JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit kapal asing, MV Silver Island, yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 di laut Sulawesi saat dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat, 29 Mei 2026.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan, hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 04 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari Pemerintah Indonesia.

“Kapal ini mengangkut ikan hidup, berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei 2026 menuju Hong Kong. Hasil pemeriksaan jelas, terdapat Napoleon dalam jumlah besar, tidak ada izinnya, dan kuotanya pun tidak ada,” ungkap Ipunk, Kamis (4/6/2026).

Selain tidak mengantongi izin, Ipunk mengungkap adanya indikasi kuat pelaku untuk mengelabui Pengawas Perikanan. Ikan Napoleon disembunyikan di lokasi tersembunyi yang sulit dijangkau petugas.

“Napoleon ini ditempatkan di palka kapal yang tidak biasa, yaitu di bagian yang sulit dimasuki petugas pemeriksa. Bahkan pintunya rahasia dan harus melalui gudang spare part mesin kapal,” jelas Ipunk.

Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai Rp16 miliar. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah muatan ikan Napoleon serta potensi pendapatan negara, baik berupa pajak maupun non-pajak, yang seharusnya dibayarkan.

Lihat video: Viral Pulau Umang Dijual Rp65 Miliar, KKP Langsung Segel Lokasi!



Atas kegiatan ilegal ini, pelaku diduga kuat melanggar Pasal 88 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

“Kasus ini akan kami lanjutkan ke proses hukum. Kami akan mendalami dan mengembangkannya sesuai dengan temuan-temuan yang ada,” tegas Ipunk.

Direktur Pengendalian Operasi Armada, Teuku Elvitrasyah, menambahkan MV Silver Island yang berukuran 492 GT merupakan jenis kapal pengangkut ikan hidup berkebangsaan Sao Tome and Principe (sebuah negara di kawasan Afrika Tengah) dan dimiliki oleh perusahaan yang berdomisili di Hong Kong.

“Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai indikasi MV Silver Island membawa salah satu jenis ikan dilindungi secara ilegal dari Sumenep, Jawa Timur menuju Hong Kong,” jelas Teuku.

Informasi awal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan analisis pergerakan kapal. MV Silver Island terpantau berlayar di Selat Makassar dan Laut Sulawesi menuju Hong Kong, hingga akhirnya dilakukan pencegatan (intercept) oleh KP Orca 04.

Ikan Napoleon merupakan jenis ikan yang dilindungi terbatas sesuai dengan daftar pada Appendix II CITES. Pemanfaatannya diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Sesuai ketentuan ini, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ikan Napoleon wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, KKP berkomitmen menerapkan pengaturan larangan penuh maupun terbatas terhadap spesies ikan tertentu. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi sumber daya ikan agar tidak punah, terutama ikan asli Indonesia (indigenous species), sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem asli alam Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin siang, membahas salah satunya mengenai program Kampung/Desa Nelayan Merah Putih.

Dua menteri tersebut tiba satu per satu di Istana Kepresidenan sejak pukul 13.30 WIB. Keduanya mengaku belum mengetahui agenda rapat bersama Presiden Prabowo siang ini.

"Cuma mungkin tentang giant sea wall (tanggul laut raksasa, red.) ya, tetapi nanti saya lihat dulu ya. Nanti saya kabarin," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum masuk rapat.

Ia melanjutkan sebagai Mendiktisaintek, dirinya akan memaksimalkan peran-peran perguruan tinggi dalam mendukung program-program prioritas pemerintah.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga belum mengetahui agenda rapat. Namun, dia menyebut "kampung nelayan" saat ditemui wartawan sebelum masuk rapat.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf juga tiba di Istana Kepresidenan RI, Senin siang, untuk rapat bersama Presiden Prabowo.

Pada Rabu (15/4), pemerintah resmi membuka rekrutmen nasional sebanyak 5.476 formasi khusus bagi pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/4), menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Mereka yang lolos akan ditempatkan sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

"Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada biaya. Semua proses hanya melalui kanal resmi phtc.panselnas.go.id. Bila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan, itu penipuan," kata Zulhas.

Ia juga menegaskan penempatan tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat lokal.

"Kalau ada dua kandidat dengan nilai sama maka diprioritaskan yang berasal dari kawasan terdekat," katanya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini, Senin (20/4/2026). Berdasarkan pantauan, Brian tiba lebih dulu pukul 13.50 WIB.

Tak berselang lama, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono juga tiba di Istana. Saat dikonfirmasi apa yang akan dibahas, Menteri Brian mengaku belum mengetahui materi yang dibahas.

“Saya belum, cuma mungkin tentang Giant Sea Wall. Tapi nanti saya lihat dulu ya,” kata Brian, Senin (20/4/2026).

Sebelumnya, proyek Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) kini memasuki tahap penyusunan master plan. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan perencanaan ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo dengan tujuan mempercepat pengerjaan megaproyek untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah dan risiko banjir rob di wilayah pesisir.

KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong percepatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan ekonomi biru nasional yang berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya fokus pada tiga pilar utama penyelenggaraan instrumen NEK.

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Lebih lanjut, KKP juga fokus pada penguatan data dan informasi mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO2 yang akurat.

“Ketiga, pilot project restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan,” ujar Trenggono.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa total luas potensi karbon biru dari mangrove yang ada di kewenangan KKP mencapai 997.733 hektare dan diproyeksikan mampu menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Sementara, potensi karbon dari ekosistem lamun memiliki luas hingga 860.156 hektare, dan diproyeksikan mampu menyerap karbon sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen,” ujar Trenggono.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Menteri KP menilai diperlukan integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Selain itu, ia menyampaikan KKP juga telah menyusun prosedur perdagangan sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

“Seluruh prosedur yang disusun tersebut telah mempertimbangkan impact dari Nilai Ekonomi Karbon yang akan memberikan kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat pesisir secara optimal dan berkelanjutan,” kata Menteri KP.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan selesai pada akhir Mei 2026.

Hal ini disampaikan oleh Trenggono usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Ia menyatakan pemerintah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi pesisir nasional.

Ia menjelaskan hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun 100 titik kampung nelayan yang terbagi dalam dua tahap, 65 titik pada tahap pertama dan 35 titik di tahap kedua.

"Kita sudah membangun 100 titik, 65 tahap pertama, 35 tahap kedua dan kemudian itu totalnya 100 (titik). Semua diperkirakan akhir bulan Mei selesai," katanya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga membahas aspek pengelolaan sumber daya manusia di kawasan kampung nelayan.

Trenggono menilai pengawakan atau kesiapan masyarakat pengelola menjadi faktor penting agar program berjalan berkelanjutan.

"Kemudian pengawakan dari kampung nelayan kan penting juga, itu salah satu yang kita bahas dengan Bapak Presiden," jelas Trenggono.

Lebih lanjut, pemerintah akan melakukan pembangunan 1.000 kampung nelayan untuk target ke depan, yang akan dikerjakan secara pararel pada 2026.

Program lanjutan tersebut akan difokuskan di wilayah Indonesia timur guna mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi maritim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Berikutnya yang 1.000 berikut, di tahun 2026 secara pararel kita akan kerjakan, dan fokusnya adalah ke Indonesia timur," ujar Trenggono.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kalau koperasi mau ayo kita upayakan SPBUN-nya, maupun pihak swasta yang berminat silakan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka kolaborasi bagi koperasi maupun pihak swasta dalam penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), termasuk Desa Bumiharjo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat meninjau KNMP Bumiharjo, Jumat, mengatakan keberadaan SPBUN menjadi fasilitas penting yang melengkapi sarana perikanan yang sudah tersedia di KNMP Bumiharjo, seperti pabrik es slurry, cold storage, shelter pendaratan ikan dan bengkel nelayan.

Menurut dia, akses bahan bakar yang dekat dengan pusat aktivitas hulu perikanan akan menjadi kunci efisiensi biaya operasional nelayan.

“Kalau koperasi mau ayo kita upayakan (SPBUN-nya), maupun pihak swasta yang berminat silakan,” kata Trenggono dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta.

Ia menegaskan KKP membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar pembangunan SPBUN dapat segera terealisasi.

Dengan adanya fasilitas tersebut, ia menyebut nelayan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan bahan bakar, sehingga waktu melaut lebih efisien dan biaya operasional lebih ringan.

KKP mencatat Desa Bumiharjo saat ini memiliki sekitar 250 nelayan aktif dengan kapal tradisional berukuran 5–10 GT. Komoditas utama hasil tangkapan berupa ikan bernilai tinggi seperti layur dan tongkol.

Potensi ini dinilai cukup besar untuk mendukung pengembangan kawasan KNMP sekaligus memperkuat kontribusi Jepara terhadap produksi perikanan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Trenggono juga meninjau fasilitas bengkel nelayan yang akan dilengkapi mesin penarik kapal ke darat agar nelayan tidak perlu mendorong kapal secara manual saat perbaikan.

Selain itu, penggunaan teknologi es slurry menjadi fokus KKP untuk menjaga kualitas ikan tetap segar sehingga nilai jual komoditas perikanan dari Jepara dapat meningkat di pasar yang lebih luas.

“Harapannya nelayan jadi lebih sejahtera. Nanti ikan dari sini kualitasnya baik dan sehat melalui penggunaan peralatan pendukung yang memadai,” ujar Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MALANG - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Di sana, Trenggono mengevaluasi langsung progres pembangunan KNMP yang masih belum rampung.

Kunjungan tersebut merupakan rangkaian pemantauan pembangunan KNMP di sejumlah wilayah Indonesia. Sebelumnya, Trenggono telah meninjau proyek serupa di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, sebelum melanjutkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Ini bagian dari kunjungan saya untuk melihat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita ingin memastikan yang dibangun sesuai standar dan kualitas, supaya nanti bisa berfungsi secara layak dan baik,” ujar Trenggono, Rabu (4/3/2026).

Trenggono mengaku telah mencatat sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Salah satunya terkait ketersediaan air bersih yang masih dalam kondisi payau serta persoalan sedimentasi di area tambatan perahu.

“Tadi saya panggil kontraktornya untuk dikoreksi dengan baik. Soal air bersih ini harus betul-betul diselesaikan. Sedimentasi tambatan perahu juga segera kita kerjakan,” ujarnya.

Meski belum sepenuhnya selesai, beberapa fasilitas disebut telah beroperasi. Pabrik es sudah memproduksi, cold storage telah difungsikan, namun sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) masih dalam tahap koordinasi untuk segera dibangun.

Lihat video: Gelar Ratas, Prabowo Minta Percepat Kampung Nelayan untuk Pengaentasan Kemiskinan



“Memang ini belum selesai 100 persen, tetapi sudah bisa beroperasi. Namun fasilitas yang belum lengkap harus segera dipenuhi,” ujarnya.

Trenggono juga menekankan bahwa pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya akan dijalankan oleh Koperasi Merah Putih secara profesional, dengan pendampingan dan koordinasi bersama Kementerian Koperasi.

“Tahun ini kita rencanakan seribu Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Syaratnya tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah kapal nelayan di masing-masing wilayah,” jelasnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, menyampaikan bahwa berdasarkan kontrak tahun 2025, progres pembangunan fisik KNMP sebenarnya telah mencapai 100 persen.

“Secara kontrak tahun 2025 kemarin progresnya sudah 100 persen. Semua sudah terbangun dengan baik, walaupun tadi ada beberapa hasil evaluasi Pak Menteri yang perlu disempurnakan,” jelas Victor secara terpisah.

Dia mengungkapkan, pada 2026 telah diusulkan pembangunan lanjutan, salah satunya SPBN yang direncanakan berada di sisi area pelabuhan. Selain itu, sedimentasi yang cukup besar akan dilakukan pengerukan serta penguatan dinding (revetment) agar jalur keluar-masuk kapal lebih lebar dan aman.

“Harapannya nanti semua kapal bisa masuk ke muara ini dan tidak lagi bersandar di pasir, tetapi langsung di air. Itu akan membuat umur kapal lebih panjang karena risiko kerusakan lebih kecil,” ujarnya.

Persoalan air payau juga akan diatasi melalui pengeboran sumber air tawar tahun ini untuk kebutuhan pabrik es. Saat ini, pabrik es telah terbangun dengan kapasitas sekitar 2 ton per siklus.

“Memang belum bisa mencukupi 100 persen kebutuhan, apalagi saat musim ikan. Tapi minimal saat tidak musim, kebutuhan es bisa dipenuhi dari sini,” tambahnya.

Victor juga menyebutkan usulan pembangunan akses jalan yang telah disampaikan kepada Bupati Malang Sanusi dan diharapkan dapat segera terealisasi melalui dukungan dinas terkait.

Menurutnya, pembangunan KNMP menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nelayan di wilayah tersebut. Ia mencatat, jumlah kapal nelayan di Pujiharjo meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tahun 2017 kapal di sini sekitar 30 unit. Sekarang sudah 300 unit. Artinya naik 10 kali lipat,” ungkapnya.

Pujiharjo juga dikenal sebagai sentra pendaratan ikan layur, komoditas ekspor bernilai tinggi. Pada 2025, ikan layur yang didaratkan di wilayah tersebut mencapai sekitar 5.000 ton dengan kisaran harga Rp50.000 per kilogram.

“Ini salah satu ikan ekonomis penting. Karena potensi dan pertumbuhan nelayannya bagus, maka kawasan ini dinilai layak menjadi Kampung Nelayan Merah Putih,” pungkasnya.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Bupati Malang Sanusi, Dandim 0818 Malang-Batu Letkol Infanteri Bayu Nugroho, jajaran Polres Malang, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Banyuwangi, Jatim (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memuji proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Lateng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

"Setelah saya berkeliling tadi melihat pembangunannya bagus banget dan kualitas bangunannya juga, dan saya kira kontraktornya bagus ya. Kalau kemarin saya lihat di beberapa daerah lainnya kurang bagus dan sudah saya komplain," kata Menteri Trenggono saat meninjau kampung nelayan tersebut, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa pembangunan KNMP Lateng ini merupakan satu dari 100 lokasi awal pengembangan kampung nelayan terpadu di Indonesia.

KNMP di daerah lain, lanjut dia, mayoritas arah pembangunannya lebih kepada sarana prasarana produksi, sedangkan di KNMP Lateng Banyuwangi lebih kepada tematik hilirnya.

"Jadi, di KNMP Banyuwangi ini hilirisasi langsung, yang artinya hasil tangkapan ikan nelayan bisa diolah di sini. Model tematik semacam ini bagus juga untuk menggerakkan ekonomi di level bawah," katanya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan karena telah membangun ekosistem baru di kawasan kuliner olahan laut Kampung Mandar.

"Untuk pengawasan KNMP tetap dari pemerintah daerah. Jadi di setiap tempat yang pemda kelola mulai kebersihan, kualitas makanan dan tata kelola lingkungan dan lainnya," kata Ipuk.

Ia menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun KNMP ini sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi pesisir yang berkelanjutan dan terintegrasi.

"Kampung nelayan moderen ini dirancang terintegrasi, selain menjadi tempat aktivitas kampung nelayan pada umumnya, juga dirancang menjadi daya tarik baru bagi sektor pariwisata Banyuwangi, dan dengan konsep ini hasil tangkapan nelayan diharapkan memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan," katanya.

Sementara, Pelaksana Proyek Kampung Nelayan Merah Putih Lateng Banyuwangi Rendra Kurnia menyampaikan bangunan KNMP Banyuwangi mengangkat arsitektur Osing sebagai gaya utama, dan bangunan-bangunan yang berdiri membawa bentuk, karakter dan ornamen khas suku asli Banyuwangi.

Selain itu, katanya, enam unit bangunan utama mengadopsi arsitektur rumah adat Suku Osing, diperkaya ornamen batik khas Gajah Oling, dan perpaduan antara sentuhan modern dan kearifan lokal itu memberi identitas kuat, sekaligus menegaskan karakter budaya Banyuwangi di kawasan pesisir.

"KNMP Lateng Banyuwangi dilengkapi dermaga sandar perahu, lokasi pendaratan ikan, balai pertemuan, pabrik es, serta unit pengolahan hasil laut, serta disiapkan juga sebagai kawasan kuliner bahari baru," kata Rendra.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tolong dijaga supaya ini KNMP Ekas Buana betul-betul bisa mampu memberikan manfaat buat Bapak dan Ibu semua

Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan bantuan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kepada sejumlah nelayan di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Trenggono membagikan beras SPHP kemasan 5 kilogram itu di sela sela berdialog dengan nelayan yang hadir dalam peninjauan melihat progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana di Lombok Timur, Jumat (27/2).

"Semua puasa? (Tanya Trenggono ke nelayan). Saya ke sini bawa oleh-oleh nih, ada beras, habis ini bisa bawa pulang. Sama nanti selain beras ada uang lauk pauknya," kata Trenggono.

Beras SPHP yang dibagikan dikemas dalam ukuran lima kilogram dan diserahkan langsung kepada perwakilan nelayan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam suasana Ramadhan, Trenggono menyapa para nelayan dan menanyakan apakah seluruhnya sedang menjalankan ibadah puasa sebelum membagikan bantuan.

Ia menyebut kedatangannya membawa oleh-oleh berupa beras yang dapat dibawa pulang, serta tambahan uang untuk kebutuhan lauk pauk keluarga.

Pertanyaan sederhana tentang rasa senang disambut jawaban kompak para nelayan yang mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap kondisi mereka.

Trenggono mengaku sebenarnya ingin menggelar makan bersama nelayan, namun rencana itu ditunda karena kunjungan berlangsung saat bulan puasa.

Ia berjanji akan kembali datang ketika tidak berpuasa untuk makan bersama seluruh nelayan sebagai bentuk kebersamaan dan dukungan moril.

Selain membagikan bantuan, ia kembali menegaskan pentingnya menjaga fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih agar memberi manfaat berkelanjutan.

"Tolong dijaga supaya ini (KNMP Ekas Buana) betul-betul bisa mampu memberikan manfaat buat Bapak dan Ibu semua," kata Trenggono.

Ahmad Suwandi, nelayan Desa Ekas Buana, mengaku senang menerima bantuan beras SPHP yang dibagikan Menteri Trenggono saat kunjungan ke desanya.

Ia mengatakan bantuan tersebut terasa istimewa karena jarang ada pembagian langsung seperti itu, terlebih diberikan di tengah suasana Ramadhan kepada ratusan nelayan setempat.

"Ya, emang senang, senang karena kan tumben-tumben ada bantuan seperti ini. Memang kita senang, senang banget," kata Suwandi.

Dia menerima satu karung beras kemasan 5 kilogram serta uang untuk kebutuhan lauk pauk berbuka puasa bersama keluarga.

Menurut dia, bantuan itu dapat meringankan beban kebutuhan rumah tangga, terutama saat pengeluaran di bulan puasa. Sehari-hari Suwandi bekerja sebagai nelayan tangkap sekaligus pembudidaya lobster.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) beras program SPHP merupakan beras yang disubsidi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

Penjualan komoditas itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua)

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mestinya dua tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi yang miskin

Lombok Timur, Nusa Tenggara Ba (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memproyeksikan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah hingga Rp29,2 miliar per tahun.

"Jadi harapan kita setelah (KNMP) meningkat produktivitasnya, itu otomatis kesejahteraan mereka (masyarakat nelayan) akan meningkat," kata Trenggono di sela meninjau KNMP Ekas Buana di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Trenggono mengaku telah melakukan peninjauan sejumlah lokasi KNMP di kawasan timur Indonesia.

Dalam rangkaian kunjungannya, Trenggono mendatangi KNMP Kabupaten Sikka, KNMP Desa Sulamu, KNMP Kamanlaputi di Sumba Timur, KNMP Warloka di NTT, serta Pulau Bungin dan Desa Ekas Buana di NTB.

"Itulah kenapa saya datang ke sini (Lombok Timur), saya melakukan peninjauan mulai dari Kupang, Sikka, Waingapu, lalu kemudian Sumba Timur, dan kemudian di sini," ujarnya.

Ia menegaskan peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan pembangunan berjalan optimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat nelayan.

Lebih lanjut dia menekankan, tujuan utama pembangunan KNMP adalah memerangi kemiskinan di desa-desa pesisir. Di Lombok Timur, khususnya Desa Ekas Buana, tingkat kemiskinan tercatat masih berada di angka 13 persen.

“Kepentingan apa? Memerangi kemiskinan tadi yang 13 persen. Mestinya dua tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi yang miskin. Semuanya menjadi sejahtera,” ujarnya.

Menurut Trenggono, peningkatan produktivitas nelayan menjadi kunci. Dengan tersedianya sarana produksi dan infrastruktur pendukung, hasil tangkapan diharapkan meningkat signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat.

“Tujuannya sebenarnya agar masyarakat di Lombok Timur ini, di Ekas Buana, yang mayoritas nelayan, bisa meningkat produktivitasnya. Setelah meningkat, otomatis kesejahteraan mereka juga akan meningkat. Itulah kenapa saya datang ke sini,” katanya.

Program KNMP dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga melakukan rekayasa sosial melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koperasi, kewirausahaan, hingga sertifikasi dan standardisasi usaha.

Melalui intervensi tersebut, setiap lokasi KNMP ditargetkan mampu meningkatkan produksi perikanan hingga 800 ton per tahun, menyerap sekitar 700 tenaga kerja, baik nelayan maupun non-nelayan, serta meningkatkan nilai ekonomi kawasan hingga Rp29,2 miliar per tahun sesuai desain program.

KKP membangun sebanyak 100 KNMP di seluruh Indonesia sejak akhir tahun 2025. Salah satu yang telah rampung secara fisik adalah KNMP Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Desa Ekas Buana dipilih karena memiliki potensi perikanan besar dengan komoditas utama tongkol, cakalang, kembung, dan udang. Dari total 1.226 kepala keluarga, sebanyak 854 berprofesi sebagai nelayan, dengan 396 unit kapal aktif beroperasi.

Beragam fasilitas telah dibangun untuk menunjang aktivitas perikanan, mulai dari gudang beku portable, pabrik es, shelter pendaratan ikan, docking kapal, bengkel nelayan, balai nelayan, hingga kios pemasaran ikan dan instalasi pengolahan air limbah.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan 10 unit mesin kapal, 1.620 alat tangkap ikan, satu mobil berpendingin, serta 50 unit cool box.

Selain pembangunan fisik, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat kelembagaan pengelola melalui peningkatan kapasitas pengurus koperasi desa, pendampingan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kompetensi penyuluh perikanan.

Trenggono menegaskan, seluruh desa nelayan di NTB dan NTT berpeluang dibangun KNMP selama memenuhi kriteria sebagai desa nelayan.

"Selama dia desa nelayan, kita akan bangun. Kita harus ciptakan semua potensi ekonomi yang ada di sini,” ujarnya.

Dengan penguatan rantai pasok, penerapan sistem rantai dingin, serta peningkatan daya saing produk perikanan hingga pasar regional dan global, pemerintah berharap KNMP tidak sekadar menjadi proyek infrastruktur, melainkan motor penggerak transformasi ekonomi pesisir di Indonesia timur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Timur, Nusa Tenggara Ba (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diarahkan untuk meningkatkan perekonomian termasuk mengentaskan kemiskinan seperti di Lombok Timur melalui peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

"Pemerintah membangun ini (KNMP di Desa Ekas Buana) untuk kepentingan saudara-saudara. Kepentingan apa? Memerangi kemiskinan tadi yang 13 persen," kata Trenggono di sela meninjau KNMP Ekas Buana di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Ia menyoroti tingkat kemiskinan daerah seperti yang disampaikan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, yang mana masih sekitar 13 persen, sehingga kehadiran fasilitas produksi di KNMP menjadi solusi nyata.

Menurutnya, pemerintah membangun sarana tersebut untuk kepentingan masyarakat agar dalam dua tahun ke depan angka kemiskinan dapat ditekan signifikan khususnya di daerah itu.

Trenggono menekankan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi setempat, mulai dari penangkapan ikan hingga pengembangan budidaya perikanan bernilai tinggi.

Ia juga mendorong nelayan tidak lagi menjual benih bening lobster, melainkan dibudidaya agar memberikan nilai tambah dan pendapatan lebih besar.

Apabila nelayan terkendala sarana seperti keramba, ia meminta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun jajaran kementerian untuk mendapatkan dukungan.

Menurutnya, peningkatan produktivitas secara otomatis akan mendorong kenaikan kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan tersebut.

Ia juga berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan optimal agar benar-benar membawa perubahan ekonomi berkelanjutan bagi warga Ekas Buana.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyampaikan angka kemiskinan di daerahnya mencapai 13,43 persen dari total 1,5 juta penduduk, dengan kontribusi signifikan berasal dari komunitas nelayan.

Ia meyakini keberadaan KNMP yang dilengkapi fasilitas penyimpanan berkapasitas 10 ton ikan dapat membantu nelayan menjaga harga saat hasil tangkapan melimpah.

Menurutnya, ketika tangkapan banyak, hasil tidak perlu langsung dijual, melainkan disimpan terlebih dahulu agar harga tetap stabil dan menguntungkan.

Lebih lanjut dia pengendalian harga dan distribusi akan diperkuat melalui tata niaga berbasis koperasi yang didukung pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia juga menyebutkan besarnya kebutuhan konsumsi ikan di Lombok Timur untuk memasok program andalan Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG), sehingga permintaan ikan, udang, dan komoditas perikanan lainnya sangat tinggi.

"Bisa dihitung, penduduk kami 1,5 juta (jiwa), MBG kami 250 titik lebih. Berapa kebutuhan ikannya? Berapa kebutuhan udangnya? Berapa kebutuhan sayurnya? Dan sebagainya dan sebagainya," kata Haerul.

"Sehingga tentu alhamdulillah KNMP-KNMP seperti ini masih kami butuhkan terutama panjang pantai yang ada ke utara," tambah Haerul.

Adapun KNMP Ekas Buana dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare milik pemerintah daerah dengan dukungan infrastruktur terpadu untuk menunjang aktivitas ekonomi nelayan. Proyek tersebut dikerjakan oleh BUMN Adi Karya sebagai pelaksana pembangunan kawasan.

Fasilitas yang dibangun meliputi kantor pengelola, gudang beku portabel, pabrik es portabel, kios pemasaran ikan, kios perbengkelan, kios kuliner, balai pelatihan, shelter perbaikan jaring, bengkel nelayan, docking kapal, serta fasilitas umum seperti toilet, musala, dan tempat pembuangan sampah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Timur, Nusa Tenggara Ba (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono geram dan meminta kualitas infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dibenahi sehingga layak dan bermanfaat bagi nelayan.

"Saya minta semua dibenarin, dikoreksi semua, finishingnya, nggak benar ini!," kata Trenggono di sela peninjauan itu di Lombok Timur, Jumat.

Dia menegur keras pelaksana proyek saat meninjau infrastruktur KNMP Ekas Buana karena kualitas bangunan dinilai kurang baik.

Ia secara langsung mempertanyakan pembangunan infrastruktur kepada salah seorang pihak pelaksana proyek yang dinilai bertanggung jawab atas kualitas bangunan di kawasan tersebut.

Ia menyoroti kondisi gudang beku karena akses keluar masuk dinilai terlalu sempit serta terdapat celah kecil yang dianggap kurang layak dan berpotensi mengganggu operasional.

Nada tinggi sempat terdengar ketika ia meminta penjelasan mengenai mutu bangunan serta mempertanyakan apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak yang telah diberikan.

Amarahnya memuncak ketika dia melihat lantai semen samping gudang beku portabel tersebut terlihat retak. Dia pun menunjuk dan mengarahkan kakinya ke retakan tersebut sambil memperlihatkan ke pihak yang bertanggung jawab.

Trenggono menegaskan proyek pemerintah harus dikerjakan secara profesional karena anggaran yang digunakan berasal dari negara untuk kepentingan masyarakat nelayan setempat.

"Kamu bikin bangunan kaya gini, kenapa, ha? Bagus nggak bangunannya? Coba kamu bikin yang benar dong, masa bangunannya kaya gini? Yang benar aja dong," tegas Trenggono.

Selain gudang beku, ia turut meninjau pabrik es portabel, bengkel nelayan, kios pemasaran ikan, balai pelatihan, hingga fasilitas umum seperti toilet.

Ia meminta seluruh sarana dan prasarana dibenahi agar benar-benar mendukung aktivitas ekonomi nelayan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara nyata.

Usai peninjauan lapangan, Trenggono bersama jajaran berdialog langsung dengan nelayan guna mendengar masukan serta memastikan program berjalan sesuai kebutuhan mereka.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026