Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dampak rupiah tembus Rp17.500 per dolar AS terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Purbaya memastikan APBN masih aman meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah menembus level Rp17.500. Pemerintah sejak awal telah mengantisipasi pelemahan rupiah saat menyusun APBN 2026. Meski asumsi kurs resmi dalam APBN dipatok Rp16.500 per dolar AS, pemerintah disebut sudah menggunakan simulasi kurs di atas level tersebut.

"Jadi waktu kita hitung itu, kita asumsinya sudah di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi enggak saya umumin, tapi di atas itu, enggak jauh sama sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia menegaskan tekanan rupiah saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal pemerintah, termasuk beban utang negara.

Meski demikian, pemerintah akan tetap membantu Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terutama melalui intervensi di pasar obligasi domestik.

Purbaya mengklaim masih memiliki likuiditas yang cukup besar untuk menjaga pasar keuangan tetap stabil.

"Tapi kita akan kendalikan nilai tukar, kita akan coba membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita masih banyak uang menganggur, kita intervention bond market supaya yield-nya enggak naik terlalu tinggi," katanya.

Menurutnya, kenaikan yield obligasi yang terlalu tinggi berisiko memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena investor mengalami kerugian atau capital loss.

"Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing enggak keluar, atau malah masuk kalau yield-nya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk mulai besok," ujarnya.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Selasa pagi.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.45 WIB, rupiah berada di posisi Rp17.503 per dolar AS atau melemah 89 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya.

[Gambas:Youtube]

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok hingga 8 persen dalam dua hari perdagangan beruntun hingga memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) dua kali menghentikan sementara perdagangan (trading halt).

Tekanan pasar datang tak lama setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan pernyataan terkait evaluasi terhadap pasar saham Indonesia, khususnya menyangkut isu transparansi dan likuiditas porsi saham publik (free float).

Pemerintah pun angkat suara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan MSCI tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi BEI dan regulator pasar modal.

Head of Retail Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai pernyataan MSCI memang menjadi sentimen negatif yang langsung menekan pergerakan pasar.

"Dengan keluarnya pengumuman MSCI perihal pasar di Indonesia menjadi sentimen negatif, di mana kemarin dan hari ini tercatat IHSG terkoreksi cukup dalam dan sempat trading halt," ujar Herditya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/1).

Menurutnya, evaluasi dari MSCI seharusnya menjadi alarm bagi pemangku kebijakan, terutama terkait transparansi pasar yang menjadi salah satu acuan penilaian lembaga indeks global tersebut.

"Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi pemangku kebijakan yg berkaitan terlebih mengenai transparansi untuk menjadi acuan bobot penilaian bagi MSCI sendiri," ujarnya.

Untungnya regulator tak tinggal diam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI pun menggelar konferensi pers untuk merespons kekhawatiran pasar dan berkomitmen menindaklanjuti evaluasi MSCI paling lambat Maret 2026.

"Hal ini merupakan langkah yang kami perkirakan cukup baik, terlebih untuk meredam sentimen yang ada sehingga investor mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan ke depannya," ujar Herditya.

Pengamat pasar komoditas Ibrahim Assuaibi melihat tekanan di pasar saham tak lepas dari kekhawatiran potensi keluarnya dana asing dalam jumlah besar jika saham Indonesia terdampak kebijakan MSCI.

"Di bawah MSCI itu ada dana sekitar US$13 miliar. Ketika ada ketakutan saham-saham ini keluar dari indeks, pasti akan ada pergerakan dana yang besar. Ini yang membuat IHSG turun signifikan," ujar Ibrahim dalam program CNN Indonesia Economic, Kamis (29/1).

Ia menilai reaksi pasar bukan sekadar kepanikan sesaat, melainkan refleksi dari kekhawatiran yang sudah lama terakumulasi.

"Sudah ada alarm bahwa kok kenapa rupiahnya melemah, kok indeks harga saham gabungan terus mengalami kenaikan," ujarnya.

Ibrahim menambahkan tekanan makin besar setelah lembaga pemeringkat juga menurunkan pandangan terhadap saham-saham Indonesia, yang menurutnya menjadi pekerjaan rumah besar bagi BEI dan regulator.

"Pemeringkat rating pun juga menurunkan rating terhadap saham-saham di Indonesia. Ini merupakan PR terbesar ya bagi Bursa Efek Indonesia dan KSEI. Nah, Bursa Efek Indonesia dan KSEI ini pun juga sepertinya kewalahan. Sehingga bapaknya, ya regulatornya, OJK turun tangan. Ya bukan OJK saja. Maksudnya Kementerian Keuangan itu juga turun tangan untuk membenahi," ujar Ibrahim.

Executive Director CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pernyataan MSCI merupakan sinyal risiko yang lebih luas, tidak hanya terkait pasar saham, tetapi juga stabilitas makroekonomi.

"Ini sinyal terhadap kondisi ke depan, terutama dari sisi risiko. Ini tidak lepas sebetulnya dari bagaimana stabilitas makroekonomi dikelola serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ini mengelola dari sisi kebijakan," kata Faisal dalam program CNN Indonesia Economic.

Ia menilai pasar melihat persoalan yang lebih struktural, bukan sekadar respons atas kebijakan jangka pendek.

"Walaupun misalkan OJK sudah mengambil langkah-langkah yang sifatnya itu sebetulnya untuk meredam tekanan, tapi sebetulnya tidak. Not necessarily itu mengatasi akar permasalahannya," ujarnya.

Faisal mengingatkan persepsi investor terhadap efektivitas pemerintah dan kualitas tata kelola sudah menjadi sorotan sejak tahun lalu, seiring turunnya peringkat daya saing global Indonesia, khususnya pada indikator government efficiency.

"Jadi bagaimana persepsi daripada investor melihat pemerintah itu efektif menjalankan kebijakannya. Dan pertama melihat gap antara apa yang diomongkan dengan yang dilakukan. Dan juga efisiensi daripada kebijakannya termasuk juga governance di sini," ungkapnya.

Faisal menilai kegelisahan pasar sebenarnya bukan fenomena baru. Ia menyebut kekhawatiran investor sudah terbentuk sejak tahun lalu dan beriringan dengan dinamika politik domestik, termasuk pergantian pemerintahan.

"Pasar itu melihatnya sudah dari tahun lalu, sejalan juga mungkin dengan pergantian pemerintahan. Dan belakangan ini, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk stimulus dan lain-lain, tetap ada hal-hal lain yang menjadi perhatian," ujar Faisal.

Ia menegaskan isu yang membayangi pasar tidak semata soal kebijakan jangka pendek, melainkan menyangkut aspek fundamental seperti tata kelola pemerintahan dan relasi antara pemerintah dengan otoritas moneter.

"Masalah good governance dan bagaimana hubungan pemerintah dengan otoritas moneter itu dilihat sebagai satu bentuk risiko," kata Faisal.

Menurut Faisal, tekanan dari global dan domestik saling memperkuat, sehingga risiko trading halt berulang masih terbuka dalam waktu dekat.

Di tengah volatilitas tinggi, pelaku pasar meminta investor ritel, khususnya pemula, untuk tidak gegabah.

Herditya menyarankan investor menerapkan strategi selektif dan disiplin.

"Untuk saat ini, investor diharapkan selective buy terlebih dahulu dan menerapkan disiplin pada pola trading agar terhindar dari kerugian yang terlalu besar," ujarnya.

Sementara Ibrahim menilai pemulihan pasar sangat bergantung pada pembuktian ke depan, terutama soal independensi otoritas moneter dan konsistensi kebijakan pemerintah.

"Karena kepercayaan publik baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu begitu besar, sehingga perlu ada intervensi dari OJK ke bawah. Tujuannya bahwa ini loh, saya serius. OJK sebagai bapaknya ini serius untuk mengawasi anak-anaknya. Sehingga MSCI ini pun juga terus melakukan koordinasi terus supaya mereka pun tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ibrahim.

Ia mengingatkan, setelah koreksi tajam, IHSG tidak akan mudah kembali naik cepat seperti sebelumnya.

"Ingat bahwa indeks harga saham gabungan sudah menyentuh di level 9000-an. Kemudian jatuhnya cukup luar biasa. Nanti pada saat ini sudah selesai, untuk naik lagi tidak mungkin akan secepat yang sebelumnya." pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bank-bank milik negara (Himbara) agar tidak menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang sudah dikuras dari BI ke konglomerat.

Dana tersebut, kata dia, harus benar-benar diarahkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan memperkuat pelaku usaha besar atau memperlemah nilai tukar rupiah.

"Bank yang dikasih yang Rp200 triliun seperti apa? Sebetulnya kita minta ke perbankan, yang minta dana itu jangan Anda kasih ke konglomerat itu. Dan enggak boleh beli dolar, karena kalau enggak rupiahnya akan diperlemah. Tapi yang lain, ya bebas sebetulnya," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan dilakukan dengan memanfaatkan keahlian sistem perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

"Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang ke sana. Harusnya saya enggak peduli apa-apa. Saya memakai ekspertis dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya, maunya begitu," ujarnya.

Purbaya menilai mekanisme ini seharusnya berjalan secara alami jika sistem perbankan nasional berfungsi dengan baik. Dana segar yang masuk ke bank akan mendorong kompetisi penyaluran kredit ke proyek-proyek produktif dan berdampak luas pada masyarakat.

"Kalau normal sistem perbankannya bagus, dia akan nyebar ke sistem perbankan pertama, kemudian ke kredit dan lain-lain. Itu akan menggerakkan perekonomian," kata dia.

Ia menambahkan pemerintah juga telah meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak menyerap dana tersebut agar peredaran uang di sistem keuangan tetap meningkat.

"Saya pesan ke bank sentral, jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brankas mereka banyak. Kalau mereka taruh di brankas terus rugi, dia bayar sama saya hampir 4 persen. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di InterBank, di tempat lain, di kredit, akhirnya pasti kredit," ucapnya.

Menurut Purbaya, persaingan antar bank dalam menyalurkan kredit justru berdampak positif bagi dunia usaha.

Bunga pinjaman turun karena bank berebut proyek-proyek yang layak, sementara bunga deposito ikut menurun sehingga masyarakat terdorong membelanjakan uangnya.

"Kredit pasti cari yang bagus-bagus, ada proyek-proyek bagus, banknya terbatas berebut. Bunga akan turun. Jadi saya ciptakan mereka untuk berkompetisi di perekonomian, supaya bunga banyak pinjaman. Sekarang udah turun cukup, bunga deposito juga turun sehingga orang yang punya uang banyak enggak sayang lagi naruh uangnya di bank, gue belanjain ya sekarang," paparnya.

Ia menilai dampak kebijakan ini sudah mulai terlihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

"Itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money. Dan kita lihat tadi, dia udah suka belanja lagi. Sepatunya baru kali sekarang baru beli kemarin. Karena sekarang bunganya lebih sedikit di bank sentral. Jadi itu utamanya, kita enggak intervensi macam-macam," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di BI ke lima bank Himbara. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat melalui ekspansi kredit.

Dana tersebut dibagi ke Bank Rakyat Indonesia (Rp55 triliun), Bank Negara Indonesia (Rp55 triliun), Bank Mandiri (Rp55 triliun), Bank Tabungan Negara (Rp25 triliun), dan Bank Syariah Indonesia (Rp10 triliun).

Purbaya menilai kebijakan tersebut telah meningkatkan peredaran uang primer (base money) hingga 13,5 persen pada September 2025. Ia menilai capaian itu menunjukkan arah kebijakan berjalan sesuai target. Menurutnya, selama ini dana pemerintah di BI hanya mengendap tanpa memberi manfaat bagi ekonomi riil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bank-bank milik negara (Himbara) agar tidak menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang sudah dikuras dari BI ke konglomerat.

Dana tersebut, kata dia, harus benar-benar diarahkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan memperkuat pelaku usaha besar atau memperlemah nilai tukar rupiah.

"Bank yang dikasih yang Rp200 triliun seperti apa? Sebetulnya kita minta ke perbankan, yang minta dana itu jangan Anda kasih ke konglomerat itu. Dan enggak boleh beli dolar, karena kalau enggak rupiahnya akan diperlemah. Tapi yang lain, ya bebas sebetulnya," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan dilakukan dengan memanfaatkan keahlian sistem perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

"Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang ke sana. Harusnya saya enggak peduli apa-apa. Saya memakai ekspertis dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya, maunya begitu," ujarnya.

Purbaya menilai mekanisme ini seharusnya berjalan secara alami jika sistem perbankan nasional berfungsi dengan baik. Dana segar yang masuk ke bank akan mendorong kompetisi penyaluran kredit ke proyek-proyek produktif dan berdampak luas pada masyarakat.

"Kalau normal sistem perbankannya bagus, dia akan nyebar ke sistem perbankan pertama, kemudian ke kredit dan lain-lain. Itu akan menggerakkan perekonomian," kata dia.

Ia menambahkan pemerintah juga telah meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak menyerap dana tersebut agar peredaran uang di sistem keuangan tetap meningkat.

"Saya pesan ke bank sentral, jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brankas mereka banyak. Kalau mereka taruh di brankas terus rugi, dia bayar sama saya hampir 4 persen. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di InterBank, di tempat lain, di kredit, akhirnya pasti kredit," ucapnya.

Menurut Purbaya, persaingan antar bank dalam menyalurkan kredit justru berdampak positif bagi dunia usaha.

Bunga pinjaman turun karena bank berebut proyek-proyek yang layak, sementara bunga deposito ikut menurun sehingga masyarakat terdorong membelanjakan uangnya.

"Kredit pasti cari yang bagus-bagus, ada proyek-proyek bagus, banknya terbatas berebut. Bunga akan turun. Jadi saya ciptakan mereka untuk berkompetisi di perekonomian, supaya bunga banyak pinjaman. Sekarang udah turun cukup, bunga deposito juga turun sehingga orang yang punya uang banyak enggak sayang lagi naruh uangnya di bank, gue belanjain ya sekarang," paparnya.

Ia menilai dampak kebijakan ini sudah mulai terlihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

"Itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money. Dan kita lihat tadi, dia udah suka belanja lagi. Sepatunya baru kali sekarang baru beli kemarin. Karena sekarang bunganya lebih sedikit di bank sentral. Jadi itu utamanya, kita enggak intervensi macam-macam," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di BI ke lima bank Himbara. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat melalui ekspansi kredit.

Dana tersebut dibagi ke Bank Rakyat Indonesia (Rp55 triliun), Bank Negara Indonesia (Rp55 triliun), Bank Mandiri (Rp55 triliun), Bank Tabungan Negara (Rp25 triliun), dan Bank Syariah Indonesia (Rp10 triliun).

Purbaya menilai kebijakan tersebut telah meningkatkan peredaran uang primer (base money) hingga 13,5 persen pada September 2025. Ia menilai capaian itu menunjukkan arah kebijakan berjalan sesuai target. Menurutnya, selama ini dana pemerintah di BI hanya mengendap tanpa memberi manfaat bagi ekonomi riil.