Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai komitmen Bisnis Indonesia Group (BIG) menyediakan data dan proyeksi ekonomi yang solid, BIG Consensus Insights by Data Indonesia hadir sebagai panduan navigasi strategis yang menyatukan beragam perspektif, proyeksi, serta analisis mendalam dari para ekonom dan analis terkemuka di Indonesia.

BIG Consensus Insightsmenyajikan proyeksi agregat terhadap estimasi berbagai indikator fundamental makroekonomi.

Konsensus ini mencakup parameter-parameter krusial yang mengukur kesehatan ekonomi nasional, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi (PDB), tingkat inflasi untuk memantau pergerakan daya beli masyarakat, hingga proyeksi kebijakan moneter terkait dengan arah suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate).

Seluruh estimasi ini dihimpun secara berkala dari sejumlah ekonom Tanah Air yang memiliki kredibilitas di industri yang digeluti masing-masing.vMelalui pendekatan terintegrasi ini, BIG Consensus Insights hadir untuk memberikan solusi atas tantangan prediksi tunggal.

Dengan menyandingkan berbagai estimasi profesional dalam satu laporan terpadu, para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat menangkap sentimen pasar secara lebih objektif, memitigasi risiko ketidakpastian dari proyeksi tunggal (single forecast), serta memperoleh landasan yang jauh lebih kuat dalam menyusun perencanaan bisnis maupun kebijakan strategis ke depan.

Daftar Ekonom yang Terlibat dalam BIG Consensus Insights

Keandalan proyeksi dalam BIG Consensus Insights didukung penuh oleh jajaran ekonom senior dari sektor perbankan, sekuritas, lembaga riset, dan organisasi profesi berikut:

1. Ahmad Mikail Zaini– Sucor Sekuritas
2. Andry Asmoro– Bank Mandiri
3. Anton Hendranata– BRI Research Institute
4. David Sumual– BCA
5. Dipo Satria Ramli– Core Indonesia
6. Dzulfian Syafrian– Indef
7. Enrico Tanuwidjaja– UOB Indonesia
8. Fakhrul Fulvian– Trimegah Sekuritas
9. Fikri C. Permana– KB Valbury Sekuritas
10. Hosianna E. Situmorang– Bank Danamon
11. Josua Pardede– Bank Permata
12. Leo Putra– BNI
13. Lintang N.– Bahana Sekuritas
14. Rizal Taufikurahman– Indef
15. Pieter Abdullah– Prasasti
16. Radhika Rao– DBS Eurozone, India, Indonesia
17. Rully Arya Wisnubroto– Mirae Sekuritas
18. Sunarsip– The Indonesia Economic Intelligence (IEI)
19. William Simadiputra– DBS Indonesia

Winang Budoyo – Perbanas

Jakarta (ANTARA) - Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) kembali menyuarakan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) dalam pertemuan perdana para penandatangan yang digelar di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Pertemuan tersebut digelar dengan penandatanganan dokumen 7DDE oleh para anggota AEI. Hingga 20 Januari 2026, dokumen itu telah ditandatangani oleh 436 ekonom dan 262 non-ekonom Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri.

Direktur Eksekutif CSIS Yose R. Damuri mengatakan pertemuan ini diharapkan dapat menjaga momentum kontribusi para ekonom dalam diskusi kebijakan publik.

“Pertemuan ini diharapkan menjaga momentum kita bersama dalam berkontribusi secara aktif dalam diskusi terkait pembuatan kebijakan maupun upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan keahlian kami sebagai ekonom,” ujar Yose dalam konferensi pers Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa.

Adapun tujuh poin utama Desakan Darurat Ekonomi mencakup, yang pertama, perbaikan menyeluruh misalokasi anggaran dan penempatan anggaran secara proporsional pada kebijakan dan program prioritas.

Kedua, pengembalian independensi dan transparansi lembaga negara, serta memastikan tidak adanya intervensi kepentingan pihak tertentu terhadap institusi negara.

Ketiga, penghentian dominasi negara yang berisiko melemahkan perekonomian lokal.

Keempat, melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, dan lisensi, serta penyederhanaan birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi.

Kelima, prioritas kebijakan untuk mengatasi ketimpangan dalam berbagai dimensi.

Keenam, pengembalian kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, serta penghentian program populis yang dinilai mengganggu stabilitas dan kehati-hatian fiskal.

Ketujuh, peningkatan kualitas institusi dan tata kelola negara, termasuk pemberantasan konflik kepentingan maupun perburuan rente.

Lebih lanjut, AEI juga melaporkan perkembangan advokasi sejak penyampaian 7DDE kepada publik. AEI sendiri telah diundang berdiskusi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan, serta Danantara.

Namun, aliansi menilai hasil dialog sejauh ini belum menunjukkan penanganan yang memadai terhadap persoalan mendasar, khususnya terkait misalokasi sumber daya dan lemahnya institusi.

AEI juga mencatat sejak penerbitan tujuh desakan darurat ekonomi pada 9 September 2025, berbagai diskusi telah digelar secara organik oleh para penandatangan di sejumlah daerah.

Diskusi tersebut antara lain diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Syiah Kuala.

Dalam hal ini, perwakilan AEI Titik Anas menekankan pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan modal manusia, sekaligus menyoroti persoalan pendanaan pendidikan.

"Walau konstitusi telah mengamanahkan setidaknya 20 persen anggaran publik untuk pendidikan, sayangnya alokasi 20 persen anggaran daerah tidak terpenuhi. Anggaran pendidikan ini penting misalnya untuk merealisasikan keputusan MK bahwa pendidikan dasar tidak lagi dipungut bayaran," ujarnya.

Berdasarkan evaluasi bersama, para penandatangan menilai pemerintah dan institusi negara masih belum memenuhi tuntutan 7DDE.

Ekonom Talitha Chairunissa menyatakan kondisi tersebut justru memperkuat urgensi keterlibatan aktif dan kritis para ekonom dalam diskursus kebijakan publik.

“Kami melihat bahwa kondisi ini memperkuat urgensi bagi para ekonom untuk terus terlibat secara aktif dan kritis dalam diskursus kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah," tambah Talitha.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus sejumlah ekonom memproyeksikan terjadinya penurunan inflasi secara moderat pada Oktober 2025, baik secara bulanan maupun tahunan.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Oktober 2025 pada Senin (3/11/2025) esok.

17 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,08% secara bulanan (month on month/MoM).

Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,21% MoM pada bulan sebelumnya atau September 2025.

Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang dan Ekonom Citigroup Securities Indonesia Helmi Arman masing-masing sebesar 0,23%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sebesar -0,05%.

Sementara secara tahunan (year on year/YoY), 28 ekonom memproyeksi median IHK pada Oktober berada di zona inflasi sebesar 2,64%. Nilai tersebut juga turun tipis dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,65% YoY pada September 2025.

Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,9% yang dikeluarkan oleh Ekonom OCBC Lavanya Venkateswaran. Sementara estimasi terendah di angka 2,25% oleh Ekonom Capital Economics Ltd Gareth Leather.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memperkirakan inflasi naik 0,02% MtM. Dia menilai inflasi utama tetap rendah, ditopang oleh stabilnya harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) dan koreksi musiman pada harga pangan.

Dalam laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, dijelaskan komponen harga bergejolak (volatile prices) diperkirakan akan terjadi deflasi ringan sebesar -0,3% MtM, sejalan dengan pola musiman selama periode panen di kuartal III/2025.

Penurunan harga terjadi pada beberapa komoditas utama, antara lain beras turun 0,8%, bawang merah 7,6%, dan cabai rawit 6,2%. Sementara itu, sejumlah komoditas lain justru mencatat kenaikan, seperti telur ayam naik 2,6% dan cabai merah 3,3%.

Komponen inflasi inti (core inflation) diperkirakan meningkat 0,2% mtm, didorong oleh kenaikan harga emas dan perbaikan konsumsi masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Mandiri Spending Index (MSI) yang naik 1,2% mtm pada Oktober 2025.

"Faktor tersebut sebagian diimbangi oleh depresiasi rupiah yang lebih ringan, yang turut membantu membatasi tekanan inflasi secara keseluruhan," ujar Asmo dalam laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, dikutip Minggu (2/11/2025).

Untuk kelompok administered prices, diperkirakan terjadi penurunan -0,2% MtM.

Harga bahan bakar non-subsidi naik rata-rata 0,5% MtM, namun tertahan oleh turunnya tarif angkutan udara sebesar 0,2% MtM, yang memberikan efek penahan terhadap laju inflasi secara keseluruhan.

Secara tahunan, Asmo memperkirakan inflasi utama Oktober 2025 berada di level 2,6% YoY. Sementara inflasi inti diproyeksikan mencapai 2,2% YoY, mencerminkan aktivitas permintaan domestik yang stabil serta pengaruh kenaikan harga emas sepanjang Oktober.

Jakarta, CNBC Indonesia - Peran guru sangat besar dalam mendongkrak pendidikan di Indonesia.Sehingga tidak heran jika pemerintah terus mendongkrak kualitas pendidikan nasional dengan meningkatkan kemampuan guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas guru. Sebab, ada setidaknya 200 ribu guru yang belum lulus D4 dan S1.

Oleh karena itu, menurut Mu'ti, mulai tahun ini ada beasiswa diberikan kepada guru. Dia memerinci ada 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa Rp 3 juta per semester.

"Sedangkan tahun depan, dialokasikan 150 ribu guru untuk mendapatkan beasiswa dan dananya sudah dialokasikan dalam APBN 2026," ungkap dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sejalan dengan pemerintah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI juga ikut mendorong peran guru di Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa sertifikasi internasional TOEIC untuk 100 guru Bahasa Inggris di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Inisiatif ini bertujuan memajukan mutu sumber daya manusia (SDM) daerah tersebut agar lebih berdaya saing global.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, investasi dalam pendidikan harus dimulai sejak dini dan melibatkan seluruh ekosistem.

"Kami percaya bahwa pendidikan yang baik harus dimulai sejak dini, dengan melibatkan seluruh ekosistem mulai dari sekolah, guru, hingga orang tua," ujar Okki dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Program yang secara resmi diluncurkan pada 1 September 2025 di SDN Bangkang, Lombok Tengah ini, sejalan dengan pilar Astacita Pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Program ini melibatkan 165 guru dan 341 orangtua dari 10 sekolah di Kabupaten Lombok Timur (Sembalun) dan Lombok Tengah (Kuta-Pujut).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bank-bank milik negara (Himbara) agar tidak menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang sudah dikuras dari BI ke konglomerat.

Dana tersebut, kata dia, harus benar-benar diarahkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan memperkuat pelaku usaha besar atau memperlemah nilai tukar rupiah.

"Bank yang dikasih yang Rp200 triliun seperti apa? Sebetulnya kita minta ke perbankan, yang minta dana itu jangan Anda kasih ke konglomerat itu. Dan enggak boleh beli dolar, karena kalau enggak rupiahnya akan diperlemah. Tapi yang lain, ya bebas sebetulnya," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan dilakukan dengan memanfaatkan keahlian sistem perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

"Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang ke sana. Harusnya saya enggak peduli apa-apa. Saya memakai ekspertis dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya, maunya begitu," ujarnya.

Purbaya menilai mekanisme ini seharusnya berjalan secara alami jika sistem perbankan nasional berfungsi dengan baik. Dana segar yang masuk ke bank akan mendorong kompetisi penyaluran kredit ke proyek-proyek produktif dan berdampak luas pada masyarakat.

"Kalau normal sistem perbankannya bagus, dia akan nyebar ke sistem perbankan pertama, kemudian ke kredit dan lain-lain. Itu akan menggerakkan perekonomian," kata dia.

Ia menambahkan pemerintah juga telah meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak menyerap dana tersebut agar peredaran uang di sistem keuangan tetap meningkat.

"Saya pesan ke bank sentral, jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brankas mereka banyak. Kalau mereka taruh di brankas terus rugi, dia bayar sama saya hampir 4 persen. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di InterBank, di tempat lain, di kredit, akhirnya pasti kredit," ucapnya.

Menurut Purbaya, persaingan antar bank dalam menyalurkan kredit justru berdampak positif bagi dunia usaha.

Bunga pinjaman turun karena bank berebut proyek-proyek yang layak, sementara bunga deposito ikut menurun sehingga masyarakat terdorong membelanjakan uangnya.

"Kredit pasti cari yang bagus-bagus, ada proyek-proyek bagus, banknya terbatas berebut. Bunga akan turun. Jadi saya ciptakan mereka untuk berkompetisi di perekonomian, supaya bunga banyak pinjaman. Sekarang udah turun cukup, bunga deposito juga turun sehingga orang yang punya uang banyak enggak sayang lagi naruh uangnya di bank, gue belanjain ya sekarang," paparnya.

Ia menilai dampak kebijakan ini sudah mulai terlihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

"Itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money. Dan kita lihat tadi, dia udah suka belanja lagi. Sepatunya baru kali sekarang baru beli kemarin. Karena sekarang bunganya lebih sedikit di bank sentral. Jadi itu utamanya, kita enggak intervensi macam-macam," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di BI ke lima bank Himbara. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat melalui ekspansi kredit.

Dana tersebut dibagi ke Bank Rakyat Indonesia (Rp55 triliun), Bank Negara Indonesia (Rp55 triliun), Bank Mandiri (Rp55 triliun), Bank Tabungan Negara (Rp25 triliun), dan Bank Syariah Indonesia (Rp10 triliun).

Purbaya menilai kebijakan tersebut telah meningkatkan peredaran uang primer (base money) hingga 13,5 persen pada September 2025. Ia menilai capaian itu menunjukkan arah kebijakan berjalan sesuai target. Menurutnya, selama ini dana pemerintah di BI hanya mengendap tanpa memberi manfaat bagi ekonomi riil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bank-bank milik negara (Himbara) agar tidak menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang sudah dikuras dari BI ke konglomerat.

Dana tersebut, kata dia, harus benar-benar diarahkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan memperkuat pelaku usaha besar atau memperlemah nilai tukar rupiah.

"Bank yang dikasih yang Rp200 triliun seperti apa? Sebetulnya kita minta ke perbankan, yang minta dana itu jangan Anda kasih ke konglomerat itu. Dan enggak boleh beli dolar, karena kalau enggak rupiahnya akan diperlemah. Tapi yang lain, ya bebas sebetulnya," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan dilakukan dengan memanfaatkan keahlian sistem perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

"Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang ke sana. Harusnya saya enggak peduli apa-apa. Saya memakai ekspertis dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya, maunya begitu," ujarnya.

Purbaya menilai mekanisme ini seharusnya berjalan secara alami jika sistem perbankan nasional berfungsi dengan baik. Dana segar yang masuk ke bank akan mendorong kompetisi penyaluran kredit ke proyek-proyek produktif dan berdampak luas pada masyarakat.

"Kalau normal sistem perbankannya bagus, dia akan nyebar ke sistem perbankan pertama, kemudian ke kredit dan lain-lain. Itu akan menggerakkan perekonomian," kata dia.

Ia menambahkan pemerintah juga telah meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak menyerap dana tersebut agar peredaran uang di sistem keuangan tetap meningkat.

"Saya pesan ke bank sentral, jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brankas mereka banyak. Kalau mereka taruh di brankas terus rugi, dia bayar sama saya hampir 4 persen. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di InterBank, di tempat lain, di kredit, akhirnya pasti kredit," ucapnya.

Menurut Purbaya, persaingan antar bank dalam menyalurkan kredit justru berdampak positif bagi dunia usaha.

Bunga pinjaman turun karena bank berebut proyek-proyek yang layak, sementara bunga deposito ikut menurun sehingga masyarakat terdorong membelanjakan uangnya.

"Kredit pasti cari yang bagus-bagus, ada proyek-proyek bagus, banknya terbatas berebut. Bunga akan turun. Jadi saya ciptakan mereka untuk berkompetisi di perekonomian, supaya bunga banyak pinjaman. Sekarang udah turun cukup, bunga deposito juga turun sehingga orang yang punya uang banyak enggak sayang lagi naruh uangnya di bank, gue belanjain ya sekarang," paparnya.

Ia menilai dampak kebijakan ini sudah mulai terlihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

"Itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money. Dan kita lihat tadi, dia udah suka belanja lagi. Sepatunya baru kali sekarang baru beli kemarin. Karena sekarang bunganya lebih sedikit di bank sentral. Jadi itu utamanya, kita enggak intervensi macam-macam," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di BI ke lima bank Himbara. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat melalui ekspansi kredit.

Dana tersebut dibagi ke Bank Rakyat Indonesia (Rp55 triliun), Bank Negara Indonesia (Rp55 triliun), Bank Mandiri (Rp55 triliun), Bank Tabungan Negara (Rp25 triliun), dan Bank Syariah Indonesia (Rp10 triliun).

Purbaya menilai kebijakan tersebut telah meningkatkan peredaran uang primer (base money) hingga 13,5 persen pada September 2025. Ia menilai capaian itu menunjukkan arah kebijakan berjalan sesuai target. Menurutnya, selama ini dana pemerintah di BI hanya mengendap tanpa memberi manfaat bagi ekonomi riil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dalam menempatkan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke bank milik negara dinilai sudah tepat. Bahkan, salah satu bank penerima dana juga merespon positif langkah tersebut.

Purbaya menyebut, penempatan dana senilai Rp 200 triliun tempuh setelah melihat aktivitas perekonomian yang melambat beberapa tahun terakhir, sementara itu dana mengendap pemerintah tiap tahun bisa mencapai Rp 400-500 triliun dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL).

"Jadi saya pikir kita belanjakan itu cepat, saya balikin Rp 200 triliun ke sistem perekonomian kan.Orang bilang itu langkah luar biasa padahal itu gampang, enggak mikir," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya mengatakan, saat menerapkan kebijakan itu sebetulnya ia tidak memberikan syarat apapun kepada perbankan untuk memanfaatkan dana murah dari pemerintah itu.

Namun, karena untuk menjaga tata kelola anggaran, berdasarkan masukan dari anak buahnya, ia menerapkan penyaluran dana itu melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang berlaku sejak 12 September 2025.

"Orang tadi enggak percaya kalau dipindahin ke sistem pasti bunga turun karena oversupply. Orang nanya lagi lu canggih banget berpikirnya, enggak itu paling sederhana," tegasnya.

Sebelumnya, bank penerima dana yakniPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyambut positif langkah Pemerintah menarik danaexcess reserve (cadangan berlebih) pemerintah sebesar Rp200 triliun untuk ditempatkan pada perbankan nasional.

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini dinilai akan menjadi stimulus pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo bahkan sempat menjelaskan, langkah strategis pemerintah ini dapat memberikan tambahan ruang likuiditas bagi perbankan. Hal ini pada gilirannya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas pemerintah.

"BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahaya air hujan yang kini mengandung mikroplastik terhadap kesehatan manusia.

Ia menjelaskan partikel plastik yang larut ke laut akan berubah menjadi mikroplastik, dimakan oleh ikan, dan akhirnya masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan.

"BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan air hujannya sudah mengandung mikroplastik. Jadi artinya plastik ini kalau dia larut ke laut, dari darat lalu larut ke laut, dia akan menjadi mikroplastik dimakan oleh ikan dan kemudian berbahaya buat manusia," ujar Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Menurutnya, polusi mikroplastik menjadi salah satu perhatian global yang kini juga dihadapi Indonesia. Fenomena ini menambah kompleksitas tantangan kelautan nasional di tengah upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan ketahanan pangan.

Trenggono menjelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan lima kebijakan utama untuk menjaga keseimbangan laut, termasuk perlindungan ruang konservasi, pengaturan penangkapan ikan secara terukur, serta pengembangan budidaya berkelanjutan.

Ia mengatakan kawasan konservasi laut yang kini mencapai 29 juta hektare masih perlu dijaga ketat karena aktivitas kapal penangkap ikan dapat mengganggu siklus pemijahan biota laut.

"Kita sudah ada MoU dengan IMO (Organisasi Maritim Internasional) bahwa di ruang-ruang konservasi itu ada peta sehingga seluruh kapal, baik kapal niaga, kapal angkut, apalagi kapal perikanan, itu tidak boleh crossing atau mendekat," kata dia.

Selain itu, Trenggono menuturkan potensi ekonomi biru Indonesia ke depan akan bergantung pada kekuatan sektor budidaya laut, pesisir, dan darat yang dikelola secara berkelanjutan.

Meski demikian, ia juga mengingatkan tekanan terhadap sumber daya alam kian meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia dan kebutuhan protein yang melonjak.

"Pertumbuhan umat manusia terus eksponensial, jadi daya dukung bumi kan cuma segini. Menurut FAO, tahun 2050 akan meningkat menjadi 70 persen peningkatan kebutuhan protein. Kalau enggak kita jaga dengan baik, maka dia akan intervensi ekonomi itu dan ujung-ujungnya akan hancur," ujarnya.

Fenomena air hujan yang mengandung mikroplastik sebelumnya diungkapkan oleh peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova. Dari penelitian yang dilakukan sejak 2022 di Jakarta, BRIN menemukan partikel mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di ibu kota.

Partikel tersebut berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan, ban, serta pembakaran sampah plastik. Mikroplastik yang terbawa angin dapat turun kembali ke bumi bersama hujan melalui proses yang dikenal sebagai atmospheric microplastic deposition.

Reza menjelaskan partikel mikroplastik berukuran sangat kecil, bahkan lebih halus dari debu, sehingga dapat terhirup manusia atau masuk ke tubuh melalui air dan makanan.

"Yang beracun bukan air hujannya, tetapi partikel mikroplastik di dalamnya karena mengandung bahan kimia aditif atau menyerap polutan lain," tulisnya dalam keterangan resmi BRIN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih berhitung matang sebelum memutuskan untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari level 11 persen yang berlaku saat ini.

Meski wacana penurunan sempat muncul dari sejumlah pihak, Purbaya menilai langkah tersebut harus dilandasi perhitungan fiskal yang sangat hati-hati, terutama terkait potensi hilangnya penerimaan negara.

"Jadi gini, kan kemarin diusulkan naik 12 persen, akhirnya cuma naiknya ke 11 persen. Orang usulin lagi, jangan ke 11 (persen) lah, coba turunin ke 9 atau 8 persen. Waktu di luar, saya enaknya juga ngomong gitu, 'ya turunin ke 8 persen'," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Namun setelah menjabat sebagai Bendahara Negara, Purbaya menyadari bahwa keputusan menurunkan tarif pajak bukanlah perkara sederhana.

Setiap penurunan tarif sekecil apa pun, kata dia, memiliki konsekuensi langsung terhadap penerimaan negara. Berdasarkan hitungannya, setiap penurunan 1 persen tarif PPN bisa membuat negara kehilangan pendapatan sekitar Rp70 triliun dalam setahun.

Menurutnya, angka sebesar itu tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena akan memengaruhi ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program prioritas. Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan perlu waktu untuk menghitung secara cermat dampak fiskal maupun potensi pertumbuhan ekonomi jika tarif PPN benar-benar diturunkan.

"Jadi kita pikir-pikir. Gini deh, saya hitung dulu sebetulnya kemampuan kita yang mengumpulkan tax sama cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Saya akan perbaiki sekarang sampai dua triwulan ke depan, mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa yang real, nanti kalau saya turunkan, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa," ujarnya.

Purbaya menambahkan evaluasi terhadap sistem perpajakan sedang berjalan, dan ia baru akan mengambil keputusan setelah memiliki gambaran yang utuh mengenai efektivitas pengumpulan pajak nasional.

Ia juga tak ingin langkah penyesuaian tarif justru memperlebar defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB, yang bisa berdampak pada stabilitas fiskal.

"Tapi itu sudah di atas kertas, sudah direncanakan, tapi saya harus hati-hati karena saya belum tahu, saya kan baru sebulan ya, dua bulan juga belum (menjabat). Sampai akhir tahun berapa sih kemampuan tax collection kita yang betul dengan perbaikan sistem. Nanti saya hitung semuanya," tutur dia.

"Jadi walaupun saya sembarangan kayak koboi, enggak, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok nanti di atas 3 persen defisit saya," ujarnya sambil berkelakar.

Purbaya menutup penjelasannya dengan nada ringan, menepis anggapan bahwa dirinya sering bersikap spontan dalam membuat kebijakan.

"Nanti lu ledekin saya lagi, 'enggak hati-hati', padahal sudah kita hitung. Jadi walaupun saya katanya konyol, enggak konyol-konyol amat," katanya.

Sebelumnya, tarif PPN sempat direncanakan naik menjadi 12 persen pada 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Namun, Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan tersebut dan memutuskan hanya memberlakukan tarif 12 persen untuk barang-barang mewah, sedangkan tarif umum tetap di 11 persen.

Kebijakan tersebut kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 yang menetapkan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar 11/12, sementara ketentuan PPN 12 persen untuk barang mewah diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menembus level 9.000 pada akhir tahun ini.

Ia juga memproyeksikan dalam jangka panjang indeks berpotensi menembus 32 ribu dalam sepuluh tahun ke depan, seiring pulihnya kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

"Coba Anda lihat IHSG, kan waktu itu dibilang akan hancur. Orang pasar itu pintar-pintar. Mereka akan menganalisa perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa, dan mereka implementasikan dalam bentuk posisinya di portofolio," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

"Kalau ditanya gimana indeks? 'To the moon', saya bilang. Akhir tahun ini berapa? '9.000'. Sepuluh tahun lagi ke depan berapa? '32 ribu'," tambahnya.

Ia menjelaskan membangun kepercayaan publik merupakan kunci utama untuk mendorong ekspektasi positif terhadap ekonomi.

Merujuk konsep self-fulfilling prophecy, Purbaya menilai ketika masyarakat dan pelaku usaha memiliki harapan ekonomi yang baik, mereka akan terdorong untuk berbelanja dan berinvestasi, sehingga pertumbuhan benar-benar terwujud.

"Ketika orang menganggap atau berharap ekonomi bagus, bisnis akan ekspansi, konsumen juga akan belanja. Jadi saya umumkan waktu itu bukan mau gaya-gayaan," ujarnya.

Menurut Purbaya, langkah konkret untuk menumbuhkan optimisme tersebut diwujudkan melalui penempatan Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan nasional. Kebijakan itu, kata dia, bertujuan menambah likuiditas agar perekonomian kembali bergerak dan kepercayaan masyarakat pulih.

Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan hanya membangun harapan, tetapi juga menciptakan dampak langsung terhadap perekonomian.

"Begitu saya umumkan, dalam dua hari uang masuk ke sistem. Itu ekspektasi berubah jadi real impact yang langsung menggerakkan ekonomi," katanya.

Purbaya melihat perbaikan kepercayaan ini mulai tercermin dari pergerakan pasar modal. Menurutnya, meskipun ada saham berisiko tinggi, mayoritas emiten besar dengan fundamental kuat tetap menjadi penopang utama penguatan IHSG.

Purbaya pun memperkirakan tren penguatan IHSG akan berlanjut dalam jangka panjang. Berdasarkan pengalamannya memantau pasar selama dua dekade, ia menilai indeks berpotensi tumbuh hingga empat hingga lima kali lipat dalam satu siklus bisnis.

"Dari awal sampai akhir siklus bisnis, pertumbuhannya biasanya empat sampai lima kali. Jadi saya pikir behavioral system enggak berubah, kira-kira segitulah," ujarnya.

Ia berpandangan ilmu ekonomi bukan sekadar teori kaku, melainkan kemampuan membaca perilaku dan ekspektasi pasar.

"Kalau Anda belajar dengan baik, Anda bisa mencapai level yang tinggi sekali, yang seolah-olah mendekati dukun," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Prabowo Subianto yang sempat runtuh selama beberapa bulan terakhir kembali naik. 

Bukti ia berikan berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Data LPS menunjukkan Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) melonjak ke level 130,6 pada Oktober 2025, naik signifikan dari posisi 117,3 pada September.

"Kalau saya lihat yang paling penting untuk saya sebagai pemerintah adalah bagaimana penilaian masyarakat ke pemerintah. Membaik apa enggak," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan pada Juli hingga September indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sempat anjlok ke titik yang mengkhawatirkan akibat tekanan ekonomi yang meluas. Penurunan tersebut, menurutnya, mencerminkan kesulitan ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat.

"Pada waktu bulan Juli, Agustus, September turun ke level yang rendah sekali. Ke level yang membahayakan. Jadi demo-demo itu menandakan bahwa masyarakat enggak puas ke pemerintah karena ekonominya memburuk," ujar Purbaya.

Data LPS memperlihatkan, indeks IKKP anjlok dari 117,3 pada Juli-Agustus ke 101,5 pada September, sebelum akhirnya berbalik naik tajam pada Oktober.

Purbaya menjelaskan pemulihan kepercayaan publik ini merupakan hasil dari kebijakan fiskal yang ia ambil secara counter-cyclical untuk mengoreksi perlambatan ekonomi yang terjadi akibat kebijakan moneter yang dinilainya terlalu ketat pada pertengahan tahun.

"Tanpa orang sadari sebetulnya sejak setahun terakhir, bahkan setahun setengah terakhir ya, ekonomi diperlambat dengan kebijakan-kebijakan moneter yang tidak terlalu akurat. Dari bulan sampai April tahun ini sebetulnya bagus, udah ada recovery, tapi Mei, Juni, Juli, Agustus, ekonomi dicekik lagi dengan seperti menghilangnya uang dari sistem perekonomian," kata Purbaya.

Alih-alih menambah utang baru atau memperluas defisit, ia memilih mengoptimalkan dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI).

"Saya lihat kan, pemerintah punya uang banyak di bank sentral. Setiap tahun sisanya banyak tuh, Rp400 triliun-Rp500 triliun. Jadi saya pikir, kita belanjakan itu cepat. Saya balikin Rp200 triliun pro-cyclical ekonominya kan," ujarnya.

Langkah tersebut, lanjutnya, berhasil menambah suplai uang di sistem keuangan dan menurunkan suku bunga.

"Kalau dipindahin ke sistem gimana? Pasti bunga turun, karena ada supply, tambahan uang di perekonomian. Saya tambah supply-nya, harganya turun. Harga uang adalah bunga. Jadi bunga turun," jelasnya.

Purbaya menyebut dengan turunnya bunga dan meningkatnya likuiditas, tanda-tanda perbaikan mulai tampak dari naiknya kredit dan meningkatnya optimisme masyarakat.

"Kalau bunga turun, semuanya biasanya bergerak. Jadi itu yang saya kerjakan. Tanpa macem-macem, saya lakukan kebijakan kontra-siklikal, mendorong ekonomi. Dan sekarang lumayan bagus kelihatannya. Kalau saya lihat bunga turun dan optimisme masyarakat udah balik, gerakan ekonomi mulai tumbuh," katanya.

Kenaikan indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa masyarakat mulai kembali optimistis terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data LPS, komponen yang mencatat level tertinggi adalah kemampuan pemerintah dalam memberikan rasa aman dan menjaga ketertiban umum, disusul indikator kemampuan menyediakan sarana umum yang nyaman. Nilai indeks di atas 100 menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap pemerintah berada di zona positif.

Dengan perbaikan tersebut, Purbaya berharap pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 bisa mencapai di atas 5,5 persen.

"Tujuannya supaya ekonomi triwulan keempat ini tumbuh di atas 5,5 persen," ujarnya optimistis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas menyampaikan, bahwa pihak swasta dalam hal ini SPBU Swasta untuk tidak memaksakan kehendak. Khususnya terkait dengan campuran etanol di dalam Bahan Bakar Minyak (BBM).

Awalnya, Bahlil menerangkan bahwa sudah ada beberapa negara yang mencampurkan BBM-nya dengan etanol. Ambil contoh Amerika Serikat (AS) yang produk BBM-nya dicampur etanol 20% atau E20 dan dibeberapa wilayah AS lainnya sudah ada yang E85.

Selain itu bahkan, di India juga sudah memakai BBM etanol 30% atau E30 dan Thailand E20.

"Jadi kita itu jangan apa ya? Selalu berpikir sesuatu yang seolah-olah ada sesuatu-sesuatu gitu. Dan yang kedua jangan swasta memaksakan kehendak gitu loh. Apalagi SPBU-SPBU ini kan gitu, jangan dikira kita nggak paham. Seperti orang Papua bilang, adek kau baru menulis, kakak sudah baca," tegas Bahlil dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang sedang meramu untuk bisa meluncurkan BBM dengan campuran etanol 10% atau E10. Ditargetkan, E10 ini bisa berjalan pada tahun 2027.

Tujuan peluncuran E10 sebagai upaya pemerintah menekan impor BBM yang saat ini masih terlalu tinggi.

Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024 yang dirilis Kementerian ESDM pada 2025 ini, impor BBM khususnya jenis bensin pada 2024 tercatat mencapai 21,83 juta kilo liter (kl). Impor bensin tersebut terdiri dari impor bensin RON 88 dan 90 mencapai 16,44 juta kl, bensin RON 95 mencapai 243 ribu kl, dan RON 92 mencapai 5,14 juta kl.

Jumlah impor BBM bensin pada 2024 itu naik dibandingkan impor pada 2023 yang tercatat sebesar 21,05 juta kl.

"Bensin itu kita sekarang 42 juta per tahun (konsumsi). Impor kurang lebih sekitar 22-23 juta. Caranya bagaimana agar kita tidak terlalu banyak impor? Kita harus mendorong ke E10-E20. Ethanol. Ethanol ini adalah bahan bakunya dari jagung, tebu, kemudian singkong,"

"Dan ini tidak hanya sekedar untuk mempertahankan energi kita, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jadi ada instrumen pertumbuhan yang bisa kita lakukan," tegas Bahlil.