Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Rabu (1/7/2026) untuk mengumumkan sejumlah indikator ekonomi terbaru, mulai dari perkembangan inflasi Juni 2026 hingga neraca perdagangan Indonesia periode Mei 2026.

Selain perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menjadi acuan inflasi nasional, BPS juga akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor Indonesia yang menunjukkan posisi neraca perdagangan Mei 2026. Adapun konferensi pers akan dimulai pukul 11.00 WIB.

Dalam konferensi pers yang sama, BPS juga akan menyampaikan sejumlah indikator sektoral yang menggambarkan kondisi berbagai sektor ekonomi nasional.

Adapun data yang akan dipublikasikan meliputi perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), serta perkembangan luas panen dan produksi jagung maupun luas panen dan produksi padi.

BPS juga akan memperbarui data luas panen dan produksi padi maupun jagung yang menjadi acuan dalam memantau kondisi produksi pangan nasional.

Inflasi Diproyeksi Naik

Hasil BIG Consensus Insights yang diselenggarakan DataIndonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group (BIG), menunjukkan median proyeksi inflasi Juni 2026 mencapai 0,41% secara bulanan (month-to-month/MtM). Sementara itu, inflasi sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) diperkirakan sebesar 1,86%, sedangkan inflasi tahunan (year-on-year/YoY) diproyeksikan mencapai 3,29%.

Survei tersebut menghimpun proyeksi dari 20 ekonom dan analis, dengan 11 responden telah menyampaikan estimasinya.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada Juni 2025 yang tercatat 0,19% secara bulanan dan 1,87% secara tahunan. Angka itu juga melampaui inflasi Mei 2026 yang sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan.

Di antara para responden, Ekonom Bahana Sekuritas Purbiantoro Lintang Nugroho memberikan proyeksi inflasi paling tinggi, yakni 0,57% secara bulanan dan 3,48% secara tahunan. Sebaliknya, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memperkirakan inflasi lebih rendah, yakni 0,20% secara bulanan dan 3,10% secara tahunan.

Mayoritas ekonom menilai tekanan inflasi pada Juni berasal dari kombinasi pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, harga pangan yang bergejolak (volatile food), serta penyesuaian harga yang diatur pemerintah (administered prices).

Tekanan dari sisi nilai tukar juga tercermin pada proyeksi inflasi inti. Berdasarkan BIG Consensus Insights, median inflasi inti Juni 2026 diperkirakan mencapai 0,16% secara bulanan atau 2,63% secara tahunan.

Survei BIG Consensus Insights juga menunjukkan ekspektasi inflasi hingga akhir tahun cenderung meningkat. Sebanyak 70% ekonom memperkirakan inflasi pada akhir 2026 akan berada di atas asumsi inflasi dalam APBN 2026 sebesar 2,5%, sedangkan 30% responden meyakini inflasi masih akan berada sesuai dengan target pemerintah.

Neraca Dagang Diproyeksi Defisit

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memperkirakan neraca perdagangan RI akan mencatatkan defisit, sekaligus mengakhiri rekor surplus 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Berdasarkan data performa neraca dagang beberapa bulan sebelumnya, tren penyempitan surplus diketahui terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pada April 2026, neraca dagang kembali mencatatkan surplus ke-72 kalinya secara beruntun. Namun, nilainya mengecil bahkan sampai enam tahun terakhir yaitu US$89,1 juta.

David memprakirakan neraca dagang mencatatkan defisit sebesar US$1,04 miliar. Hal ini tidak lepas dari efek penurunan ekspor maupun impor secara bulanan karena hari kerja Mei yang lebih sedikit dari April 2026.

David mencatat bahwa harga komoditas ekspor unggulan Indonesia naik seperti batu bara dan logam, sedangkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) stagnan. Namun demikian, ekspor diprakirakan cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor.

"Namun, indikasi awal dari data negara-negara lain yang menjadi importir utama produk-produk Indonesia, ekspor cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor, terutama untuk ekspor ke Malaysia, Thailand, dan China," jelas David kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

David memproyeksikan ekspor pada dua bulan lalu turun baik secara bulanan maupun tahunan yakni 15,44% (MoM) dan 13,07% (YoY). Sementara itu, impor secara tahunan naik 10,50% (YoY) meski turun 10,98% (MoM).

Berbeda dengan David, Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto memproyeksikan neraca dagang Indonesia masih akan membukukan surplus, bahkan meningkat pesat dari bulan sebelumnya ke US$2,19 miliar.

Di sisi lain, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan kenaikan surplus yang lebih moderat dibandingkan April 2026, yakni ke US$738 juta atau US$0,74 miliar.

"Kondisi ini menunjukkan resiliensi eksternal yang kuat, di mana performa volume ekspor mampu meredam dampak melambatnya pertumbuhan ekspor ke level 20,54% (YoY) akibat mulainya tren normalisasi atau koreksi harga komoditas unggulan seperti CPO dan batubara di pasar global. Sementara kenaikan impor diperkirakan mencapai 34,91% (YoY)," terangnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom memproyeksikan inflasi Juni 2026 baik secara bulanan maupun tahunan naik imbas penyesuaian harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax. Inflasi bulanan diprakirakan naik ke kisaran 0,5% (MoM), sedangkan tahunan mencapai 3,4% (YoY).

Inflasi Juni 2026 secara bulanan dan tahunan ini diprakirakan meningkat dari laju April maupun Mei 2026. Pada Mei 2026, tingkat inflasi tercatat sebesar 0,28% secara bulanan (MoM) dan 3,08% secara tahunan (YoY).

Laju inflasi itu juga meningkat dari bulan sebelumnya yakni April 2026 sebesar 0,13% (MoM) dan 2,42% (YoY). Misalnya, Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto memprakirakan inflasi Juni 2026 sebesar 3,20% (YoY) dan 0,30% (MoM). Laju inflasi inti kemudian diproyeksikan sebesar 2,57% (YoY) dan 0,05% (MoM).

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memprakirakan inflasi bulanan pada Juni 2027 mencapai 0,55% (MoM). Sementara itu, inflasi tahunan Juni mencapai 3,45% (YoY).

"Inflasi Juni didorong oleh harga Pertamax yang naik 33%, (kontribusi sekitar 0.37% dari inflasi) dan harga bahan pokok yang konsisten masih naik," jelas David kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Di sisi lain, David memprakirakan komponen harga inti mengalami sebesar 2,38% (YoY), namun deflasi secara bulanan -0,14% (MoM). Inflasi inti turun dari bulan lalu karena harga emas yang juga turun relatif kencang.

Adapun Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang memprakirakan inflasi Juni 2026 melonjak ke 0,58% (MoM) dan 3,49% (YoY). Dia menilai inflasi ini tidak hanya terkerek oleh dampak kenaikan harga Pertamax ke sektor transportasi pada putaran awal (first-roundeffect).

Hosianna juga menilai tingkat inflasi ini turut diperberat oleh kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah di pasar global yang masih tinggi.

"Kombinasi faktor eksternal ini secara langsung mendorong kenaikan harga bahan baku impor (imported inflation) serta membengkaknya biaya operasional logistik, yang pada akhirnya mulai bertransmisi pada kenaikan harga barang baku dan sektor jasa domestik," terangnya kepada Bisnis.

Hosianna lalu memproyeksikan inflasi inti naik tipis ke 2,61% (YoY). Ini dinilai olehnya memberikan sinyal bahwa tekanan inflasi lanjutan (second-roundeffect) yang lebih luas ke masyarakat masih relatif tertahan.

Untuk itu, dia menilai kondisi tersebut merefleksikan ekspektasi inflasi domestik sejauh ini yang masih cukup menjangkar dengan baik.

Bagi Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro, kenaikan inflasi Juni 2026 turut dipengaruhi oleh harga bahan makanan yang lebih tinggi. Tingkat inflasi diprakirakan naik 0,51% (MoM) serta 3,42% (YoY).

Andry memprakirakan inflasi terkait dengan komponen harga yang diatur pemerintah serta pangan fluktuatif meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) diprakirakan naik ke 1,83% (MoM) dari 0,52% (MoM) bulan sebelumnya.

Inflasi komponen ini terutama didorong oleh lonjakan 32% (MoM) pada harga bensin nonsubsidi (Pertamax) di tengah kenaikan harga minyak global, bersamaan dengan kenaikan 14,2% MoM pada harga tiket pesawat.

Harga pangan yang fluktuatif diperkirakan naik menjadi 0,52% (MoM) atau lebih tinggi dari Mei 2026 yaitu 0,22% (MoM). Hal ini diproyeksikan terjadi di tengah kenaikan harga pangan yang luas.

Kenaikan harga terutama terlihat pada bawang merah (11,0%), cabai merah (8,5%), bawang putih (6,8%), cabai rawit (5,1%), daging sapi (1,3%), dan beras (0,5%), sementara penurunan terus terjadi pada telur (-2,6%) dan daging ayam (-2,0%).

Adapun inflasi inti diproyeksikan melandai ke 0,12% (MoM) dari 0,22% (MoM) pada bulan sebelumnya.

"Koreksi harga emas (-5,2% mom) meredam komponen inti, sementara depresiasi rupiah yang berkelanjutan (1,85% mom) dan harga minyak goreng yang lebih tinggi (0,9% mom) mempertahankan tekanan ke atas," kata Andry melalui keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat inflasi Indonesia pada April 2026 mencapai 0,13% secara bulanan (month to month/MtM), turun dari posisi Maret 2026 yang sebesar 0,41%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menjelaskan bahwa secara tahunan Indonesia mencatatkan inflasi 1,06% secara tahun kalender.

"Pada April 2026 terjadi inflasi sebesar 0,13% secara bulanan atau month to month, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 110,95 pada Maret 2026 menjadi 111,09 pada April 2026," ujar Ateng dalam rilis berita resmi statistik, Senin (4/5/2026).

Kelompok pengeluaran penyumbang terbesar atau faktor penyebab inflasi April 2026 adalah transportasi sebesar 0,99% dengan andil inflasi sebesar 0,12%.

Komoditas penyumbang inflasi utama kelompok ini adalah tarif angkutan udara (0,11%) dan bensin sebesar 0,02%.

Adapun komoditas lain yang juga menyumbang inflasi antara lain minyak goreng (0,05%), tomat (0,03%), beras serta nasi dengan lauk (0,02%)

Sebelumnya, kepala ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memprakirakan inflasi tahunan April 2026 akan melandai ke 2,40% (yoy) dari 3,48% (yoy) pada Maret 2026. Di sisi lain, inflasi bulanan juga melandai ke hanya 0,11% (mom) dari Maret 2026 yaitu 0,41% (mom).

"Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh normalisasi permintaan setelah Ramadan dan Idulfitri yang sudah terjadi penuh pada Maret, sehingga tekanan harga pangan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan hari raya mulai mereda pada April," terang Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Selain itu, Josua menyebut inflasi April terbantu oleh pengaruh efek basis rendah pada harga tahun lalu yang mereda. Khususnya, terkait dengan diskon tarif listrik pada awal 2025.

Inflasi inti juga diproyeksikan melandai dari 2,52% Maret 2026 ke 2,31% pada April 2026. Kenaikan harga ini termoderasi karena permintaan masyarakat pascalebaran cenderung lebih melandai.

Kendati melandai, Josua mengingatkan bahwa bukan berarti risiko inflasi hilang sepenuhnya. Tekanan harga pangan bergejolak diperkirakan mereda karena harga daging ayam, telur ayam, cabai merah, dan cabai rawit berpotensi turun seiring masuknya masa panen.

Di sisi lain, tekanan dari harga yang diatur pemerintah justru meningkat karena kenaikan harga BBM nonsubsidi dan LPG nonsubsidi, berakhirnya diskon tarif angkutan udara setelah periode mudik, serta tekanan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

"Jadi, gambaran inflasi April adalah inflasi umum menurun, tetapi risiko ke depan tetap perlu diwaspadai karena pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi dapat menambah tekanan biaya produksi, transportasi, dan subsidi energi," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi April 2026 diprakirakan melandai baik secara bulanan maupun tahunan. Tidak adanya efek basis rendah dari tahun lalu serta momen libur panjang menjadi beberapa faktor yang mendorong inflasi lebih rendah bulan lalu.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memprakirakan inflasi tahunan April 2026 akan melandai ke 2,40% (yoy) dari 3,48% (yoy) pada Maret 2026. Di sisi lain, inflasi bulanan juga melandai ke hanya 0,11% (mom) dari Maret 2026 yaitu 0,41% (mom).

"Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh normalisasi permintaan setelah Ramadan dan Idulfitri yang sudah terjadi penuh pada Maret, sehingga tekanan harga pangan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan hari raya mulai mereda pada April," terang Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Selain itu, Josua menyebut inflasi April terbantu oleh pengaruh efek basis rendah pada harga tahun lalu yang mereda. Khususnya, terkait dengan diskon tarif listrik pada awal 2025.

Inflasi inti juga diproyeksikan melandai dari 2,52% Maret 2026 ke 2,31% pada April 2026. Kenaikan harga ini termoderasi karena permintaan masyarakat pascalebaran cenderung lebih melandai.

Kendati melandai, Josua mengingatkan bahwa bukan berarti risiko inflasi hilang sepenuhnya. Tekanan harga pangan bergejolak diperkirakan mereda karena harga daging ayam, telur ayam, cabai merah, dan cabai rawit berpotensi turun seiring masuknya masa panen.

Di sisi lain, tekanan dari harga yang diatur pemerintah justru meningkat karena kenaikan harga BBM nonsubsidi dan LPG nonsubsidi, berakhirnya diskon tarif angkutan udara setelah periode mudik, serta tekanan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

"Jadi, gambaran inflasi April adalah inflasi umum menurun, tetapi risiko ke depan tetap perlu diwaspadai karena pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi dapat menambah tekanan biaya produksi, transportasi, dan subsidi energi," terangnya.

Adapun Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memproyeksikan inflasi April 2026 mengalami moderasi secara bulanan ke 0,2% (mom) dan secara tahunan ke 2,5% (yoy).

Senada dengan Josua, Andry melihat adanya normalisasi harga pangan bergejolak setelah Ramadan. Namun, inflasi inti dan harga diatur pemerintah diprakirakan naik menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi April 2026 lalu akibat gejolak harga minyak dunia.

Secara terperinci, harga pangan bergejolak diproyeksikan mengalami deflasi sebesar 0,2% secara bulanan (mom) pada April 2026 berkat berlalunya Ramadan. Inflasi harga bergejolak tercatat sebesar 1,6% (mom) pada bulan sebelumnya.

Beberapa barang pendorong deflasi yaitu cabai rawit (-14,2%), cabai merah (-9,5%), dan telur (-3,7%). Sementara itu, harga minyak goreng dan bawang merah terus naik masing-masing sebesar 3,7% dan 1,6%.

Inflasi inti diramal sebesar 0,2% (mom) atau sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu 0,1% (mom). Penurunan harga emas sebesar -1,51% (mom) membantu meredam sub-komponen emas, sedangkan pelemahan rupiah terus memberikan tekanan pada barang impor. Risiko kenaikan tambahan berasal dari kenaikan iaya input.

Kemudian, inflasi harga diatur pemerintah diproyeksikan naik lebih tinggi yaitu 0,8% (mom) dari Maret 2026 yakni 0,3% (mom). Ini didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi serta penyesuaian harga energi yang diestimasi rata-rata 60% dibandingkan bulan sebelumnya.

"Dengan estimasi dampaknya ke inflasi bulanan 0,04 poin persentase," ujar Andry, dikutip Minggu (3/5/2026).

Selain harga energi, harga tiket pesawat juga mengalami inflasi 3,13% (mom) meskipun lebih rendah dari periode libur Maret 2026 yaitu 5,24% (mom). Akan tetapi, kenaikan harga tiket pesawat ini didorong oleh naiknya harga avtur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendapatan riil masyarakat makin tergerus dengan kenaikan biaya hidup, terutama komoditas esensial seperti pangan dan energi. Akibatnya, daya beli masyarakat terancam dan berdampak luas ke perekonomian.

Kenaikan biaya hidup itu tampak dari data inflasi Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Maret 2026, BPS mencatat inflasi Indonesia berada di level 3,48% secara tahunan (year on year/YoY).

Meski turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,76% YoY, apabila ditelisik per komponennya terlihat komponen inflasi inti (core inflation) hanya berada pada level 2,52% YoY, komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) mencapai 6,08%, dan komponen harga bergejolak (volatile foods) sebesar 4,24% YoY.

Artinya, terdapat indikasi bahwa inflasi yang terjadi bukan didorong oleh daya beli atau tingginya permintaan masyarakat (yang tercermin dari masih relatif rendah inflasi inti), melainkan permasalahan suplai seperti komoditas energi (tercermin dari lonjakan inflasi administered prices) dan komoditas-komoditas pangan seperti (tercermin dari tingginya inflasi volatile foods).

Masalahnya, komoditas energi dan pangan merupakan kebutuhan konsumsi dasar masyarakat sehingga tidak bisa dihindari. Akibatnya, pendapatan riil rumah tangga akan semakin tergerus untuk belanja kebutuhan dasar tersebut.

"Dalam kondisi ini, ruang penyesuaian mereka sangat terbatas sehingga respons yang muncul biasanya berupa pengurangan konsumsi atau penurunan kualitas konsumsi," jelas Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman kepadaBisnis, belum lama ini.

Daya Beli Turun, Ekonomi Terancam

Akibatnya, jika pendapatan semakin banyak digunakan hanya untuk kebutuhan pokok maka daya beli masyarakat untuk kebutuhan lain akan tergerus. Rizal pun tidak heran apabila Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume) turun ke level 71,6%.

Adapun, angka 71,6% itu menjadi yang terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana saat itu porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Tim Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pun turut mewanti-wanti ancaman lonjakan inflasi ke depan.

Ancaman inflasi pangan menjadi salah satu perhatian, yang mana pemerintah telah mengisyaratkan potensi penurunan 3,87% (YoY) pada luas panen padi untuk panen musim penghujan mendatang, yang dapat membatasi pasokan dan menyulitkan upaya stabilisasi harga pangan domestik.

Selain persoalan pangan, risiko paling signifikan bagi konsumsi rumah tangga bersumber dari lonjakan harga minyak mentah global. Tim ekonom BCA menilai kebijakan subsidi BBM di tingkat saat ini tidak dapat dipertahankan secara fiskal, sehingga memunculkan ekspektasi bahwa pemerintah pada akhirnya perlu menaikkan harganya.

Berdasarkan perhitungan mereka, kenaikan moderat harga BBM bersubsidi di kisaran 10%—15% dapat menambah inflasi sebesar 1,8%—2,2%, yang secara langsung menggerus daya beli riil.

"Di luar dampak langsung terhadap konsumsi, penyesuaian tersebut juga akan menekan suku bunga riil, yang berpotensi mengurangi daya tarik relatif aset berdenominasi rupiah," tulis ekonom BCA Lazuardin Thariq Hamzah dan Victor George Petrus Matindas dalam laporannya.

Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal IV/2025 misalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,88% terdampak pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Singkatnya, penurunan konsumsi pun akan menjadi hambatan bagi roda perekonomian nasional. Misalnya, jika daya beli berkurang maka otomatis pendapatan dunia usaha pun akan berdampak negatif.

Rizal pun menggarisbawahi bahwa otoritas moneter dan fiskal harus bersinergi mengantisipasi ancaman tekanan daya beli di tengah lonjakan biaya hidup ini.

Menurutnya, instrumen moneter tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan. Pengetatan suku bunga tidak akan efektif meredam inflasi berbasis biaya, bahkan malah berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi.

Oleh sebab itu, sambungnya, yang lebih dibutuhkan adalah respons dari sisi fiskal dan sektoral melalui stabilisasi harga pangan, penguatan distribusi dan pasokan energi, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Tanpa intervensi tersebut, risiko yang muncul bukan hanya inflasi jangka pendek, tetapi juga pelemahan daya beli yang lebih struktural dan berpotensi menahan laju konsumsi ke depan," tutup pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu.

Jaga Stabilitas Ekonomi

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menekankan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.

Febrio tidak menampik adanya kenaikan harga komoditas telur, daging ayam, ikan segar, dan daging sapi selama momen Ramadan dan Idulfitri. Kendati demikian, dia meyakini inflasi umum di level 3,5% YoY pada Maret 2026 masih dalam level terkendali.

Meski sebenarnya, pemerintah dan Bank Indonesia menargetkan inflasi di level 2,5±1% sepanjang tahun ini. Artinya, level 3,5% (YoY) pada Maret 2026 sudah berada di level batas atas target otoritas fiskal dan moneter.

Hanya saja, Febrio menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai program insentif terutama selama momen Ramadan dan Lebaran lalu.

"Seperti insentif diskon transportasi, bantuan pangan, serta pengendalian inflasi dengan operasi pasar, intervensi harga, dan pengawasan distribusi,” ujar Febrio dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Apalagi, sambungnya, prospek bisnis tetap aman yang tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2026 yang tumbuh 6,9% YoY. Sementara optimisme masyarakat diyakini tetap kuat, yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2026 yang berada pada level 125,2 (zona optimis=100 ke atas).

Ke depan, Febrio menyatakan Kementerian Keuangan terus memantau perkembangan geopolitik global dan memperkuat langkah mitigasi bersama kementerian/lembaga terkait untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Dia menjelaskan berbagai bauran kebijakan terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi, salah satunya melalui penguatan perbaikan iklim investasi dengan optimalisasi kanal Debottlenecking Satgas P2SP dalam menyelesaikan berbagai hambatan investasi secara cepat dan terkoordinasi.

Di sisi lain, Febrio mengungkapkan arah kebijakan ke depan akan diarahkan untuk penguatan kemandirian energi nasional juga menjadi arah kebijakan ke depan dan pemanfaatan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat inflasi Indonesia Maret 2026 mencapai 0,41% secara bulanan (month to month/MtM), turun dari posisi Februari 2026 yang sebesar 0,68%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menjelaskan bahwa secara tahunan Indonesia mencatatkan inflasi 0,94% secara tahun kalender.

"Pada Maret 2026 terjadi inflasi sebesar 0,41% secara bulanan atau month to month, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 110,57 pada Februari 2026 menjadi 110,95 pada Maret 2026," ujar Ateng dalam rilis berita resmi statistik, Rabu (1/4/2026).

Kelompok pengeluaran penyumbang terbesar atau faktor penyebab inflasi Maret 2026 adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil inflasi sebesar 0,32%.

Komoditas penyumbang inflasi utama kelompok ini adalah ikan segar (0,06%), daging ayam ras (0,06%), dan beras (0,03%). Alhasil, komoditas harga pangan jadi penyebab inflasi Maret 2026.

Ateng menjelaskan bahwa momen Ramadan dan Lebaran 1447 H, serta perkembangan harga BBM nonsubsidi turut memengaruhi kondisi inflasi RI Maret 2026. Selain itu, terdapat faktor harga emas Maret 2026 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2026.

Sebelumnya, Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 0,62% (MtM) pada Maret 2026.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, perlambatan laju inflasi pada bulan ini sebagian besar didorong oleh tren penurunan harga emas di pasaran. Kendati demikian, tekanan akibat kenaikan harga pangan selama momentum Ramadan diakui masih terus berlanjut.

"Secara tahunan, inflasi umum [headline inflation] diproyeksikan melandai ke 3,70% YoY, dibandingkan dengan 4,76% YoY pada Februari 2026, yang mencerminkan normalisasi dari efek basis rendah [low base effect] pada tahun lalu," jelas Andry dalam laporan Macro Preview, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan inflasi inti (core inflation) akan bergerak moderat ke level 0,3% (MtM), lebih rendah dari posisi 0,42% pada bulan sebelumnya.

Menurut Asmo, kendati aktivitas belanja masyarakat selama Ramadan terpantau menguat seperti yang tercermin dari kenaikan indikator Mandiri Spending Index (MSI) sekitar 1,31% MoM, penurunan harga emas sebesar 0,89% MoM lebih kuat meredam tekanan inflasi inti.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memprediksi laju inflasi atau IHK Maret 2026 akan melandai ke level 3,71% (YoY), turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang menembus 4,76%.

Josua menjelaskan bahwa meredanya laju inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh hilangnya low base effect dari kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku pada Januari—Februari tahun lalu. Akibatnya, angka pembanding tahunan menjadi lebih normal.

"Artinya, meskipun periode Ramadan dan Idulfitri biasanya mendorong kenaikan harga pangan, perjalanan, dan rekreasi, dorongan itu kali ini tidak cukup kuat untuk menahan penurunan laju inflasi tahunan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Ke depan, Josua memberikan catatan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri apabila harga minyak mentah global melonjak lebih tajam.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 0,62% secara bulanan (month on month/MoM) pada Maret 2026 atau turun dibandingkan dengan realisasi inflasi pada Februari 2026 yang berada di level 0,68% MoM.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, perlambatan laju inflasi pada bulan ini sebagian besar didorong oleh tren penurunan harga emas di pasaran. Kendati demikian, tekanan akibat kenaikan harga pangan selama momentum Ramadan diakui masih terus berlanjut.

"Secara tahunan, inflasi umum [headline inflation] diproyeksikan melandai ke 3,70% YoY [year on year], dibandingkan dengan 4,76% YoY pada Februari 2026, yang mencerminkan normalisasi dari efek basis rendah [low base effect] pada tahun lalu," jelas Andry dalam laporan Macro Preview, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan inflasi inti (core inflation) akan bergerak moderat ke level 0,3% MoM, lebih rendah dari posisi 0,42% pada bulan sebelumnya.

Menurut Asmo, kendati aktivitas belanja masyarakat selama Ramadan terpantau menguat seperti yang tercermin dari kenaikan indikator Mandiri Spending Index (MSI) sekitar 1,31% MoM, penurunan harga emas sebesar 0,89% MoM lebih kuat meredam tekanan inflasi inti.

Di sisi lain, komponen harga pangan bergejolak (volatile food) diestimasi akan kembali merangkak naik menyentuh level 2,6% MoM, lebih tinggi dari capaian Februari yang sebesar 2,50%. Lonjakan inflasi pangan ini utamanya didorong oleh permintaan masyarakat yang tertahan tinggi selama bulan puasa.

Perinciannya, tekanan harga tertinggi terpantau pada sejumlah komoditas pangan utama seperti cabai rawit (10,2%), bawang putih (10,0%), cabai merah (3,7%), daging ayam (3,0%), dan telur ayam (1,7%).

Sementara itu, untuk komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), Asmo memproyeksikan terjadinya inflasi sebesar 0,2% MoM, berbalik arah dari deflasi 0,03% pada bulan sebelumnya.

"[Peningkatan] ditopang oleh rata-rata kenaikan harga Bahan Bakar Minyak [BBM] nonsubsidi sekitar 6,7% MoM, sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara [tiket pesawat] menjelang periode libur Lebaran," jelasnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan resmi data IHK periode Maret 2026 pada Rabu (1/4/2026) esok.

Bisnis.com, PALEMBANG— Tekanan inflasi di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diperkirakan masih berlanjut seiring dengan sejumlah catatan peristiwa dalambeberapa bulan ke depan.

Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik, pada Februari 2026 inflasi Sumsel tercatat sebesar 0,58% (month to month/mtm), meningkat dibandingkan Januari 2026 yang hanya 0,05% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumsel juga mengalami kenaikan menjadi 4,36% (year on year/yoy) dari sebelumnya 2,91% (yoy).

Peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh normalisasi diskon tarif listrik yang sempat berlaku pada 2025 sehingga menimbulkanlower base effectpada tahun ini.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengatakan inflasi juga didorong oleh kenaikan sejumlah komoditas, antara lain emas perhiasan, cabai merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras.

Selain itu dipicu juga dengan kenaikan harga emas, seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap instrumen safe-haven di tengah dinamika ekonomi global.

“Sementara itu, kenaikan harga komoditas pangan seperti daging ayam dan telur ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek dan Ramadan. Selain itu, harga komoditas hortikultura turut mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan lantaran gangguan cuaca,” jelasnya, Jumat (6/3/2026).

Dengan begitu, Bambang mengatakan, tekanan inflasi diperkirakan juga masih akan berlanjut. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri di tahun ini.

“Terlebih harga emas perhiasan diperkirakan masih bertahan pada level tinggi, sehingga berpotensi kembali mendorong kenaikan inflasi inti,” tuturnya.

Namun demikian, tekanan inflasi diprakirakan masih dapat tertahan sejalan dengan puncak panen raya padi di Sumsel, yang berlangsung dari Februari hingga Maret 2026.

Sehingga diproyeksikan dari sisi pasokan ketahanan pangan dapat lebih kuat dan menjaga inflasi melaju lebih tinggi.

“TPID Sumsel juga masih menjalankan upaya pengendalian inflasi melalui 4K ( keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif), dan hingga akhir Februari 2026, tercatat telah dilaksanakan 47 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sumsel,” ujarnya.

Bambang menambahkan, menjelang Idulfitri, pihaknya bersama TPID Kota Palembang juga melakukan sidak di Pasar Lemabang dan Lotte Grosir Palembang guna memastikan distribusi barang tetap lancar dan harga tetap stabil.

“Upaya stabilisasi harga juga dilakukan melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut, termasuk pelaksanaan GPM di Desa Gasing, Kabupaten Banyuasin, dengan dukungan subsidi ongkos angkut untuk sembilan komoditas utama dengan total berat sekitar ±4 ton,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Inflasi tahunan pada Februari 2026 melonjak ke level 4,76 persen, tertinggi dalam tiga tahun terakhir dan melampaui target 2,5 persen plus minus 1 persen. Lonjakan ini terutama dipicu normalisasi tarif listrik setelah diskon besar pada awal 2025, sehingga menciptakan efek basis yang signifikan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman mengatakan, angka inflasi yang tinggi perlu dibaca secara komprehensif karena dipengaruhi faktor base effect kebijakan diskon tarif listrik tahun lalu. “Kita harus membacanya dengan baik. 4,76 persen itu kenapa? Karena ada administered prices yang pada bulan Januari dan Februari 2025 mendapatkan diskon harga,” kata Aida, dikutip pada Selasa (3/3/2026).

Pada Januari hingga Maret 2025, kelompok administered prices mengalami deflasi cukup dalam akibat diskon tarif listrik, bahkan pada Februari 2025 tercatat minus 9,02 persen. Sebaliknya, pada Februari 2026 kelompok ini melonjak ke 12,64 persen, sehingga mendorong inflasi tahunan tampak tinggi secara statistik.

Meski demikian, inflasi inti yang mencerminkan tekanan permintaan domestik tercatat 2,63 persen secara tahunan. “Jadi masih terjaga semua mengenai inflasi.”

Menurutnya, tekanan inflasi tahunan berpotensi masih tinggi pada rilis Maret 2026. Namun setelah itu, BI memperkirakan inflasi akan kembali bergerak dalam rentang target. “Perkiraan kami di BI masih juga akan tinggi nanti (inflasi tahunan Maret 2026). Setelah itu akan mulai terjaga dengan baik, sehingga (tercapai) prospek inflasinya 2,5 persen plus minus 1 persen,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks dolar AS pelan-pelan menanjak seiring dengan pelaku pasar memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) tidak akan mampu merealisasikan pemangkasan suku bunga sebanyak tiga kali pada 2026.

Berdasarkan data Bloomberg, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang mata uang utama dunia menguat 0,4% pada Selasa (17/2/2026). Kenaikan ini menjadi yang kedua kalinya berturut-turut.

Adapun, dolar AS berada dalam tekanan sejak Presiden AS Donald Trump kembali duduk di Gedung Putih. Survei terbaru dari Bank of America Corp. menunjukkan eksposur investor terhadap dolar AS telah berada di level terendah setidaknya sejak 2012.

Namun, belakangan ini lembaga lindung nilai mengurangi posisi bearish mereka terhadap greenback karena para analis menyangsikan data ekonomi akan membuka jalan bagi pemangkasan suku bunga sebesar yang diharapkan investor. Pasar uang saat ini memperkirakan pemangkasan sekitar 60 basis poin hingga akhir tahun.

Elias Haddad, kepala strategi pasar global di Brown Brothers Harriman, menyampaikan pertaruhan pemangkasan suku bunga Fed funds terlihat berlebihan. Dia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi inti yang masih membandel di atas target 2% bank sentral.

"Sehingga membuka ruang bagi penyesuaian harga yang positif bagi dolar AS dalam jangka pendek," kata Haddad, dikutip Bloomberg pada Rabu (18/2/2026).

Analis Danske Bank A/S termasuk kepala analis valas Jens Naervig Pedersen mengatakan data ekonomi AS seperti laporan ketenagakerjaan Januari yang lebih kuat dari perkiraan melemahkan argumen untuk pemangkasan suku bunga “asuransi” pada musim semi.

Mereka memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga pada Juni dan September, lalu menahannya hingga 2027.

Namun demikian, penguatan dolar AS kali ini bisa jadi hanya sementara. Greenback telah melemah sekitar 10% sejak Januari 2025, ketika Trump memulai masa jabatan keduanya, yang membuat investor gelisah dengan kebijakan-kebijakan tak terduga termasuk perang dagang.

Bisnis.com, JAKARTA - Deflasi sektor pabrik di China mereda pada Januari 2026 berkat reli harga logam global. Meski demikian, lemahnya permintaan domestik masih menahan pemulihan inflasi yang lebih kuat.

Berdasarkan data Biro Statistik Nasional China (NBS) yang dirilis Rabu (11/2/2026), indeks harga produsen atau producer price index (PPI) turun 1,4% secara year-on-year (yoy), menjadi penurunan terkecil sejak Juli 2024.

Sementara itu, inflasi konsumen melambat untuk pertama kalinya sejak Agustus, hanya tumbuh 0,2% yoy setelah naik 0,8% pada Desember. Perlambatan ini dipengaruhi efek basis perbandingan yang tinggi pada tahun sebelumnya.

Ekonom Morgan Stanley Robin Xing mengatakan belum terlihat tanda-tanda reflasi yang meyakinkan di China. Meski PPI membaik tipis, menurutnya kenaikan tersebut belum didorong oleh permintaan.

“Kami belum melihat transmisi kenaikan harga komoditas di hulu ke harga barang konsumsi di hilir,” ujarnya dikutip dari Bloomberg, Rabu (11/2/2026).

Reli harga emas dan komoditas global lainnya membantu menahan laju deflasi China, meski tekanan struktural masih kuat. Mayoritas ekonom memperkirakan biaya produsen dan konsumen akan pulih tahun ini. Namun, tekanan penurunan harga diperkirakan tetap bertahan tanpa lonjakan signifikan pada permintaan domestik.

Berdasarkan median estimasi ekonom yang disurvei Bloomberg, inflasi konsumen China diproyeksikan naik 0,7% sepanjang 2026. Angka tersebut termasuk salah satu yang terendah di dunia dan jauh di bawah target pemerintah sekitar 2%.

Perbaikan PPI Januari terutama dipicu perubahan di sektor hulu seperti pengolahan dan pemurnian logam. Penurunan harga barang produsen—yang mencerminkan kinerja pertambangan, bahan baku, dan manufaktur—menyempit menjadi 1,3% dari 2,1% pada Desember.

Sebaliknya, penurunan harga barang konsumsi, mulai dari makanan hingga kebutuhan sehari-hari, justru melebar menjadi 1,7% dari 1,3%.

Ekonom Kepala Asia Pasifik Natixis SA Alicia Garcia Herrero sebelumnya menyebut, setelah 40 bulan berturut-turut mencatat penurunan, perbaikan PPI bisa menjadi sinyal positif jika tekanan deflasi di sisi produksi mulai mereda.

Secara keseluruhan, China masih berada dalam tekanan deflasi yang menggerus pendapatan dan laba perusahaan. Deflator produk domestik bruto (PDB) negara itu tercatat turun selama tiga tahun berturut-turut hingga 2025, periode terpanjang sejak reformasi ekonomi akhir 1970-an.

Inflasi inti (core CPI), yang mengecualikan komponen volatil seperti pangan dan energi, naik 0,8%, menjadi level terendah dalam enam bulan terakhir.

Ahli Statistik NBS Dong Lijuan menyebut perlambatan inflasi juga dipengaruhi efek basis tinggi tahun lalu serta fluktuasi harga minyak global yang menekan biaya energi domestik.

Selain itu, pergeseran waktu Tahun Baru Imlek turut memengaruhi pola konsumsi. Pada 2025, libur tersebut berlangsung 28 Januari–4 Februari, sedangkan tahun ini jatuh sepenuhnya pada Februari.

Tekanan deflasi telah berlangsung sejak pandemi berakhir, dipicu krisis berkepanjangan di sektor properti serta lemahnya konsumsi rumah tangga.

Kelebihan kapasitas produksi di sejumlah industri turut menciptakan kelebihan pasokan, mendorong perusahaan memangkas harga demi bertahan. Pemerintah pun menggulirkan kampanye “anti-involution” untuk menekan persaingan tidak sehat dan perang harga yang menggerus profitabilitas, mulai dari industri kendaraan listrik hingga layanan pesan-antar makanan.

Sejumlah tanda perbaikan mulai terlihat. Rantai restoran dan minuman besar seperti KFC dan Cotti Coffee menaikkan harga di platform pengantaran makanan, mengakhiri praktik diskon agresif setelah regulator menyelidiki subsidi di sektor tersebut.

Bloomberg Economics memperkirakan ekonomi China mulai memasuki fase reflasi pada pertengahan 2026, didukung subsidi konsumsi dan kebijakan pembatasan persaingan berlebihan.

Sepanjang 2025, inflasi tahunan China tercatat nol persen—terendah sejak 2009 dan jauh di bawah target resmi sekitar 2%.

Secara bulanan, harga produsen tercatat meningkat sejak Oktober, menjadi tren kenaikan terpanjang sejak awal 2022. Menurut Dong, kondisi ini dipengaruhi kombinasi reli harga logam global, kebijakan pemerintah membatasi kompetisi berlebihan, serta peningkatan permintaan elektronik terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Harga bahan logam nonferrous melonjak 16,1% pada Januari secara tahunan, sedangkan harga output industri pertambangan dan pengolahan logam nonferrous melesat 22,7%.

Data Januari juga menggunakan keranjang barang dan jasa terbaru untuk CPI dan PPI, yang diperbarui setiap lima tahun. Dalam revisi terbaru, bobot belanja makan di luar rumah, transportasi dan komunikasi, pendidikan dan hiburan, layanan kesehatan, serta barang dan jasa lainnya meningkat. Sebaliknya, porsi pakaian, perumahan, dan layanan rumah tangga menurun.

Pejabat China menegaskan bahwa menjaga pemulihan harga yang wajar tetap menjadi pertimbangan utama kebijakan moneter pada 2026.

Bank sentral China (People’s Bank of China/PBOC) kembali menegaskan komitmennya menggunakan instrumen secara fleksibel, termasuk pemangkasan suku bunga dan rasio giro wajib minimum (reserve requirement ratio/RRR) bagi perbankan.

Namun, tim analis Huaxi Securities menyebut pelonggaran signifikan kemungkinan baru ditempuh jika ekonomi melambat tajam atau terjadi guncangan seperti tarif AS atau aksi jual pasar.

PBOC menyebut telah muncul perubahan positif pada harga dan menilai upaya pemerintah mendorong konsumsi akan meningkatkan kepercayaan pasar serta menopang pemulihan inflasi.

Ekonom ING Bank untuk China Raya Lynn Song menilai inflasi yang kembali meleset dari target kemungkinan tidak akan mengubah arah kebijakan moneter PBOC secara signifikan.

Kendati demikian, dengan indikator domestik yang masih lemah dalam beberapa bulan terakhir, ruang pelonggaran kebijakan moneter dinilai tetap terbuka tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inflasi tahunan Indonesia pada Januari 2026 tercatat menembus 3,55 persen (yoy), melewati target di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, inflasi diperkirakan akan segera mereda dalam dua bulan ke depan.

“Tekanan yang ada diperkirakan bersifat sementara dan diproyeksikan mereda memasuki bulan Maret 2026,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ia menuturkan, dibandingkan dengan berbagai negara lain, inflasi Indonesia masih tergolong rendah dan terkendali. Inflasi yang stabil memberi ruang bagi aktivitas ekonomi untuk terus bergerak. Terutama inflasi inti yang rendah, kata Purbaya, memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansif tanpa menimbulkan tekanan di sisi harga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya yang berada di angka 2,92 persen. Meski melebihi target pemerintah, Purbaya menyebut inflasi tetap terjaga dan daya beli masyarakat masih terpelihara.

“Peningkatan inflasi pada Januari 2026 terutama akibat aspek teknis base effect indeks harga pada Januari 2025 yang sangat rendah karena adanya diskon tarif listrik pemerintah,” ujarnya.

Adapun inflasi volatile food berada pada level rendah setelah periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Purbaya menyebut suplai yang membaik berkontribusi menjaga inflasi volatile food. Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga semakin kuat dan telah menghasilkan 145 regulasi distribusi pangan.

“Inflasi inti di level 2,45 persen stabil dan berada dalam kisaran sasaran. Konsumsi masyarakat tetap kuat sehingga menjaga stabilitas inflasi inti,” tuturnya.

Sementara itu, inflasi administered price berada di level 9,71 persen pada Januari 2026, yang lebih dipengaruhi oleh efek teknis diskon tarif listrik pada awal 2025. “Secara keseluruhan, inflasi IHK berada pada 3,55 persen, sedikit di atas sasaran tetapi masih dalam rentang yang dapat dikendalikan,” tegasnya.