darto, peningkatan volume sampah tersebut tidak terjadi secara konstan setiap hari, melainkan bersifat fluktuatif. Meski demikian, DLH memastikan kondisi kebersihan Kota Bandung tetap terkendali melalui berbagai skenario penanganan.

Untuk menghadapi potensi lonjakan tersebut, DLH Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah skenario pengelolaan sampah selama periode Lebaran.

Berbagai strategi dilakukan mulai dari optimalisasi pengolahan sampah hingga penguatan pengangkutan. Salah satu langkah utama adalah mengerahkan seluruh armada pengangkut sampah pada malam takbiran.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tempat penampungan sementara (TPS) dalam kondisi kosong sebelum memasuki hari pertama Lebaran.

“Prinsipnya pada malam takbiran TPS harus sudah kosong. Semua armada kami turunkan supaya tidak ada sampah yang tertumpuk selama masa libur pengangkutan,” katanya.

Selain itu, DLH juga menyiagakan 571 personel kebersihan untuk mendukung pengelolaan sampah selama periode tersebut. Para petugas akan difokuskan pada kegiatan penyapuan jalan dan pengangkutan sampah di sejumlah titik prioritas di Kota Bandung.

“Kami akan menggerakkan kekuatan penuh pada malam takbiran. Petugas difokuskan pada penyapuan dan pengangkutan di ruas-ruas jalan yang menjadi perhatian,” ujar Darto.

Setelah malam takbiran, pengangkutan sampah akan dihentikan sementara selama dua hari pertama Lebaran. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menahan sampah rumah tangga di rumah masing-masing hingga layanan pengangkutan kembali beroperasi.

“Selama dua hari pertama Lebaran masyarakat diminta menahan sampah dulu di rumah. Nanti pada hari ketiga baru kita mulai pengangkutan kembali,” katanya.

DLH Kota Bandung berharap agar langkah antisipatif tersebut dapat menjaga kebersihan kota selama momentum Idulfitri, sehingga masyarakat dapat merayakan hari raya lebaran dengan nyaman.

Bisnis.com, SURABAYA—DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot setempat menangani sampai dengan baik sehingga tidak menjadi permasalahan perkotaan, seperti mengganggu estetika dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta menjadi sumber penularan penyakit.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, berharap agar penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Surabaya harus menjamin kenyamanan warga kota. Tidak boleh ada penumpukan sampah di mana pun.

"Tidak hanya bikin bau, jorok, dan mengundang penyakit. Menggangu estetika kota dan bikin tidak nyaman warga Surabaya. Jangan sampai ada penumpukan sampah," tegasnya, Jumat (23/1/2026).

Pengelolaan sampah yang tidak serius akan menimbulkan masalah pada masyarakat urban. Penanganan yang tidak profesional akan melahirkan problematika kota. Mengusik kenyamanan warga.

Apa pun kondisinya, Surabaya harus terhindar dari masalah sampah. Dia percaya dengan langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penanganan sampah selama ini.

Saat ini ada sekitar 1.600 ton sampah yang dibuang warga Surabaya per hari. Baik sampah organik maupun anorganik dan plastik. Sampah-sampah ini dihasilkan dari sampah rumah tangga, tempat usaha, hingga industri.

Dia mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus melakukan optimalisasi pengelolaan sampah. Bagi warga Surabaya, tahunya lingkungan mereka bersih dari tumpukan sampah dan tidak bau.

Warga Surabaya juga menghendaki tidak ada penumpukan sampah di wilayah mereka. Baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Apalagi di sudut wilayah Surabaya.

Termasuk pengembang perumahan juga harus sadar akan pengelolaan sampah di wilayahnya. Begitu juga setiap kampung, seluruh warga harus bersama-sama membuat kesepakatan dalam pengelolaan sampah lokal sebelum dibuang ke TPS

"Kita semua tidak ingin fenomena penumpukan sampah di Jakarta terjadi di Surabaya. Kami yakin Pemkot mampu mengelola sampah dengan optimal," lanjutnya.

Pimpinan DPRD Surabaya mendorong agar warga masyarakat di setiap kampung juga mengambil peran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebab petugas DLH tidak akan menjangkau perkampungan.

Jika ada petugas pemungut sampah dengan gerobak di setiap kampung harus dirembug bersama. Terutama terkait biaya yang harus disokong bersama. Pemkot harus mendukung sarana prasarana pengelolaan sampah tingkat kampung.

"Pemkot Surabaya harus konsisten memberikan bantuan seperti tong sampah, gerobak, hingga sarana penunjang lainnya demi kebersihan kampung," kata Laila.

Pimpinan DPRD dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar DLH tertib dan rutin dalam pengangkutan sampah di TPS. Alurnya selama ini, sampah rumah tangga dari kampung diangkut oleh petugas mandiri.

Mereka mengangkut semua sampah dari perkampungan maupun perumahan ke TPS. Baru setelah di TPS ini, petugas DLH bersama armada truk mengangkut dan membawanya ke tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo.

Dia juga mendesak agar ada batas waktu semua sampah harus terangkut dari TPS sebelum pukul 07.00. Sebab itu waktunya antar sekolah dan masuk kerja.

Laila juga mendesak agar DLH mengoperasikan armada pengangkut truk modern. Kota Metropolitan sekelas Surabaya sudah bukan waktunya tetap mengoperasikan truk sampah lendir.

Armada pengangkut sampah harus optimal. Sebab kadang masih ada truk sampah yang hanya ditutup terpal. Harus dilakukan perbaikan manajemen.

Laila Mufidah mengapresiasi langkah maju Pemkot Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi alternatif. Surabaya sudah memiliki TPS RDF (Refuse Derived Fuel).

Hasil dari pengeringan sampah di TPS RDF ini bisa menghasilkan bahan bakar alternatif untuk industri. Saat ini, tengah dilakukan koordinasi dengan industri Semen Gresik.

TPS RDF itu berlokasi di TPS 3R (Reduce Reuse Recycle) di Tambak Osowilangun. Laila akan mengawalnya hingga benar-benar terealisasi. Pemkot bersama DPRD Surabaya sudah menganggarkan Rp 30 miliar untuk dioperasikannya TPS RDF.

"Kami mendukung upaya Pemkot Surabaya untuk mengatasi problematika kota soal sampah. Apalagi saat ini tengah dijalankan program kampung zero waste. Kampung nol sampah di Surabaya," katanya.

Saat ini, jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Surabaya antara 1.600 sampai 1.800 ton per hari. Pengelolaan sampah organik harus didorong lebih maksimal sehingga total sampah bisa tereduksi maksimal.

Diakui bahwa kampung zero waste yang tujuan utamanya pengurangan sampah di kota ini belum kuat pelaksanaannya. Begitu juga keberadaan bank sampah. Pengelolannya belum ter-manage dengan baik sehingga pemilahan tidak berjalan maksimal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dedik Irianto sebelumnya menyebut bahwa dalam pengelolaannya sampah organik sudah dipilah dan diolah. Sebab Surabaya saat ini mempunyai 27 rumah kompos.

"Selain rumah kompos, Surabaya juga punya 12 TPS 3R. Bahkan kami saat ini juga tengah mengembangkan TPS RDF (Refuse Derived Fuel) yang bisa jadi bahan bakar alternatif," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyebut kebijakan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran daerah, khususnya pada pengelolaan dan pengangkutan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Dedik Irianto mengungkapkan, keberadaan 27 rumah kompos di berbagai wilayah kota mampu menghemat biaya pengangkutan sampah hingga Rp6,73 miliar per tahun.

Dedik menjelaskan, timbulan sampah di Surabaya, baik organik maupun anorganik, mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Besarnya volume tersebut mendorong Pemkot Surabaya untuk tidak hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, tetapi juga memperkuat penanganan dari hulu melalui program rumah kompos dan bank sampah. Adapun residu yang tidak dapat dikelola diarahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

Khusus sampah organik, DLH Surabaya mengoperasikan 27 rumah kompos dengan kapasitas pengolahan total mencapai 95,17 ton per hari.

“Jadi untuk sampah organik di Kota Surabaya, kita memiliki kurang lebih 27 rumah kompos yang memiliki kapasitas total pengolahan mencapai 95,17 ton sampah per hari,” ujar Dedik, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, bahan baku rumah kompos mayoritas berasal dari limbah hasil perantingan pohon serta sampah sayuran dari pasar. “Ini yang kemudian kita kelola menjadi kompos, sehingga mengurangi jumlah sampah,” tambahnya.

Dedik menilai pengolahan sampah organik memberikan manfaat ganda. Selain menekan volume sampah yang masuk ke TPA Benowo, kebijakan ini juga berkontribusi langsung terhadap efisiensi belanja daerah.

“Jadi, pengolahan kompos yang berjalan mengurangi sektor belanja pupuk Dinas Lingkungan Hidup Surabaya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan kebutuhan pupuk untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) di Surabaya cukup besar. Dengan memanfaatkan kompos hasil olahan sendiri, DLH dapat mengurangi ketergantungan pada pembelian pupuk dari pihak luar.

“Jadi, kita bisa manfaatkan kompos kita sendiri. Selain mengurangi sampah yang masuk ke TPA, juga bisa mengurangi belanja dari DLH untuk belanja komposnya,” tuturnya.

Selain penghematan biaya pengangkutan, pengolahan sampah organik melalui rumah kompos juga mampu menekan biaya pengolahan sampah di TPA Benowo hingga Rp7,36 miliar per tahun.

Dedik merinci, volume bahan yang masuk ke rumah kompos setiap hari mencapai lebih dari 100 ton. “Rinciannya, bahan dari hasil perantingan pohon, pohon tumbang, dan sejenisnya mencapai 90,41 ton per hari. Sementara bahan dari sampah pasar mencapai 10,14 ton per hari,” ujarnya.

Di sisi lain, DLH Surabaya juga mengelola sampah anorganik melalui 12 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang tersebar di sejumlah wilayah.

“Dari 12 TPS ini kapasitasnya bermacam-macam. Ada yang kapasitasnya 10 ton, ada yang 20 ton,” jelas Dedik.

Menurutnya, keberadaan TPS 3R mampu mengurangi hingga 50% volume sampah yang masuk ke TPA Benowo. “Jadi kalau kapasitas TPS 10 ton, maka residunya tinggal 5 ton. Ini adalah untuk upaya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Benowo,” ujarnya.

Dedik menambahkan, sampah yang dikelola di TPS 3R didominasi sampah anorganik seperti botol, logam, plastik, kaca, kayu, kertas, dan karton. Selain itu, TPS 3R juga menangani sampah spesifik.

“Jadi seperti baterai yang sudah tidak dipakai, lampu, kemudian kaleng aerosol dan sebagainya itu adalah sampah spesifik. Ini yang dilakukan di TPS 3R,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengangkut sampah seberat 116 ton yang menumpuk di Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan, setelah menerima aduan masyarakat.

Penanganan dilakukan setelah warga setempat mengeluh mengenai tumpukan sampah yang menggunung hingga mendekati atap bangunan pasar. Kondisi tersebut menimbulkan bau menyengat, mengganggu aktivitas pedagang dan masyarakat, serta berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

“Kami merespons cepat aduan warga dengan memastikan pengangkutan sampah dan penataan lokasi berjalan. Ke depan, KLH mendorong penguatan sistem penampungan dan pengawasan agar persoalan sampah di pasar dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam siaran pers dikutip Jumat (19/12/2025).

Sampah yang diangkut berasal dari aktivitas pasar dan timbulan masyarakat sekitar. Area yang sebelumnya dipenuhi tumpukan kini mulai dibersihkan secara bertahap. Sebagai langkah lanjutan, KLH melakukan pengerasan lokasi dan menyiapkan kontainer sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Amrol juga akan ditempatkan di area yang telah dibersihkan untuk memastikan sampah pasar tertangani dengan baik dan tidak kembali menumpuk. Selain itu, KLH meminta pembentukan satuan tugas (satgas) di titik rawan pembuangan ilegal untuk menjaga kebersihan pasar secara konsisten.

Penumpukan sampah di Tangerang Selatan diketahui dipicu oleh penutupan sementara TPA Cipeucang selama sekitar 10 hari akibat penataan dan normalisasi saluran air serta kali yang tertutup sampah. Proses penataan diperkirakan berlangsung hingga satu bulan. Sebagai solusi sementara, timbulan sampah dialihkan ke 54 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dengan kapasitas 99 ton per hari, serta dua Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan kapasitas 14 ton per hari, sehingga layanan persampahan tetap berjalan.

KLH menegaskan bahwa penanganan sampah Pasar Cimanggis merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah perkotaan yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat.

“Kami akan mengawal tindak lanjut di lapangan dan memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan, dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkas Menteri Hanif.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam tengah mempercepat langkah penanganan sampah seiring meningkatnya jumlah volume harian yang kini telah mencapai 1.185,94 ton atau setara dengan 432.868,72 ton per tahun.

Menurut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, penyebab meningkatnya lonjakan volume sampah di Batam adalah karena sejumlah faktor seperti keterbatasan armada dan minimnya sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS).

"Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Telaga Punggur terus menyusut, dan terus mendapat tekanan karena beroperasi selama 24 jam penuh," kata Amsakar di Batam, Selasa (18/11/2025).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam mencatat sebagian armada pengangkutan mulai dari compactor hingga dumptruck sudah memasuki usia tidak layak pakai sehingga memperlambat distribusi sampah dari sumber, TPS, hingga ke TPA.

Sementara itu, pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi memperluas wilayah layanan dan volume harian, membuat kebutuhan akan sistem pengelolaan yang lebih efisien menjadi semakin mendesak.

Amsakar menjelaskan salah satu langkah yang disiapkan adalah penguatan struktur teknis melalui pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah di 3 wilayah, sebagaimana diatur dalam Perwako Batam Nomor 99 Tahun 2025.

Pembagian wilayah teknis ini ditujukan untuk memperpendek rantai koordinasi, meningkatkan kendali lapangan, dan mempercepat respons di daerah yang mengalami penumpukan.

Di sisi operasional, pemerintah menetapkan sistem pengangkutan dua shift, yakni pengumpulan dari sumber ke TPS pada pukul 06.00–18.00 WIB, serta pemindahan dari TPS ke TPA pada pukul 18.00–06.00 WIB.

"Skema ini dirancang untuk memperlancar aliran sampah, mengurangi antrean kendaraan di TPA, serta memanfaatkan jam operasional malam untuk distribusi yang lebih longgar," ucap dia.

Pemkot Batam juga menyiapkan pembangunan 3 TPS baru yang dilengkapi fasilitas pembakaran sebagai fasilitas pemrosesan awal.

Infrastruktur ini diproyeksikan mengurangi beban angkut, menekan penumpukan di lingkungan padat penduduk, dan memberikan opsi pengolahan alternatif selain penimbunan konvensional.

Untuk kebutuhan anggaran, pemerintah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mempercepat pengadaan sarana dan prasarana.

"Saya minta para camat memetakan kebutuhan armada, lokasi TPS yang dapat difungsikan segera, serta titik-titik rawan yang membutuhkan intervensi prioritas," ungkapnya.

Selain penanganan teknis, Pemkot Batam mengaktifkan gerakan gotong royong serentak di seluruh kecamatan, termasuk Belakangpadang dan Galang.

Langkah ini diambil untuk mempercepat pembersihan wilayah terdampak penumpukan sambil melibatkan partisipasi masyarakat, komunitas lingkungan, pramuka, mahasiswa, dan Satgas Kebersihan.

Dalam kerangka kebijakan jangka menengah, Batam akan memperkuat edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, menerapkan penegakan aturan berdasarkan perda persampahan, serta mulai mengadopsi teknologi pengolahan modern di TPA Punggur.

Serangkaian langkah tersebut diarahkan untuk menstabilkan kondisi persampahan kota, mengurangi risiko penumpukan berulang, dan memastikan alur pengelolaan lebih terukur di tengah pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat.

"Kami menargetkan sesegera mungkin, seluruh keputusan yang dihasilkan dalam rakor dapat langsung dieksekusi untuk meminimalkan dampak lingkungan maupun gangguan layanan kebersihan di Batam," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan daerah yang ingin terlibat dalam Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy harus memiliki volume sampah minimal 1.000 ton per hari yang dibutuhkan fasilitas tersebut.

Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati mengatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 di Jakarta selain penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitasi PSEL, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan 1.000 ton sampah per hari.

"Pemda menyediakan lahan untuk pembangunan PSEL, tapi harus sesuai dengan tata ruang dan kapasitas sampahnya minimal 1.000 ton per hari," ujarnya dilansir Antara, Selasa (21/10/2025).

Jika suatu daerah tidak mencukupi persyaratan timbulan sampah tersebut, maka dapat bekerja sama dengan kabupaten/kota lain untuk memastikan keberadaan sampah untuk digunakan di PSEL.

"Tapi, harus dihitung jarak, kalau terlalu jauh malah akan jadi rugi," katanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, kabupaten/kota yang memenuhi kriteria PSEL adalah yang memiliki volume sampah paling sedikit 1.000 ton per hari.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus menyediakan alokasi APBD untuk pengelolaan sampah yang meliputi pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi dan berkomitmen untuk menyusun peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan.

Sebelumnya, KLH merekomendasikan tujuh lokasi untuk PSEL kepada CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani setelah melakukan verifikasi lapangan.

Lokasi itu adalah wilayah Yogyakarta Raya, Denpasar Raya, Bogor Raya , Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, serta wilayah Semarang Raya.

Menurut Danantara, proyek PSEL akan dilakukan di 10 kota. Selain tujuh lokasi yang sudah direkomendasikan oleh KLH/BPLH, terdapat juga lokasi di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menuturkan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan PSEL termasuk lahan dan penyediaan material sampah.

"Kalau kembali ke Pepres ini, isinya selain tadi bahwasanya lokasi tidak tertuliskan tapi pemda sekarang yang harus mempersiapkan lokasinya. Pemda harus mempersiapkan preferably, kalau bisa, mungkin 4 sampai 5 hektare untuk lokasi WTE," ucapnya.

Untuk lokasi, diperlukan keberadaan sumber air yang berada dekat lokasi fasilitas PSEL meskipun rincian tersebut belum dipaparkan secara lebih jelas dalam aturan tersebut.

"Lalu yang ter-state secara spesifik di Perpres itu bahwasanya pemda harus punya uang untuk meng-collect dan mengangkut sampahnya dan itu bisa dilakukan dengan mungkin mengadakan retribusi," tuturnya.

Anggaran perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah karena minimal fasilitas PSEL atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) memerlukan jumlah sampah sekitar 1000 ton. Untuk mengangkut sampah sebanyak itu, diperkirakan memerlukan sekitar 300 truk.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pengangkutan sampah dan menyiapkan aturan terkait retribusi sampah untuk mendukung PSEL.

Pihaknya sebelumnya sudah mengimbau kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengalokasikan sekitar 3% dari APBD untuk pengelolaan sampah dan adanya kebutuhan retribusi untuk pengangkutan sampah ke fasilitas PSEL.

"Karena butuh sekitar 1.000 ton per hari untuk masuk ke WTE. Dari 1.000 ton itu mungkin butuh 300 truk untuk mengangkut sampah itu dan di situ nanti bisa pemda mengambil retribusi. Yang paling penting mereka harus punya uang untuk mengangkut sampahnya dan memastikan bahwa seribu ton itu terpenuhi," terangnya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 4 dalam Perpres 105/2025 dimana untuk daerah yang terlibat dalam PSEL harus memenuhi kriteria ketersediaan APBD untuk pengelolaan sampah serta komitmen menyusun peraturan daerah (perda) tentang retribusi pelayanan kebersihan.

Dia mengingatkan pentingnya aturan baru tentang penanganan sampah itu, mengingat pemerintah memiliki target pengelolaan sampah mencapai 51% pada tahun ini dan 100% pada 2029.

"Perpres ini sangat penting dan sangat signifikan untuk kita semua, karena ini terkait dengan target ketahanan pangan yang benar-benar ingin dicapai Presiden. Sekali lagi, ketersediaan air ini pengaruhnya sangat dekat dengan manajemen sampah," ujarnya