Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bank-bank milik negara (Himbara) agar tidak menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang sudah dikuras dari BI ke konglomerat.

Dana tersebut, kata dia, harus benar-benar diarahkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan memperkuat pelaku usaha besar atau memperlemah nilai tukar rupiah.

"Bank yang dikasih yang Rp200 triliun seperti apa? Sebetulnya kita minta ke perbankan, yang minta dana itu jangan Anda kasih ke konglomerat itu. Dan enggak boleh beli dolar, karena kalau enggak rupiahnya akan diperlemah. Tapi yang lain, ya bebas sebetulnya," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan dilakukan dengan memanfaatkan keahlian sistem perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

"Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang ke sana. Harusnya saya enggak peduli apa-apa. Saya memakai ekspertis dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya, maunya begitu," ujarnya.

Purbaya menilai mekanisme ini seharusnya berjalan secara alami jika sistem perbankan nasional berfungsi dengan baik. Dana segar yang masuk ke bank akan mendorong kompetisi penyaluran kredit ke proyek-proyek produktif dan berdampak luas pada masyarakat.

"Kalau normal sistem perbankannya bagus, dia akan nyebar ke sistem perbankan pertama, kemudian ke kredit dan lain-lain. Itu akan menggerakkan perekonomian," kata dia.

Ia menambahkan pemerintah juga telah meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak menyerap dana tersebut agar peredaran uang di sistem keuangan tetap meningkat.

"Saya pesan ke bank sentral, jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brankas mereka banyak. Kalau mereka taruh di brankas terus rugi, dia bayar sama saya hampir 4 persen. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di InterBank, di tempat lain, di kredit, akhirnya pasti kredit," ucapnya.

Menurut Purbaya, persaingan antar bank dalam menyalurkan kredit justru berdampak positif bagi dunia usaha.

Bunga pinjaman turun karena bank berebut proyek-proyek yang layak, sementara bunga deposito ikut menurun sehingga masyarakat terdorong membelanjakan uangnya.

"Kredit pasti cari yang bagus-bagus, ada proyek-proyek bagus, banknya terbatas berebut. Bunga akan turun. Jadi saya ciptakan mereka untuk berkompetisi di perekonomian, supaya bunga banyak pinjaman. Sekarang udah turun cukup, bunga deposito juga turun sehingga orang yang punya uang banyak enggak sayang lagi naruh uangnya di bank, gue belanjain ya sekarang," paparnya.

Ia menilai dampak kebijakan ini sudah mulai terlihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

"Itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money. Dan kita lihat tadi, dia udah suka belanja lagi. Sepatunya baru kali sekarang baru beli kemarin. Karena sekarang bunganya lebih sedikit di bank sentral. Jadi itu utamanya, kita enggak intervensi macam-macam," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di BI ke lima bank Himbara. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat melalui ekspansi kredit.

Dana tersebut dibagi ke Bank Rakyat Indonesia (Rp55 triliun), Bank Negara Indonesia (Rp55 triliun), Bank Mandiri (Rp55 triliun), Bank Tabungan Negara (Rp25 triliun), dan Bank Syariah Indonesia (Rp10 triliun).

Purbaya menilai kebijakan tersebut telah meningkatkan peredaran uang primer (base money) hingga 13,5 persen pada September 2025. Ia menilai capaian itu menunjukkan arah kebijakan berjalan sesuai target. Menurutnya, selama ini dana pemerintah di BI hanya mengendap tanpa memberi manfaat bagi ekonomi riil.